Language:
Kampanye
Sabtu, 03 Desember 2011 13:11
Warga Miskin Jakarta Menjadi Tumbal Swastanisasi Layanan Air

Dengan sistem fullcost recovery dalam swastanisasi PAM Jaya, maka 100 % pembiayaan akan ditanggung pelanggan melalui tarif. Artinya ratusan milyar rupiah kerugian PAM Jaya akibat ongkos kerja operator swasta yang selangit, plus ratusan milyar rupiah keuntungan yang dikantongi Palyja dan Aetra HARUS ditanggung pengguna layanan PAM Jaya melalui tarif!

Dan warga miskin harus menanggung kerugian berlipat; sebagai pelanggan PAM Jaya, mereka tak pernah menjadi prioritas karena membayar tarif yang rendah -- akibatnya mereka terpaksa membeli air dari pedagang keliling, dan tetap dipaksa untuk membayar rekening air yang tak pernah mengalir.

Penjaringan adalah salah satu daerah termiskin di DKI Jakarta. Jalanan menuju tempat itu, dan tempat itu sendiri, adalah semacam ironi dari gegasnya pertumbuhan ibu kota. Kiri kanan adalah bangunan- bangunan separo rusak, separo tak berpenghuni, sampah yang berserakan, serta aroma busuk bakteri anaerob dari kali yang hanya mengalir air berwarna hitam.

Kemiskinan seperti tidak bisa diusir dari sana. Di tempat yang bahkan sopir taksi pun tak mengenali jalanannya itu, ribuan orang menggantungkan hidup dari penghasilan yang serba tak pasti.

Air adalah satu dari sekian ketidakpastian. Di tempat itu, air sama sulitnya dicari seperti uang.

“Daerah sini air susah sekali didapat,” keluh Endang, 41 tahun. Bapak dengan empat orang anak ini telah lebih dari sepuluh tahun membangun keluarga di Jakarta. Mulanya ia bekerja di pabrik konveksi, sebelum PHK membuatnya menjadi pengangguran. Ia kini mencari nafkah dengan bekerja serabutan, termasuk menjadi hansip di kelurahan.

Pengakuan Endang bukannya mengada-ada. Karena tempat itu berdekatan dengan laut, air sumur tidak bisa diharapkan untuk minum. Untuk mencuci pun, air terlalu keruh. Maka, untuk mendapatkan air bersih , penduduk ditempat itu menggunakan berbagai macam cara. Sebagian besar seperti yang dilakukan Endang, membeli air per gerobak setiap hari, yang lain berlangganan air perpipaan atau biasa disebut air ledeng perusahaan swasta PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Dan beberapa lainnya masih terpaksa menggunakan sumur.

Semua cara itu tidak ada yang mudah. Setiap hari orang-orang masih harus merasa kesulitan mendapatkan air bersih. Warga yang cukup mampu berlangganan sambungan pipa Palyja pun tak menjadi lebih mudah mendapat air.

Seorang ibu rumah tangga, Yiyin, mengaku air hanya mengalir antara jam dua hingga jam tiga malam. Alirannya pun sangat kecil. Dalam satu malam ia hanya bisa mendapat dua ember air bersih. Itu pun tiga hari sekali. Memang cukup menimbulkan pertanyaan layanan oleh perusahaan swasta kaliber internasional yang telah berlangsung sejak lebih dari sepuluh tahun lalu masih menghadapi persoalan seperti gagalnya mengalirkan air pipa setiap hari.

Padahal awal masuknya perusahaan swasta ini salah satunya untuk mengatasi masalah semacam itu. Bahkan perusahaan swasta yang diundang pun ada dua, dengan pembelahan Jakarta dibatasi Ciliwung untuk membagi wilayah layanan. Bagian timur Jakarta digarap oleh PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA), sementara bagian barat Jakarta digarap oleh PT Thames PAM Jaya, kini PT AETRA Air Jakarta.

Konsesi dimulai pada Juni 1997, saat PAM Jaya, sebuah perusahaan air minum yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta, menjalin kerja sama dengan dua operator swasta yaitu PT Thames Pam Jaya (TPJ) dan PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja). Sebagian besar saham Palyja dimiliki oleh Suez Environnment dari Prancis, sementara TPJ semula dimiliki oleh Thames Water dari Inggris dan sejak awal 2007 telah berpindah tangan ke Acuatico. Dua perusahaan swasta ini masing-masing memperoleh hak tunggal untuk menyediakan layanan air minum bagi seluruh penduduk Jakarta.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syamsu Romli, yang saat itu menjabat sebagai direktur PAM Jaya, setahun sebelum kerja sama dengan dua mitra swasta mulai berlaku. “It will be too long to wait for PAM Jaya to improve it's performance, while the population is also growing,” ujar Romli seperti dikutip Asia Pulse, 23 Januari 1997.

Selain itu, PAM Jaya mengaku gentar dengan besarnya investasi yang mesti ditanggung selama 25 tahun berikutnya. Maka kerja sama dengan mitra swasta menjadi masuk akal, setidaknya dari argumen PAM, agar air bisa menjangkau seluruh Jakarta dengan baik. Kala itu Romli juga sempat menjanjikan bahwa kerja sama dengan mitra swasta tidak akan membuat masyarakat terbebani tarif air yang tinggi.

Tetapi hingga saat ini ada bagianbagian dari Jakarta, seperti Penjaringan, yang menjadi saksi bagaimana janji-janji manis lebih dari sepuluh tahun silam itu tidak pernah menjadi nyata. Bagi masyarakat miskin tersebut, air tetap sulit untuk dicari. Air tetap amat mahal untuk dijangkau.

Tidak didesain untuk masyarakat miskin
Dua isu yang selalu muncul dalam layanan air di Jakarta adalah kebocoran dan perluasan jaringan perpipaan. Niat untuk mengatasi dua persoalan itulah juga menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk menjalin kerja sama dengan dua mitra swasta, karena PAM Jaya merasa tak memiliki cukup modal.

Akan tetapi sejak kontrak konsesi 25 tahun dengan pihak swasta yang dimulai pada 1997, hingga kini kinerja layanan air di Jakarta tak kunjung membaik. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Badan Regulator 2007, Palyja gagal memenuhi beberapa target. Pada target teknis, paling mencolok Palyja gagal  memenuhi target rasio cakupan pelayanan. Dari 75% target, hanya 58.99% yang terpenuhi. Sementara dari segi target layanan, realisasi yang kegagalannya paling parah adalah pelayanan sambungan baru, yaitu dari 100%  dengan hanya terpenuhi 32,96%.

Dalam evaluasi kinerja pasca-RCA (Restated Cooperation Agreement) Badan Regulator PAM Jaya lebih jauh menyebutkan tentang buruknya kinerja dua operator swasta. Dalam hal menjangkau pelanggan baru, Palyja hanya mampu mencapai target hingga 2002. Tahun-tahun setelah itu Palyja berturut-turut gagal, dan kembali mencapai target pada 2007 dan 2008.

Sementara TPJ, target terpenuhi sampai 2004. Tahun-tahun setelah itu TPJ terus mengalami kegagalan memenuhi target. Dalam hal kapasitas produksi, dua operator swasta memang terlihat melampaui target.

Selama 2008, kapasitas produksi air Jakarta mencapai 430,2 juta m3/tahun, melebihi target 405,0  m3/tahun. Akan tetapi, meskipun angka kapasitas produksi meningkat, di sisi lain tingkat kebocoran tak mengalami perbaikan. Dengan kata lain, terdapat kelebihan produksi dan pengelolaan yang tidak efisien, yang pada akhirnya pelanggan harus menderita kerugian.

Rasio keterjangkauan layanan, yang dilaporkan terus mengalami peningkatan oleh operator swasta, ditengarai oleh BR PAM Jaya mengalami pembengkakan karena indikator yang dipakai sebagai kalkulasi jauh dari kenyataan . Misalnya masih digunakannya angka 7,6 orang per kepala keluarga untuk menghitung jumlah orang yang dilayani dalam satu unit sambungan air. Padahal, berdasarkan data BPS, jumlah orang dalam satu kepala keluarga tak lebih dari 5,0 orang .

Perbedaan ini membuat angka membengkak 52% dari kenyataan. Padahal, jika indikatornya diganti dengan yang lebih faktual, angka rasio keterjangkauan layanan hanya 42,92%.

Kinerja yang buruk juga terlihat dari volume air terjual yang gagal memenuhi target. Total volume air terjual selama 2008 adalah 257,95 juta m3 (Palyja 134,509 juta m3, and TPJ 123,44 juta m3) yang masih berada di bawah target dalam finpro (proyeksi keuangan) yang totalnya 287,84 juta m3 (Palyja 134,31 juta m3, TPJ 153,52 juta m3). Meskipun rasio maksimum tercapai pada akhir 2007, tapi pencapaiannya masih berada jauh di bawah target dalam proyeksi keuangan. Pencapaian volume air terjual hanya 85,32% (Palyja 88.67%, dan TPJ 82.10%).

Di tengah kinerja yang tak memuaskan itulah tarif air justru terus mengalami kenaikan. Sejak awal konsesi, pada 1997, tarif rata-rata di Jakarta sudah mencapai Rp. 1.700 per meter kubik. Sebagai perbandingan, PDAM Kota Semarang hingga 2008 tarif airnya Rp. 1.800 per meter kubik. Tarif tersebut kemudian terus mengalami kenaikan karena inflasi, dan kenaikan tarif otomatis setiap 6 bulan, yang diatur dengan SK Gubernur DKI Jakarta dan ketetapan DPRD DKI Jakarta. PTO ini berlaku dari 2004 hingga 2007. Tercatat sejak konsesi dimulai, telah terjadi kenaikan tariff sebanyak sepuluh kali, Empat diantaranya terjadi di masa PTO. Sebetulnya swasta menginginkan PTO II segera disetujui, akan tetapi sampai saat ini proses pembahasannya masih terus berlangsung. Salah satu penyebab PTO II sulit disetujui adalah karena performace swasta yang memang masih banyak di bawah target.

Water charge dan water tariff
Satu hal penting yang membedakan konsesi ini dengan privatisasi di kota-kota lain di dunia adalah pada adanya mekanisme yang memisahkan antara pendapatan dari pelanggan layanan air yang biasa disebut dengan tarif air dengan imbalan (water charge) yang diterima operator pelaksana layanan.

Tarif air adalah harga yang dibebankan pada pelanggan, yang merupakan sumber pemasukan PAM Jaya. Sedangkan imbalan air adalah harga yang harus dibayar PAM Jaya pada Palyja. Dari waktu ke waktu, kenaikan tarif dipicu oleh naiknya imbalan air yang dituntut oleh swasta ke PAM Jaya. P AM  Jaya sendiri, untuk menghindari kenaikan tarif yang membebani pelanggan, sulit melakukan negosiasi dengan swasta mengenai harga imbalan air.

Pasalnya, kontrak konsesi menempatkan proyeksi keuangan sebagai faktor paling menentukan dalam menetapkan water charge. Sementara proyeksi keuangan yang dimaksud, sebagaimana disebutkan dalam kontrak kerja sama, lebih banyak menitikeberatkan pada kebutuhan financial pihak swasta Dalam rebasing, penentuan imbalan air sama sekali tak berdasarkan performance-based (kinerja). Dapat dikatakan berapapun kebutuhan uang yang diminta swasta dalam bentuk imbalan air, PAM Jaya terpaksa memenuhinya.

Kondisi ini tentu saja menyulitkan PAM Jaya. Di satu sisi perusahaan milik pemerintah daerah ini terikat kontrak untuk membayar imbalan air sesuai permintaan mitra swasta, yang semakin hari terus naik, di satu sisi PAM juga tidak bisa begitu saja menaikkan tarif yang dibebankan pada pelanggan. Sejak  dimulainya kontrak konsesi, water tariff hampir selalu berada di bawah water charge. Selisihnya atau biasa disebut shortfall ditanggung PAM Jaya dalam bentuk hutang pada swasta. Jumlah shortfall terakhir menurut Laporan Keuangan Palyja per 30 Juni 2009 adalah Rp 224 miliar dan Rp 250 miliar untuk PT Aetra berdasar Laporan Keuangan 30 Desember 2008.

Jumlah selisih tersebut memang tidak main-main. Gambarannya begini mengacu klaim Palyja di situs resmi mereka bahwa 12% pelanggannya adalah masyarakat miskin, maka tarifyang digunakan adalah tariff untuk kelompok II (rumahtangga sangat sederhana dan sejenisnya) yang pada bulan Desember 2009 adalah Rp. 1.050 per meter kubik. Sementara imbalan air yang berlaku pada periode yang sama sebesar Rp. 7.125 per meter kubik. Maka selisih sejumlah Rp. 6.075 per meter kubik  menjadi tanggungan PAM Jaya dan dihitung sebagai hutang ke Palyja. Begitu juga yang terjadi dengan Aetra. Dengan defisit yang terus menerus terjadi, maka nilai hutang PAM Jaya kepada swasta pun makin hari makin menumpuk.

Pola ini jelas tidak mendorong swasta untuk mengembangkan layanan kepada masyarakat miskin. Penyebab utamanya tentu saja adalah gap yang besar antara tarif yang dibebankan untuk masyarakat miskin dengan water charge.

Hutang PAM Jaya pada swasta menjadi semakin besar dan membuat siapapun meragukan kemampuan PAM Jaya untuk melunasinya. Dengan menambah layanan pada masyarakat maka secara langsung akan menambah shorfall PAM Jaya. Suatu hal yang sebetulnya merugikan baik bagi swasta maupun PAM Jaya. Hal ini tentu saja mendorong swasta untuk lebih memilih berkonsentrasi dengan golongan pembayar tarif tinggi karena pembayaran tarifnya setara atau melebihi nilai water charge yang ditetapkan sehingga lebih mampu menjamin kelancaran cash flow perusahaan dan tentu saja peningkatan keuntungan.

Untuk meningkatkan layanan padamasyarakat miskin sebetulnya sudah dilakukan beberapa upaya di antaranya dengan hibah dari Bank Dunia melalui program Global Partnership-on Output Based Aid (GPOBA). Program ini memungkinkan warga untuk mendapatkan pelayanan air PAM dengan harga murah. Sambungan biaya baru hanya Rp. 120.000, lebih murah dari biaya normal untuk kelompok rumah tangga sangat sederhana (II) yang sebesar Rp. 627.500 atau kelompok rumah tangga menengah (III) yang sebesar Rp. 961.500 . Jika sambungan telah dibuat dan berhasil dijalankan dengan standar yang disepakati dan dapat dibuktikan dalam kurun waktu tertentu air terbukti mengalir di tempat tersebut, Bank Dunia akan mengganti biaya investasi yang sudah lebih dahulu dikeluarkan oleh swasta.

Tetapi program ini menyisakan ganjalan di pihak swasta karena Bank Dunia hanya mengganti biaya sambungan. Padahal layanannya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang berarti tarifnya jauh lebih rendah dibanding water charge yang ditetapkan swasta. Tentu saja ini akan kembal i mendorong swas ta untuk mengalihkan layanan ke kelompok pelanggan yang memiliki tingkat ekonomi lebih baik.

Lain ceritanya jika WB bersedia untuk juga meng-cover selisih tarif. Apabila ini dilakukan bisa  dipastikan air akan mengalir lancar di pemukiman-pemukiman kumuh di Jakarta. Bagi swasta sendiri proyek GPOBA ini jelas menguntungkan karena dapat meningkatkan rasio cakupan layanan mereka dengan tanpa mengeluarkan biaya karena biaya yang digunakan adalah dana hibah dari WB. Mengenai aliran air sepanjang nilai tarifnya masih jauh di bawah water charge tentu saja tidak ada yang bisa memaksa swasta mengalirkan air secara lancar ke daerah-daerah tersebut. Dengan kata lain, program ini sebenarnya tak mengatasi masalah lama, yaitu lemahnya motivasi swasta untuk memberi pelayanan
pada masyarakat miskin.[]


« Back to archive Kampanye | | |
Kampanye Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno