Language:
Hak atas Air
Minggu, 20 Maret 2011 20:35
Sesat Pikir Hak Atas Air

Benny D. Setianto-Pengajar di Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang

Memahami hak atas air tidak bisa hanya didasarkan kepada perdebatan yang terjadi dalam suasana pro dan kontra apakah privatisasi penyediaan air boleh dilakukan atau tidak. Namun, lebih mendasar daripada itu. Jika berangkat dari pemahaman yang keliru maka perdebatan pro dan kontra itu akan semakin tidak jelas arahnya.
Tulisan ini akan memberikan latar belakang filosofis yang melatarbelakangi munculnya hak atas air dan yang lebih utama, tulisan ini juga menjelaskan mengapa sesat pikir akan hak atas air bisa terjadi jika kita luput memahami latar belakangnya.

Hak Atas Air Yang Mana?
Dalam bahasa Ingris dikenal dua istilah untuk hak atas air yaitu water right dan the right to water. Sekalipun secara gramatikal tidak ada perbedaan, tetapi secara tehnis hukum dua istilah itu memiliki sejarah dan tradisi hukum yang berbeda. Water Right berasal dari tradisi hukum kepemilikan (property right) yang mengakui adanya hak kepemilikan manusia terhadap benda-benda tertentu. Bahkan nantinya hasil daya nalar juga dapat disetarakan dengan hak ini. Sebagaimana hak kepemilikan lainnya, maka water right juga bersifat exclusive, monopoly dan dapat dipertukarkan (tradable). Sifat eksklusif berarti bahwa jika ada seseorang sudah mendapatkan hak ini maka tidak ada orang lain yang berhak mengklaim hak yang sama atas benda yang sama. Hak atas tanah adalah contoh yang mudah dimengerti.

Sementara itu, sifat monopoli dari hak ini membuat kepemilikan hak atas benda tersebut mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam mekanisme hak kekayaan intelektual bahkan pembeli kaset tidak berhak atas lagu yang dibelinya tetapi hanya berhak untuk menikmatinya demi kepentingan pribadi. Jika misalnya hotel atau restoran kemudian memutar lagu dari sebuah kaset yang dibelinya maka restoran itu harus membayar biaya royalti atas pemutaran lagu. Ini menunjukkan hak atas lagu masih dimonopoli oleh penciptanya sekalipun kasetnya diperjualbelikan.
Sifat ketiga dari hak ini membuat negara harus melindungi pemiliknya dan memberikan fasilitas agar pemiliknya dapat menggunakan haknya termasuk untuk memperjualbelikan hak tersebut. 

Ketiga sifat itu tidak ditemukan di dalam the right to water yang mengikuti tradisi hukum hak asasi manusia (HAM). Tradisi hukum HAM justru mengenalkan sifat yang bisa dikatakan berbeda kalau tidak bertentangan. Sifat yang melingkupi dalam HAM adalah inclusive, universal dan inalienable.
Sifat inklusif membuat hak ini dapat dimiliki secara pribadi sekaligus juga bersama-sama oleh semua orang. Klaim seseorang atas hak ini tidak membuat orang lain kehilangan klaim atas hak ini.

Universalitas dari hak ini juga ditunjukkan dengan pengakuan yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Dalam banyak hak tidak dibutuhkan perlakuan khusus sehingga hak ini bisa dimiliki. Setiap manusia secara otomatis dapat memiliki hak ini. Sehingga misalnya, jika ada seseorang melakukan pencabutan hak hidup orang lain (membunuh) tidak dengan serta merta hak hidupnya juga harus hilang.

Sejalan dengan itu, maka sifat ketiga dari hak ini yang tidak dapat dipisahkan membuat hak ini juga tidak bisa dipertukarkan atau diperjualbelikan. Sehingga sebenarnya, kenyataan terjadinya jual beli suara yang dilakukan oleh legislatif untuk mendukung calon atau program tertentu tidak saja mengancam demokrasi tetapi juga melanggar Hak Asasi Manusia.Dalam masyarakat internasional penerapan kedua tradisi yang berbeda bisa ditemukan dengan membandingkan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Komentar Umum Komisi HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Antara FAO dan Komisi HAM
Food and Agricultural Organization (FAO) dalam kertas kerjanya pada bulan Maret 2004 secara jelas menyebutkan adanya suatu kesejajaran antara Hak atas Tanah dan Hak atas Air. Disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi para pemegang hak atas air sebagaimana negara telah melindungi pemegang hak atas tanah. Termasuk di dalam hak atas air yang harus dilindungi adalah kekuasaan untuk (1) Mengalihkan sejumlah air dari sebuah sumber alamiah; (2) Mengumpulkan sejumlah air dari sebuah sumber air ke dalam suatu tempat seperti bendungan atau struktur hidrolik lainnya; dan (3) menggunakan air di sumber alaminya. Maka kegiatan untuk menguasai sumber air dan memanfaatkannya demi kepentingan pribadi menjadi sah atas nama hukum. Water right juga mendukung upaya-upaya untuk melihat nilai ekonomis dari air sehingga bisa dijadikan sebagai komoditi. Dengan kata lain, water right sangat mendukung terjadinya komodifikasi air.

Sebelumnya, dalam komentar umum no 15 tahun 2002, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengatakan bahwa penafsiran tentang pasal 11 dan pasal 12 dari Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bahwa hak atas air adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya. Terkandung dalam pengertian hak atas air adalah penyediaan air bagi rakyat dengan memperhatikan (1) Availability (ketersediaan): peneyediaan sumur-sumur umum adalah bagian dari kewajiban pemerintah akan penyediaan air bagi kebutuhan minimal setiap warganya; (2) Quality (kualitas): tidak hanya jumlahnya namun kualitas air yang diberikan haruslah memenuhi standar yang tidak membahayakan kesehatan; dan (3) Accessibility (aksesabilitas); termasuk dalam kriteria ini adalah affordability (kemampuan) dari masyarakat untuk membayar terhadap air yang disediakan untuk rakyat.  Ditegaskan pula bahwa ketidakmampuan suatu negara dalam menyediakan air bagi warganya tidak menghapuskan hak atas air. Kerjasama internasional dan lembaga-lembaga ketiga lainnya bagi penyediaan air dimungkinkan dengan tetap memperhatikan kriteria tersebut.
Lantas bagaimana dengan UU No 7 tahun 2004, manakah yang dianut?

Hak Atas Air?
Sejak dari Pasal 1 yang berisi ketentuan umum, terlihat bahwa istilah yang digunakan adalah istilah-istilah yang ternyata lebih condong kepada pengertian water right daripada the right to water. Disebutkan adanya Hak Guna Air, Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air. Tidak ada satupun pengertian hak atas air yang merujuk kepada pengertian the right to water sebagaimana ditegaskan dalam Komentar Umum Komisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB. Padahal semestinya, sebagai sebuah pasal yang berisikan pengertian-pengertian mendasar maka bagaimanakah hak atas air akan dimaknai sangat ditentukan dengan pengertian-pengertian yanng akan digunakan oleh semua pasal   dalam Undang-undang tersebut.

Baru pada Pasal 5 disebutkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak atas air bagi setiap orang guna memenuhi kebutuhan minimum sehari-hari yang sehat, bersih dan produktif. Sayangnya, pada pasal-pasal berikutnya tidak pernah ditemukan mekanisme yang hendak ditempuh oleh negara agar jaminan negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ini dapat diwujudkan. Dengan kata lain, untuk jaminan ketersediaan air bagi semua orang, tidak mendapatkan mekanisme yang tegas dan jelas, maupun janji akan adanya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan di bawahnya.

Sesat pikir sistem hak atas air juga kentara dalam Pasal 7. Disebutkan bahwa Hak Guna Air meliputi Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air. Kemudian ditegaskan bahwa Hak Guna Air tersebut tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya. Jika berhenti pada ayat ini maka kelihatannya sangat tegas bahwa sebagai sebuah hak untuk menguasai sumber daya air yang dimiliki oleh negara (lihat Pasal 6 ayat [1]) maka hak tersebut tidak dapat disewakan ataupun dipindahtangankan. Dengan demikian maka seharusnya Pemerintah sebagai wakil negara dalam pengelolaan sumber daya air guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak boleh menyewakan ataupun memindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya, Hak Guna Air yang dimilikinya.

Lebih parah lagi ketika Pasal 9 menyebutkan kemungkinan pemberian ijin kepada orang-perorangan untuk Hak Guna Usaha Air. Sebagai bagian dari Hak Guna Air yang dimiliki pemerintah maka seyogyanya pemerintah tidak sekedar memberikan ijin atas Hak tersebut tetapi tetap selalu dalam kerangka kerjasama antara pemerintah dan pihak ketiga. Hal itupun tetap disertai catatan bahwa kewajiban utama yang dimiliki pemerintah sebagai pemegang Hak Guna Air adalah memenuhi amanat dalam Pasal 5 UU ini. Disinilah kerancuan akan water right dan the right to water sangat kelihatan.

Catatan Akhir

Tidaklah mengherankan jika kemudian muncul tuduhan bahwa UU Sumber Daya Air sengaja diundangkan lebih untuk menjamin keberlangsungan dan perlindungan usaha-usaha privatisasi air dari lembaga-lembaga publik serta sekaligus mendorong maraknya usaha-usaha Air Minum Dalam Kemasan daripada jaminan ketersediaan air dengan kualitas, kuantitas dan harga yang terjangkau oleh kebanyakan masyarakat. Peninjauan kembali UU no 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air tersebut haruslah dimulai dengan pertama, menegaskan kembali pengertian-pengertian hak atas air yang hendak dipergunakan secara tepat. Dengan demikian maka konsistensi akan pemenuhan hak tersebut tidak akan terkacaukan dengan hak guna air.

Kedua, pemaknaan hak secara tepatpun akan membantu pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan baik di dalam UUD 1945, UU no 39 tahun 1999 tentang HAM maupun konvensi-konvensi HAM lainnya yang sudah diratifikasi seperti Konvensi yang menentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan Konvensi Hak Anak yang memberikan jaminan ketersediaan air bagi semua orang. Jika tidak, maka kerancuan-kerancuan sebagaimana disebutkan sebelumnya akan terjadi sehingga memunculkan pertanyaan  “Layakkah kita pertahankan ?”


« Back to archive Hak atas Air | | |
Hak atas Air Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno