Language:
Kampanye
Jumat, 31 Mei 2013 01:02
Membaca (kembali) Privatisasi Air Jakarta
SWASTANISASI AIR: Hilangnya Keberpihakan Negara kepada Rakyat

Masyarakat mengalami kesulitan yang besar sehubungan dengan kenyataan bahwa tugas-tugas utama negara sesuai konstitusi untuk mengurus rakyat , terutama golongan yang miskin, telah digerogoti sedemikian rupa oleh aktor-aktor neoliberalisme; sebuah gagasan yang menyakini segala sesuatunya akan lebih baik dan effesien, jika diurus lewat mekanisme pasar. Hal ini menyebabkan pemerintahan lebih diarahkan pada urusan-urusan yang bersifat layanan bisnis belaka,  “rakyat” diperlakukan sebagai “Konsumen” –maka hak-hak demokratik merekapun berganti dengan hak-hak Konsumen. Lebih jauh lagi berarti: siapa yang sanggup membayarlah yang lebih dulu akan mendapatkan pelayanan.

Neoliberalisme yang secara cepat menggeser peran Negara, beroperasi dengan cara: (i) Tekanan internasional untuk menciptakan privatisasi. Semua kegiatan Negara yang bersifat sosial ditiadakan karena dianggap membebani anggaran Negara, selanjutnya diserahkan pada mekanisme pasar; (ii)  Perencanaan agenda pemerintah dengan biaya yang diperoleh dari utang yang biasanya secara langsung maupun tidak menyediakan fasilitas untuk melayani kepentingan investasi; (iii)  Jebakan dari berbagai perjanjian internasional yang menghilangkan fungsi perlindungan Negara terhadap rakyatnya;

Situasi tersebut diatas juga berlangsung di Indonesia, sitem demokrasi liberal yang berlangsung semata diaras prosedural tanpa pelembagaan politik dan pendidikan politik ditingkat warga, menempatkan rakyat dalam kondisi lemah secara politik, hingga kemampuan untuk mengartikulasikan apa yang menjadi hak-hak dasar mereka juga selalu dikalahkan oleh kekuatan loby pasar. Sementara itu ditataran politik elit; pengelompokan dan perjuangan seringkali tidak lagi berdasarkan ideology, melainkan kepentingan-kepentingan pragmatis untuk berbagi kuasa semata. Apa yang terjadi adalah Disorientasi Makro Politik yang menyebabkan Disequilibrium Mikro; yaitu situasi dimana elit gagal melakukan konsolidasi untuk  menemukan dan memperjuangkan kepentingan nasional, hingga menyebabkan terabaikannya kepentingan warga Negara.

Politik pengelolaan sumberdaya dan pelayanan air bersih juga tak luput dari proses liberalisasi. Kebutuhan yang mutlak akan air, ditambah ketidak merataan ketersediaan air telah menjadikan air sebagai lahan bisnis, sekaligus ajang rebutan antar berbagai kekuatan.

Posisi neo-liberal didasarkan pada pasar bebas dalam Lingkungan yang bebas, tanpa batasan-batasan dan kepemilikan pribadi (private property). Perlu diingat, bahwa berbagai argumentasi yang membenarkan privatisasi berasal dari gagasan Adam Smith (1723-1790), yang menganjurkan liberalisasi dan perlunya  peng-komodifikasi-an (komodifikasi) barang (goods) guna menghindari penurunan nilai. Smith juga menyakini bahwa swasta (private) mesti diberi ruang yang bebas tanpa campur tangan Negara. Selanjutnya Hayek (1899-1992) mentransformasikan gagasan liberalisme Smith dan memberinya momentum intelektual, yang pada akhirnya menjadi neo-liberalisme.

Begitupun, bahkan Adam Smith mengakui ke-khas-an air dan mengedepankan beberapa kekhawatirannya; bahwa tatkala sector swasta ikut terlibat dalam pengelolaan air, maka hal (swastanisasi) itu sangat mungkin mengarah kepada resiko-resiko yang  tidak perlu dan sulit dipulihkan.

Privatisasi Air Jakarta
Di Jakarta, masuknya aktor swasta dalam pengelolaan air dimulai sejak bulan Juni 1991 saat Bank Dunia memberikan pinjaman kepada PAM Jaya sebesar USD 92 juta untuk perbaikan infrastruktur (Second Jabotabek Urban Development Project). Pinjaman yang juga didukung Dana Kerjasama Ekonomi Jepang, digunakan untuk membangun instalasi pengolahan air Pulogadung. Kedua organisasi ini adalah sponsor utama pelibatan sektor swasta dalam pengelolaan air bersih Jakarta(harsono, 2003).

Jakarta dibagi menjadi dua wilayah dengan Sungai Ciliwung sebagai batasnya. Bagian barat diberikan kepada perusahaan yang saat ini bernama PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan bagian timur kepada PT Thames PAM Jaya (TPJ)—saat ini bernama PT AETRA. Bentuk kerja sama antara PAM Jaya dengan dua mitra swastanya  adalah konsesi yang dimodifikasi atau disebut juga Operate, Develop and Transfer. Kerja sama mulai berlaku tanggal 1 Februari 1998 dan akan berakhir pada ulang tahun ke dua puluh lima.

Akibat krisis ekonomi dan politik yang dialami Indonesia tahun 1998 perjanjian ini sempat diubah dan dinyatakan kembali tanggal 22 Oktober 2001, tanpa mempengaruhi jangka waktu berlakunya kerja sama.

Target Kontrak Konsesi Pelayanan Air
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dengan Palyja dan TPJ pada dasarnya diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang mencakup: (1) Peningkatan Kwantitas, (2) Peningkatan Kwalitas, (3) Peningkatan Kontinuitas, (4) Peningkatan Efisiensi, (5) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Dari lima target tersebut, nyaris tak ada capaian signifikan.

Beberapa  keuntungan yang diharapkan pemerintah ketika memulai kerjasama dengan swasta dalam mengelola air adalah bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), adanya alih teknologi dan berkurangnya eksploitasi air tanah. Namun, setelah 15  tahun privatisasi, eksploitasi air tanah justru bertambah, alih teknologi juga gagal diterapkan.

Janji bahwa air pipa yang dialirkan kerumah-rumah dapat diminum juga hanya isapan jempol belaka, bahkan menjadi sesuatu yang mustahil karena pasti akan terjadi penentangan dari produsen air minum dalam kemasan.


« Back to archive Kampanye | | |
Kampanye Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno