Language:
Siaran Pers
Jumat, 27 Juli 2012 00:14
SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA; SUSILO BAMBANG YODHOYONO
MENUNTUT KONSISTENSI PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS AIR DAN SANITASI

Kepada Yth;
Presiden Republik Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono

Bapak Presiden, seperti yang telah diketahui oleh masyarakat luas bahwa pada pada hari Rabu, 28 Juli 2010, dua tahun yang lalu, Rapat Umum Perserikatan Bangsa Bangsa telah secara resmi menetapkan bahwa pemenuhan Hak Atas Air dan Sanitasi adalah bagian tak terpisahkan dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (resolution 64/292).

Adalah sebuah kebanggaan bahwa Republik Indonesia merupakan salah satu dari 122 negara pendukung resolusi  yang menyiratkan keprihatinan mendalam bagi sekitar 884 juta orang yang hidup tanpa akses yang layak terhadap air minum dan lebih dari 2,6 milyar penduduk bumi yang tidak memiliki akses sanitasi. Juga fakta yang menunjukkan bahwa 1,5 juta jiwa balita meninggal setiap tahunnya, dan 443 juta hari sekolah yang hilang akibat penyakit-penyakit yang timbul sebagai dampak buruknya kualitas dan akses terhadap air dan sanitasi.

Sebelumnya Republik Indonesia juga sudah meratifikasi berbagai konvensi internasional, antara lain; EKOSOB, Perlindungan Hak Anak, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang menegaskan arti penting air dan sanitasi sebagai Hak Asasi Manusia; dan menjadikannya tanggung jawab Negara dan hak asasi setiap manusia Indonesia.

Kami meminta agar hendaknya berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah tersebut dapat direalisasikan secara konkrit dan dengan tidak mendahulukan kepentingan bisnis semata.

Bulan Maret 2012, bersama dengan berbagai organisasi yang konsern terhadap Air dan Sanitasi sebagai Hak Asasi Manusia, kami telah merilis sebuah laporan tentang kebijakan dan implementasi Hak Atas Air di Indonesia; laporan yang berjudul  ‘Our Right to Water: An Expose on Foreign Pressure to Derail the Human Right to Water in Indonesia (laporan dapat diunduh di  http://www.blueplanetproject.net/documents/RTW/RTW-Indonesia-1.pdf ). Dalam laporan tersebut kami mencatat bahwa konsepsi pengelolaan sumberdaya air di Indonesia telah berjalan menuju kearah liberalisasi tata kelola layanan dan sumberdaya air, sebuah gejala dimana prasyarat yang diajukan berbagai lembaga pembangunan regional dan internasional untuk dapat mengakses pinjaman dari mereka, telah menjadi dominan dan mendorong dikeluarkannya berbagai kebijakan pembangunan yang cendrung  bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia; UUD 1945 yang juga mengandung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Saat ini Indonesia menganut konsepsi Integrated Water Resources Management (IWRM) yang diusulkan oleh Bank Dunia sebagai prasyarat pinjaman proyek bernama WATER RESOURCES SECTOR ADJUSTMENT LOAN (WATSAL) dan selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. IWRM ala Bank Dunia tersebut berasal dari Dublin Principles yang salah satu prinsip utamanya adalah: maksimalisasi nilai ekonomi air.
Perlu diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan bahwa UU Sumberdaya Air No.7 Tahun 2004 bersifat “Konstitusional Bersyarat” yang artinya bahwa pelaksanaan Undang-Undang dimaksud harus sejalan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menfasirkan bahwa “Air merupakan res commune dan oleh karenanya harus tunduk pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, sehingga pengaturan tentang air harus masuk ke dalam sistem hukum publik yang terhadapnya tidak dapat dijadikan objek pemilikan dalam pengertian hukum perdata”.

Kami juga mencatat bahwa kebijakan umum pengelolaan sumberdaya dan layanan air di Indonesia lebih mengutamakan peran serta sektor swasta dan menerapkan prinsip full cost recovery yang biasa digunakan sektor bisnis, tidak lagi berada pada domain hukum publik. Akibatnya, banyak wewenang dan tanggung jawab Negara yang telah beralih ke perusahaan swasta, selanjutnya air menjadi barang ekonomi yang berlimpah dipasar tapi terbatas atau bahkan tidak ada di rumah dan di ruang-ruang publik. Pada akhirnya sering terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan – perusahaan swasta; penolakan atas swastanisasi air di DKI Jakarta dan konflik antar petani di kawasan perdesaan dengan perusahaan – perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) dan industi ekstraktif lainnya yang merusak lingkungan adalah sebagian contohnya.

Argumentasi yang seringkali digunakan pemerintah untuk mengundang partisipasi sektor swasta adalah keterbatasan anggaran (budget deficit), sementara disisi lain masyarakat Indonesia acapkali menerima informasi bagaimana kebocoran anggaran akibat korupsi terjadi, belum lagi minimnya anggaran yang disediakan pemerintah untuk belanja sektor air dan sanitasi.

Perlu juga kami ingatkan, bahwa akibat dari liberalisasi sektor air dan minimnya peran pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya dan layanan air telah menyebabkan tingkat kematian balita yang sangat tinggi di Indonesia, juga situasi dimana orang miskin harus menerima dampak terbesarnya.

Maka dari itu, dalam rangka memperingati dua tahun dukungan Republik Indonesia terhadap Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Air dan Sanitasi sebagai Hak Asasi Manusia, dengan ini kami meminta Bapak Presiden untuk mengambil langkah-langkah konkrit sebagai berikut:


1.    Memerintahkan untuk segera di lakukan Audit menyeluruh terhadap implementasi pengelolaan sumberdaya air di Indonesia yang bertentangan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia dan juga prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia. Sebuah audit nasional yang mencakup seluruh PDAM, berbagai kontrak yang menggunakan mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta (Private-Public Partnership), juga perusahaan – perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) yang seringkali beroperasi secara tertutup.

2.    Meninjau kembali kontrak – kontrak perusahaan swasta asing dan nasional di sektor air yang terbukti tidak adil dan membebani masyarakat, hal ini sejalan dengan pernyataan yang Bapak Presiden sampaikan dalam konnfrensi Rio+20 di Rio de Janeiro, menjelang bertolak ke Ekuador (22/6/2012) http://tinyurl.com/c3wtsnz

3.    Memerintahkan untuk segera disusun laporan pelaksanaan pemenuhan hak atas air dan sanitasi, serta mengundang pelapor khusus Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk Hak atas Air dan Sanitasi; Ms. Catarina de Albuquerque.

Jakarta, 27 Juli 2012
Muhammad Reza Sahib
Koordinator Advokasi

KRuHA
Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air


« Back to archive Siaran Pers | | |
Siaran Pers Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno