Language:
Advokasi
Rabu, 02 Oktober 2013 23:23
KMMSAJ SOMASI PEMROV dan DPRD DKI JAKARTA

Jakarta, 3 Oktober  2013

Kepada Yang Terhormat,

Gubernur Provinsi DKI Jakarta
di Jalan Merdeka Selatan Blok 8 – 9, Jakarta Pusat
dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, 
di Jalan Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat

Perihal: SOMASI 

 
Dengan Hormat,  

Berkaitan dengan rencana pembelian saham PT. PAM lyonnaise Jaya oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah yang akan dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta berpendapat bahwa telah terjadi pengabaian atas Gugatan Warga Negara yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan pembelian saham PALYJA telah melakukan pelanggaran hukum tanpa memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas dengan tidak sekalipun melakukan konsultasi publik mengenai pengelolaan air Jakarta.

Bahwa dengan ini kami menyampaikan SOMASI terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 November 2012, Tim Advokasi Hak atas Air telah mendaftarkan Gugatan Warga Negara ke Pengadilan Negri Jakarta Pusat, dengan register Perkara Nomor: 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.;

2. Bahwa, Tergugat utama dalam GWN adalah unsur-unsur Pemerintah Pusat dan Daerah Ibukota Jakarta. Pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan melepaskan kewenangan pengelolaan dan penyediaan air bersih kepada pihak swasta yang melanggar kewajibannya dalam memenuhi hak atas air setiap warga Jakarta;

3. Bahwa, permasalahan pengelolaan dan penyediaan air di DKI Jakarta bermula dari pengalihan kewenangan pengelolaan air bersih dari PDAM kepada pihak swasta melalui Perjanjian Kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan dua konsorsium swasta dalam bentuk konsesi dan penggunaan prinsip pembebanan seluruh biaya operasional (full cost recovery), dimana pelanggan (warga Jakarta) yang menanggung semua pembiayaan proyek kerjasama. Akibatnya harga air di Provinsi DKI Jakarta yang terbagi di wilayah kerja Palyja adalah Rp 7.800 dan untuk wilayah kerja Aetra adalah Rp 6.800 dimana tariff tersebut jauh di atas Kota Surabaya yang hanya Rp 2.600 dan Bekasi yang mengenakan tarif Rp 2.300 kepada pelanggannya;

4. Bahwa perbuatan tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan konstitusi negara yang mewajibkan negara sebagai fungsi pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pemenuhan hak asasi warga atas air bersih. PDAM Jaya harus diposisikan sebagai unit operasional negara dalam merealisasikan kewajiban negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 UU Sumber Daya Air, dan bukan sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan secara ekonomis - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005;

5. Bahwa Palyja dan AETRA seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran hak atas air di DKI Jakarta namun selalu berlindung di balik kerahasiaan perjanjian kerjasama.  Atas perjanjian kerjasama tersebut, semua informasi dan dokumen publik terkait pengelolaan air di DKI Jakarta sebagai informasi dan dokumen-dokumen yang bersifat komersial dan tidak bisa di akses oleh publik; (PKS Pasal 52.11 tentang Pelepasan Kekebalan Kedaulatan berbunyi: “Masing-masing pihak dalam Perjanjian ini secara tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali: (a) Menyetujui bahwa penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak merupakan tindakan-tindakan perdata dan komersial dan bukan merupakan tindakan-tindakan publik atau pemerintah”);

6. Bahwa, berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat No. 391/XII/KIP-PS-M-A/2011 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 172/G/2012/PTUN-JKT, segala kebijakan terkait pengelolaan air khususnya perjanjian swasta antara PDAM DKI Jakarta dengan dua konsorsium swasta merupakan dokumen publik yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;

7. Bahwa, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai tergugat dalam GWN tidak serius dalam menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung, hal ini terbukti dengan: (i) gagal menyelenggarakan pertemuan mediasi sesuai perintah Hakim yang ditunjuk oleh PN Jakpus; (ii) tidak melakukan tindakan hukum atas tindak kriminal yang dilakukan oleh operator swasta (pengelapan asset publik); (iii) mengabaikan temuan BPK DKI 2009 yang menyatakan bahwa PKS tidak sah (iv) menyelengarakan pertemuan - pertemuan tertutup dengan pihak swasta dan melahirkan kesepakatan jual-beli saham dengan dana publik;

8. Bahwa, pada pertemuan dengan KMMSAJ pada 27 Maret 2013, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ir. Joko Widodo telah mengakui kelalaian-kelalaian yang dilakukan pemerintah di masa lalu dan berjanji untuk mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung dan menyetujui 100 % penghentian kerjasama dengan dua pihak swasta;

9. Bahwa, selama pengelolaan air dikelola oleh swasta, warga telah terpaksa membayar harga air yang tidak wajar. Hanya dalam kurun waktu 2010 saja, kelebihan bayar yang  ditanggung oleh pelanggan sudah mencapai Rp. 692.000.000.000, bukannya menuntut pihak swasta untuk mengembalikan duit masyarakat, pemerintah malah akan memberikan RP. 1,5 Trilyun dalam bentuk pembelian saham swasta;

10. Bahwa, dalam Gugatan Warga Negara No. 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST penggugat telah mengajukan provisi yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim PN Jakpus untuk memerintahkan Gubernur DKI Jakarta demi kepentingan umum untuk mengambil alih pengelolaan air Jakarta dari PDAM Jaya, Palyja dan AETRA dan segera membentuk Tim Independen yang terdiri dari unsur masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Akademisi, untuk melakukan evaluasi dan audit komprehensif secara transparan dan akuntabel terhadap implementasi serta dampak swastanisasi pengelolaan air di Jakarta yang selama ini berlangsung;

11. Bahwa, tindakan Pemerintah DKI Jakarta dalam pengambilaalihan pengelolaan air dengan cara pembelian saham adalah penghinaan atas rasa keadilan masyarakat Jakarta yang selama ini menjadi korban dari tindakan-tindakan pelanggaran hukum oleh swasta yang selalu memperoleh "kekebalan" hukum dan berlindung di balik klausul-klausul rahasia dalam kontrak. 

12. Pembelian saham Palyja tidak akan menyelesaikan masalah mendasar dari pengelolaan air Jakarta yaitu privatisasi/swastanisasi pengelolaan air yang tujuannya adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya dari pengelolaan air bersih. Berbagai kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh kedua operator swasta tersebut terancam tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan manajemen tidak akan bertanggungjawab bahkan akan mendapatkan keuntungan yang besar dari pembelian saham oleh Pemerintahan DKI Jakarta;

13. Secara ekonomi, PT. Pembangunan Jaya adalah perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa saham. Hal tersebut akan mengancam adanya berbagai ketidakpastian pengelolaan air Jakarta untuk diserahkan kembali kepada PDAM. Masuknya pasar saham dalam pengelolaan air Jakarta akan menyebabkan prospek pengelolaan air kepada publik menjadi terancam akibat ketidak pastian pasar keuangan. 

14. Bahwa dengan dilakukannya pembelian saham telah melanggar Pasal 2 mengenai Asas Transparansi dan Akuntabilitas, Pasal 82 huruf a dan d dan Pasal 84 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Pasal 2 Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.Dalam penjelasan, Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 82 huruf a dan d Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk:a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air;d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;

 Pasal 84 ayat (1)Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air.

 Oleh karena itu, pembelian saham Palyja oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan secara tertutup tanpa ada keterbukaan informasi kepada publik dan tidak pernah melakukan konsultasi publik terlebih dahulu mengenai pengelolaan dan penyediaan air di Jakarta;

15. Bahwa terhadap segala pertimbangan dan dasar hukum yang kami jelaskan diatas kami berharap Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menempuh langkah-langkah hukum sebagai berikut:

1. Menghentikan kebijakan pembelian saham Palyja via BUMD PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo;

2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan hukum berupa pengalihan kepemilikan dan/atau pembelian asset saham dari operator swasta baik dari PALYJA maupun dari AETRA;

3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta demi kepentingan umum mengambil alih pengelolaan air Jakarta dari pihak swasta;

4. DPRD DKI Jakarta untuk melakukan konsultasi publik yang sejati terkait dengan pengelolan dan pelayanan air bersih di DKI Jakarta, dengan melibatkan para pemangku kepetingan, termasuk perempuan dan masyarakat rentan lainnya.

5. Menjadikan hasil konsultasi publik, sebagai pertimbangan dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pelayanan air bersih di DKI Jakarta.

6. Membentuk Tim Independen yang terdiri dari unsur masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Akademisi, untuk melakukan evaluasi dan audit komprehensif secara transparan dan akuntabel terhadap implementasi serta dampak swastanisasi pengelolaan air di Jakarta yang selama ini berlangsung; 

16. Kami berkeyakinan bahwa bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah menerima informasi dan masukan-masukan yang keliru, sehingga mengeluarkan keputusan yang keliru pula dalam rangka mengembalikan layanan air ke domain publik. Untuk itu, kami meminta agar Gubernur membatalkan rencana pembelian saham swasta, menggugat pihak swasta atas berbagai tindak pidana yang dilakukan dan kecurangan-kecurangan yang telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak atas air dan menimbulkan kerugian kepada warga Jakarta;

17. Bahwa, jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini dibuat, pihak Gubernur DKI Jakarta tidak juga bersedia melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menyelesaikan kewajibannya, maka kami akan   penyelesaian permasalahan ini melalui upaya hukum yang lebih lanjut, baik pidana, perdata maupun tata usaha negara;


Demikian SOMASI ini disampaikan untuk menjadi perhatian.
Hormat kami,

Tim Advokasi Hak atas Air

Sekretariat : JL. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320,  telp. 021-3145518, faks. 021-3912377

 



« Back to archive Advokasi | | |
Advokasi Linked
List Comment
Comment
Name :
Email :
Website :
Title Comment :
Comment :
Code :
Letter code above the input fields bellow
 
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno