Language:
Kampanye
Kamis, 12 Juni 2014 21:23
Memaksimalkan Fungsi Sosial Air sebagai Barang Publik

Saat ini Indonesia berada dalam persimpangan jalan antara memperlakukan layanan air minum sebagai layanan publik atau dengan mengkomersilkan layanan tersebut melalui mekanisme pasar atau market proxy (korporatisasi badan layanan publik).

Oleh karenanya, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan komunitas masyarakat Jakarta, mengajukan gugatan warga negara terhadap pemerintah dan PAM Jaya beserta PALYJA dan AETRA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pemutusan kontrak kerja sama dan pengembalian layanan air ke badan publik dengan peningkatan kualitas pelayanan.

 

          Terlepas dari permasalahan dalam swastanisasi air di Jakarta, hak “penguasaan” air, sebagai barang publik, seharusnya berada di tangan negara. Hal ini sejalan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, baik melalui pasal 33 UUD 1945 maupun pasal 2 UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA). Dengan demikian, air yang berada di dalam wilayah Indonesia, tidak berada di dalam kekuasaan siapapun kecuali negara, dan rakyat dengan hak asasi yang dimilikinya mendapatkan jaminan berdasarkan konstitusi untuk memperoleh akses air bagi kebutuhan dasar dan penghidupan, seperti yang dijelaskan dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Pasal 5 yang menyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi kebutuhannya yang sehat, bersih dan produktif. 

          Sedangkan, Pasal 29 mengenai prioritas penggunaan menyatakan bahwa penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah pasal 50 mengenai penyediaan menyatakan bahwa Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.       

          Tafsiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Uji Materi terhadap UU No.  7  Tahun  2004  tentang  pengelolaan  Sumber Daya Air menekankan bahwa pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai pengusahaan sumber daya air diusahakan oleh Pemerintah Daerah dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 26 (7) UU SDA[i].

Peran serta masyarakat yang merupakan pelaksanaan asas demokratisasi dalam pengelolaan air harus diutamakan dalam pengelolaan PDAM, karena baik buruknya kinerja PDAM dalam pelayanan penyediaan air kepada masyarakat mencerminkan secara langsung baik buruknya negara dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak asasi atas air.

          Soal pengaturan fungsi ekonomi air, Mahkamah Kontitusi  menyatakan; “prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air adalah menempatkan air bukan sebagai objek yang dikenai harga secara ekonomi, sehingga seharusnya pemanfaat air membayar lebih murah dibandingkan apabila air dinilai dalam harga secara ekonomi. Apabila harga air dinilai secara ekonomi, maka pemanfaat harus membayar di samping harga air juga ongkos produksi serta keuntungan dari pengusahaan air. PDAM harus diposisikan sebagai unit operasional negara dalam merealisasikan kewajiban negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 UU SDA, dan bukan sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan secara ekonomis. Besarnya biaya pengelolaan sumber daya air untuk PDAM harus transparan dan melibatkan unsur masyarakat dalam penghitungannya.

          Tanggung jawab penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum pada prinsipnya adalah tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat hanyalah bersifat terbatas dalam hal Pemerintah belum dapat menyelenggarakan sendiri, dan Pemerintah masih tetap memungkinkan menjalankan kewenangannya dalam pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Juga sudah jelas dinyatakan oleh Resolusi PBB pada Juli 2010 bahwa Air adalah Hak Asasi Manusia, dan Republik Indonesia ikut menanda tanganinya. Artinya pemerintah wajib menjamin “PEMENUHAN”, “PERLINDUNGAN” dan “PENGHORMATAN” hak tersebut dengan standar:

  1. Kualitas air yang bisa diminum sesuai standarisasi dalam PP.No16/2005 tentang SPAM)
  2. Kuantitas air untuk kebutuhan minimal manusia (sekitar 60 - 100 L/orang/hari)
  3. Keberlanjutan akses air selama 24 jam setiap harinya
  4. Aksesibilitas; air harus ada dirumah dan tempat- tempat publik, dan bukan dengan cara membeli dari pasar. Artinya tidak seorangpun boleh diputus aksesnya terhadap air karena alasan ekonomi, penerapan mekanisme pasar dalam pelayanan air minum adalah pelanggaran konstitusi (inkonstitusional).
  5. Kemampuan Membayar, harga air tidak boleh lebih dari 3 persen dari pendapatan keluarga (UNDP).



 

 

 



[i] 2005


« Back to archive Kampanye | | |
Kampanye Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno