Language:
Privatisasi Air
Selasa, 15 Maret 2011 22:35
Menggugat Praktek Privatisasi Air di Indonesia

Kurang lebih enam tahun yang lalu, tepatnya 9 Juni 2004, beberapa kelompok masyarakat sipil di Indonesia mengajukan gugatan uji materiil atas Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Dalam cara pandang masyarakat sipil UU tersebut bertujuan untuk menghapus air sebagai barang sosial menjadi barang komersial dan berpotensi untuk memicu konflik diantara masyarakat serta menjauhkan akses masyarakat miskin untuk bisa mendapatkan air.

Setelah menjalani proses persidangan selama kurang lebih satu tahun, MKRI memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh masyarakat sipil. Lepas dari persoalan keputusan MKRI tersebut, uji materi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil tersebut menjadi salah satu bukti kekhawatiran dan juga perlawanan terhadap resep-resep ekonomi neoliberal yang diterapkan melalui berbagai instrumen kebijakan termasuk peraturan perundangan. Perlawanan yang sama juga terjadi di beberapa negara seperti Bolivia, Venezuela, Filipina dan sebagainya.

Air sebagai Barang Ekonomi; Awal Pertarungan
Semenjak akhir tahun 70an, resep-resep ekonomi neoliberal yang bertumpu pada kebijakan privatisasi, deregulasi dan liberalisasi mulai dijalankan di beberapa negara dengan dipelopori oleh Inggris dan Amerika Serikat. Resep-resep ini dijalankan atas keyakinan bahwa intervensi negara yang berlebihan dalam pembangunan adalah sebuah kesalahan. Intervensi negara telah menyebabkan pasar tidak bisa bekerja dengan baik.

Resep-resep ini kemudian meng-global, salah satunya melalui peran yang sangat baik yang dimainkan oleh Bank Dunia dan IMF untuk mempromosikan kebijakan pembangunan baru ini. Negara-negara yang memperoleh pinjaman dari Bank Dunia “diminta” untuk menjalankan resep-resep neo-liberal ini.
Kurang lebih satu dasawarsa setelah kebijakan ekonomi neoliberal mulai dipraktekkan, tepatnya pada tahun 1992, berlangsung Konferensi Internasional tentang Air dan Lingkungan di Dublin Irlandia. Konferensi ini menghasilkan empat prinsip yang kemudian dikenal dengan Dublin Principles, yang salah satunya adalah air harus diperlakukan sebagai barang ekonomi . Air sebagai barang ekonomi, semakin mempermulus jalan bagi diterapkannya kebijakan ekonomi neoliberal di sektor sumberdaya air dan menjadi awal pertarungan paradigma tentang siapa yang memiliki air, bagaimana memahami fungsi air dan pengunaannya.

Bank Dunia, salah satu pendukung utama ekonomi neo-liberal, merespon cepat cara pandang air sebagai barang ekonomi. Bank Dunia kemudian memainkan peran utama untuk membangun dan mempromosikan gagasan tentang air sebagai barang ekonomi, dengan langsung menyusun kebijakan sumber daya air  baru (water resources management policy), yang merefleksikan Dublin Principles pada tahun 1993. Langkah ini kemudian juga diikuti oleh lembaga keuangan internasional lainnya termasuk juga agen pembangunan bilateral seperti DfID dan USAID, dengan menjadikan reformasi sumber daya air dalam satu paket kebijakan neo-liberal yang lebih luas.

Terjebak Dalam Reformasi Ala Neolib
Meskipun deregulasi dan liberalisasi bukanlah barang baru dalam perekonomian Indonesia-paling tidak Indonesia pernah menerapkannya pada pertengahan tahun 80an,  namun bisa dipastikan krisis ekonomi akhir tahun 90an telah memberi kesempatan bagi lembaga keuangan internasional untuk  mendesakkan agenda ekonomi neo-liberal yang lebih luas dalam kebijakan ekonomi Indonesia.

Pada saat kondisi keuangan negara semakin memburuk akibat krisis ekonomi, Presiden Soeharto pada tahun 1997 kemudian meminta bantuan kepada IMF dan juga lembaga keuangan internasional lainnya untuk membantu. Kemudian IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia, mensyaratkan kepada Indonesia untuk mau menjalankan program penyesuaian ekonomi makro sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman yang antara lain adalah deregulasi dan privatisasi BUMN.

Tahun 1999, Bank Dunia memberikan beberapa paket pinjaman kepada Indonesia, yang merupakan pinjaman untuk menjalankan program penyesuaian struktural (structural adjusment program-SAP). Model pinjaman penyesuaian ini telah digunakan oleh Bank Dunia sejak awal tahun 80-an yang ditujukan untuk reformasi kebijakan di negara peminjam. Secara umum, beberapa paket pinjaman tersebut bertujuan untuk mendorong pelaksanaan deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi di berbagai sektor. Satu dari beberapa paket pinjaman tersebut adalah Water Resources Sector Adjusment Loan yang lebih dikenal dengan WATSAL. Sebuah pinjaman program senilai 500 juta US yang ditujukan untuk mereformasi sektor sumber daya air di Indonesia.

Reformasi sumberdaya air di dasarkan atas pemahaman bahwa kebijakan sumberdaya air di Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. UU No.11 tahun 1974 tentang Pengairan harus diganti dengan UU baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip Dublin, terutama cara pandang air sebagai barang ekonomi. Untuk menjalan program reformasi ini dibentuklah kelompok kerja WATSAL yang terdiri dari sepuluh kementrian yang salah satu tugasnya adalah membuat rencana implementasi WATSAL yang berisi tahapan-tahapan proses dan jadwal masing-masing rencana restrukturisasi  dalam matriks kebijakan. Kelompok kerja ini dibentuk berdasarkan Keppres No. 9 tahun 1999.

Bukan Sekadar Persoalan Asing atau Non-Asing
Setelah berproses hampir selama kurang lebih lima tahun, Maret 2004 UU Sumberdaya Air ditandatangani  oleh Presiden Megawati sebagai payung hukum baru sumberdaya air di Indonesia. Swastanisasi dan komersialisasi air bukan lagi menjadi sesuatu yang haram  di Indonesia, sejak lahirnya UU tersebut.

Swastanisasi air bukanlah barang baru di Indonesia. Proyek swastanisasi air pertama terjadi  di Serang Utara  tahun 1993, kemudian Batam tahun 1996. Tahun 1998 swastanisasi air paling kontroversial terjadi di Indonesia, ketika dua perusahaan multinasional Lyonaise dan Thames mendapatkan  konsesi untuk menyediakan layanan air di Jakarta.

Meskipun sudah berlangsung sejak tahun 1990-an, namun pada saat itu kerangka hukum yang mengatur keterlibatan swasta dalam penyediaan layanan air bersih belum mencukupi. Peraturan perundangan yang mengatur keterlibataan swasta pada saat itu hanyalah UU Penanaman Modal Asing dalam Pasal 6 Undang-Undang PMA No 1/1967  jo Undang-Undang No. 11/1970 yang mengatur secara tegas bahwa kegiatan ekonomi yang sifatnya menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk air minum tidak diperkenankan dikelola dengan modal lain termasuk modal asing dan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing.

Baru pada tahun 2000, pengaturan yang lebih jelas tentang keterlibatan swasta dalam penyediaan air bersih disusun melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 96 tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, dimana dumungkinkan bagi modal asing untuk melakukan usaha dalam bidang yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak termasuk  air minum dimana pemilik modal asing dimungkinkan untuk memiliki 95% saham dari perusahaan tersebut - dalam perkembangannya Keppres No.96 tahun 2000 ini dirubah menjadi Keppres No.118 tahun 2000. Semua ketentuan ini semakin diperkuat dengan hadirnya UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Sedikit berbeda dengan privatisasi BUMN yang biasanya dilakukan melalui penjualan saham, proses privatisasi air  dilakukan secara bertahap dengan merubah kebijakan sektoral dan aturan perundangan bagi terbukanya kesempatan sektor swasta untuk terlibat dalam penyediaan layanan air. Dengan demikian persoalan privatisasi air bukan sekedar persoalan asing atau non-asing, tetapi jauh lebih dari itu adalah persoalan hilangnya tanggung jawab negara dan peran penyediaan layanan dasar seperti air bersih dari sektor publik kepada swasta. Dalam hal ini peran negara terus digerogoti, negara hanya berperan sebagai regulator tidak lagi menjadi penyedia layanan. Selain itu, kekhawatiran bahwa sektor swasta lebih berorientasi keuntungan daripada perbaikan layanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin, menjadi bagian tidak terpisahkan dari perlawanan terhadap privatisasi air.

Privatisasi Air; Menuju Arah Yang Salah
Sampai saat ini, terdapat kurang lebih 30 proyek swastanisasi air di Indonesia. Jumlah yang sangat sedikit mengingat terdapat lebih dari 300 PDAM di Indonesia. Proyek-proyek swastanisasi air hanya terjadi di kota-kota besar, daerah industri, ataupun di permukiman mewah. Hal ini membuktikan bahwa daerah terpencil, masyarakat miskin bukan target yang menarik bagi swasta menanamkan investasinya di sektor air, padahal sebagian besar masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses terhadap air bersih justru berada di daerah pedesaan dan tingkat pendapatan rendah.

Pada beberapa daerah yang telah di privatisasi seperti Jakarta misalnya, masyarakat miskin tetap masih memiliki masalah untuk mendapatkan air bersih. Tingkat kebocoran air di Jakarta masih mencapai 50 %, dengan tarif air termahal di Asia Tenggara bahkan dibandingkan dengan Singapura sekalipun. Fakta ini setidaknya menunjukkan bahwa dari sisi layanan tidak ada bukti yang signifikan bahwa kualitas layanan air swasta lebih baik daripada sektor publik.

Melihat fakta-fakta tersebut, privatisasi air bisa dipastikan bukanlah merupakan solusi yang tepat untuk Indonesia. Mau tidak mau, negara harus berani untuk melakukan investasi publik yang lebih  besar dalam pembangunan sektor air bersih dan tidak lagi bergantung pada upaya untuk menarik investasi sektor swasta, yang tidak semeriah seperti digadangkan.

**Artikel ini telah dipublikasikan di Majalah Asasi Edisi September-Oktober 2010 http://www.elsam.or.id/downloads/1286255155_asasi_edisi_September-Oktober_2010.pdf


« Back to archive Privatisasi Air | | |
Privatisasi Air Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno