Language:
Siaran Pers
Minggu, 06 Oktober 2013 16:37
Global Month Against Dirty Energy
CSF/CJI dan KRuHA Menolak Solusi Energi Palsu

Siaran Pers Bersama Bulan Aksi Global untuk Keadilan Iklim

Menolak Solusi Energi Palsu

Jakarta, 7 Oktober 2013.

Pemerintah Indonesia kembali mengingkari janji politik penyelamatan lingkungan hidup. Dalam pidato pada Pertemuan APEC (6 Oktober 2013), Presiden SBY menegaskan dukungan kepada pembangunan yang mempercepat laju emisi karbon, yakni Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Presiden SBY bahkan mengatakan, dalam 14 tahun ke depan MP3EI akan menambah nilai investasi pada sektor pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata dan telekomunikasi. Padahal pada 2009 lalu, Presiden SBY menyatakan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca yakni 26% dengan usaha sendiri dan menjadi 41% pada 2020.

Meski diikuti dengan penerbitan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dan disahkan melalui Perpres No. 61 Tahun 2011, komitmen politik tersebut implementasinya lemah. Ini terbukti dengan Pemerintah memberi dukungan penuh kepada MP3EI, Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mendukung penerbitan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK), serta Pemerintah masih saja mengandalkan batubara dalam kerangka pembangunan konvensional.

Terkait Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK), mestinya pembuatan RAD GRK selesai paling lambat dua belas bulan sejak penetapan Perpres No. 61 Tahun 2011. Akan tetapi, Provinsi Riau baru menyelesaikan RAD GRK pada Desember 2012 lalu. Pemerintah Riau juga belum mengalokasikan APBD untuk pelaksanaan RAD GRK. Rencana tersebut hanya menjadi dokumen belaka, tanpa tindak lanjut pelaksanakan nyata.

Pemerintah masih saja mengandalkan pembangunan yang rakus energi fosil dan sumber daya alam. Pertama, Pada Perpres No. 59 Tahun 2009, Presiden SBY menetapkan rencana pembangunan 35 Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTB) dengan total kapasitas 10.000 megawatt. Sepuluh PLTB tersebut di antaranya berada di Pulau Jawa. Kebijakan pembangunan PLTB tersebut setali tiga uang dengan MP3EI, yakni untuk memfasilitasi kebutuhan energi berbagai perusahaan yang berinvestasi.

Pemanfaatan energi kotor sambung-menyambung dengan berbagai bentuk imbas ketidakadilan. Sebagian besar produksi batubara nasional tidak untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, melainkan kebutuhan asing. Pemerintah mendorong target penyediaan energi kotor tersebut hanya sampai dengan 95,5 juta ton batubara untuk kebutuhan domestik pada 2014 atau 25% dari total target produksi nasional sebesar 369 juta ton batubara. Sisanya 75% dari total produksi nasional untuk memasok kebutuhan batubara industri-industri asing.

Akibat kehadiran PLTB Paiton, sekarang nelayan Probolinggo, Jawa Timur kehilangan hasil tangkapan ikan dan harus mencari ikan lebih jauh. Aktivitas PLTB Paiton Probolinggo telah mengakibatkan terumbu karang rusak dan laut tercemar hingga berdampak terhadap menciutnya populasi ikan di wilayah mereka.

Sementara di Batang, Jawa Tengah, Pemerintah dan PT. Bimasena Power Indonesia (PT BPI) menjalankan pendirian proyek PLTB Batang berkapasitas 2x1000 MW. Proyek ini yang membutuhkan lahan seluas 700 ha ini dan dipastikan bakal mengusur sumber penghidupan nelayan dan petani di (6) enam Desa, yaitu Ponowareng, Karanggeneng, Wonokerso, Ujungnegoro, Sengon (Roban Timur) dan Kedung Segog (Roban Barat).

Bagi nelayan, laut merupakan warisan nenek moyang yang harus mereka lestarikan sekaligus menjadi satu-satunya tumpuan hidup mereka. Sehingga tak heran bila mereka secara tegas dan konsisten menolak rencana pembangunan PLTB Batang. Mereka yang bertahan itu justru mendapatkan intimidasi dari aparat keamanan. Pada saat digelar forum sosialisasi dan konsultasi publik, pemerintah dan pihak PT. Bimasena Power Indonesia (PT BPI) mengerahkan pengamanan yang tidak sewajarnya.

Kedua, Pemerintah mendukung kehadiran pembangkit listrik tenaga panas bumi, yang ternyata berbobot daya rusak tinggi. Pengeboran sumur panas bumi menghasilkan berbagai macam limbah. Limbah utama di antaranya serpih bor (drill cutting), yang masuk ke dalam kategori limbah B3. Proses pembongkaran daerah resapan air, pengeboran, lalu-lalang kendaraan serta alat berat--berpotensi merusak bentang alam dan mengganggu stabilitas tanah dan air. Dengan dampak lanjutan lingkungan energi panas bumi berupa penurunan debit dan kualitas air, longsor dan banjir, pencemaran dari berbagai zat kimia berbahaya, SO2, CO2, CO, NO2 dan H2S âmaka energi panas bumi adalah ancaman bagi masyarakat. Berbagai dampak kerusakan tersebut bagai benang kusut, karena swasta mendominasi pemanfaatan energi panas bumi.

Ketiga, metode penambangan baru seperti fracking, kini tengah dikembangkan Pemerintah Indonesia. Padahal ini telah mendapat kritik dunia, karena terbukti menopang Amerika untuk memenuhi cadangan energi gas dan minyaknya. Hydrofracking atau teknologi hidrolika patahan, secara sederhana adalah proses ekstraksi gas bumi atau minyak bumi dengan cara menginjeksi cairan bertekanan tinggi secara horisontal ke bawah atau ke lapisan batuan cebakan di mana gas (shale gas) dan atau minyak (oil shale) berada. Bahan baku untuk menginjeksi adalah air, pasir atau butiran keramik khusus dan cairan kimia. Dengan menyuntikkan air beserta berbagai campuran bahan lainnya maka gas atau minyak bisa dipompa ke atas dan kemudian ditampung.*

CSF CJI (Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim) dan KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air) mengingatkan Pemerintah supaya menyadari, âenergi baruâ tersebut di atas yang dipandang sebagai solusi oleh Pemerintahâternyata melanjutkan berbagai bentuk pengrusakan lingkungan dan sumber daya alam. Pembangunan yang mengandalkan energi batubara menambah bobot persoalan dan juga bukan pilihan tepat guna memenuhi kebutuhan energi masa mendatang. Secara global, 60 persen pemicu pemanasan global berasal dari emisi karbon yang dihasilkan oleh batubara. Penggunaan energi kotor batubara juga tidak bisa tidak melibatkan proses alih fungsi lahan, eksploitasi, kerusakan dan pencemaran pada berbagai tingkatan. Siklus produksi-konsumsi batubara telah melepas karbon ke udara dalam jumlah besar.

Pemerintah perlu tahu, setidaknya 70% wilayah dengan cadangan sumber panas bumi berada pada wilayah konservasi, seperti hutan lindung dan cagar alam. Sudah sepatutnya pemerintah dan para kontraktor membuka mata dan tidak membongkar hutan lindung tersebut semata-mata demi energi panas bumi.

Bumi adalah tempat berpijak bersama. Pemenuhan keselamatan masyarakat dan lingkungan harus berlangsung dengan penuh kesadaran, serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, CSF-CJI dan KruHA menegaskan rekomendasi-rekomendasi berikut dalam kerangka nasional-global, yakni:

(I) Pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan nasional Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berorientasi pada 3 (tiga) hal, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, dan (3) mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah semestinya Pemerintah RI membentuk dan melaksanakan peraturan-peraturan yang memastikan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

(II) Perlu sokongan global-nasional untuk mewujudkan pemenuhan keamanan manusia dan penyelamatan lingkungan sejak level pemerintah lokal, nasional, regional, dan global. Maka itu Pemerintah dalam kerangka kerjasama APEC tidak pantas mengundang dan bekerjasama dengan negara-negara serta perusahaan asing, untuk bekerja sama guna menghancurkan serta mengeksploitasi lingkungan hidup.

(III) Sebagai upaya menegakkan kedaulatan RI, Pemerintah perlu mengambil langkah tegas menghentikan segala bentuk rencana pembangunan, yang akan menambah persoalan agraria di Indonesia. Pemerintah mesti meninjau ulang dan menyetop rencana MP3EI.

(IV) Pemerintah RI harus mengintegrasikan perlindungan lingkungan hulu dan hilir, dengan berhenti mengandalkan batubara sebagai mesin pembangunan. Dengan begitu, harus serius mengupayakan pemanfaatan energi bersih dan terbarukan, untuk menggantikan energi fosil.***

 

 

Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Mida Saragih, Koordinator Nasional CSF-CJI. Phone. 081322306673

Rizkita Alamanda, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL). Phone. 021-92304267

Hendrik Siregar, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Phone. 0852 6913 5520

Selamet Daroyni, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Phone. 08211 0683 102

Muhammad Reza Sahib, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA). Phone. 081370601441

Nisa Anisa, Solidaritas Perempuan (SP). Phone. 0812846 4430

 

***

Bulan Aksi Global merupakan inisiatif bersama dari Kampanye Global untuk Menuntut Keadilan Iklim, Friends of the Earth International, 350.org, Oil Change International, GAIA Internasional, Food and Water Europe / Global Frackdown, Internasional Rivers Network, Jubilee South  Asia/Pacific Movement on Debt and Development, LDC Watch, Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF-CJI), Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KruHA) dan jaringan lain, gerakan dan kampanye yang bekerja pada isu-isu energi dan perubahan iklim.


« Back to archive Siaran Pers | | |
Siaran Pers Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno