Language:
Kampanye
Rabu, 29 Mei 2013 01:12
INDIKASI - INDIKASI KEGAGALAN PRIVATISASI AIR

a.    Kenaikan Tarif
Dari Bolivia, Manila hingga Jakarta, Indonesia, Perusahaan-perusahaan air minum swasta telah secara terus menerus menaikkan tariff air setelah terlebih dahulu mengambil alih system pelayanan publik – seringkali menyebabkan situasi dimana air merupakan sesuatu yang tak terjangkau bagi kalangan miskin.

Usulan kenaikan tarif seringkali juga terjadi tanpa didahului dengan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan menekan inefisiensi administrasi di tubuh perusahaan. Mulai dari rasio pegawai yang tidak sesuai dengan beban pekerjaan atau dibandingkan dengan banyaknya jumlah sambungan/konsumen yang harus dilayani, belum lagi praktik mark-up di dalam penyelenggaraan proyek-proyek .

b.    Kualitas air yang memburuk
Kalangan industri air secara intensif mempengaruhi para pengambil kebijakan untuk tidak menaikkan standar kualitas air -- yang dianggap sebagai beban kerja yang berbiaya mahal.

Dalam Perjanjian Kerja Sama tahun 2000 target cakupan layanan 63%, sementara setelah PKS diamandemen di tahun 2001 target cakupan layanan di turunkan menjadi hanya 50%. Demikian juga halnya dengan tingkat kehilangan air. Pada tahun 2000 target tingkat kehilangan air 42% sementara tahun 2001 target disesuaikan menjadi 47%. Target air terjual pun disesuaikan dari 281 juta kubik di tahun 2000 menjadi 236 juta kubik di tahun 2001.

c.    Layanan pelanggan yang buruk
Layanan Pelanggan seringkali diabaikan tatkala perusahaan swasta mengambil alih control jasa layanan publik. Sejak jasa layanan distribusi air di kelola oleh PALYJA dan AETRA (d/a TPJ), warga Jakarta harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk bisa ditangani keluhannya.

d.    Laba tak lagi digunakan untuk kepentingan publik
Perusahaan swasta bebas mengambil untung yang diperoleh dari menjual air kepada  warga masyarakat dan mengalihkannya ke kantong-kantong para pemegang saham dan eksekutif perusahaan, bukannya meng-investasikan kembali keuntungan kedalam system pengairan.

Kontrak pelayanan air oleh swasta selalu disertai dengan jaminan resiko oleh Negara, dan biasanya juga disertai dengan jaminan keuntungan (di Jakarta, mitra swasta dijamin untuk memperoleh keuntungan sebesar 22% melalui persyaratan Internal Rate of Return dalam Klausula 27.1 dan Schedule 6 Consolidated Financial Projection).

Dalam Perjanjian Kerja Sama antar PAM JAYA dan Operator Swasta ada ketimpangan antara kepentingan publik yang tercermin pada target teknis dan standar  pelayanan yang bisa diubah-ubah serta fakta rata-rata shortfall Rp. 123 M/tahun; dengan jaminan keuntungan mitra swasta yang demikian kuat dilihat dari banyak klausul yang berusaha untuk mengamankan keuntungan bahkan dari resiko yang bersifat uncontrollable, bahkan termasuk yang controllable seperti biaya operasional. High profit high risk tidak berlaku disini. Yang ada adalah high profit no risk dalam PKS ini.

e.    Rentan korupsi dan akuntabilitas yang rendah
Privatisasi membatasi “transparansi” dimana hak-hak demokratik kita bergantung.  Pelibatan sektor swasta dalam pengelolaan air bersih di Jakarta sarat dengan nuansa kolusi,korupsi dan nepotisme, dimulai dari petunjuk presiden RI tanggal 12 Juni 1995 kepada Menteri Pekerjaan Umum saat itu dijabat oleh Mochtar, berujung pada pelibatan Sigit Harjojudanto Soeharto, melalui PT Kekarpola Thames Airindo (KATI) yang bekerja sama  dengan Thames Water Overseas Ltd. Dimana Thames memberikan 20% saham perusahaan kepada Sigit; dan Anthony Salim, anak Sudono Salim kroni Soeharto, melalui PT Garuda Dipta Semesta GDS) yang bekerja sama dengan Suez Lyonnaise des Eaux.

Klausula 47 Perjanjian Kerja Sama antara PAM Jaya dan dua Operator Swasta menyatakan bahwa para pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi komersial dan teknis yang mereka miliki. Aneh memang ada klausul seperti ini untuk sebuah PKS yang berkaitan dengan kepentingan publik . 


f.    Pengambil-alihan kembali layanan dari swasta ke publik adalah sesuatu yang rumit
Sekali pemerintah mem-privatisasi sistem layanan air,  keluar dari kontrak adalah sesuatu yang nyaris mustahil. Setiap upaya untuk menggunakan pasal – pasal perjanjian untuk membatalkan kontrak akan sangat rumit dan berbiaya mahal. Persis sama dengan yang dialami oleh Jakarta saat ini, dimana Pemerintah lebih tunduk pada kontrak dan takut pada ancaman arbiterase internasional dan menutup mata terhadap berbagai pelanggaran hukum nasional, serta norma – norma Hak Asasi Manusia Indonesia.


« Back to archive Kampanye | | |
Kampanye Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno