Language:
Advokasi
Senin, 09 Juli 2012 23:27
Surat ECOTON Kepada Gubernur Jawa Timur
Tuntut Kawasan Perlindungan Ikan di Kali Surabaya dan Pertanggung Jawaban PTPN X

 ecoton 

Ecological Observation and Wetlands Conservation

                                                                                                                                                                                                     Gresik,Senin, 9 Juli 2012

No                   : 07/V/EC-IM/VII/2011

Lampiran         : -

Perihal             : Usulah Penanganan Ikan Mati dan Pemulihan Kali Surabaya

Kepada Yang Terhormat,

Gubernur Propinsi Jawa Timur

di –

            S u r a b a y a

Dengan Hormat,

Dengan ini kami menyampaikan usulan untuk penanganan ikan mati massal di Kali Surabaya dan Rencana Pemulihan: 

Usulan

  1. Menetapkan PG Gempol Krep sebagai pelaku/penyebab kematian massal ikan di Kali Surabaya 26-30 Mei 2012. Tragedi Kematian ikan 26-30 Mei 2012 sampai sekarang belum ditetapkan pelaku pembunuhnya. Meskipun sudah banyak data dan fakta yang mengarah pada Pabrik Gula Gempol Kreb (PTPN X). Hal ini akan memberikan dampak buruk pada upaya pengendalian pencemaran di Kali Surabaya, karena tanpa adanya penetapan pelaku penyebab kematian ikan di Kali Surabaya akan sulit untuk melakukan upaya pemulihan karena sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (UUPLH) 32/2009 Pemerintah daerah dan Pemilik Kegiatan usaha bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan lingkungan apabila terjadi kerusakan lingkungan. Untuk Pertanggungjawaban kematian ikan Kali Surabaya ecoton telah mengajukan surat Permintaan Pertanggungjawaban Ikan Mati Kali Surabaya kepada PTPN X dan Menteri BUMN.
  2. Meminta Gubernur Jawa Timur untuk menjadi mediator pertemuan antara ecoton dan PTPN X dalam menetapkan besarnya Dana Jaminan Pemulihan lingkungan hidup dan Dana Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pemulihan Lingkungan Hidup. Dana ini sebagai salah satu instrument ekonomi yang diatur dalam UUPLH adalah dana yang harus dikeluarkan oleh PTPN X untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak atas kegiatan PG Gempol Kreb. Ecoton meminta dana Jaminan Pemulihan Sebesar Rp. 2.700.000.000 dan dana penanggulangan pencemaran sebesar Rp. 1.152.160.000
  3. Penetapan Kawan Suaka Perikanan. Mekanisme dan prosedurnya sudah ditetapkan dalam PP 60/2007, dan Permen Kelautan dan Perikanan 2/2009 tentang tata cara penetapan kawasan konservasi perairan, dimana penetapan kawasan lindung perikanan di sungai lintas kabupaten ditetapkan oleh Gubernur, maka kami mengusulkan Gubernur untuk menetapkan Kawasan Perlindungan Ikan Kali Surabaya. Namun apabila proses penetapan ini dipandang memakan waktu yang lama, maka kami mengusulkan penetapan kawasan perlindungan ikan Kali Surabaya. Penetapan kawasan perlindungan ikan bertujuan untuk mencegah kepunahan ikan asli Kali Surabaya dengan cara melindungi habitat ikan asli sungai, mengamankan bantaran sungai dari kegiatan alihfungsi bantaran, membatasi jumlah kegiatan usaha di kawasan yang telah ditetapkan menjadi kawasan perlindungan ikan kali Surabaya. Dalam penetapan kawasan ini diperlukan kajian  ekologi, kajian ekonomi dan Kajian sosial. Ecoton selama dua tahun terakhir telah melakukan kajian ekologi berupa temuan 12 spesies ikan di Hulu Kali Surabaya, kondisi kesehatan habitat Daerah Aliran Sungai di Kawasan Mlirip Hingga Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Gresik, dan faktor ekologi penunjang seperti ketersediaan pakan alami dan lokasi daerah pemijahan. Ecoton juga telah bersosialisasi dengan 6 Desa di Kecamatan Wringinanom dan Kecamatan Balongbendo untuk pengamanan lahan bantaran dan melakukan penghijauan vegetasi alami untuk mendukung habitat ikan Kali Surabaya. Untuk mendukung kawasan perlindungan ikan, perlu dibuat pusat pembenihan ikan asli Kali Surabaya untuk mencegah kepunahan ikan, terutama jenis ikan yang terancam punah, seperti Papar, Sili, Bloso, Monto, Muraganting, Regkik dan Keting. Pelepasan benih ikan ke sungai harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gangguan ekologis dalam komunitas ikan asli Kali Surabaya. Jenis ikan yang dilepas ke Kali Surabaya harus merupakan ikan asli Kali Surabaya dan bukan ikan ‘alien’ atau ikan asing yang didatangkan dari luar ekosistem DAS Brantas.
  4. Untuk pengendalian pencemaran limbah cair disepanjang Kali Surabaya maka perlu acuan baru dalam penetapan baku mutu limbah cair industri dengan menggunakan pendekatan daya tampung beban pencemaran, karena selama ini baku mutu limbah cair ditetapkan berdasarkan kemampuan teknologi pengolahan air limbah masing-masing industri Kep Gub 45/2002. Dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 105/Pdt.G/2010/PN. Sby dalam perkara antara ecoton lawan Pemprop Jawa Timur Cq. Gubernur Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Harus menetapkan Pergub tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Kali Surabaya selambat-lambantya sampai 1 Januari 2013.
  5. Melakukan penelitian kandungan logam berat dalam ikan Kali Surabaya dan pengaruh bahan kimia pencemar terhadap  sistem reproduksi ikan, karena berdasarkan hasil penelitian ECOTON kandungan limbah kimia di Kali Surabaya diduga telah menyebabkan feminisasi ikan sehingga lebih dari 80% ikan Kali Surabaya berjenis kelamin betina, padahal pada kondisi normal persentase ikan jantan dan betina umumnya seimbang.

Demikian usulan ini kami sampaikan, kami berharap ecoton bisa bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam upaya perlindungan ikan Kali Surabaya sebagai asset daerah memiliki nilai penting secara ekologis, sosial dan ekonomis, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

 

Hormat Kami,

 

Prigi Arisandi 

Direktur eksekutif ecoton


« Back to archive Advokasi | | |
Advokasi Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno