Language:
Berita
Rabu, 27 April 2011 12:48
PDAM Menunggu Kebijakan Wali Kota Magelang

Magelang, CyberNews. PDAM Kota Magelang menunggu kebijakan wali kota menyangkut perubahan tarif air minum. Sebab, hasil kajian tentang itu sudah dikirim DPRD kepada kepala daerah. "Kami memang mendapat tembusan, tetapi kebijakan tentang tarif berada di tangan Pak Wali. Jadi kami sifatnya menunggu," kata Direktur PDAM DS Surjadi SH MM. Sambil menunggu turunnya kebijakan dari orang nomor satu di Kota Magelang, lanjut mantan Kepala Dinas KebersihanPertamanan dan Tata Kota (DKPT) tersebut, pihaknya sedang membahas hasil kajian dari DPRD.Seperti diketahui, PDAM Kota Magelang menaikkan tarif secara bertahap, mulai rekening tagihan Februari 2011 hingga tagihan Desember 2015. Dasar kenaikan tarif tersebut adalah Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 539/50/112 Tahun 2010, tanggal 17 Agustus 2010. Selanjutnya, setiap tahun naik Rp 100 hingga tahun 2015. Yang menghitung kenaikan tarif tersebut adalah Badan Pendukung Pengelolaan Sistem Pengembangan Air Minum (BPP SPAM), Dirjen Cipta Karya.

Kenaikan tarif sekitar 60% itu ternyata memberatkan masyarakat. Forbes PM, LSM yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menghitung, dengan tarif naik 15% badan usaha milik Pemkot Magelang sudah mendapat untung sekitar Rp 351,2 juta. Surjadi menerangkan, setelah wali kota menetapkan tarif baru, PDAM akan melakukan konsultasi dengan BPP SPAM mengenai penambahan fasilitas apa yang bisa dilaksanakan. "Karena BPP SPAM menghitung tarif untuk 5 tahun ke depan. Jika tarif diturunkan, tentu fasilitas yang dibangun harus ganti disesuaikan dengan penurunan tarif tersebut," tuturnya.

Mantan Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang menambahkan, BUMD yang dipimpinnya tidak rugi hanya tidak sehat. Yang menetapkan sebuah BUMD sehat atau tidak adalah hasil pemeriksaan BPKP Jateng. Sebelum tahun 2010, hasil pemeriksaan BPKP terhadap PDAM Kota Magelang selalu baik, tahun 2010 hasilnya cukup. "Jika PDAM sehat maka akan mendapat bantuan dari pemerintah untuk program pengembangan. Jika tidak sehat, dikhawatirkan bantuan itu hanya untuk membayar utang," tegasnya.

( Doddy Ardjono / CN27 )


« Back to archive Berita | | |
Berita Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno