Language:
Siaran Pers
Senin, 03 Juni 2013 16:58
Gugatan Warga Negara atas Pelanggaran Hak atas AIr
Sidang Pemeriksaan Saksi Ahli Turut Tergugat I (Palyja)

Ahli Turut Tergugat I (PALYJA): Jika Terbitnya Support Letter Telah Lebih 90 Hari Dari Tanggal Terbit, Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Juga Tidak Berwenang

Jakarta, 3 Juni 2013. Gugatan Warga Negara menolak swastanisasi pengelolaan air Jakarta masih di tahap agenda pemeriksaan eksepsi kompetensi absolute. PT. Palyja sebagai Turut Tergugat I mengajukan ahli Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, SH, Mhum sebagai ahli di bidang hukum admisnistrasi negara atau tata usaha negara. PT. Palyja dalam eksepsi mempermasalahkan gugatan warga negara yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) masuk dalam kewenangan PTUN karena mempermasalahkan support letter dari Gubernur DKI Jakarta No. 3126/072 tanggal 24 Desember 1997 dan Menteri Keuangan No. S-684/MK.01/1997 tanggal 26 Desember 1997. Surat tersebut yang melegitimasi adanya pengalihan pengelolaan air di DKI Jakarta dikelola oleh swasta.

Dalam pemeriksaan keterangannya, ahli menyatakan bahwa support letter yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Keuangan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Ahli kemudian menjelaskan bahwa support letter telah memenuhi kualifikasi kongkrit, individual dan final. Oleh karena itu, menurut ahli gugatan terhadap pembatalan support letter harus ditujukan ke Pengadilan tata usaha negara.

Kuasa hukum KMMSAJ, Febi Yonesta mempertanyakan mengenai daluarsa perkara tata usaha negara dapat diajukan. “Apabila telah melewati masa daluarsa tersebut bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan?” Ahli dari PT. Palyja menerangkan bahwa keputusan tata usaha negara dapat diajukan gugatan ke PTUN dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak diterbitkan keputusan tata usaha negara tersebut. Apabila telah melewati jangka waktu tersebut maka KTUN tersebut tidak dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun ke pengadilan lain.  Kemudian Febi Yonesta membacakan tanggal terbitnya support letter tersebut yang terbit tanggal 24 Desember 1997 dan 26 December 1997 dan meminta pendapat Ahli. Maka menurut ahli support letter tersebut bukan lagi kewenangan dari PTUN.

Hakim Ketua melanjutkan pemeriksaan dengan menanyakan apabila sebuah gugatan yang menuntut pembatalan suatu keputusan tata usaha negara bukan merupakan tuntutan utama tetapi hanya pelengkap untuk sempurnanya sebuah gugatan. Apakah gugatan tersebut dapat dikesampingkan menjadi perkara Tata Usaha Negara? Ahli tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut karena menyatakan bahwa pertanyaan tersebut bukanlah kompetensinya menyangkut gugatan perdata untuk menuntut hak keperdataan.

Sidang ditunda untuk dilanjutkan kembali pada Selasa 18 Juni 2013 untuk agenda putusan sela penetapan gugatan warga negara.

Untuk Informasi Lebih Lanjut, Silahkan menghubungi:
Febi Yonesta LBH Jakarta): 087870636308;
Ahmad Marthin Hadiwinata (KIARA): 081286030453; hadiwinata_ahmad@yahoo.com
Muhammad Reza (KruHA): 081370601441; reza@kruha.org
Nur Hidayah (Solidaritas Perempuan Jabotabek): 081317174013; nh.dayah@gmail.com
Tama S. Langkun (ICW): 0817889441; tama@antikorupsi.org




« Back to archive Siaran Pers | | |
Siaran Pers Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno