Language:
Siaran Pers
Kamis, 14 Juni 2012 13:30
Green Economy, Green Growth, Sustainable Development
Demi Masa Depan Indonesia: MELAWAN KOMODIFIKASI DAN FINANSIALISASI SUMBERDAYA ALAM via Rio+20 dan G-20

MELAWAN KOMODIFIKASI DAN FINANSIALISASI SUMBERDAYA ALAM, DEMI MASA DEPAN INDONESIA

Pendahuluan
Bulan Juni 2012, dua pertemuan internasional yang menentukan arah ekonomi dan lingkungan hidup akan dilaksanakan. Pertemuan tersebut akan berdampak pada keseluruhan umat manusia dan masa depan bumi. Pertemuan yang akan dilaksanakan berdekatan tersebut adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. KTT Rio+20 dilaksanakan di Brazil pada tanggal 20-21 Juni 2012, sedangkan KTT G20 dilaksanakan di Meksiko pada tanggal 18-19 Juni 2012 tepat sebelum KTT Rio+20. Terdapat agenda penting yang akan di dorong di KTT Rio+20 dan KTT G20, yaitu ekonomi hijau(green economy) yang akan di dorong di KTT Rio+20 dan pertumbuhan hijau (green growth) yang menjadi agenda KTT G20.

G20: Agenda Pertumbuhan Hijau (green Growth) Bias Korporasi
Sebagai ketua G20 pada KTT G20 tahun ini, Meksiko mengeluarkan dokumen prioritas yang mengidentifikasi lima agenda utama, yang salah satunya memberi tekanan pada agenda “hijau” dalam agenda pembangunan. Agenda utama yang ditawarkan adalah: "Mempromosikan pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan hijau dan perjuangan melawan perubahan iklim." Pertemuan para Menteri Keuangan dan Presiden Bank Sentral negara-negara G20 juga menyatakan hal serupa, sebagaimana dinyatakan:
"Menyadari pentingnya "pertumbuhan hijau" kami meminta OECD, dengan Bank Dunia dan PBB, untuk mempersiapkan sebuah laporan yang memberikan pilihan bagi negara-negara G20 untuk memasukkan pertumbuhan hijau dan kebijakan pembangunan berkelanjutan ke dalam agenda reformasi struktural, disesuaikan dengan kondisi negara tertentu dan tingkat petumbuhan. Kami akan memberikan kontribusi pada persiapan laporan dengan sukarela menginformasikan tindakan kita untuk mengintegrasikan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan ke dalam agenda reformasi struktural. Kami akan terus bekerja pada pendanaan iklim dan melaporkan kepada Pemimpin kami di bulan Juni. "
Sebelumnya, dalam pertemuan Bisnis G20 di Korea Selatan pada tahun 2010, sebanyak 120 korporasi dari berbagai negara mengeluarkan resolusi kepada pimpinan negara anggota G20 antara lain untuk;

  • Mendorong pasar karbon berbasis harga pasar. Harga karbon yang jelas dan stabil merupakan prasyarat untuk member dorongan investasi pada skala yang diperlukan untuk beralih ke sumber energi terbarukan dan rendah karbon. Bisnis lebih suka mekanisme berbasis pasar. Jika pajak yang digunakan, pendapatan harus didaur ulang untuk mendukung teknologi energi bersih.
  • Memperkuat kemitraan internasional antara publik-swasta. Mempromosikan akses universal terhadap energi. Pendanaan publik harus disediakan dengan tujuan untuk membantu dan membuka lebih jauh investasi swasta di bidang energi bersih. Mekanisme karbon kredit harus disederhanakan dan diperluas.
  • Pemerintah G20 harus mempromosikan perdagangan bebas barang dan jasa lingkungan dengan menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif, yang akan mempercepat teknologi hijau, harga lebih rendah, mendorong kompetisi, dan menciptakan lapangan kerja lebih cepat. Pemerintah G20 juga harus menghapuskan subsidi bahan bakar fosil dalam jangka waktu sesingkat mungkin, tidak lebih dari lima tahun.
  • Agenda ekonomi untuk Rio+20 erat terkait dengan agenda ekonomi G20. Kedua agenda tersebut sedang dipromosikan untuk menyelamatkan sistem kapitalisme dari kehancuran, keduanya memberi legitimasi bagi korporasi untuk terus mengekspolitasi sumber daya alam dan mengeruk keuntungan dari krisis yang terjadi.

Rio +20: Konsolidasi Agenda Ekonomi Hijau (green economy) Untuk Kepentingan Korporasi
Sejak deklarasi pembangunan berkelanjutan tahun 1972, 20% dari warga bumi atau 1,4 miliar orang hidup dengan kurang dari 1,25 USD sehari, satu miliar warga kelaparan setiap harinya. Emisi gas rumah kaca terus meningkat, hingga 36% diatas angka tahun 1992, dimana 80%nya dihasilkan oleh 19 negara. Konsentrasi karbondioksida di atmosfer pun meningkat 9%, bersaman dengan kenaikan suhu global sebesar 0,4°C. Kawasan berhutan pun telah berkurang 300 juta hektar atau sebesar negara Argentina, termasuk menghilangnya 3% kawasan mangrove dunia.

Rio+20 diharapkan akan mempertemukan para pemimpin dari 192 negara di Majelis Umum PBB, 40 tahun setelah pertemuan Stockholm pada tahun 1972 dan 20 tahun setelah Piagam Bumi diluncurkan di Rio pada tahun 1992. Komponen utama dari KTT Bumi 2012 adalah deklarasi "The Future We Want" untuk ditandatangani oleh para pemimpin dunia. Ekonomi hijau adalah agenda utama yang akan diadopsi menjadi peta jalan pembangunan berkelanjutan kedepan.
Green Economy dan suistainable growth digadang-gadang sebagai sebuah jawaban atas fakta-fakta kerusakan lingkungan yang dilansir oleh United Nations Environment Programme (UNEP) menjelang pertemuan Rio+20. Untuk memahami agenda ekonomi hijau, kita perlu melihat dokumen yang dikeluarkan oleh Program Lingkungan PBB (UNEP) yang berjudul "Toward Green Economy" yang dirilis pada tahun 2011. Dokumen setebal 635 halaman Ini menjelaskan bagaimana nilai moneter perlu diterapkan untuk elemen yang tersisa dari alam dan sebuah industri baru “jasa lingkungan” sebagai bisnis yang menguntungkan di pasar keuangan. "Jasa lingkungan" akan dijual dengan harga tertentu dan tunduk pada mekanisme pasar yang akan menentukan akses dan alokasi. Dengan cara berpikir seperti ini tentu hanya mereka yang memiliki modal, korporasi dan lembaga keuangan internasional dapat dengan mudah mengontrol akses dan alokasi.
Pada KTT Bumi 20 tahun yang lalu, pintu dibuka untuk privatisasi 23,8 persen dari apa yang dihasilkan oleh alam. Sekarang, di Rio+20 sedang diatur untuk komodifikasi dan komersialisasi dari 76,2 persen sisanya. Perbedaannya, kali ini fokusnya tidak lagi tertuju pada produk yang dihasilkan oleh alam [misalnya pohon] menjadi komoditas [misalnya kayu], tetapi mengambil kontrol dari proses alam [misalnya hutan] dengan memberi label sebagai "jasa lingkungan" untuk dibeli dan dijual melalui mekanisme pasar. Agenda 'ekonomi hijau' di Rio +20 ini aktif dipromosikan oleh aliansi lembaga-lembaga penopang kapitalisme termasuk diantaranya Forum Ekonomi Dunia, Bank Dunia, dan International Chamber of Commerce.

Journal of Peasant Study edisi April 2012, memaparkan dengan jelas peningkatan komodifikasi sumberdaya alam yang terjadi di seluruh dunia atas nama ‘konservasi’, dan ‘ekonomi hijau’. Proses penguasaan lahan dan sumberdaya alam lainnya yang dilakukan seakan dilegalkan dengan menggunakan label hijau. Di lapangan, proses tersebut telah membuat alam dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya menjadi milik privat, menjadi milik terbatas para investor dan pengusaha raksasa dan masyarakat lainnya harus membayar kepada mereka untuk bisa menikmati jasa layanan alam ini.

Menjual Bumi Indonesia Dalam Pertemuan G20 dan RIO+20
Indonesia merupakan negara dengan salah satu hutan tropis terbesar di dunia, 31% dari total hutan dunia dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya, merupakan tambang emas dan sasaran utama bagi para investor dan pengusaha dari seluruh dunia. Hal ini disadari sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia, seperti yang disampaikan Presiden SBY dalam pidatonya di CIFOR menjelang pertemuan Rio+20. Namun sayangnya, Persiden SBY tidak mempermasalahkan model pembangunan yang berlandaskan pada komodifikasi hutan telah memperlihatkan rentetan panjang konflik tenurial. Yang berlanjut pada konflik sosial dan menyebabkan keterpurukan masyarakat yang hidup di sekitar dan di dalam hutan. Dampak nyata dari itu telah terlihat dengan gamblang, dimana pemerintah sejauh ini tidak mampu secara efektif memonitor kegiatan penebangan haram yang terjadi. Perilaku industri kehutanan juga berdampak pada tidak mampunya model industri tersebut memperbaiki distorsi pasar dan pemborosan kayu alam sehingga semakin memperbesar defisit kehutanan. Model pembangunan kehutanan saat ini juga berpotensi mendorong Indonesia kehilangan basis produksi hutan diluar industri pulp dan kertas seperti non timber forest product, yang berarti juga Indonesia akan kehilangan potensi penerimaan devisa negara dari sektor kehutanan diluar balak kayu alam.

Parahnya, kegagalan ini ditambal-sulam dengan solusi-solusi palsu yang kini berwujud dalam gagasangreen economy dan sustainable growth yang konon mengintegrasikan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang dalam konteks Indonesia dipertanyakan karena ekonomi tetap dengan bertumpu pada industri ekstraktif dengan watak yang rakus (baca: business as usual) tanpa mempetimbangkan keterbatasan daya dukung alam dan sosial. Ini bisa dilihat dengan diperbolehkannya 13 perusahaan tambang besar internasional menambang di hutan lindung,  empat Taman Nasional (TN), yakni TN. Batang Gadis, TN. Lolobata, TN. Nani Wartabone, TN. Lai Wanggi-Wanggameti beralih fungsi untuk pertambangan. Sementara itu, warga diadili karena mengambil sebatang pohon kayu dari hutan, seperti di Ruteng-NTT, Dusun Pidik Jawa Tengah.

Dalam pertemuan G20, pemerintah Indonesia mendorong pendanaan infrastruktur sebagai agenda penting. Hal ini terkait dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, yang dikeluarkan pemerintah untuk melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah juga disusun atas perubahan ke arah ekonomi hijau. Walaupun dalam MP3EI berulang kali disebutkan bahwa pembangunan ekonomi yang dimaksud bukan dibangun atas bisnis seperti biasa (Not Bussiness as Usual), namun yang terjadi justru sebaliknya. Sektor andalan pun masih berkisar pada perkebunan dan pertambangan, dan pada eksploitasi sumberdaya alam besar-besaran. Sejumlah komoditas unggulannya ialah kelapa sawit, kakao, timah, nikel, bauksit serta cadangan energi yaitu batu bara, panas bumi, gas alam dan air.

Lebih lanjut MP3EI dibangun atas semangat Indonesia Incorporated- perusahaan Indonesia, dengan keterlibatan pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD dan swasta dalam pengelolaan sumber-sumber alam tersebut. Konsep ini menggambarkan dengan jelas prioritas pemerintah Indonesia demi pertumbuhan ekonomi semata dan bukan demi keberlajutan alam dan manusia yang hidup di dalamnya. Dalam desain MP3EI, Perbaikan iklim investasi menjadi salah satu agenda utama, “perbaikan iklim investasi melaluidebottlenecking, regulasi, pemberian insentif maupun percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi.” (SBY, Mei 2011. Masterplan MP3EI).

Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi(debottlenecking) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

Bank-bank pembangunan multilateral seperti termuat dalam Multilateral Development Banks (MDB) Action Plan on Infrastructure, Track I, juga selalu membangun argumentasi bahwa satu-satunya solusi penyelesaian masalah-masalah infrastruktur berada pada sektor swasta, baik melalui istilah privatisasi, PPP, atau partisipasi sektor swasta (PSP- private sector participation). Hal ini mestinya dibaca sebagai tekanan terselubung agar pemerintah meng-outsourcing operasionalisasi dan bahkan tanggung jawabnya ke sektor swasta.

Indonesia sedang berada pada persimpangan jalan; antara memperlakukan atau mengelola kekayaan alam sebagai barang komersial sesuai selera internasionalisasi modal atau menginsafi jalan yang sudah digariskan dalam konstitusi UUD 1945 sebagai refleksi atas cita-cita pendirian Negara bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketidakjelasan posisi kebijakan pembangunan Indonesia; antara melayani kemauan promotor pasar global atau memperjuangkan kepentingan nasional.

MP3EI bisa dibaca sebagai upaya instan rejim SBY dalam rangka menggelar karpet merah menyambut berbagai trend baru pembangunan yang mengandalkan modal internasional. Indonesia didesain menjadi pasar dan sumber komoditas pasar global melalui disain baru “kapitalisme hijau” … yang pada akhirnya menjebak Indonesia pada syarat-syarat (conditionalities) baru yang terdapat pada kontrak-kontrak kerjasama dengan swasta; yang menuntut jaminan keuntungan, jaminan dari resiko dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Apa yang sedang terjadi adalah pengalihan subsidi sosial yang merupakan hak konstitusi warga Negara menjadi subsidi bagi sektor swasta (baill out, tax holiday dll).

Di sektor pertanian, beberapa dekade terakhir menunjukkan kegagalan Revolusi Hijau dengan intensifikasi pertaniannya. Model pertanian ala revolusi hijau dibangun dengan asumsi sumberdaya air dan energi berlimpah yang menjadi motornya akan terus tersedia dan bahwa iklim akan selalu stabil. Asumsi di atas kertas ini sungguh bertolak belakang dengan realita di lapangan, yang terjadi justru revolusi hijau telah mendorong industrialisasi pertanian yang menyebabkan monopoli sumberdaya agraria dan terpinggirkannya petani dan pertanian rakyat yang selama berabad-abad telah menjadi sumber penghidupan jutaan manusia di seluruh dunia.

Dalam pertemuan WEF (World Economic Forum) yang dilaksanakan pada 12-13 Juni 2011 di Jakarta, Pemerintah memberikan penguasaan penuh kepada perusahaan-perusahaan multinasional untuk meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia. Situasi ini menandakan bahwa pemerintah tidak mampu untuk mengatasi kelangkaan pangan sehingga terjadi krisis pangan. Keterlibatan perusahaan-perusahaan multinasional hanya berorientasi pada perluasan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan coklat, yang hanya ditujukan untuk pemenuhan kepentingan bisnis semata.

Pengalihan sektor publik ke pada swata pasti sangat berdampak terhadap kehidupan perempuan. Seperti pada proses produksi yang akan menyingkirkan perempuan dalam sektor pertanian karena sudah digantikan dengan teknologi yang akhirnya perempuan kehilangan mata pencaharian dan harus bekerja ke luar negeri menjadi buruh migran tanpa perlindungan yang memadai. Hal ini diperparah dengan permainan para spekulan harga dengan mengurangi produksi pangan yang beredar di pasaran. Sehingga situasi ini mengakibatkan komoditas pangan menjadi langka dan mahal yang menyebabkan daya beli masyarakat terutama perempuan menjadi tidak terjangkau. Karena pemenuhan pangan yang tidak merata, sampai awal 2011 ini kasus-kasus kelaparan dan gizi buruk masih banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Mataram, Kendari di Jepara Jawa Tengah, dan Makassar.

Di sektor kelautan, mengacu pada posisi Indonesia dalam dokumen “Indonesia and Rio+20” dan “Submission by the Government of the Republic of Indonesia to the Zero Draft of UNCSD 2012 Outcome Document”; Pemerintah Indonesia menyebut ekonomi hijau di laut sebagai salah satu jalan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan investasi privat, di antaranya yang telah dilakukan adalah Coral Triangle Initiative dan terakhir MP3EI ( Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Pada perkembangannya, keterlibatan investasi privat dan minimnya peran negara ( utamanya dalam mitigasi iklim ) justru menjadi bumerang bagi Indonesia.

Karbon biru sebagai salah satu proposal Pemerintah Indonesia pada Rio +20, merupakan bukti bahwa persoalan kerusakan laut dan sumber daya perikanan diupayakan pemecahannya secara teknis. Pemerintah Indonesia telah mewacanakan karbon biru berupa skema perdagangan  karbon dan kompensasi ( offset ) melalui  media  laut dalam  mengatasi  perubahan  iklim. Proposal Pemerintah dalam negosiasi iklim, dengan lautan mampu menyerap karbon sekitar 50 kali lebih dari atmosfer. Oleh karenanya menyarankan Mekanisme Pembangunan Bersih ( CDM ) diaplikasikan pada karbon yang tersimpan di laut. Proposal ini yang diusulkan untuk disepakati dalam Deklarasi Kelautan Manado ( MOD ), yang ternyata tidak ditandatangani oleh negara maju yang saat pembuatannya berperan aktif yakni AS dan Australia.

MOD memang berhasil meraup pendanaan internasional, namun belum ada terobosan besar untuk menagih tanggung jawab negara industri  sejak inisiatif ini dikeluarkan. Masyarakat sipil Indonesia di bawah bendera Manado People Alliance ( MPA ) mengetahui situasi ini sejak awal, dan dalam publikasi resminya menyatakan kekhawatiran bahwa karbon biru sekedar proposal mitigasi iklim yang digeser ke arah pasar, guna menuntut dana  receh negara-negara  industri  yang  paling bertanggung  jawab  terhadap  pemanasan  global  dan  perubahan iklim.

Kendati demikian, karbon biru malah berpotensi merugikan Indonesia, karena negara industri maju memperoleh bonus ganda. Negara industri maju tidak membayar hutang pengrusakan lingkungan laut kepada negara-negara seperti Indonesia, dan bahkan dapat diuntungkan dengan situasi tersebut karena Indonesia bakal menjadi pasar produk teknologi mereka; memudahkan pengendalian kebijakan kelautan dan perikanan melalui insentif hutang dan hibah; dan berpotensi menggusur nelayan dan rakyat melalui pengkaplingan untuk kepentingan konservasi dan lainnya.  

Green Economy mendorong apa yang disebut efisiensi sektor pertanian melalui perluasan ke arah industrialisasi pertanian skala luas, privatisasi air dan pengembangan benih atau tanaman transgenic yang tahan perubahan iklim, banjir dan kekeringan. Model ini melanggengkan praktek pertanian ala revolusi hijau yang telah terbukti gagal untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan sekaligus merusak lingkungan.

Green Economy yang dibangun dalam sistem ekonomi kapitalis tidak akan menjawab permasalahan lingkungan dan ekonomi yang dihadapi Indonesia dan dunia saat ini. Hal ini justru akan membuat barang publik seperti air, tanah, dan udara menjadi barang privat yang bernilai ekonomi, dan berpotensi menyingkirkan jutaan manusia yang selama ini menggantungkan hidupnya dari alam. Jasa layanan alam dan sumberdaya hayati yang selama ini tersedia secara bebas menjadi barang ekonomi bernilai tinggi yang bisa dipastikan hanya menguntungkan sekelompok kecil manusia.
 
Tuntutan

  1. Menyelenggarakan kegiatan perekonomian nasional sesuai dengan cita-cita proklamasi 1945 serta amanat pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi nasional harus menegakkan kedaulatanrakyat dan mendorong hubungan ekonomi yang adil, saling menguntungkan dan berdasarkan pada solidaritas dan penghormatan atas alam dan manusia yang hidup di dalamnya.
  2. Menentang segala bentuk privatisasi, komodifikasi dan finansialisasi sumber daya alam yang merampas sumber-sumber kehidupan rakyat. Green economy akan memperparah proses perampasan sumber daya alam, tanah, air, udara, dan keanekaragaman hayati.
  3. Menghentikan proses perampasan lahan dan mencabut segala kebijakan yang mendukung proses ini. Pemerintah harus menjamin akses yang adil terhadap sumberdaya alam secara khusus bagi masyarakat lokal.
  4. Produksi pertanian harus bergeser dari model industri, monokultur dengan penggunaan input kimia intensif ke praktek agroekologi. Agroekologi akan menghidupkan kembali dan memulihkankeanekaragaman hayati pertanian, mempertahankan pangan dan produksi pertanian lainnya, dan menyembuhkan perselisihan yang mendalam yang telah dibuat oleh produksi pertanian industri. Model pertanian baru yang diperkenalkan dengan istilah-istilah rumit serupa “climate smart agriculture” atau “low carbon agriculture” dengan memperkenalkan benih-benih transgenik tahan perubahan iklim yang dipromosikan oleh lembaga-lembaga global, perusahaan dan banyak pemerintah hanya akan semakin merampas hak-hak rakyat atas tanah, air dan ekosistem.
  5. Pemerintah Indonesia harus menegaskan kembali prinsip "common but differentiated responsibilities" yang menjadi dasar dari KTT Rio. Negara-negara industri kaya, yang memberikan kontribusi besar kerusakan lingkungan global, memiliki tanggung jawab dan wajib memimpin perubahan model ekonomi mereka sendiri serta mendukung negara-negara berkembang untuk beralih ke sistem yang ramah lingkungan. Kerangka dasarnya sudah terlihat bahwa lingkungan harus diintegrasikan dalam pembangunan, dan tidak diambil secara terpisah. Jadi kebutuhan untuk melindungi lingkungan tidak harus dengan mengorbankan hak negara berkembang untuk pembangunan. Sehingga, praktis proposal karbon biru tidak perlu lagi diteruskan atau pun dibahas lebih lanjut, karena berpotensi merugikan Indonesia.
  6. Merevisi UU Pangan No. 7 th 1996 yang lebih melindungi, memenuhi, dan menghormati hak pangan rakyat, serta memaksimalkan upaya penegakan hukum atas praktek-praktek kejahatan lingkungan di Indonesia. Karena UUD 1945 telah menegaskan kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak-hak dasar rakyat menyangkut pangan dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat
  7. Masyarakat Sipil perlu mendorong ‘fiscal audit’ untuk membongkar kepalsuan argumentasi ‘budget constrain’, dengan melakukan menelitian mendalam terhadap indikasi-indikasi kebocoran, korupsi, diskriminasi kebijakan dan pelaksanaan penganggaran kita. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka membuktikan bahwa sesungguhnya masih tersedia: (i) ruang/selisih fiscal yang memadai; (ii) masih banyak alternatif diluar keterlibatan sektor swasta dalam pengadaan—penyelenggaraan sektor-sektor publik di Indonesia, yang mengandung banyak masalah.
  8. Menghindari agar sektor swasta tidak mendominasi proses pengambilan keputusan; termasuk membuat aturan yang jelas bagi perlindungan hak-hak konstitusi warga negara atas barang publik dan layanan dasar. Melakukan evaluasi atas setiap usulan Public Private Partnership (PPP)  dengan perbandingan opsi sektor publik, dengan proses publik ( capital cost, operational cost dll)
  9. Transformasi arsitektur keuangan dengan regulasi yang kuat dan memastikan bahwa ia melayani sistem sosial dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan cara adil dan berkelanjutan. Kami menyerukan untuk segera menghentikan liberalisasi keuangan di semua tingkatan. kontrol atas modal dan kebijakan moneter harus menghentikan praktek spekulasi terutama pada kebutuhan mendasar seperti pangan.
  10. Sitem keuangan harus diatur melalui rezim partisipatif dan transparan di semua tingkatan. Kami menyerukan pembubaran semua lembaga keuangan internasional dan Bank Pembangunan Regional yang tidak demokratis seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan Bank Pembangunan Asia.
  11. Indonesia segera mengkaji ulang keterlibatannya dalam G20 karena tidak mengutungkan rakyat dan khususnya perempuan dan kelompok miskin lainnya.



Koalisi Anti Utang (KAU), Serikat Petani Indonesia (SPI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHa) Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Solidaritas Perempuan (SP), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Lingkar Studi-Aksi Untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)


« Back to archive Siaran Pers | | |
Siaran Pers Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno