Language:
Informasi
Sabtu, 07 Mei 2011 12:10
Gelombang Penolakan Privatisasi Air di Italia
Italia; Referendum adalah masalah demokrasi

Udine, 5 Mei 2011
Italia telah mengalami sebuah proses partisipasi demokrasi  yang sangat panjang dan artikulatif, proses  yang   memungkinkan bagi diadakannya referendum nasional mengenai isu-isu penting bagi negara tersebut.
 
Pada tanggal 12 dan 13 Juni mendatang, warga Italia akan dipanggil untuk memilih referendum yang terdiri dari empat tuntutan.

Pertama, mereka harus memutuskan undang-undang yang menjamin kekebalan dari tindakan hukum bagi  lima tokoh politik tingkat  tinggi selama mereka berkuasa.

Warga Italia juga akan diminta untuk memutuskan soal penggunaan tenaga nuklir, setelah keputusan pemerintah Berlusconi untuk menggunakan energi nuklir sebagai salah satu elemen strategis dalam pasokan listrik nasional.

Dua poin lainnya dari referendum terkait dengan ‘ pengelolaan air’ dan  ‘suplai air’. Artikel pertama yang akan diminta untuk dihapuskan adalah 23bis dari "Decreto Legge" No. 112 /25 Juni 2008 yang memaksakan privatisasi sistem layanan air dan menyatakan air sebagai barang  dengan nilai ekonomi. Tuntutan kedua adalah membatalkan bagian dari pasal 154 dari "Decreto Legislativo" n. 152 / 3 April 2006, yang menjamin remunerasi investasi di sektor air, tanpa memperhitungkan biaya yang dikenakan kepada penduduk tetapi hanya melindungi korporasi dan kepentingan perusahaan itu.

Undang-undang Italia menyatakan bahwa referendum akan memiliki efek hanya jika mencapai kuorum, yang berarti 50% + 1 dari total populasi yang mempunyai hak untuk memilih dan jika mayoritas mereka memilih untuk pencabutan pasal-pasal  tersebut.

Jika referendum berhasil, situasi akan banyak berubah. Perdana Menteri Italia beserta kroni politiknya akan diproses sama seperti setiap warga negara Italia lainnya, di bawah sistem hukum yang sama. Referendum akan meniadakan kepentingan swasta terkait energi nuklir, baik swasta Italia maupun  luar negeri. Ini juga akan merupakan ancaman bagi kontrak perusahaan air swasta, yang selama ini telah bebas beroperasi dan menumpuk keuntungan di berbagai belahan Italia.

Tentu saja hal ini bukan perspektif positif bagi pemerintah Italia yang telah mempromosikan kebijakan liberalisasi sejak awal dan sudah menandatangani perjanjian dengan Perancis untuk penyediaan uranium –lengkap dengan imbal jasa  pengetahuan dalam sektor energi nuklir. Juga bukan kabar baik bagi Perdana Menteri yang saat ini sedang menghadapi proses hukum dengan banyak bukti yang memberatkannya.

Oleh karena itu, pemerintah berusaha menyiasati perkembangan ini dengan bertindak mendahului pilihan warga dalam referendum; pada 22 April lalu pemerintah Italia mengumumkan moratorium penggunaan tenaga nuklir, dengan alasan situasi dalam negeri, dimana "ada terlalu banyak tekanan psikologis dan ketakutan setelah bencana Fukushima menjelang pemungutan suara". "Pemberitaan media belakangan ini akan sangat mempengaruhi  warga Italia ", kata pemerintah.

Moratorium tersebut akan berdampak pada pembatalan beberapa poin tuntutan referendum, meski hanya  akan menangguhkan keputusan penggunaan daya nuklir selama satu tahun dan memungkinkan pemerintah untuk kembali menggulirkan isu tersebut  dalam waktu yang sangat singkat. Keputusan akhir akan berada di Pengadilan Kasasi .

Hal yang sama sangat mungkin terjadi dalam tuntutan soal air. Hal yang tidak seharusnya dibiarkan terjadi dengan cara apapun, Komite Referendum Italia "2 SI per l'Acqua Bene Comune" ("2 Ya untuk Air sebagai barang publik") mencela cara pemerintah Italia sebagai kecurangan terhadap warga negaranya, dengan memanfaatkan kuasaannya untuk menghalangi konsultasi referendum nasional. Bahkan liputan media tidak cukup karena tidak memberikan informasi yang cukup kepada para pemilih. Komite menegaskan tekatnya bahwa kampanye akan terus berlangsung dan referendum akan terselenggara pada bulan Juni, tidak peduli apa tindakan yang akan diambil pemerintah .

Karena ini adalah masalah demokrasi, yang juga berarti hak untuk ikut berpartisipasi dan memutuskan, bukan hanya keputusan mayoritas buatan di Parlemen atau keputusan pemerintah di menit terakhir.


Daniela Del Bene, Cevi - Centro di Volontariato Internazionale, Udine,
Italia

www.cevi.coop


« Back to archive Informasi | | |
Informasi Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno