Language:
Siaran Pers
Selasa, 04 Juni 2013 16:45
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ)
Selamatkan Air Jakarta!

Memperingati 16 Tahun swastanisasi air Jakarta, saatnya Pemprov DKI ambil alih

4 Juni tahun ini, swastanisasi layanan air perpipaan di Jakarta telah memasuki tahun ke 16. Di Phnom Penh, ibukota Kamboja, 13 tahun adalah jumlah waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan air minum milik pemerintah di sana untuk secara signifikan memperbaiki layanan. Di Jakarta, dalam 16 tahun kondisi layanan air masih memprihatinkan. Banyak penduduk yang masih harus mengkonsumsi air tanah atau membeli air dengan harga sangat mahal.

Di Phnom Penh tahun 1993 air hanya dinikmati 25 persen penduduk, namun 13 tahun kemudian (tahun 2006) sudah 90 persen penduduk mendapat layanan air 24 jam; tingkat kebocoran pun turun dari 72 persen menjadi 6 persen. Sementara pendapatan perusahaan meningkat drastis dari sekitar Rp 1,5 miliar menjadi Rp 72,5 miliar. Di Jakarta setelah bertahun-tahun dikelola perusahaan raksasa air internasional, Badan Pusat Statistik tahun 2010 masih mengatakan hanya 34,8 persen penduduk DKI yang memiliki sumber air minum bersih yang layak.

Layanan air perpipaan Jakarta berpindah ke swasta sejak 1997, saat Suez Environnment dan Thames Water masing-masing mendapatkan separuh Jakarta untuk dikelola melalui kontrak dengan PAM Jaya, perusahaan daerah milik Provinsi DKI Jakarta. Kontrak ini sejak awal berat sebelah karena melindungi kepentingan investor secara berlebihan tetapi membuat konsumen, Pemprov DKI dan PAM Jaya merugi. Saat ini bagian barat Jakarta dikelola PT. Palyja yang dimiliki oleh Suez Environnment dan Astratel sedang sebelah timur dikelola PT Aetra milik Acuatico.

Merugi
Simulasi keuangan yang dilakukan PAM Jaya menunjukkan, jika  kerjasama terus dilanjutkan sampai tahun 2022 maka pada saat itu PAM Jaya/Pemprov DKI akan berhutang kepada swasta sebanyak Rp 18,2 triliun. Hutang yang tidak masuk akal ini timbul karena Jakarta menganut sistem tidak lazim, yakni operator swasta dibayar dengan imbalan yang nilainya disesuaikan setiap enam bulan sementara pelanggan membayar tarif yang tentunya tidak bisa dinaikkan setiap enam bulan. Karena imbalan tiap enam bulan naik sementara tarif tidak, maka timbul kekurangan bayar kepada swasta yang kemudian diperhitungkan sebagai hutang Pemprov kepada swasta. Jika ingin tidak memiliki hutang maka gubernur harus selalu menaikkan tarif air sesuai dengan nilai imbalan yang dipatok swasta.

Situasi ini sulit diterima akal sehat, bagaimana mungkin sebuah entitas yang sudah menyerahkan lahan bisnisnya untuk digarap pihak lain termasuk menyerahkan kewenangan menerima pembayaran dari pelanggan dan tinggal memiliki fungsi pengawasan tapi terus membukukan hutang baru. Laporan Keuangan Palyja 2011 secara jelas menunjukkan hal ini,  Laba Palyja tahun itu Rp 230 miliar dan PT Aetra Rp 158 miliar, sementara PAM Jaya selaku pengawas justru terus merugi karena mendapat tambahan utang yang timbul akibat kerjasama.

Besar tingkat keuntungan yang dipatok swasta memang tinggi, yakni 22 persen, jauh diatas Peraturan Menteri Dalam Negeri yang hanya membolehkan keuntungan wajar perusahaan air minum sebesar 10 persen. BPKP dan Universitas Indonesia pun telah mengeluarkan rekomendasi  yaitu sekitar 14 persen, tetapi pihak swasta ngotot pada angka 22 persen. Skema pendanaan yang selalu dipilih swasta melalui pinjaman komersial juga menambah beban usaha yang menambah tinggi nilai imbalan.

7 alasan lainnya menolak Swastanisasi

  • Return of investment di Jakarta adalah22%, lebih tinggi dari yang berlaku di banyak negara lain.Dari padatiap tahun kita menyumbang swasta dengan laba yang mereka peroleh lebih baik laba tersebut diinvestasikan untuk tambahan sambungan baru dan tambahan penyediaan air bagi pelanggan air Jakarta.
  • Pendapatan swasta harus naik setiap enam bulan sekali tidak mempedulikan kemampuan bayar masyarakat melalui tariff karena swasta dibayar dengan imbalan dan tidak oleh tarif. Kalau imbalan lebih tinggi dari tariff maka PAM JAYA/Pemprov DKI harus membiayai kekurangannya.Hal ini membuat PAM JAYA/ Pemprov menjadi berhutang besar kepada swasta.Padahal seluruh operasi sudah dilakukan oleh swasta sepenuhnya.
  • Swasta menyalahgunakan uang yang diperoleh dari pelanggan.Temuan BPK 2009 menemukan bahwa tenaga kerja asing di Palyja membebankan biaya sekolahan dan keperluan pribadi kedalam imbalan air yang dibayar pelanggan.
  • Swasta tidak membayar biaya sewa atas semua asset milik pemerintah yang mereka gunakan untuk operasi harian.
  • Swasta tidak memiliki kejelasan mengenai status pekerja yang diperbantukan dari PAM JAYA.
  • Tingkat kebocoran dan capaian teknis lain belum mampu melayani kebutuhan penduduk Jakarta.
  •  Swasta menggunakan berbagai rekayasa keuangan untuk membiayai kegiatan usahanya, hal ini membebani pelanggan dengan bunga tinggi dari pinjaman komersial.


Masalah ini tidak bisa dibiarkan, butuhkan kebijaksanaan dan keberanian Gubernur DKI untuk mengambil keputusan. Negosiasi atau amandemen kontrak tidak akan membawa perubahan berarti.

Untuk itu, koalisi menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar segera mengambil langkah sebagai berikut :

  • Menghentikan kerjasama dengan menyerahkan operasi kepada badan publik pengelola air dengan pantuan ketat dari wakil rakyat dan masyarakat. Daripada setiap tahun ratusan miliar uang pelanggan air digunakan untuk menambah kekayaan perusahaan multinasional lebih baik uang tersebut diinvestasikan untuk memperbaiki pelayanan air bersih bagi warga Jakarta.
  • Putus kontrak. Tidak perlu takut. Terminasi kontrak sebenarnya telah banyak dilakukan di banyak kota lain. Laporan Public Service International Research Unit di Inggris menyatakan per Februari 2011 sudah ada 51 kota Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Canada dan lain-lain yang melakukan terminasi kontrak.


Untuk mendorong dan membantu Pemerintah Provinsi segera mampu mengambil alih layanan air Jakarta maka kami membuka sebuah rekening khusus untuk menampung sumbangan dari warga negara Indonesia yang ingin menyumbang dan berkontribusi bagi terlaksananya layanan air yang transparan, adil dan terjangkau oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Jakarta, 4 Juni 2013
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ)


« Back to archive Siaran Pers | | |
Siaran Pers Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno