Language:
Advokasi
Minggu, 03 April 2011 17:32
Mengapa Swastanisasi Air Jakarta Harus Dihentikan ?

Sejak 12 tahun lalu (1997) layanan air perpipaan DKI Jakarta telah beralih dari PAM Jaya (perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) kepada dua swasta asing dari Prancis dan Inggris yaitu PT PAM Lyonnaise Jaya (PT. Palyja) dan PT Thames PAM Jaya (sekarang PT. Aetra). Swastanisasi tersebut dilakukan karena PAM Jaya dianggap tidak memiliki kemampuan teknis dan keuangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan layanan air perpipaan di ibu kota negara. Semenatara dua swasta air asing di atas diyakini memiliki keahlian teknis dan dana untuk membuat layanan air minum Jakarta setara dengan ibukota-ibukota lain di berbagai negara maju.

Sayangnya setelah memperoleh kesempatan selama 12 tahun, dua perusahaan swasta itu tidak berhasil memenuhi harapan tersebut. Berdasar data Badan Regulator PAM DKI Jakarta, berbagai target layanan yang tertuang di kontrak kerjasama banyak yang tidak berhasil dipenuhi. Beberapa target tersebut diantaranya adalah volume air yang berhasil dijual, angka kebocoran, cakupan layanan.

Cakupan layanan berdasar data operator terbaru adalah 63% pada akhir tahun 2008 , hal ini berarti ada 37% kelompok masyarakat DKI belum mendapatkan fasilitas air minum. Data ini sangat berbeda dengan data Biro Pusat Statistik yang mengatakan bahwa layanan air perpipaan di Jakarta baru menyentuh 24,18% penduduk.  Yang berarti lebih dari 75% penduduk Jakarta belum memperoleh layanan yang memadai melalui air perpipaan.

Anehnya meskipun berbagai target teknis dan layanan luput dari sasaran akan tetapi perusahaan selalu berhasil memperoleh dan bahkan terus meningkatkan laba dari tahun ke tahun. Palyja selama pada tahun 2006 berhasil meningkatkan laba bersih sebesar 32,8% lalu pada tahun berikutnya naik lebih besar yaitu 52,5% dan pada 2008 tetap berhasil menaikkan laba meskipun lebih kecil yaitu sebesar 15,85%. Pada 2009, Palyja diperkirakan akan membukukan kenaikan laba bersih sekitar 20%.

Agar dapat selalu membukukan keuntungan, tarif air yang berlaku di Jakarta harus selalu ditetapkan tinggi dan memiliki selisih yang besar dibanding biaya produksi yang dibutuhkan. Artinya laba perusahaan diperoleh dari pembayaran tarif pelanggan yang nilainya jauh melebihi biaya produksi untuk mengalirkan air kepada pelanggan. Bahkan menurut Badan Regulator tarif di Jakarta adalah yang tertinggi dibanding beberapa negara di Asia. Di Singapura tarif air dengan kualitas air minum hanya USD 0,55 per m3, sementara di Jakarta untuk mendapat air yang masih harus dimasak karena belum memenuhi kualitas air minum, pelanggan harus membayar USD 0,77 per m3.

Tarif tinggi di Jakarta sebetulnya merupakan tarif yang tidak fair karena ditetapkan lebih untuk menjamin perolehan keuntungan perusahaan yang ditetapkan berdasar beban-beban berlebihan pada pelanggan. Beban besar ini adalah akibat operasi perusahaan yang dengan segala cara berusaha mengais keuntungan dari semua aspek yang memungkinkan. Diantaranya melalui beragam fee yang harus dibayar kepada perusahaan induk di luar negeri untuk lisensi dan keahlian dan jasa teknis yang diberikan pada perusahaan. Pada Palyja tahun 2006, nilai lisensi know how bernilai Rp 15,8 miliar dan fee manajemen teknis senilai Rp 7,5 miliar. Dalam laporan keuangan Aetra 2008 secara jelas tertulis beragam beban biaya ini pada tahun 2007 adalah mencapai 11,6% dari keseluruhan beban usaha. Karena dimasukkan ke dalam beban usaha, maka jelas biaya ini akan menjadi beban dalam penetapan tarif sehingga tarif harus ditetapkan tinggi dan memberatkan pelanggan.

Kontrak kerjasama ini memang didesain untuk sepenuhnya melindungi kepentingan swasta dan bukan masyarakat. Misalnya baru dalam satu tahun terakhir ada sanksi dalam bentuk uang atas ketidakmampuan swasta mencapai target. Sebelumnya ketidakmampuan swasta mencapai target tidak dikenai sanksi apapun. Bahkan pada saat tidak mampu mencapai target pun sehingga Gubernur menolak menaikkan tarif, swasta dapat dengan mudah merevisi target dan mengurangi  investasi yang telah dijanjikan.

Bukan hal yang aneh, jika kemudian masih banyak warga di Jakarta terutama di bagian Utara dan Barat tidak pernah mendapatkan akses terhadap air bersih. Kalaupun memiliki akses, itu hanya sekedar mendapatkan jaringan tetapi belum tentu mendapatkan airnya. Sehingga banyak terjadi kasus dimana mereka tidak pernah memperoleh air, tetapi masyarakat selalu memperoleh tagihan tarif setiap bulannya. Juga bukan persoalan yang aneh, jika kemudian banyak masyarakat yang membeli air yg harganya 8-12 kali lebih mahal setiap meter kubiknya, dibandingkan jika memperoleh akses air bersih dari penyedia layanan.

Dalam kerangka yang lebih besar, dimana Indonesia telah mengakui bahwa air merupakan hak asasi manusia, melalui UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (pasal 5), dan UU No.11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan EKOSOB, kondisi yang terjadi di Jakarta menunjukkan bahwa Pemerintah mencoba untuk melepaskan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi akses masyarakat terhadap air bersih. Menyerahkan penyediaan layanan air kepada swasta yang pada akhirnya justru menyebabkan terganggunya akses masyarakat, merupakan pengabaian terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
Sulitnya, apabila ingin keluar dari kontrak kerjasama alias putus kontrak karena berbagai alasan di atas, PAM Jaya atau pemiliknya yaitu Pemprov DKI harus mengeluarkan uang kompensasi yang tidak sedikit. Dan uang kompensasi ini tetap harus dikeluarkan meskipun pemutusan kontrak dilakukan atas alasan ketidakmampuan swasta memenuhi klausul-klausul dalam kontrak. Beberapa perhitungan menyebutkan nilai kompensasi yang harus dibayar adalah berkisar pada angka Rp 5 – 6 triliun!

Kalau demikian apa yang harus dilakukan? Putus kontrak saja! Di kota-kota lain  putus kontrak ternyata bisa dilakukan bahkan tanpa harus membayar. Hal ini sudah terjadi di Bamako – Mali, Da Chang – China dan Buenos Aires – Argentina. (Nila Ardhianie, Hamong Santono)

 

Tulisan terkait privatisasi air Jakarta bisa di download di:

http://www.kruha.org/page/id/document_detil/2/13/Paper/Privatisasi_Air_Jakarta__Akal_Akalan_Keuangan_dan_Dampaknya_Bagi_Pelanggan.html

http://www.kruha.org/page/id/document_detil/2/9/Paper/Current_Situation_of_Jakarta_Water_Privatization.html

 

http://foto.okezone.com/view/2045/hari-air-sedunia


« Back to archive Advokasi | | |
Advokasi Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno