Language:
Siaran Pers
Senin, 04 Maret 2013 19:12
Skandal Swastanisasi Air Jakarta
KMMSAJ mendesak Gubernur Joko Widodo Menolak Penjualan Saham Palyja ke Manila Water Inc.

SIARAN PERS

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Gubernur Joko Widodo Menolak Penjualan Saham Palyja ke Manila Water Inc.

Berbagai masalah hukum dalam dua tahun belakangan banyak melingkupi swastanisasi air Jakarta. DIantaranya adalah penggelapan aset publik yang diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, keterbukaan informasi publik yang ditangani oleh Mahkamah Agung, Gugatan Citizen Law Suit yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kasus Dugaan Pidana Korupsi yang tengah diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempat kasus hukum ini menunjukkan bahwa swastanisasi air Jakarta memang banyak menyimpan masalah.

Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara pada 19 Maret 2013 setelah mediasi dinyatakan gagal pada 25 Februari 2013. Pada gugatan ini, KMMSAJ menuntut agar kontrak perjanjian kerjasama dinyatakan batal demi hukum kebijakan swastanisasi layanan air di Jakarta telah melanggar HAM dan Hak Hukum Warga Negara.

Akan tetapi bukannya fokus pada sederatan proses hukum di Indonesia, SUEZ (perusahaan asal Perancis, pemegang  saham mayoritas di Palyja) malah berupaya menghindar dengan cara menjual seluruh sahamnya ke Manila Water Inc. Suez Environment dan telah menandatangani  share purchased agreement, semacam nota kesepahaman (MOU) yang diumumkan di Bursa Efek Filipina. Hal ini berarti bahwa Suez berpeluang untuk terhindar dari berbagai proses hukum yang tengah berjalan dan Manila Water akan mengendalikan kebijakan di Palyja.

Sesuai  pasal 7.2  Perjanjian Kerjasama, maka Palyja harus mendapat perjanjian tertulis terlebih dahulu dari PAM Jaya sebelum melakukan penjualanan saham. Karena PAM JAYA adalah perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka kebijakan akhir akan berada di tangan Gubernur DKI Jakarta. Tindakan Suez Environment yang menjual saham secara sepihak tanpa persetujuan tertulis adalah pengingkaran atas kontrak dan melecehkan Pemerintahan DKI Jakarta.

Terkait perkembangan tersebut, dengan ini kami mendesak:

  1. Gubernur agar menolak penjualan saham karena saat ini masih ada dua kasus terkait PALYJA yang masih disidangkan di PN Jakpus (GWN) dan MA (sengketa informasi publik terkait dokumen2 kontrak). Selain itu KPK RI juga sedang memeriksa PAM Jaya dan tentunya pemeriksaan terkait denga PALYJA (dan AETRA) yang menjalankan 100 % operasionalisasi PAM Jaya.
  2. Palyja harus menyelesaikan semua kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia
  3. Penjualan saham akan semakin menambah beban pelanggan, karena biaya pengalihan saham akan dibebankan ke pelanggan.
  4. Meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum selesai.


Senin, 4 Maret 2013


KMMSAJ
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta

Kontak: 
1.    Tama S Lankun ( 0817889441)
2.    Muhammad Reza (081370601441)
3.    Arif Maulana (0817256167)
4.    Ahmad Martin Hadiwinata (081286030453)



« Back to archive Siaran Pers | | |
Siaran Pers Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno