Language:
Kampanye
Senin, 06 Mei 2013 01:40
PETISI
JOKOWI: Hentikan Swastanisasi Air Jakarta

Lindungi Air Jakarta dari Penjarahan Oleh Swasta Asing!
Gubernur: Hentikan Swastanisasi Layanan Air Jakarta!
Juni 2013

Yth. Gubernur DKI Jakarta, Bpk. Joko Widodo

Pendukung petisi ini berasal dari berbagai organisasi dan  negara  yang memiliki kesamaan tekad untuk mewujudkan layanan publik yang lebih baik dan percaya bahwa layanan air oleh swasta tidak akan pernah dapat mewujudkan harapan rakyat dan pemerintah yaitu layanan air bagi semua penduduk Jakarta.

Kami mengajukan petisi ini karena kami percaya bahwa air bersih adalah hajat hidup mendasar yang merupakan hak asasi manusia, sehingga harus dipenuhi secara adil bagi setiap warga dan terbebas dari kepentingan bisnis. Melalui petisi ini kami meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengakhiri swastanisasi layanan air di Jakarta dengan memutuskan kerja sama antara PAM Jaya dengan dua mitra swasta, PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra, dan mengembalikan layanan air bersih kepada negara.

6 Juni 2013 adalah tanggal yang menandai 16 tahun berjalannya swastanisasi layanan air Jakarta. Setelah diberi kesempatan sekian lama akan tetapi, layanan air bagi warga Jakarta tidak kunjung membaik dan masih jauh dari target. Keterjangkauan layanan air diklaim masih 62 persen. Dengan banyaknya pelanggan yang tidak aktif, keterjangkauan layanan secara riil bisa dipastikan jauh lebih rendah lagi.
 

Keluhan pelanggan terhadap buruknya layanan air berulang kali menjadi sorotan media. Warga masih sering mendapati sambungan pipa di rumahnya tidak dialiri air, bahkan hingga berhari-hari. Jika pun mengalir, air tidak jarang keruh dan tidak layak untuk dikonsumsi. Sebagai imbasnya, warga harus memenuhi kebutuhan air sehari-hari dengan membeli air jerigen atau menggunakan kamar mandi umum, yang membuat akses air bersih menjadi sulit dan mahal.
 

Pelayanan yang buruk dan kualitas air yang rendah sangat berdampak khususnya bagi masyarakat miskin kota, terlebih lagi bagi perempuan yang paling banyak bersinggungan dengan penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga, seperti mencuci, memasak, ataupun untuk mandi anak. Sulitnya air bersih membuat perempuan harus mengeluarkan waktu dan tenaga ekstra dalam memastikan ketersediaan air. Kualitas air yang cukup buruk ini juga menimbulkan masalah pada kesehatan reproduksi perempuan, di mana mereka sering mengalami gatal-gatal pada organ reproduksinya. Mahalnya biaya air juga membuat perempuan harus berpikir lebih keras dalam mengatur atau mengelola pengeluaran keluarga, dan tidak jarang menambah beban perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
 

Tarif air di Jakarta sendiri juga sangat mahal jika dibandingkan dengan tarif air di kota-kota besar lain. Di kota-kota seperti Surabaya, Makassar, dan Medan, tarif air  rata-ratanya hanya berkisar di antara Rp. 2.000 hingga Rp. 2.600. Di Jakarta, tarif air rata-rata mencapai Rp. 7000, atau sekitar tiga kali lipat lebih mahal. Ini tentu sangat memberatkan warga, apalagi bagi warga miskin.

Selain itu, meskipun tarif air sangat tinggi, PAM Jaya justru terus menanggung kerugian keuangan. Mekanisme pembayaran dalam kontrak kerja sama dengan swasta membuat PAM Jaya dalam posisi yang lemah, sehingga jika mekanisme yang berlaku saat ini tetap dilanjutkan, di akhir kerja sama PAM Jaya akan menanggung kerugian keuangan hingga Rp. 18,2 triliun. Kerugian yang masif ini pada akhirnya menjadi beban pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, karena berdasarkan kontrak kerja sama itu pula, Gubernur DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan telah menerbitkan support letter sebagai jaminan untuk membantu menanggung beban pembayaran PAM Jaya kepada mitra swasta.

Kami juga perlu mengingatkan bahwa pada 2015, target Millenium Development Goals (MDGs) mengharuskan jangkauan layanan air bersih di Jakarta mencapai 80 persen. Jika kinerja seperti saat ini tidak diperbaiki secara cepat dan ditempatkan sebagai isu strategis, maka ibu kota negara bisa dipastikan tidak akan bisa mencapai target MDGs. Terlepas dari target MDGs, layanan air bersih yang buruk dan tidak terjangkau akan mengancam terpenuhinya kebutuhan hidup warga yang paling mendasar.

Oleh karena itu, melalui petisi ini kami meminta Gubernur DKI Jakarta untuk:

  1. Menghentikan swastanisasi layanan air Jakarta dengan menghentikan kerja sama antara PAM Jaya dengan dua mitra swasta, PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta
  2. Mengembalikan layanan air pada negara dengan terlebih dahulu melakukan audit konprehensif guna menyiapkan organisasi baru PAM Jaya
  3. Meningkatkan kualitas layanan air Jakarta yang merata dan terjangkau bagi semua warga

 

 

 

*untuk mendukung petisi ini,mohon mengirimkan NAMA, INDIVIDU/ORGANISASI dan DOMISILI ke jakarta.water.petition@gmail.com                                       **petisi akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta pada 4 Juni 2013, daftar pendukung petisi akan kami up-date per 3 Juni 2013


« Back to archive Kampanye | | |
Kampanye Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno