Language:
Hak atas Air
Minggu, 13 Maret 2011 11:04
Sejarah dan Konteks Restrukturisasi Sumberdaya Air di Indonesia

Prinsip-prinsip neoliberalisme yang mendominasi kebijakan pembangunan diawal tahun 1980-an, juga berpengaruh terhadap kebijakan dan pembangunan di sektor air. Kelangkaan air baik secara kualitas maupun kuantitas yang terjadi di hampir seluruh dunia mendorong munculnya perubahan cara pandang terhadap air. Dalam konferensi air dan lingkungan internasional yang diselenggarakan tahun 1992 di Dublin Irlandia, melahirkan The Dublin Statement on Water and Sustainable Development (yang lebih dikenal dengan Dublin Principles). Dublin Principles berisi empat prinsip yang harus dikedepankan dalam kebijakan dan pembangunan di sektor sumberdaya air. Salah satu dari

prinsip tersebut adalah “water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good”. Lahirnya the Dublin Principles, menyebabkan banyak lembaga-lembaga internasional mereposisi kebijakan mereka di sektor sumberdaya termasuk Bank Dunia. Bahkan Bank Dunia kemudian mengambil peran sentral dalam mengembangkan dan mempromosikan pendekatan-pendekatan baru yang konsisten dengan Dublin Principles terutama memberlakukan air sebagai barang ekonomi.[1] Dalam prakteknya lembaga keuangan internasional menempatkan reformasi sumberdaya air yang memberlakukan air sebagai barang ekonomi dalam satu paket kebijakan neo liberal yang lebih luas dan kebanyakan melalui structural adjustment program.[2] Selain itu agen pembangunan bilateral (seperti DFID dan USAID) juga mendorong private sector participation[3] kepada negara-negara penerima bantuan mereka.[4]

Dalam konteks Indonesia,  pembahasan terhadap reformasi sektor  air (baca: privatisasi) harus dilihat dalam dua aspek terkait, yaitu: service management dan resources management. Service management mengacu pada the provision of infrastructure  seperti jaringan pipa distribusi, fasilitas pengolahan air, sumber pasokan air (supply sources) dan sebagainya, sedangkan resources management mengacu pada pengalokasian air antara sektor pertanian, industri, rumah tangga, isu-isu polusi dan sebagainya.[5] Reformasi services management di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1987, diawali dengan reformasi kebijakan di sektor irigasi. Sejak awal berkuasanya rezim pemerintahan orde baru, kebijakan irigasi difokuskan pada rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi baru. Kebijakan ini secara finansial didukung oleh naiknya harga minyak dan pinjaman dari lembaga keuangan internasional dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian. Sejak tahun 1968-1993, US$10 milyar telah diinvestasikan untuk sektor irigasi dan 70% diantaranya berasal dari hutang luar negeri, untuk memperbaiki dan membangun jarigan irigasi yang mengairi 5 juta hektar sawah[6]. Puncak dari kebijakan ini adalah tercapainya swasembada pangan pada tahun 1984.

Berakhirnya masa kejayaan minyak memaksa pemerintah untuk melakukan penghematan pada berbagai sektor termasuk sektor pertanian, yang juga berimbas pada pembangunan irigasi. Berdasarkan alasan tersebut, pada tahun 1987 pemerintah melakukan reformasi pengelolaan irigasi yang disebut dengan Irrigation Operation and Maintenance Policy (IOMP). Kebijakan tersebut merupakan hasil dari dialog kebijakan (policy dialogue) antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia serta ADB yang tidak lain adalah prakondisi untuk memperoleh dana pinjaman baru di sektor irigasi. Reformasi kebijakan sektor irigasi yang dibiayai oleh Bank Dunia melalui The First Irrigation Subsector Project (ISS I), ISSP II, dan Java Irrigation and Water Resources Management Project (JIWMP), pada intinya memperkenalkan kebijakan baru di sektor irigasi yaitu turnover management, irrigation service fee  dan efficient operational dan pemeliharaan[7]. Sebagai bagian dari reformasi pengelolaan irigasi, petani dalam hal ini P3A diharapkan dapat berperan aktif  untuk ikut dalam pengelolaan irigasi. P3A merupakan sebuah organisasi pengelola irigasi yang dibentuk oleh pemerintah (top-down approach) sebagai penggganti organisasi pengelola irigasi tradisional seperti Ulu-Ulu, Raksa  Bumi, Tudung Sipulung dan sebagainya.

Dalam pelaksanaannya P3A ternyata tidak mampu memainkan perannya dengan baik. Ketidakmampuan P3A disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah; (1) tidak adanya insentif yang diperoleh petani untuk bergabung dalam P3A, tidak jelasnya hak atas air bagi petani dan tidak adanya lembaga pemerintahan yang memungkinkan petani mewakilkan kepentingannya secara efektif sebagai stakeholders dalam berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan irigasi, (2) pelatihan yang diberikan kepada P3A cenderung satu arah dan pemerintah melakukan indoktrinasi konsep P3A yang sebenarnya, (3) karena dibentuk secara top-down, konsep P3A cenderung tidak menghormati organisasi-organisasi lokal yang ada sehingga harus diganti dengan struktur-struktur organisasi yang  modern dan permanen, (4) pembentukan P3A lebih didasari inisiatif yang berasal dari pemerintah dan petani diorganisir untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah.[8]

Sedangkan di sektor air bersih, pada tahun 1997 Bank Dunia  mengeluarkan Indonesia Urban Water Supply Sector  Policy Framework (IWSPF), sebuah kerangka kebijakan untuk mengelola sektor air bersih di Indonesia. Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa kerberhasilan sektor air bersih hanya akan dapat tercapai jika dilakukan perubahan kebijakan yang terintegrasi untuk mengubah PDAM menjadi sebuah industri jasa  pelayanan yang otonom dan layak pinjam serta berorientasi pada pelanggan. Oleh karenanya IWSPF mengidentifikasi enam perubahan kebijakan yang harus dilakukan yaitu membentuk hubungan terpisah antara pemilik dan pengelola asset, membentuk kerangka peraturan untuk peran serta sektor swasta, meningkatkan manajemen keuangan sektor air minum, menyederhanakan kebijakan tarif, serta meningkatkan perancangan, perencanaan,dan pelaksanaan proyek-proyek air minum.

Pada sisi yang lain krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 juga menghantam PDAM, dimana biaya operasional PDAM menjadi sangat besar. Bank Dunia kemudian memberikan Water Utilities Rescue Program pada tahun 1998, yang bertujuan agar PDAM tetap bisa bertahan dan meningkatkan efisiensi operational dan keuangan PDAM sesuai yang digariskan dalam IWSPF. Untuk mendapatkan grant loan dari program ini PDAM diwajibkan membuat Financial Recovery Action Plan (FRAP). FRAP merupakan usulan konkrit yang berisi langkah-langkah untuk (1) meningkatkan pendapatan melalui peningkatan tariff, mengurangi Unaccounted of Water (UfW), dan efisiensi penagihan, (2) pengurangan biaya operasional. Selain itu PDAM juga diminta untuk tidak lagi memberikan deviden kepada pemerintah lokal dan melakukan reconstitution Badan Pengawas (BP) PDAM dalam rangka meningkatkan transparansi dan memperkuat kapasitas manajemen dari PDAM.

Pada aspek pengaturan sumberdaya (resources management), permasalahan di sektor sumberdaya air sudah dirasakan sejak awal tahun 1980-an sebagai akibat dari meningkatnya pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan industrialisasi. Sektor sumberdaya air di Indonesia tidak mampu mempertemukan meningkatnya pertumbuhan dan berbagai permintaan akibat meningkatnya jumlah penduduk. Selain masalah persaingan antar sektor, keamanan pangan juga merupakan masalah krusial yang dihadapi di Indonesia, belum lagi permasalahan banjir dan kerusakan lingkungan. Kondisi yang dihadapi sektor sumberdaya air tersebut selain disebabkan oleh hal di atas juga disebabkan oleh tidak efektifnya administrasi sektor sumberdaya air akibat paradigma kebijakan yang sudah kadaluwarsa dan institusi management serta sistem data yang  tidak mampu untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang muncul melalui cara yang efektif dan terkoordinasi.[9]

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan perubahan yang mendasar terhadap pengelolaan sumberdaya air di Indonesia. Pada tahun 1993, disponsori oleh FAO dan UNDP dilakukan sebuah studi tentang kebijakan sumberdaya air nasional yang menghasilkan draft Rencana Aksi Kebijakan Sumberdaya Air Nasional (1994-2020)[10]. Hasil penelitian yang dilakukan oleh FAO/UNDP tersebut tidak memperoleh perhatian dari kementrian terkait karena dipandang lebih memfokuskan pengembangan investasi daripada kebutuhan untuk mengembangkan manajemen dan kerangka peraturan[11]. Kemudian pada tahun 1997 Bappenas menginisiasi berbagai diskusi dan seminar bertema Agenda for Water Resources Policy and Program Reform yang bertujuan untuk memberikan masukan bagi REPELITA VII. Dari beberapa diskusi dan seminar tersebut menghasilkan beberapa visi bagi pengelolaan sumberdaya air yang terkait dengan perubahan pendekatan pengelolaan dari supply side approach menjadi demand side approach, kemudian cara pandang terhadap air dimana air tidak hanya dilihat sebagai barang publik tetapi juga barang ekonomi, dan pelaksanaan pengelolaan air dengan menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menyebabkan upaya untuk melakukan reformasi di sektor sumberdaya air menjadi terkendala.

Krisis ekonomi pada tahun 1997 berdampak pada runtuhnya kondisi makro ekonomi Indonesia dan defisit Neraca pembayaran. Kondisi ini, menyebabkan pemerintah Indonesia berada di bawah program penyehatan yang dipimpin IMF dan melaksanakan kerangka kerja dan kebijakan makro ekonomi yang tertuang dalam Memorandum of Economic and Financial Policies dalam perjanjian Letter of Intent (LoI) yang pertama kali ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 1997 antara pemerintah Indonesia kepada IMF. Sejumlah agenda reformasi kebijakan dan institusional dilaksanakan berdasarkan: a) manajemen makro ekonomi; b) restrukturisasi finansial dan corporate sektor ; c) proteksi terhadap kaum miskin; dan d) reformasi institusi-institusi ekonomi.

Strategi dan program untuk melaksanakan agenda diatas kemudian dimatangkan sepanjang tahun 1998 bekerjasama dengan World Bank, ADB dan sejumlah kreditor bilateral. Bank Dunia pun mengeluarkan pinjaman “Policy Reform Support Loan” (PRSL) bulan Juni 1998, yang kemudian disusul dengan PRSL II, dimana terdapat rencana untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya air Indonesia[12], seperti yang tertera dalam Matrix of Policy Actions di PRSL II tersebut.

Rencana perbaikan pengelolaan sumber daya air tersebut muncul, oleh karena pada akhir tahun 1997 sebuah tim kerja sektoral World Bank menyimpulkan bahwa World Bank tidak dapat memberikan bantuan lebih lanjut untuk sektor sumber daya air dan irigasi Indonesia, jika tidak ada perombakan/reformasi besar-besaran pada sektor tersebut. Perlunya perombakan ini, sebelumnya juga sudah diidentifikasi oleh World Bank saat terjadi dialog sektoral antar departemen yang diadakan oleh BAPPENAS di tahun 1997 dalam rangka penyusunan Repelita VII.

Dengan terjadinya krisis ekonomi, pada bulan April 1998, World Bank pun menawarkan pada pemerintah Indonesia, sebuah pinjaman program untuk merestrukturisasi sektor sumber daya air Indonesia, yaitu WATSAL. Pinjaman program ini, menjadi bagian dari keseluruhan pinjaman untuk mereformasi kebijakan makro ekonomi Indonesia yang sifatnya “quick disburse” supaya dapat menutupi defisit neraca pembayaran, seperti juga yang tertera dalam dokumen Country Assistance Strategy (CAS) Progress Report[13] untuk Indonesia, bulan Juni 1999.

Penawaran ini diterima oleh pemerintah Indonesia, dan Bappenas kemudian membentuk sebuah tim khusus yang terdiri dari sejumlah staf pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menyusun sebuah matriks kebijakan bersama-sama dengan tim dari World Bank. Tim ini, melalui Keputusan Menteri tanggal 2 November 1998, resmi menjadi Tim Pengarah Nasional Program Pembangunan Bidang Sumber Daya Air (Task Force for Reform of Water Resources Sektor Policy), dibawah Bappenas dan Kementrian Infrastruktur dan Prasaran Wilayah (Kimpraswil).

Tim ini, yang  lebih dikenal sebagai WATSAL Task Force/Kelompok Kerja WATSAL, kemudian bersama-sama dengan Dirjen-dirjen terkait dan Tim Koordinasi Pemerintah/Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air[14], menandatangani Letter of Sector Policy yang didalamnya terdapat matriks kebijakan yang disusun oleh kelompok kerja WATSAL. Selain itu, kelompok kerja WATSAL juga membuat sebuah Rencana Implementasi WATSAL yang berisi tahapan-tahapan proses dan time-frame dari masing-masing rencana restrukturisasi dalam Matriks Kebijakan. Rencana ini diserahkan ke Bank Dunia pada tanggal 29 Maret 1999, sebagai panduan mereka dalam mengawasi perkembangan pelaksanaan restrukturisasi. Loan Agreement sebesar US$ 300 juta akhirnya ditandatangani pada tanggal 28 Mei 1999, dengan jangka waktu pengembalian 15 tahun dan grace period selama tiga tahun. Pencairan pinjaman dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama dicairkan pada bulan Mei 1999 sebesar US$ 50 juta. Tahap kedua  sebesar US$ 100 juta, yang semula direncanakan untuk dicairkan pada akhir 1999,  ternyata baru bisa cair pada bulan Desember 2001, karena pada masa itu terjadi pergolakan politik dan pergantian pemerintahan Indonesia. Sedangkan agenda WATSAL tahap ketiga, akan dicairkan jika RUU Sumberdaya Air telah disahkan[15].

Catatan Kaki

[1] Pada tahun 1993 World Bank mengeluarkan kebijakan di sektor sumberdaya air (Water Resources Management Policy), dan menurut World Bank kebijakan ini merefleksikan Rio Earth Summit 1992 dan Dublin Principles. Pada tahun 1998 Bank Dunia melakukan evaluasi terhadap kebijakan mereka di sektor sumberdaya air yang dituangkan dalam dokumen yang berjudul “Bridging Troubled Water: Assessing the World Bank’s Water Resources Strategy” yang dipulikasika tahun 2002. Sebagai respon dari laporan evaluasi tersebut pada tahun 2003 Bank Dunia membuat strategy baru di sektor sumberdaya air (Water Resources Sector Strategy: Strategic Directions for World Bank Engagement).

[2] Lihat IFI, Conditionality and Privatisation of Water and Sanitation Systems, Report for Water Aid August, 2003, www.wateraid.org

[3] Private Sector Participation (PSP), sebuah istilah yang sampai saat ini belum jelas definisinya. Namun PSP digunakan oleh IFIs dan banyak negara untuk menggantikan terminology “privatisasi”.

[4] Jessica Budds and Gordon McGranahan, Are the debates on water privatization missing the point? Experience from Africa, Asia, and Latin Amerika, Environment & Urbanization Vol.15 No.2 October 2003.

[5] Lihat Eric Guiterezz dkk, dalam New Rules, New Roles: Does PSP Benefit the Poor?, Water Aid and Tearfund, 2003, www.wateraid.org

[6] Bryan Bruns, From Voice to Empowerment: Rerouting Irrigation Reform in Indonesia, November 1999.

[7] ISF merupakan kebijakan biaya yang dibebankan kepada petani (WUAs) untuk operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.  Besarnya biaya didasarkan atas level layanan yang diterima. Pembayaran dilakukan melalui pemerintah daerah untuk membayar O&P yang dilakukan  oleh irrigation agency. Turnover merupakan kebijakan pemindahan tanggung jawab pengelolaan irigasi dari pemerintah kepada WUAs dengan luas area kurang dari 500 ha. Sedangkan EOM merupakan upaya untuk menjamin pengiriman air yang efektif. Kebijakan ini juga membawa perubahan dengan adanya penyeragaman terhadap kelompok petani pengguna air (P3A).

[8] Arif Sufyandi, Jaminan Air Bagi Petani; Status Goods Jaringan Irigasi dalam hubungannya dengan Jaminan Air Bagi Petani, Pusat Dinamika Pembangunan Universitas Padjajaran,


[9] Report and Reommendation of The President of The IBRD to The Executive Directors on Proposed WATSAL 23 April 1999.

[10] Hasil studi ini bisa dilihat di “Reforming Water Resources Policy- A guide to methods, processes, and practices-FAO Irrigation and Drainage Paper 52, FAO 1995 www.fao.org

[11] Lihat reference

[12] Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Air (Improve water resource management) yang terdapat dalam Matrix of Policy Reform – PRSL II, direncanakan implementasinya setelah Juni 1999, yang rencananya dibagi dalam dua bagian yaitu, satu, memformulasikan kebijakan sumber daya air nasional dan rencana implementasinya; dan kedua, mendirikan sebuah badan nasional yang akan menyusun kebijakan tersebut, berikut penuntun dan perencanaan startegisnya.

[13] Dokumen CAS Progress Report ini merupakan hasil revisi dari CAS Indonesia yang dikeluarkan pada bulan Juni 1997, karena situasi politik dan ekonomi Indonesia akibat krisis ekonomi 1997.

[14] Tim koordinasi ini dibentuk atas dasar pertimbangan bahwa perlu ada koordinasi antar departemen untuk pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan untuk persetujuan WATSAL. Karena itu dibentuklah Tim Koordinasi terdiri dari sepuluh kementerian untuk “Kebijakan untuk Pemanfaatan Sungai dan DAS yang Efisien dan Berkelanjutan” berdasarkan Keppres No.9/Januari 1999. Tim Koordinasi ini diketuai oleh Menko Perekonomian, wakil ketua adalah Meneg PPN/Kepala Bappenas, dan Ketua Hariannya adalah Menteri Kimpraswil. Sebagai anggota adalah Mendagri, Mentan, Menhut, Menhub, MenESDM, MenKP, Menkes, Memperindag, Menkeu, MenLH.

[15] Pinjaman WATSAL tahap ketiga yang seharusnya dicairkan pada awal 2004 akhirnya batal dilakukan karena ada penolakan dari pemerintah Indonesia terhadap sejumlah usulan World Bank atas sejumlah pasal dalam RUU Sumber Daya Air.


« Back to archive Hak atas Air | | |
Hak atas Air Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno