Language:
Siaran Pers
Rabu, 21 November 2012 18:04
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta
Gugatan Warga Negara Menolak Swastanisasi Air

Siaran Pers

Warga Daftarkan Gugatan Pembatalan Kontrak  Swastanisasi Air Jakarta

Warga Jakarta yang diwakili LBH Jakarta, ICW (Indonesia Corruption Watch), KruHa (Koalisi Rakyat untuk Hak-hak Atas Air),  Kolasi Rakyat untuk Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Koalisi Anti Utang (KAU), Solidaritas Perempuan (SP), Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Jaringan Rakyat Miskin Kota, anggota DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah serta beberapa elemen, Selasa siang mendaftarkan secara resmi Gugatan Pembatalan Kontrak Swastanisasi Air Jakarta ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam gugatan itu, 5 pimpinan pemerintahan mulai Presiden, Wakil Presiden, Menteri PU, Menteri Keuangan dan Gubernur DKI Jakarta menjadi tergugat, selain DPRD DKI Jakarta, Dirut PDAM Jakarta dan dua perusahaan swasta yang menjadi operator air bersih yaitu PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.

Mereka yang digugat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Air sebagai cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya dikelola oleh Negara. Namun Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PDAM DKI Jakarta dengan perusahaan swasta yang terjadi pada masa Orde Baru yang dianggap melangar konstitusi itu, sampai sekarang tetap dibiarkan meski melanggar konstitusi dan merugikan rakyat Jakarta. Pemerintah dan para tergugat lainnya dianggap memilih terus melanggengkan status quo swastanisasi pengelolaan air Jakarta, padahal beberapa konstitusi seperti Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Perda No. 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perda 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum jelas-jelas sudah dilanggar. Karena itu, perlu dilakukan gugatan secara resmi agar diperoleh putusan hukum untuk membatalkan kontrak perjanjian kerjasama antara PDAM Jakarta dengan dua operator swasta tersebut.

Diungkapkan, selama 14 tahun air Jakarta dikelola oleh swasta, yakni PT Palyja dan PT Aetra, tidak terjadi perbaikan pelayanan air bersih seperti yang dijanjikan karena faktanya, swastanisasi  Air di DKI Jakarta justru merugikan dan menyengsarakan rakyat. Tidak semua warga Negara yang berhak atas air dapat mengakses air mengingat tingginya tarif air yang berlaku di Jakarta , akibatnya hanya warga yang berpenghasilan tinggi yang bisa mengakses air, keterjangkau air terbatas diwilayah-wilayah tertentu, dan mutu/kualitas pelayanan air yang layak dipersoalkan.  Sementara berdasar Laporan Keuangan PT Palyja dan PT Aetra tahun 2011 berhasil memperoleh pendapatan sekitar Rp 2 triliun dan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 400 miliar.

Swastanisasi yang menjanjikan perbaikan pengelolaan air di Jakarta akhirnya hanya menjadi utopia. Faktanya, swastanisasi  Air di DKI Jakarta justru merugikan dan menyengsarakan rakyat. Tidak semua warga Negara yang berhak atas air dapat mengakses air mengingat tingginya tarif air yang berlaku di Jakarta , akibatnya hanya warga yang berpenghasilan tinggi yang bisa mengakses air, keterjangkau air terbatas diwilayah-wilayah tertentu, dan mutu/kualitas pelayanan air yang layak dipersoalkan.

Kalau Kontrak Perjanjian Kerjasama ini tidak dihentikan dan dibatalkan, para penggugat khawatir kualitas pelayanan air bagi warga Jakarta yang ditangani oleh dua konsorsium asing (PT. Palyja dan PT. Aetra)  akan tetap buruk seperti sekarang ini dan akan terus berlanjut sampai tahun 2023 kontrak berkahir.
Para penggugat mengaku, sebelum gugatan didaftarkan ke pengadilan negeri, sebenarnya sudah ditempuh langkah melayangkan Notifikasi Penolakan Swastanisasi Air Jakarta kepada para tergugat pada 14 September 2011 melalui Tim Advokasi Air. Namun setelah ditunggu selama 1 tahun 3 bulan lebih, notifikasi itu tidak digubris oleh para terguggat, sehingga penggugat memilih jalur hukum melakukan gugatan warga negara (Citizen Law Suit) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terdapat Empat (4) alasan utama mengapa warga mengugat Citizen Law Suit (CLS) Swastanisasi Air di Jakarta dan menuntut pemerintah menghentikan swastanisasi air di Jakarta, alasan tersebut diantaranya adalah : (1). Adanya berbagai pelanggaran terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya  dalam penyusunan PKS Swastanisasi Air, (2). Kerugian yang diderita warga Negara akibat pengelolaan swasta, tidak terpenuhinya hak atas air warga Negara, khususnya bagi yang tidak mampu; (3). Indikasi dugaan korupsi dan (4) adanya kerugian Negara.

Oleh karena itu, pada Selasa siang tanggal 21 November 2012,  Warga Negara khususnya Warga Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, menuntut kepada Negara, dalam hal ini : 
1.    Negara Republik Indonesia cq. Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia, beralamat di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat ………………………….................................... TERGUGAT I
2.    Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq, Wakil Presiden Republik Indonesia  beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat …................ TERGUGAT II
3.    Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum, beralamat di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan .............. TERGUGAT III
4.    Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan , beralamat di Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta …………………………TERGUGAT IV
5.    Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Merdeka Selatan Blok 8 – 9, Jakarta Pusat …………………TERGUGAT V
6.    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat ……………… TERGUGAT VI
7.    Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta cq. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Penjernihan II – Pejompong, Jakarta Pusat……………. TERGUGAT VII
8.    PT. PAM Lyonnaise Jaya, beralamat di  Sentral Senayan I Lantai 7, Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat, Indonesia.................................TURUT TERGUGAT I
9.    PT. Aetra Air Jakarta, beralamat di Sampoerna Strategic Square South Tower Lantai 28, Jalan Jendral Sudirman Kav. 45 – 46 Jakarta 12930 ......................... TURUT TERGUGAT II

Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan  majelis hakim yang akan menyidangkan kasus ini, penggugat menuntut agar:
1.  Menerima Gugatan untuk seluruhnya ;
2.  Menyatakan PARA TERGUGAT lalai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dalam wujud Pembuatan PKS tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbaharui dengan PKS tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil  terhadap warga negara yang menjadi pengguna air, calon pengguna air dan seluruh warga negara yang berkontribusi pada APBD/APBN;
4. Menyatakan PKS yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PDAM Provinsi DKI Jakarta dengan  PT. Thames PAM Jaya pada tanggal 6 Juni 1997 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dalam Perjanjian Kerjasama Tertanggal 28 Januari 1998, 22 Oktober 2001, beserta seluruh addendumnya batal demi hukum;
5.  Menyatakan PARA TERGUGAT lalai dalam memberikan pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia atas air terhadap warga negaranya;
6.  Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk:

  • Menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI
  • Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  • Melaksanakan Pengelolaan Air Minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang no. 11 Tahun 2005 Jo. Komentar Umum No. 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
  • Mencabut Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3126/072 tertanggal 24 Desember 1997 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-684/MK.01/1997 tertanggal 26 Desember 1997

7.    Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Untuk Informasi Lebih Lanjut, Silahkan menghubungi:
Arif Maulana (LBH Jakarta): 0817256167; ar1f_maulana@yahoo.com
Ahmad Marthin Hadiwinata (KIARA): 081286030453; hadiwinata_ahmad@yahoo.com
Muhammad Reza (KruHA): 081370601441; reza@kruha.org
Tama S. Langkun (ICW): 0817889441;tama@antikorupsi.org
Nur Hidayah (SP): 081317174013;nh.dayah@gmail.com

Koalisi Mayarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta
Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta, Koalisi Anti Utang (KAU), Solidaritas Perempuan (SP), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK),
Indonesia Corruption Watch (ICW)















 


« Back to archive Siaran Pers | | |
Siaran Pers Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno