Language:
Siaran Pers
Minggu, 15 Juni 2014 15:17
Siaran Pers AKSI 16 JUNI 2014
ALIANSI WARGA REMBANG PEDULI PEGUNUNGAN KENDENG TOLAK PENAMBANGAN DAN PENDIRIAN PABRIK SEMEN DI REMBANG

Senin 16 Juni 2014, 500 Warga Desa Sekitar lokasi rencana penambangan dan tapak pabrik akan menduduki rencana lokasi tapak pabrik dikarenakan tidak ada itikad baik dari Semen Indonesia dalam seluruh rencana proses penambangan dan pendirian pabrik di Rembang.

Aksi ini menjadi pilihan terakhir setelah warga tidak pernah diberi kesempatan untuk menyuarakan berbagai pelanggaran yang telah dilakukan selama persiapan proyek pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang ini. Warga tidak pernah tahu informasi yang jelas mengenai rencana pendirian pabrik semen. Tidak pernah ada sosialisasi yang melibatkan warga desa secara umum, yang ada hanya perangkat desa dan tidak pernah disampaikan kepada warga.

Dokumen AMDAL tidak pernah disampaikan terhadap warga. Tidak pernah ada penjelasan mengenai dampak-dampak negatif akibat penambangan dan pendirian pabrik semen. Intimidasi sering terjadi seiring gerakan warga yang ingin memperjuangkan haknya untuk memperoleh informasi yang jelas dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Telah ditemukan dugaan pelanggaran hukum antara lain:

  • Penggunaan kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih sebagai area penambangan batuan kapur untuk bahan baku pabrik semen melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 63 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung imbuhan air dan Perda RTRW Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 pasal 19 yang menetapkan area ini sebagai kawasan lindung geologi.
  • Penebangan kawasan hutan tidak sesuai dengan Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, surat Nomor S. 279/Menhut-II/2013 tertanggal 22 April 2013, dalam surat tersebut menyatakan bahwa kawasan yang diijinkan untuk ditebang adalah kawasan hutan KHP Mantingan yang secara administrasi Pemerintahan terletak pada Desa Kajar dan Desa Pasucen kecamatan Gunem Kabupaten Rembang provinsi Jawa Tengah. Namun fakta dilapangan, Semen Indonesia menebang kawasan hutan Kadiwono kecamatan Bulu seluas kurang lebih 21,13 hektar untuk tapak pabrik. Perlu diketahui dalam Perda no 14 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Rembang Kecamatan Bulu tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri besar.
  • Bukti-bukti lapangan mutakhir seperti ditemukannya 109 mata air, 49 gua, dan 4 sungai bawah tanah yang masih mengalir dan mempunyai debit yang bagus, serta fosil-fosil yang menempel pada dinding gua, semakin menguatkan keyakinan bahwa kawasan karst Watuputih harus dilindungi. Proses produksi semen berpotensi merusak sumber daya air yang berperan sangat penting bagi kehidupan warga sekitar dan juga warga Rembang dan Lasem yang menggunakan jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mengambil air dari gunung Watuputih.
  • Kebutuhan lahan yang sangat luas untuk perusahaan-perusahaan semen akan berdampak pada hilangnya lahan pertanian, sehingga petani dan buruh tani akan kehilangan lapangan pekerjaan. Selain itu, hal ini juga akan menurunkan produktivitas sektor pertanian pada wilayah sekitar, karena dampak buruk yang akan timbul, misalnya, matinya sumber mata air, polusi debu, dan terganggunya keseimbangan ekosistem alamiah. Pada ujungnya, semua hal ini akan melemahkan ketahanan pangan daerah dan nasional.

Untuk itu, kami ALIANSI WARGA REMBANG PEDULI PEGUNUNGAN KENDENG, menuntut:

  • Menuntut PT SEMEN INDONESIA Untuk Menarik Semua Alat Berat Yang Sedang Beroperasi.
  • Menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten Rembang Untuk Menghentikan Semua Kegiatan PT. SEMEN INDONESIA Di Rembang Karena Telah Melanggar Peraturan Yang Ada.
  • Menuntut Kementerian Lingkungan Hidup Melakukan Evaluasi Terhadap Amdal.
  • Menuntut Kementerian Kehutanan Untuk Melakukan Evaluasi Terhadap Ijin Prinsip Kawasan
  • Meminta TNI Dan Polri Untuk Bersikap Netral
  • Selamatkan Alam Pegunungan Kendeng Dari Kerusakan!

Kami juga mengajak kawan-kawan untuk mengirimkan pesan singkat kepada Gubernur Jawa Tengah di nomer 0811 990 0931 dengan isi pesan singkat pada pokoknya: "Bapak Gubernur Jawa Tengah Yth, Saya mendukung perjuangan warga pegunungan kendeng utara di Rembang menolak tambang PT Semen Indonesia. Kami meminta Bapak membatalkan rencana peletakan batu pertama tambang PT Semen Indonesia di Rembang. Kami juga menuntut TNI dan Polri ditarik dari rencana tapak tambang. Terimakasih - .....nama, lembaga/alamat..."

Rabu, 09 April 2014 09:58
Gugatan Warga Negara KMMSAJ
MARURARAR SIAHAAN :SWASTANISASI AIR ADALAH PENJAJAHAN DAN BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI INDONESIA

Jakarta, 8 April 2014, Gugatan Warga Negara menolak swastanisasi air dengan No 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terus bergulir. Majelis Hakim yang dipimpin oleh IIm Nurrohim membuka  persidangan pukul satu siang dengan agenda mendengar keterangan Ahli Dr. Maruarar Siahaan ,S.H. Ahli merupakan pakar hukum konstitusi dan tata Negara dan pernah bekerja sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Ahli ini diajukan oleh Kuasa Hukum Warga , Tim Advokasi dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). 

Maruarar Siahaan membuka keterangan keahliannya dengan menerangkan bahwa air bukan hanya hak asasi manusia, air adalah kehidupan itu sendiri. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, Negara seharusnya berdaulat dari hulu ke hilir dalam pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan air tidak mungkin dikelola oleh swasta yang secara karakter profit oriented. Swasta tidak mungkin mengupayakan pemenuhan hak atas air masyarakat secara maksimal karena tujuan usahanya adalah keuntungan. Ahli meyakini bahwa pengelolaan air oleh Negara pasti lebih baik sebagaimana praktek-praktek di berbagai Negara di dunia. Bahkan di Negara seliberal apapun pengelolaan air yang terbaik untuk pemenuhan hak asasi manusia adalah pengelolaan air oleh Negara.

Air adalah sebagai bagian dari hak hidup yang merupakan hak yang melekat dari Tuhan kepada setiap manusia.  Oleh karenanya air adalah milik rakyat. Menurut Ahli sangat lucu jika rakyat disuruh untuk membeli miliknya sendiri tarif air harus terjangkau seluruh warga Jakarta. Kedaulatan Negara untuk menentukan tariff air haruslah sejati bukan berdasarkan tekanan perjanjian, atau apapun. 

Menanggapi perjanjian air  yang dilakukan oleh PAM Jaya mewakili Pemprov DKI Jakarta, menurut ahli Pemerintah berhak menghentikannya secara sepihak. Prinsip Pacta sunservanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya) seharusnya tidak menghalangi pemutusan sepihak. Justru perjanjian tersebut wajib dihentikan karena perjanjian merugikan dan menghilangkan kebebasan Negara untuk mengelola air. Beliau mengatakan pemerintah harus tegas dan jangan takut sengketa. Justru swasta harus dituntut penggantian atas kerugian yang dialami masyarakat karena pengelolaan air yang buruk. Kesimpulannya, perjanjian air di DKI Jakarta harus dinyatakan batal demi hukum

Sebagai penutup, Hakim Konstitusi 2003-2009 ini menutup keterangannya  dengan lantang mengatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh PAM Jaya dengan operator swasta baik local maupun asing adalah bentuk PENJAJAHAN BARU. Masyarakat Indonesia harus sadar dan melawan.  

Berdasarkan keterangan ahli hari ini, kami KMMSAJ mendesak Pemerintah DKI untuk berani melakukan pemutusan kontrak sepihak dengan PT. Palyja dan PT. Aetra karena terbukti kontrak tersebut merugikan Negara dan masyarakat. Kami meyakini bahwa pegambilalihan saham oleh swasta tidak menyelesaikan masalah, karena air tetap dikelola dengan prinsip profit oriented. 

Jakarta, 8 April 2014


Koalisi Mayarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ)

Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Koalisi Anti Utang (KAU), Solidaritas Perempuan, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Indonesia Corruption Watch (ICW)



Kontak:

Muhammad Reza (KRuHA - Indonesia)     : 081370601441  reza@kruha.org 

Muhamad Isnur (LBH Jakarta)     : 081510014395  muhamad.isnur@gmail.com

Tama S. Langkun (ICW)                         : 0817889441     tama@antikorupsi.org


Sabtu, 22 Maret 2014 11:13
Pernyataan Sikap Hari Air se Dunia 2014
Solidaritas Rakyat untuk Hak dan Kedaulatan Atas Air

Pernyataan Sikap

Hari Air Sedunia

Solidaritas Rakyat untuk Hak dan Kedaulatan Atas Air

 

What we do to water, we do to ourselves, and the ones we love.

(Popol Vuh, the ancient Guatemalan Book of the People)

 

Sepanjang ingatan manusia, air akan selalu diingat sebagai salah satu “hadiah” paling berharga dari alam yang “diberikan” kepada umat manusia serta seluruh makhluk hidup di planet bumi. Kutipan diatas mengingatkan bahwa pentingnya perlakuan yang layak terhadap air dan sumber daya air merupakan bagian dari perlakuan terhadap kehidupan itu sendiri. Manusia dan keturunannya di masa mendatang akan merasakan akibat dari yang mereka lakukan terhadap air dan sumber daya air di masa sekarang ini. Berbagai aliran agama dan kepercayaan di dunia juga mengajarkan bahwa air adalah anugrah dari Tuhan untuk seluruh kehidupan di muka bumi.

Sebagai salah satu unsur utama pembentuk kehidupan, air mutlak diperlukan oleh seluruh makhluk dalam setiap proses kehidupan yang dijalaninya. Hingga demikian vitalnya, air bahkan membentuk 70% tubuh manusia. Sejarah bahkan mencatat bahwa peradaban-peradaban besar dunia tumbuh dan berkembang di sekitar wilayah aliran sungai. Hubungan manusia dengan air dengan demikian tidak saja dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya saja akan tetapi air sudah menjadi bagian integral manusia dalam membentuk kebudayaan dan peradabannya.

Begitu pentingnya air bagi umat manusia, membuat badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) merasa perlu untuk menjadikan satu hari khusus sebagai peringatan dan perayaan terhadap air, yang kemudian hari disebut dengan Hari Air Sedunia. Konferensi Bumi yang digelar oleh PBB di Rio de Janeiro pada tahun 1992 menjadi awal dicetuskannya Hari Air Sedunia. Pada Konferensi tersebut salah satu hal penting yang mengemuka adalah pentingnya air bagi kehidupan serta kebutuhan melindungi sumber daya air serta pengelolaannya secara berkelanjutan. Pada sidang umum PBB ke-47 pada tanggal 22 Desember 1992, dikeluarkan Resolusi Nomor 147/1993 yang menetapkan peringatan Hari Air Sedunia jatuh pada tanggal 22 Maret, dan diperingati untuk pertama kalinya pada tahun 1993.

Pada setiap tahunnya, Hari Air Sedunia mengambil tema yang berbeda-beda sesuai dengan concern dunia pada saat tersebut. Tepat 21 tahun, pada tanggal 22 Maret 2014 Hari Air Sedunia mengambil tema Air dan Energi. Tema Air dan Energi dipilih sebagai diangkat karena pertimbangan saling keterkaitan dan ketergantungan antara air dan energi. Pada satu sisi air dibutuhkan dalam setiap level proses produksi untuk hampir semua bentuk energi. Pada sisi lain, energi dibutuhkan pada setiap tahapan pengelolaan air, dari mulai proses pengambilan dari sumber, pengolahan, hingga sampai pada tahap distribusi air itu sendiri.

Kehidupan modern dengan tingkat pertumbuhan populasi penduduk yang tinggi, model pembangunan serta aktivitas ekonomi yang ada, telah mengakibatkan adanya ketergantungan pada suplai energi yang besar. Peningkatan kebutuhan total energi dunia diestimasikan dari tahun 2003 hingga tahun 2030 mencapai angka 71 persen dari. Di Indonesia sendiri, konsumsi energi primer Indonesia, telah meningkat lebih dari 50 persen sejak tahun 2000 sampai tahun 2010.

Peningkatan kebutuhan atas energi yang besar mendorong usaha produksi dirasa perlu terus dikembangkan. Beragam usaha menggali sumber energi atau membangun instalasi untuk memproduksi energi kemudian terus menerus dicoba kembangkan. Pengembangan usaha mulai dari cara-cara konvensional hingga cara-cara non-konvensional juga terus diupayakan.

Persoalan yang kemudian muncul adalah, usaha menggali energi serta energi yang dihasilkan, seringkali tidak selaras dengan usaha konservasi lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Berbagai kasus menunjukkan bahwa, berbagai kerusakan lingkungan dan sumber daya alam telah terjadi akibat produksi pemakaian energi yang tidak ramah lingkungan. Salah satu implikasi konsumsi dan pengolahan energi yang tidak ramah lingkungan diantaranya telah mengakibatkan adanya pemanasan global dan perubahan iklim. Ilmuwan iklim dari Stanford memperkirakan kondisi tersebut akan terus memburuk. Mereka memperkirakan, kemungkinan tingkat perubahan pada abad berikutnya setidaknya akan mencapai 10 kali lebih cepat daripada perubahan iklim dalam 65 juta tahun terakhir.

Salah satu dasar persoalan dari produksi dan konsumsi energi yang tidak ramah lingkungan adalah kerusakan pada sumber daya air yang ada. Batu bara misalnya, dalam banyak kasus telah menimbulkan akibat buruk terhadap tanah dan air di sekitar wilayah pertambangan. Kerusakan topologi tanah telah merusak bahkan menghancurkan aliran air. Selain itu limbah penambangan batu bara yang mudah larut dalam air akan menjadikan pencemaran sumber air. Jika limbah tersebut mengalir ke sungai, maka tanah yang terletak jauh dari areal penambangan, seperti tanah untuk pertanian yang menggunakan air dari sungai tersebut untuk irigasi juga mendapatkan dampak negatif dari limbah ini.

Selain sumber energi yang memang telah terbukti menimbulkan efek yang buruk bagi lingkungan, khususnya pada air, rakyat juga harus waspada terhadap metode penggalian atau produksi beberapa sumber energi yang dirasa ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga air (Hydropower) dengan menggunakan bendungan skala besar (Big Dams), yang ramai dibicarakan dan hendak dikembangkan dalam skala besar di Indonesia terbukti menimbulkan kontroversi di berbagai tempat. Modifikasi aliran sungai dengan adanya bendungan-bendungan besar telah dan akan berdampak langsung pada kelestarian air dan komponen dasar dari kualitas air. Hal ini tentu berpengaruh pada kelangsungan hidup ikan-ikan dan kehidupan akuatik lain yang tinggal di aliran sungai. Akibat lanjutnya adalah penduduk sekitar sungai yang menjadikan ikan sebagai komponen penting dari jaring makanan menjadi terganggu penghidupannya. Selain itu bendungan-bendungan besar dalam banyak kasus merupakan bentuk dari perampasan air (water grabbing) dari satu komunitas untuk komunitas lain. Bendungan besar juga merupakan pengurasan air (watterlogging) besar-besaran yang dapat membawa dampak berkurangnya irigasi atau bahkan keringnya lahan pertanian disebagian wilayah. Proyek pembangunan bendungan-bendungan skala besar juga selalu diikuti dengan penggusuran warga sekitar bendungan, merampas lahan penghidupan mereka, mengakibatkan terjadinya banjir.

Di samping hydropower, metode pengembangan produksi gas alam, sebagai energi yang telah diklaim paling ramah lingkungan dibandingkan dengan energi fosil lain seperti minyak maupun batubara, juga patut diwaspadai. Hydraulic-fracturing atau biasa disebut dengan fracking sebagai cara untuk menambang gas non konvensional, telah ditentang di banyak negara. Bahkan warga berbagai negara bagian di Amerika Serikat, sebagai negara penghasil gas non konvesional (shale gas), terus menerus menyerukan penghentian produksi shale gas dengan metode fracking. Begitu pula warga di berbagai negara Eropa juga menggalang dukungan secara global untuk menghentikan aktivitas fracking.

Fracking dianggap berbahaya karena berpotensi menyebabkan polusi dan kelangkaan atas air bagi warga sekitar penambangan. Proses fracking memerlukan air dalam jumlah yang besar. Jutaan galon air diperlukan untuk dipompakan bersama material lain seperti pasir, dan berbagai campuran bahan kimia ke formasi shale rock di mana shale gas berada. Proses pemompaan dengan media air yang begitu besar ini tentu berpotensi mengakibatkan daerah sekitar penambangan akan kekurangan air. Selain itu, proses fracking menghasilkan sejumlah besar air limbah, yang mengandung bahan kimia terlarut dan kontaminan lain yang memerlukan perlakuan sebelum dibuang atau digunakan kembali. Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran air permukaan maupun air tanah. Pencemaran air permukaan terjadi akibat adanya kontaminasi sumber mata air dan mampu membunuh ekosistem yang hidup di sana. Bahkan, apabila kontaminasi meresap hingga ke air tanah, maka air tanah akan ikut tercemar.

Kerusakan sumber daya air tersebut dengan demikian juga berpotensi melanggar pemenuhan hak rakyat atas air yang telah dijamin sebagai hak asasi manusia oleh PBB sejak tahun 2010 lalu. Hak atas air sebagai hak asasi manusia mensyaratkan pemenuhan kebutuhan rakyat atas air secara cukup, aman, dan terjangkau keteraksesannya oleh negara. Siapapun warga tidak dapat dilanggar haknya dan kebutuhannya atas air. Indonesia yang ikut mensetujui resolusi PBB tersebut juga berkewajiban melindungi rakyat dari potensi perusakan atas sumber daya air yang ada melalui aktivitas produksi energi.

Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA Indonesia), sebagai bagian dari gerakan yang fokus untuk mendorong pemenuhan hak rakyat atas air, dalam peringatan Hari Air Sedunia merasa perlu kembali mengingatkan semua kalangan, terutama negara, untuk memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya. Usaha pemenuhan hak atas air hanya mungkin dilakukan jika ada usaha untuk memastikan setiap warga terlayani kebutuhannya atas air secara layak, sekaligus usaha untuk melindungi sumber-sumber daya air yang ada dari setiap aktivitas yang berpotensi mengancam sumber-sumber tersebut.

KRuHA juga merasa perlu mengingatkan bahwa sekian persoalan air harus diatasi dengan konsolidasi segenap elemen rakyat untuk mendorong tercapainya pemenuhan hak dan kedaulatan atas air. Solidaritas antar elemen dalam masyarakat mutlak diperlukan untuk menciptakan tata kelola air yang baik dan berkeadilan. Sehingga air tidak lagi diperlakukan sebagai bagian dari usaha mengeruk keuntungan saja, akan tetapi air harus menjadi sarana untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera.

 

 

 

Tertanda,

 

 

Muhammad Reza

Koordinator KRuHA

 

 

 

 


Minggu, 24 November 2013 10:09
JMPPK: POLRI HARUS LINDUNGI SUMBERDAYA ALAM dan WARGA, BUKAN PERUSAHAAN PERUSAK LINGKUNGAN!


[Jakarta, 25 November 2013] – Hari ini, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesa (Mabes POLRI). Kedatangan JMPPK  untuk melaporkan berbagai pembiaran terhadap tindak kekerasan terhadap warga sebagai akibat dari penolakan pendirian pabrik semen. JMPPK sejak 2006 aktif melakukan penolakan eksploitasi kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Upaya Upaya JMPPK melestarikan pegunungan kendeng berujung pada mundurnya PT. Semen Gresik Tbk pada tahun 2008. 

Pertambangan terus mengancam kelestarian Pegunungan Kendeng Utara. Pada tahun 2011, PT. SMS (Sahabat Mulia Sakti) yang mengaku sebagai anak perusahaan PT. Indocement Tunggal Perkasa (ITP), tiba-tiba mulai melakukan sosialisasi rencana pembangunan pabrik semen dan  rencana penyusunan AMDAL untuk pertambangan. 

Pertambangan PT SMS tersebut rencananya akan dilakukan di kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit I di wilayah KPH Pati dan KPH Grobogan seluas + 5.000 (lima ribu) hektar. Wilayah hutan tersebut berada di Kawasan Kars Sukolilo yang telah ditetapkan dalam Kepmen ESDM No.0398 K/40/MEM/2005 Tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara. 

Sementara, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan yang memiliki bentang alam kars merupakan kawasan lindung geologi. Sehingga rencana pertambangan PT. SMS berada di kawasan Kars Sukolilo yang masuk kategori kawasan lindung. 

Dari pengalaman warga yang selama ini menolak pendirian pabrik semen, kepolisian (daerah Propinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Pati) lebih memihak pada kepentingan perusahaan, dan bukan tidak melindungi masyarakat. Warga sering menjadi korban tindak kekerasan aparat. 

“JMPPK yang sebagian besar anggotanya adalah petani di kawasan Pegunungan Kendeng meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk aktif melindungi masyarakat dari berbagai ancaman aktivitas pertambangan di Kawasan Pegunungan Kendeng Utara, demi terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng Utara serta terwujudnya lingkungan yang lestari” Tutup Gunretno, Koordinator JMPPK


Gunung Kendeng..Lestari! Lestari! Lestari! 
Cp. Gunarti 085200117499.
Catatan Untuk Media:Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) adalah paguyuban masyarakat yang memiliki komitmen untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar Pegunungan Kendeng. Sejak tahun 2006 JM-PPK bersama masyarakat di kawasan Pegunungan Kendeng sudah dengan tegas menolak pendirian eksploitasi kawasan karst di kawasan Pegunungan Kendeng Utara di Jawa Tengah.


Minggu, 06 Oktober 2013 16:37
Global Month Against Dirty Energy
CSF/CJI dan KRuHA Menolak Solusi Energi Palsu

Siaran Pers Bersama Bulan Aksi Global untuk Keadilan Iklim

Menolak Solusi Energi Palsu

Jakarta, 7 Oktober 2013.

Pemerintah Indonesia kembali mengingkari janji politik penyelamatan lingkungan hidup. Dalam pidato pada Pertemuan APEC (6 Oktober 2013), Presiden SBY menegaskan dukungan kepada pembangunan yang mempercepat laju emisi karbon, yakni Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Presiden SBY bahkan mengatakan, dalam 14 tahun ke depan MP3EI akan menambah nilai investasi pada sektor pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata dan telekomunikasi. Padahal pada 2009 lalu, Presiden SBY menyatakan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca yakni 26% dengan usaha sendiri dan menjadi 41% pada 2020.

Meski diikuti dengan penerbitan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dan disahkan melalui Perpres No. 61 Tahun 2011, komitmen politik tersebut implementasinya lemah. Ini terbukti dengan Pemerintah memberi dukungan penuh kepada MP3EI, Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mendukung penerbitan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK), serta Pemerintah masih saja mengandalkan batubara dalam kerangka pembangunan konvensional.

Terkait Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK), mestinya pembuatan RAD GRK selesai paling lambat dua belas bulan sejak penetapan Perpres No. 61 Tahun 2011. Akan tetapi, Provinsi Riau baru menyelesaikan RAD GRK pada Desember 2012 lalu. Pemerintah Riau juga belum mengalokasikan APBD untuk pelaksanaan RAD GRK. Rencana tersebut hanya menjadi dokumen belaka, tanpa tindak lanjut pelaksanakan nyata.

Pemerintah masih saja mengandalkan pembangunan yang rakus energi fosil dan sumber daya alam. Pertama, Pada Perpres No. 59 Tahun 2009, Presiden SBY menetapkan rencana pembangunan 35 Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTB) dengan total kapasitas 10.000 megawatt. Sepuluh PLTB tersebut di antaranya berada di Pulau Jawa. Kebijakan pembangunan PLTB tersebut setali tiga uang dengan MP3EI, yakni untuk memfasilitasi kebutuhan energi berbagai perusahaan yang berinvestasi.

Pemanfaatan energi kotor sambung-menyambung dengan berbagai bentuk imbas ketidakadilan. Sebagian besar produksi batubara nasional tidak untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, melainkan kebutuhan asing. Pemerintah mendorong target penyediaan energi kotor tersebut hanya sampai dengan 95,5 juta ton batubara untuk kebutuhan domestik pada 2014 atau 25% dari total target produksi nasional sebesar 369 juta ton batubara. Sisanya 75% dari total produksi nasional untuk memasok kebutuhan batubara industri-industri asing.

Akibat kehadiran PLTB Paiton, sekarang nelayan Probolinggo, Jawa Timur kehilangan hasil tangkapan ikan dan harus mencari ikan lebih jauh. Aktivitas PLTB Paiton Probolinggo telah mengakibatkan terumbu karang rusak dan laut tercemar hingga berdampak terhadap menciutnya populasi ikan di wilayah mereka.

Sementara di Batang, Jawa Tengah, Pemerintah dan PT. Bimasena Power Indonesia (PT BPI) menjalankan pendirian proyek PLTB Batang berkapasitas 2x1000 MW. Proyek ini yang membutuhkan lahan seluas 700 ha ini dan dipastikan bakal mengusur sumber penghidupan nelayan dan petani di (6) enam Desa, yaitu Ponowareng, Karanggeneng, Wonokerso, Ujungnegoro, Sengon (Roban Timur) dan Kedung Segog (Roban Barat).

Bagi nelayan, laut merupakan warisan nenek moyang yang harus mereka lestarikan sekaligus menjadi satu-satunya tumpuan hidup mereka. Sehingga tak heran bila mereka secara tegas dan konsisten menolak rencana pembangunan PLTB Batang. Mereka yang bertahan itu justru mendapatkan intimidasi dari aparat keamanan. Pada saat digelar forum sosialisasi dan konsultasi publik, pemerintah dan pihak PT. Bimasena Power Indonesia (PT BPI) mengerahkan pengamanan yang tidak sewajarnya.

Kedua, Pemerintah mendukung kehadiran pembangkit listrik tenaga panas bumi, yang ternyata berbobot daya rusak tinggi. Pengeboran sumur panas bumi menghasilkan berbagai macam limbah. Limbah utama di antaranya serpih bor (drill cutting), yang masuk ke dalam kategori limbah B3. Proses pembongkaran daerah resapan air, pengeboran, lalu-lalang kendaraan serta alat berat--berpotensi merusak bentang alam dan mengganggu stabilitas tanah dan air. Dengan dampak lanjutan lingkungan energi panas bumi berupa penurunan debit dan kualitas air, longsor dan banjir, pencemaran dari berbagai zat kimia berbahaya, SO2, CO2, CO, NO2 dan H2S âmaka energi panas bumi adalah ancaman bagi masyarakat. Berbagai dampak kerusakan tersebut bagai benang kusut, karena swasta mendominasi pemanfaatan energi panas bumi.

Ketiga, metode penambangan baru seperti fracking, kini tengah dikembangkan Pemerintah Indonesia. Padahal ini telah mendapat kritik dunia, karena terbukti menopang Amerika untuk memenuhi cadangan energi gas dan minyaknya. Hydrofracking atau teknologi hidrolika patahan, secara sederhana adalah proses ekstraksi gas bumi atau minyak bumi dengan cara menginjeksi cairan bertekanan tinggi secara horisontal ke bawah atau ke lapisan batuan cebakan di mana gas (shale gas) dan atau minyak (oil shale) berada. Bahan baku untuk menginjeksi adalah air, pasir atau butiran keramik khusus dan cairan kimia. Dengan menyuntikkan air beserta berbagai campuran bahan lainnya maka gas atau minyak bisa dipompa ke atas dan kemudian ditampung.*

CSF CJI (Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim) dan KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air) mengingatkan Pemerintah supaya menyadari, âenergi baruâ tersebut di atas yang dipandang sebagai solusi oleh Pemerintahâternyata melanjutkan berbagai bentuk pengrusakan lingkungan dan sumber daya alam. Pembangunan yang mengandalkan energi batubara menambah bobot persoalan dan juga bukan pilihan tepat guna memenuhi kebutuhan energi masa mendatang. Secara global, 60 persen pemicu pemanasan global berasal dari emisi karbon yang dihasilkan oleh batubara. Penggunaan energi kotor batubara juga tidak bisa tidak melibatkan proses alih fungsi lahan, eksploitasi, kerusakan dan pencemaran pada berbagai tingkatan. Siklus produksi-konsumsi batubara telah melepas karbon ke udara dalam jumlah besar.

Pemerintah perlu tahu, setidaknya 70% wilayah dengan cadangan sumber panas bumi berada pada wilayah konservasi, seperti hutan lindung dan cagar alam. Sudah sepatutnya pemerintah dan para kontraktor membuka mata dan tidak membongkar hutan lindung tersebut semata-mata demi energi panas bumi.

Bumi adalah tempat berpijak bersama. Pemenuhan keselamatan masyarakat dan lingkungan harus berlangsung dengan penuh kesadaran, serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, CSF-CJI dan KruHA menegaskan rekomendasi-rekomendasi berikut dalam kerangka nasional-global, yakni:

(I) Pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan nasional Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berorientasi pada 3 (tiga) hal, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, dan (3) mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah semestinya Pemerintah RI membentuk dan melaksanakan peraturan-peraturan yang memastikan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

(II) Perlu sokongan global-nasional untuk mewujudkan pemenuhan keamanan manusia dan penyelamatan lingkungan sejak level pemerintah lokal, nasional, regional, dan global. Maka itu Pemerintah dalam kerangka kerjasama APEC tidak pantas mengundang dan bekerjasama dengan negara-negara serta perusahaan asing, untuk bekerja sama guna menghancurkan serta mengeksploitasi lingkungan hidup.

(III) Sebagai upaya menegakkan kedaulatan RI, Pemerintah perlu mengambil langkah tegas menghentikan segala bentuk rencana pembangunan, yang akan menambah persoalan agraria di Indonesia. Pemerintah mesti meninjau ulang dan menyetop rencana MP3EI.

(IV) Pemerintah RI harus mengintegrasikan perlindungan lingkungan hulu dan hilir, dengan berhenti mengandalkan batubara sebagai mesin pembangunan. Dengan begitu, harus serius mengupayakan pemanfaatan energi bersih dan terbarukan, untuk menggantikan energi fosil.***

 

 

Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Mida Saragih, Koordinator Nasional CSF-CJI. Phone. 081322306673

Rizkita Alamanda, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL). Phone. 021-92304267

Hendrik Siregar, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Phone. 0852 6913 5520

Selamet Daroyni, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Phone. 08211 0683 102

Muhammad Reza Sahib, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA). Phone. 081370601441

Nisa Anisa, Solidaritas Perempuan (SP). Phone. 0812846 4430

 

***

Bulan Aksi Global merupakan inisiatif bersama dari Kampanye Global untuk Menuntut Keadilan Iklim, Friends of the Earth International, 350.org, Oil Change International, GAIA Internasional, Food and Water Europe / Global Frackdown, Internasional Rivers Network, Jubilee South  Asia/Pacific Movement on Debt and Development, LDC Watch, Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF-CJI), Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KruHA) dan jaringan lain, gerakan dan kampanye yang bekerja pada isu-isu energi dan perubahan iklim.


Kamis, 03 Oktober 2013 23:15
KMMSAJ: Pembelian Saham Palyja:Pemerintahan Daerah DKI Jakarta telah Mengabaikan Gugatan Citizen Lawsuit

Jakarta, 3 Oktober 2013.

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan Somasi kepada Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta atas rencana pembelian saham PALYJA melalui BUMD PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo.

Pembelian saham tersebut telah mengabaikan Gugatan Warga Negara yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan pembelian saham PALYJA telah melakukan pelanggaran hukum tanpa memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas dengan tidak sekalipun melakukan konsultasi publik mengenai pengelolaan air Jakarta. Padahal konsultasi publik sejati yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perempuan dan masyarakat rentan lainnya, merupakan media yang dapat diguna sebagai bahan pertimbangan untuk Pemerintah DKI Jakarta, dalam mengambil keputusan.

Sejak November 2012, KMMSAJ melalui Tim Advokasi Hak atas Air telah mendaftarkan Gugatan Warga Negara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan register Perkara Nomor: 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. Tergugat utama dalam GWN adalah unsur-unsur Pemerintah Pusat dan Daerah Ibukota Jakarta dengan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat beberapa diantaranya adalah Gubernur dan DPRD DKI Jakarta atas pengalihan kewenangan pengelolaan air bersih dari PDAM kepada pihak swasta melalui Perjanjian Kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan dua konsorsium swasta.

Pada pertemuan dengan KMMSAJ pada 27 Maret 2013, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ir. Joko Widodo telah mengakui kelalaian-kelalaian yang dilakukan pemerintah di masa lalu dan berjanji untuk mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung dan menyetujui 100 % penghentian kerjasama dengan dua pihak swasta. Tindakan Pemerintahan DKI Jakarta dalam pengambilaalihan pengelolaan air dengan cara pembelian saham adalah penghinaan atas rasa keadilan masyarakat Jakarta yang selama ini menjadi korban dari tindakan-tindakan pelanggaran hukum oleh swasta yang selalu memperoleh "kekebalan" hukum dan berlindung di balik klausul-klausul rahasia dalam kontrak. Pembelian saham tersebut telah melanggar Pasal 2 mengenai Asas Transparansi dan Akuntabilitas, Pasal 82 huruf a dan d dan Pasal 84 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pembelian saham Palyja tidak akan menyelesaikan masalah mendasar dari pengelolaan air Jakarta yaitu privatisasi/swastanisasi pengelolaan air yang tujuannya adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya dari pengelolaan air bersih. Berbagai kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh kedua operator swasta tersebut terancam tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan manajemen tidak akan bertanggungjawab bahkan akan mendapatkan keuntungan yang besar dari pembelian saham oleh Pemerintahan DKI Jakarta. Ditambah lagi masuknya PT. Pembangunan Jaya yang merupakan perusahaan terbuka di pasar saham yang akan menambah ketidak pastian pengelolaan air oleh publik tanpa ada upaya meraup keuntungan.

Bahwa atas segala pertimbangan dan dasar hukum yang kami jelaskan diatas kami berharap Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menempuh langkah-langkah hukum sebagai berikut: Pertama, Menghentikan kebijakan pembelian saham Palyja via BUMD PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo; Kedua, Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan hukum berupa pengalihan kepemilikan dan/atau pembelian asset saham dari operator swasta baik dari PALYJA maupun dari AETRA; Ketiga, Gubernur Provinsi DKI Jakarta demi kepentingan umum mengambil alih pengelolaan air Jakarta dari pihak swasta; Keempat, DPRD DKI Jakarta untuk melakukan konsultasi publik sejati terkait pengelolaan dan pelayanan air bersih di DKI Jakarta, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, terutama perempuan dan masyarakat rentan lainnya. Kelima, Menjadikan hasil konsultasi publik sejati, sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pelayanan air bersih di DKI Jakarta. Keenam, Membentuk Tim Independen yang terdiri dari unsur masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Akademisi, untuk melakukan evaluasi dan audit komprehensif secara transparan dan akuntabel terhadap implementasi serta dampak swastanisasi pengelolaan air di Jakarta yang selama ini berlangsung; 

Kami berkeyakinan bahwa bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah menerima informasi dan masukan-masukan yang keliru, sehingga mengeluarkan keputusan yang keliru pula dalam rangka mengembalikan layanan air ke domain publik. Untuk itu, kami meminta agar Gubernur membatalkan rencana pembelian saham swasta, menggugat pihak swasta atas berbagai tindak pidana yang dilakukan dan kecurangan-kecurangan yang telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak atas air dan menimbulkan kerugian kepada warga Jakarta.

Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini dibuat, pihak Gubernur DKI Jakarta tidak juga bersedia melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menyelesaikan kewajibannya, maka kami akan   penyelesaian permasalahan ini melalui upaya hukum yang lebih lanjut, baik pidana, perdata maupun tata usaha negara.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Arif Maulana (LBH Jakarta): 0817256167; ar1f_maulana@yahoo.comAhmad

Marthin Hadiwinata (KIARA): 081286030453; hadiwinata_ahmad@yahoo.com

Muhammad Reza (KRuHA): 081370601441; reza@kruha.org

Nur Hidayah (Solidaritas Perempuan Jabotabek): 081317174013; nh.dayah@gmail.com 

Tama S. Langkun (ICW): 0817889441; tama@antikorupsi.org 


Koalisi Mayarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta [KMMSAJ]
Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHa), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Koalisi Anti Utang (KAU), Solidaritas Perempuan, Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Jaringan Rakyat Miskin Kota, Indonesia Corruption Watch (ICW)


Senin, 05 Agustus 2013 17:39
KMMSAJ
Hadiah Lebaran Jokowi, Stop Swastanisasi Air!

Selamat Menyambut Lebaran, Pak Jokowi!
Semoga puasa memberi keinsyafan, bahwa privatisasi air harus segera dihentikan

…agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. (Al QUR'AN)

Perjalanan swastanisasi air Jakarta telah berusia 16 tahun, kini tiba saatnya Jakarta menentukan masa depan pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan air bagi warganya.

Jakarta harus secara tegas menentukan apakah air dan pengelolaan air Jakarta akan terus diserahkan kepada pihak swasta yang terbukti gagal memenuhi janji memberikan akses air yang baik dan layak pada warga.

Pemerintah Provinsi Jakarta, tidak lagi bisa menyerahkan nasib warganya pada mekanisme pasar yang belum tentu menjamin pengelolaan air kembali pada domain publik.

Seperti diketahui, pelibatan swasta dalam pengelolaan air Jakarta semakin menunjukkan bahwa air hanya menjadi ajang mengeruk keuntungan ekonomis daripada pemenuhan hak asasi warga atas air. Hak atas air yang seharusnya dijamin oleh Negara, justru dikesampingkan dan hanya memfasilitasi pihak swasta memaksimalkan keuntungan melalui klausul - klausul dari perjanjian “kotor”. Konsep “full cost recovery” yang diadopsikan dalam kontrak, mengatur “water charge/harga air versi  swasta” dan mekanisme kenaikan tarif secara otomatis. Perhitungan “water charge” telah membebani, tidak saja masyarakat pengguna jasa layanan air, tetapi juga Pemprov Jakarta (PAM Jaya) yang harus menanggung beban jika terjadi selisih kekurangan (short fall) antara yang dibayarkan oleh pelanggan (water tariff) dengan imbalan bagi swasta (water charge).

Penyesuaian tarif yang dianggarkan, kini telah membuat warga harus membayar hingga Rp. 7.800/m3 untuk wilayah Jakarta yang dikuasai oleh Palyja, dan biaya sebesar Rp. 6.800/m3 untuk wilayah kerja Aetra. Tarif ini jauh diatas rata-rata tarif air misalnya Surabaya, yang hanya sebesar Rp 2.600 dan Bekasi yang mengenakan tariff Rp 2.300 kepada pelanggannya. Tarif sebesar itupun telah membuat PAM Jaya berhutang kepada swasta sebesar Rp 610 miliar pada Oktober 2011, dan diproyeksikan akan mencapai Rp 18,2 triliun pada masa berakhirnya kontrak, tahun 2022.

Kondisi ini disebabkan keuntungan yang diminta pihak swasta sangat tinggi, belum lagi jaminan pengembalian modal (internal rate return) mencapai yang mencapai 22%, jauh di atas Peraturan Menteri Dalam Negeri yang hanya membolehkan keuntungan wajar perusahaan air minum sebesar 10 persen. Selain itu ada indikasi bahwa swasta telah melakukan kecurangan dengan membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dibebankan dalam penentuan harga air swasta. Keperluan Rumah Tangga, Klaim Biaya-biaya Fiskal & Pajak Bandara untuk Perjalanan Pribadi, Biaya Perjalanan, Biaya Sewa rumah dan Asuransi Banjir.

Mahalnya biaya air Jakarta, sayangnya tidak ditunjang dengan perbaikan kualitas layanan air. Swasta telah terbukti tidak mampu memenuhi target cakupan pelayanan. Dari seluruh warga yang tinggal di Jakarta, hanya 36% yang telah dilayani sambungan pipa air bersih     (BPPSPAM, 2013). Tingkat kebocoran air yang dikelola Aetra dan Palyja juga tinggi, masing-masing 42 persen dan 39 persen, angka tersebut jauh di atas kebocoran rata-rata nasional sebesar 33 persen (BPPSPAM, 21/3/2013).

Persoalan lain adalah, karyawan PAM Jaya yang diperbantukan untuk kedua operator swasta yang mencapai lebih dari 1.500 orang, tidak mendapatkan kompensasi yang adil.

Menilik sekian persoalan yang mengemuka dari swastanisasi air Jakarta, KMMSAJ tidak bosan-bosan meminta kepada Pemprov untuk dengan tegas, segera mengakhiri kontrak kerja sama dengan pihak swasta. Tidak dengan cara-cara membeli saham, seperti yang selama ini diwacanakan. Karena hal itu justru akan menjadi preseden buruk dan mengirim pesan yang keliru pada dunia internasional.

KMMSAJ, bersama dengan serikat-serikat pekerja PAM Jaya, juga menilai bahwa pengelolaan air Jakarta dapat ditangani dengan lebih baik dan profesional oleh "Manejemen Baru";  PAM Jaya yang telah melalui AUDIT PUBLIK.

Terakhir, kami ucapkan Taqobbalallahu minna wa Min’kum, Minal Aidzin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Selamat menyambut Lebaran, Pak Jokowi.
Semoga puasa memberi keinsyafan, bahwa privatisasi air harus segera dihentikan.


Selasa, 04 Juni 2013 16:45
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ)
Selamatkan Air Jakarta!

Memperingati 16 Tahun swastanisasi air Jakarta, saatnya Pemprov DKI ambil alih

4 Juni tahun ini, swastanisasi layanan air perpipaan di Jakarta telah memasuki tahun ke 16. Di Phnom Penh, ibukota Kamboja, 13 tahun adalah jumlah waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan air minum milik pemerintah di sana untuk secara signifikan memperbaiki layanan. Di Jakarta, dalam 16 tahun kondisi layanan air masih memprihatinkan. Banyak penduduk yang masih harus mengkonsumsi air tanah atau membeli air dengan harga sangat mahal.

Di Phnom Penh tahun 1993 air hanya dinikmati 25 persen penduduk, namun 13 tahun kemudian (tahun 2006) sudah 90 persen penduduk mendapat layanan air 24 jam; tingkat kebocoran pun turun dari 72 persen menjadi 6 persen. Sementara pendapatan perusahaan meningkat drastis dari sekitar Rp 1,5 miliar menjadi Rp 72,5 miliar. Di Jakarta setelah bertahun-tahun dikelola perusahaan raksasa air internasional, Badan Pusat Statistik tahun 2010 masih mengatakan hanya 34,8 persen penduduk DKI yang memiliki sumber air minum bersih yang layak.

Layanan air perpipaan Jakarta berpindah ke swasta sejak 1997, saat Suez Environnment dan Thames Water masing-masing mendapatkan separuh Jakarta untuk dikelola melalui kontrak dengan PAM Jaya, perusahaan daerah milik Provinsi DKI Jakarta. Kontrak ini sejak awal berat sebelah karena melindungi kepentingan investor secara berlebihan tetapi membuat konsumen, Pemprov DKI dan PAM Jaya merugi. Saat ini bagian barat Jakarta dikelola PT. Palyja yang dimiliki oleh Suez Environnment dan Astratel sedang sebelah timur dikelola PT Aetra milik Acuatico.

Merugi
Simulasi keuangan yang dilakukan PAM Jaya menunjukkan, jika  kerjasama terus dilanjutkan sampai tahun 2022 maka pada saat itu PAM Jaya/Pemprov DKI akan berhutang kepada swasta sebanyak Rp 18,2 triliun. Hutang yang tidak masuk akal ini timbul karena Jakarta menganut sistem tidak lazim, yakni operator swasta dibayar dengan imbalan yang nilainya disesuaikan setiap enam bulan sementara pelanggan membayar tarif yang tentunya tidak bisa dinaikkan setiap enam bulan. Karena imbalan tiap enam bulan naik sementara tarif tidak, maka timbul kekurangan bayar kepada swasta yang kemudian diperhitungkan sebagai hutang Pemprov kepada swasta. Jika ingin tidak memiliki hutang maka gubernur harus selalu menaikkan tarif air sesuai dengan nilai imbalan yang dipatok swasta.

Situasi ini sulit diterima akal sehat, bagaimana mungkin sebuah entitas yang sudah menyerahkan lahan bisnisnya untuk digarap pihak lain termasuk menyerahkan kewenangan menerima pembayaran dari pelanggan dan tinggal memiliki fungsi pengawasan tapi terus membukukan hutang baru. Laporan Keuangan Palyja 2011 secara jelas menunjukkan hal ini,  Laba Palyja tahun itu Rp 230 miliar dan PT Aetra Rp 158 miliar, sementara PAM Jaya selaku pengawas justru terus merugi karena mendapat tambahan utang yang timbul akibat kerjasama.

Besar tingkat keuntungan yang dipatok swasta memang tinggi, yakni 22 persen, jauh diatas Peraturan Menteri Dalam Negeri yang hanya membolehkan keuntungan wajar perusahaan air minum sebesar 10 persen. BPKP dan Universitas Indonesia pun telah mengeluarkan rekomendasi  yaitu sekitar 14 persen, tetapi pihak swasta ngotot pada angka 22 persen. Skema pendanaan yang selalu dipilih swasta melalui pinjaman komersial juga menambah beban usaha yang menambah tinggi nilai imbalan.

7 alasan lainnya menolak Swastanisasi

  • Return of investment di Jakarta adalah22%, lebih tinggi dari yang berlaku di banyak negara lain.Dari padatiap tahun kita menyumbang swasta dengan laba yang mereka peroleh lebih baik laba tersebut diinvestasikan untuk tambahan sambungan baru dan tambahan penyediaan air bagi pelanggan air Jakarta.
  • Pendapatan swasta harus naik setiap enam bulan sekali tidak mempedulikan kemampuan bayar masyarakat melalui tariff karena swasta dibayar dengan imbalan dan tidak oleh tarif. Kalau imbalan lebih tinggi dari tariff maka PAM JAYA/Pemprov DKI harus membiayai kekurangannya.Hal ini membuat PAM JAYA/ Pemprov menjadi berhutang besar kepada swasta.Padahal seluruh operasi sudah dilakukan oleh swasta sepenuhnya.
  • Swasta menyalahgunakan uang yang diperoleh dari pelanggan.Temuan BPK 2009 menemukan bahwa tenaga kerja asing di Palyja membebankan biaya sekolahan dan keperluan pribadi kedalam imbalan air yang dibayar pelanggan.
  • Swasta tidak membayar biaya sewa atas semua asset milik pemerintah yang mereka gunakan untuk operasi harian.
  • Swasta tidak memiliki kejelasan mengenai status pekerja yang diperbantukan dari PAM JAYA.
  • Tingkat kebocoran dan capaian teknis lain belum mampu melayani kebutuhan penduduk Jakarta.
  •  Swasta menggunakan berbagai rekayasa keuangan untuk membiayai kegiatan usahanya, hal ini membebani pelanggan dengan bunga tinggi dari pinjaman komersial.


Masalah ini tidak bisa dibiarkan, butuhkan kebijaksanaan dan keberanian Gubernur DKI untuk mengambil keputusan. Negosiasi atau amandemen kontrak tidak akan membawa perubahan berarti.

Untuk itu, koalisi menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar segera mengambil langkah sebagai berikut :

  • Menghentikan kerjasama dengan menyerahkan operasi kepada badan publik pengelola air dengan pantuan ketat dari wakil rakyat dan masyarakat. Daripada setiap tahun ratusan miliar uang pelanggan air digunakan untuk menambah kekayaan perusahaan multinasional lebih baik uang tersebut diinvestasikan untuk memperbaiki pelayanan air bersih bagi warga Jakarta.
  • Putus kontrak. Tidak perlu takut. Terminasi kontrak sebenarnya telah banyak dilakukan di banyak kota lain. Laporan Public Service International Research Unit di Inggris menyatakan per Februari 2011 sudah ada 51 kota Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Canada dan lain-lain yang melakukan terminasi kontrak.


Untuk mendorong dan membantu Pemerintah Provinsi segera mampu mengambil alih layanan air Jakarta maka kami membuka sebuah rekening khusus untuk menampung sumbangan dari warga negara Indonesia yang ingin menyumbang dan berkontribusi bagi terlaksananya layanan air yang transparan, adil dan terjangkau oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Jakarta, 4 Juni 2013
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ)


Selasa, 04 Juni 2013 13:45
SIARAN PERS ARUM (ALIANSI RAKYAT UNTUK CITARUM) DALAM RANGKA HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA
Pengelolaan tidak efektif, ADB menunda kucuran hutang untuk proyek Citarum (ICWRMIP)

5 Juni 2013

Mata dunia Internasional dan nasional saat ini sedang tertuju pada Citarum sebagai “tempat sampah” terpanjang di dunia dan membutuhkan upaya perbaikan segera. Sayangnya, program yang dilakukan pemerintah dalam merehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum masih tidak jelas orientasinya, bahkan terindikasi hanya semata-mata untuk mengamankan pasokan air bersih bagi Jakarta. ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program) sebagai salah satu cara untuk menjawab persoalan tersebut telah dicanangkan oleh Bappenas dan Asian Development Bank (ADB) sejak tahun 2005.  Selanjutnya pada tahun Desember 2008, Dewan Direktur ADB menyetujui skema pendanaan (baca: hutang) sebesar 500 juta USD. Program ini direncanakan akan dibagi dalam 4 tahap dalam kurun 15 tahun melalui Multitranche Financing Facility (MFF). Di tahun 2009, hutang tahap pertama sebesar Rp. 50 miliar dikucurkan.

Kelompok masyarakat sipil di Indonesia sudah memperingatkan Pemerintah Indonesia dan ADB terkait pinjaman ini sejak Januari 2008 dan menemukan berbagai macam kejanggalan dalam proses persiapan proyek. Akan tetapi ICWRMIP tetap disetujui oleh Dewan Direktur ADB pada Desember 2008 walaupun sudah ditemukan fakta-fakta potensi korupsi dan pelanggaran terhadap kebijakan ADB seperti tidak jelasnya proses partisipasi publik, potensi penggusuran sewenang-wenang bagi setidaknya 872 Rumah Tangga yang hidup di sekitar DAS di Karawang dan Bekasi, hingga tidak jelasnya disain dan tujuan proyek. Gejala bahwa proyek ini cenderung berpotensi tidak efisien, sehingga pada akhirnya hanya akan menambah beban utang luar negeri negara secara sia-sia juga telah disampaikan ke pihak terkait di ADB dan Pemerintah Indonesia.
 
“Berbagai usaha dan komunikasi telah dilakukan oleh masyarakat sipil ke pihak terkait sejak tahun 2008, seperti pertemuan dengan pejabat ADB, Bappenas, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Pemda Bekasi,  sampai berkirim surat keprihatinan kepada berbagai pihak lain dalam proyek ini. Terakhir, masyarakat terkena dampak sendiri telah mengajukan keberatan melalui mekanisme akuntabilitas ADB sejak tahun 2011”, ungkap Dadang Sudarja, Koordinator Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM).

Sampai hari ini, lima tahun sejak kucuran hutang pertama kali, ketidakefsienan yang dikhawatirkan masyarakat sipil sejak semula sudah terbukti. Proyek ini berjalan tersendat dan memaksa ADB untuk menunda kucuran dana untuk fase selanjutnya. Bahkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan:

 “..bahwa pengelolaan SDA WS Citarum selama periode TA 2009 sd 2012 kurang efektif. Masih ditemukan kelemahan dalam hal koordinasi antar-instansi dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air di WS Citarum, yang terdiri atas 26 kasus ketidakefektifan senilai Rp. 3,93 Milyar. Dalam Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas SDA WS Citarum pada delapan objek, yaitu 3 kementerian dan 5 Pemerintah Daerah Propinsi/(Kabupaten/ /Kota)”


 "Hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan Citarum juga mengungkapkan adanya temuan kerugian negara/daerah sebanyak satu kasus senilai Rp441,10 juta, kekurangan penerimaan sebanyak satu kasus senilai Rp22,32 miliar, satu kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan, enam kasus penyimpangan administrasi, dan 16 kasus kelemahan pengendalian internal,"

Selanjutnya BPK menyatakan:
 
“Terdapat dua perencanaan dan koordinasi pengelolaan WS Citarum yaitu Citarum Roadmap yang disusun oleh Bappenas dan pola rencana pengelolaan Sungai Citarum yang disusun oleh Kementerian PU. Hal tersebut mengakibatkan potensi   ketidakjelasan atas pengelolaan Sungai Citarum, khususnya bagi para instansi terkait pengelolaan di pusat dan daerah. Penyebabnya adalah lemahnya koordinasi antara Kementerian PU dan Bappenas pada saat perencanaan kontrak dengan Asian Development Bank  dalam pembuatan pola dan rencana untuk WS Citarum”.

Muhammad Reza, dari KRuHA berpendapat bahwa, “Telah terjadi pengabaian secara sistematis dalam proyek ICWRMIP ini yang telah dilakukan oleh ADB maupun oleh Pemerintah Indonesia. Kami menyesalkan pengabaian yang dilakukan oleh mereka terhadap masukan dari masyarakat sipil maupun jeritan dari korban proyek ini yang telah mengalami penggusuran secara sewenang-wenang yang dilakukan melalui disain proyek yang sesat dan lebih mengutamakan jaminan pasokan air bersih bagi operator swasta pengelola layanan air minum Jakarta.”

Terhadap temuan BPK, ARUM melalui Dadang Sudardja mendesak agar DPR dan Kejaksaan RI menindaklanjuti temuan BPK, dengan mengusut pelaku yang merugikan  negara  tersebut di atas. Juga Pemerintah dan ADB melakukan reparasi kerugian yang diderita masyarakat terkena dampak yang telah mengalami penggusuran.

Diana Gultom dari debtWATCH Indonesia menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan keuangan negara “Bayangkan dari utang sebesar USD 50 juta (setara dengan Rp. 50 miliar), lebih dari setengahnya (sekitar Rp. 26 miliar) diindikasikan bermasalah”, ujarnya. “Dan sekali kita berhutang, maka negara Indonesia akan terus menanggung beban pembayaran bunga hutang, tidak peduli apakah hutang itu berhasil diserap atau mengalami masalah seperti sekarang ini”, lanjutnya. Karena itu Diana Gultom mendesak agar Negara lebih aktif menggali potensi sumber keuangan APBN dengan melakukan pekerjaan yang efektif, akuntabel, dan partisipatif ketimbang mencari dana melalui hutang, apalagi ketika Indonesia ingin berdaulat dalam mengelola sumber-sumber daya dan lingkungan yang dimilikinya secara berkesinambungan.

 
baca juga: http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/6/112/Advokasi/Integrated_Citarum_Water_Resources_Management_Investment_Program.html

 

ARUM (Aliansi Rakyat untuk Citarum)

“Air adalah kehidupan, Sungai adalah peradaban”

 

Kontak:

Dadang Sudarja, Koordinator ARUM (+6281223623243)

Muhammad Reza, KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air) (+6281370601441)

Diana Gultom, debtWATCH Indonesia (+628159202737)

 

 
ARUM adalah jaringan organisasi masyarakat sipil dan individu yang peduli mengenai kelangsungan hidup sungai Citarum agar dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. ARUM telah melakukan pemantauan ICWRMIP (Proyek ADB untuk Citarum) sejak Januari 2008, dan telah melakukan kontak dengan BAPPENAS, PU, BBWS, termasuk juga tim manajemen ADB sebagai usaha untuk mendapatkan informasi dalam perencanaan ICWRMIP. ARUM telah melakukan studi dokumen yang berhubungan dengan ICWRMIP dan kebijakan ADB. ARUM juga melakukan pemantauan ke lapangan untuk melihat implementasi perencanaan ICWRMIP ini.


Senin, 03 Juni 2013 16:58
Gugatan Warga Negara atas Pelanggaran Hak atas AIr
Sidang Pemeriksaan Saksi Ahli Turut Tergugat I (Palyja)

Ahli Turut Tergugat I (PALYJA): Jika Terbitnya Support Letter Telah Lebih 90 Hari Dari Tanggal Terbit, Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Juga Tidak Berwenang

Jakarta, 3 Juni 2013. Gugatan Warga Negara menolak swastanisasi pengelolaan air Jakarta masih di tahap agenda pemeriksaan eksepsi kompetensi absolute. PT. Palyja sebagai Turut Tergugat I mengajukan ahli Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, SH, Mhum sebagai ahli di bidang hukum admisnistrasi negara atau tata usaha negara. PT. Palyja dalam eksepsi mempermasalahkan gugatan warga negara yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) masuk dalam kewenangan PTUN karena mempermasalahkan support letter dari Gubernur DKI Jakarta No. 3126/072 tanggal 24 Desember 1997 dan Menteri Keuangan No. S-684/MK.01/1997 tanggal 26 Desember 1997. Surat tersebut yang melegitimasi adanya pengalihan pengelolaan air di DKI Jakarta dikelola oleh swasta.

Dalam pemeriksaan keterangannya, ahli menyatakan bahwa support letter yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Keuangan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Ahli kemudian menjelaskan bahwa support letter telah memenuhi kualifikasi kongkrit, individual dan final. Oleh karena itu, menurut ahli gugatan terhadap pembatalan support letter harus ditujukan ke Pengadilan tata usaha negara.

Kuasa hukum KMMSAJ, Febi Yonesta mempertanyakan mengenai daluarsa perkara tata usaha negara dapat diajukan. “Apabila telah melewati masa daluarsa tersebut bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan?” Ahli dari PT. Palyja menerangkan bahwa keputusan tata usaha negara dapat diajukan gugatan ke PTUN dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak diterbitkan keputusan tata usaha negara tersebut. Apabila telah melewati jangka waktu tersebut maka KTUN tersebut tidak dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun ke pengadilan lain.  Kemudian Febi Yonesta membacakan tanggal terbitnya support letter tersebut yang terbit tanggal 24 Desember 1997 dan 26 December 1997 dan meminta pendapat Ahli. Maka menurut ahli support letter tersebut bukan lagi kewenangan dari PTUN.

Hakim Ketua melanjutkan pemeriksaan dengan menanyakan apabila sebuah gugatan yang menuntut pembatalan suatu keputusan tata usaha negara bukan merupakan tuntutan utama tetapi hanya pelengkap untuk sempurnanya sebuah gugatan. Apakah gugatan tersebut dapat dikesampingkan menjadi perkara Tata Usaha Negara? Ahli tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut karena menyatakan bahwa pertanyaan tersebut bukanlah kompetensinya menyangkut gugatan perdata untuk menuntut hak keperdataan.

Sidang ditunda untuk dilanjutkan kembali pada Selasa 18 Juni 2013 untuk agenda putusan sela penetapan gugatan warga negara.

Untuk Informasi Lebih Lanjut, Silahkan menghubungi:
Febi Yonesta LBH Jakarta): 087870636308;
Ahmad Marthin Hadiwinata (KIARA): 081286030453; hadiwinata_ahmad@yahoo.com
Muhammad Reza (KruHA): 081370601441; reza@kruha.org
Nur Hidayah (Solidaritas Perempuan Jabotabek): 081317174013; nh.dayah@gmail.com
Tama S. Langkun (ICW): 0817889441; tama@antikorupsi.org




Senin, 04 Maret 2013 19:12
Skandal Swastanisasi Air Jakarta
KMMSAJ mendesak Gubernur Joko Widodo Menolak Penjualan Saham Palyja ke Manila Water Inc.

SIARAN PERS

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Gubernur Joko Widodo Menolak Penjualan Saham Palyja ke Manila Water Inc.

Berbagai masalah hukum dalam dua tahun belakangan banyak melingkupi swastanisasi air Jakarta. DIantaranya adalah penggelapan aset publik yang diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, keterbukaan informasi publik yang ditangani oleh Mahkamah Agung, Gugatan Citizen Law Suit yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kasus Dugaan Pidana Korupsi yang tengah diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempat kasus hukum ini menunjukkan bahwa swastanisasi air Jakarta memang banyak menyimpan masalah.

Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara pada 19 Maret 2013 setelah mediasi dinyatakan gagal pada 25 Februari 2013. Pada gugatan ini, KMMSAJ menuntut agar kontrak perjanjian kerjasama dinyatakan batal demi hukum kebijakan swastanisasi layanan air di Jakarta telah melanggar HAM dan Hak Hukum Warga Negara.

Akan tetapi bukannya fokus pada sederatan proses hukum di Indonesia, SUEZ (perusahaan asal Perancis, pemegang  saham mayoritas di Palyja) malah berupaya menghindar dengan cara menjual seluruh sahamnya ke Manila Water Inc. Suez Environment dan telah menandatangani  share purchased agreement, semacam nota kesepahaman (MOU) yang diumumkan di Bursa Efek Filipina. Hal ini berarti bahwa Suez berpeluang untuk terhindar dari berbagai proses hukum yang tengah berjalan dan Manila Water akan mengendalikan kebijakan di Palyja.

Sesuai  pasal 7.2  Perjanjian Kerjasama, maka Palyja harus mendapat perjanjian tertulis terlebih dahulu dari PAM Jaya sebelum melakukan penjualanan saham. Karena PAM JAYA adalah perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka kebijakan akhir akan berada di tangan Gubernur DKI Jakarta. Tindakan Suez Environment yang menjual saham secara sepihak tanpa persetujuan tertulis adalah pengingkaran atas kontrak dan melecehkan Pemerintahan DKI Jakarta.

Terkait perkembangan tersebut, dengan ini kami mendesak:

  1. Gubernur agar menolak penjualan saham karena saat ini masih ada dua kasus terkait PALYJA yang masih disidangkan di PN Jakpus (GWN) dan MA (sengketa informasi publik terkait dokumen2 kontrak). Selain itu KPK RI juga sedang memeriksa PAM Jaya dan tentunya pemeriksaan terkait denga PALYJA (dan AETRA) yang menjalankan 100 % operasionalisasi PAM Jaya.
  2. Palyja harus menyelesaikan semua kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia
  3. Penjualan saham akan semakin menambah beban pelanggan, karena biaya pengalihan saham akan dibebankan ke pelanggan.
  4. Meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum selesai.


Senin, 4 Maret 2013


KMMSAJ
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta

Kontak: 
1.    Tama S Lankun ( 0817889441)
2.    Muhammad Reza (081370601441)
3.    Arif Maulana (0817256167)
4.    Ahmad Martin Hadiwinata (081286030453)



Kamis, 22 November 2012 18:21
Tambang Yang Merusak Sumber Air Minum Warga Tapanuli Selatan
Cyanida Mengancam Sungai Batang Toru

Siaran Pers WALHI, JATAM, PBHI Jakarta, LBH Jakarta, ICEL, KRuHA

Cyanida Dilarang di Eropa, Tapi Dibuang di Sungai Batang Toru:  Kementerian Lingkungan Hidup Tak Bertindak !!!

Jakarta (23 November 2012) Senyawa cyanida sering dipakai di industri pertambangan untuk mengekstraksi logam seperti emas dari bebatuan. Namun karena cyanida adalah bahan kimia sangat beracun, maka Parlemen Eropa mengumumkan melarang penggunaan semua syanida di pertambangan Eropa pada akhir tahun 2011.

Dalam 25 tahun terakhir telah terjadi 30 kejadian besar terkait tumpahan cyanida di seluruh dunia. Karena tak ada jaminan kecelakaan tidak terjadi lagi, khususnya mempertimbangkan cuaca kian ekstrim, maka Parlemen Eropa mengumumkan pelarangan penuh penggunaan syanida dalam teknologi pertambangan di Eropa..[1]

Sementara itu, di Indonesia, khususnya Kabupaten Tapanuli Selatan, perusahaan tambang emas Agincourt-G Resources menggunakan cyanida dalam kegiatan penambangannya, seperti disebutkan dalam AMDAL perusahaan tersebut. Lebih dari itu, perusahaan yang terdaftar di Hongkong ini merencanakan pembuangan air limbah tambang ke sungai Batang Toru.

Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) PT Agincourt-G Resources menyatakan bahwa dampak kegiatan penimbunan tailing (limbang tambang-red), terhadap pH (keasaman-*red*), kandungan padatan tersuspensi, CN (cyanida-*red*), SO4, Zn, As, dan Mn kecil kemungkinannya secara langsung menimbulkan dampak terhadap manusia. Oleh karena air limbah tambang disalurkan ke Sungai Batangtoru yang pemanfaatannya tidak digunakan sebagai sumber air minum.”

Informasi dalam RKL-RPL ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Desa-desa sepanjang Sungai Batang Toru memanfaatkan  air Sungai Batang Toru sebagai air minum. Seperti Desa Telo, Sipente, Hapesong Baru dan Lama, Bandar Tarutung, Sibara-bara, Simataniari. Pencantuman informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan lapangan ini bisa dikategorikan sebagai tindakan memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikanketerangan yang tidak benar. Hal ini merupakan sebuah tindak pelanggaran serius dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup. Terlebih penambangan menggunakan cyanida.

Edy Gurning dari LBH Jakarta mendesak Menteri Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dengan memerintahkan penghentian kegiatan pemasangan pipa air limbah tambang ke sungai Batang Toru. Berdasarkan pasal 73 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri LH dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pius Ginting, Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI menyayangkan Kementerian Lingkungan Hidup belum mengungkapkan tindakan penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan informasi palsu di dalam RKL-RPL/AMDAL. Indonesia tidak boleh hanya mengejar investasi dari luar negeri, tapi tidak menerapkan aturan lingkungan hidup yang lebih melindungi lingkungan, seperti pelarangan penggunaan cyanida dalam teknologi pertambangan di Eropa.

Lambok Gurning dari PBHI Jakarta menyatakan warga Batangtoru yang masih ditahan Kepolisan Sumatera Utara harus dilepaskan. Warga melakukan protes karena aspirasi mereka atas penolakan pembuangan air limbah tambang ke Batang Toru tidak pernah diindahkan oleh perusahaan dan pemerintah daerah. Polisi harus segera menindaklanjuti laporan warga atas informasi palsu dalam AMDAL yang telah dilaporkan warga pada tanggal 26 Juli 2012. Sangat disayangkan, hingga kini belum ada tindak lanjut dari Polda Sumatera Utara.

Dyah Paramitha dari ICEL menyayangkan tindakan Bupati Tapanuli Selatan yang mengesahkan AMDAL PT Agincourt-G Resources. Sementara itu, Perda tentang kelas air Batang Toru belum ditetapkan sampai saat ini.

Hendrik Siregar menyatakan, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Pembuangan limbah tambang ke sungai adalah tindakan yang pengingkaran terhadap hak konstitusi warga terhadap lingkungan yang sehat. Perusahaan, pemerintah darah, kepolisian harus menghentikan permainan sandiwara dengan meminum air sungai. Mereka hanya bermain “drama satu babak”, minum air sungai satu kali untuk menunjukkan meminum air tersebut adalah aman. Sementara warga sepanjang Batang Toru setiap hari minum, mandi, menangkap ikan darat dari sungai tersebut. Walau limbah masih dalam baku mutu, tapi itu tidak menjawab persoalan akumulasi/kronis mana kala manusia dan ikan-ikan di sungai minum air sungai tersebut setiap hari.

Muhammad Reza dari KRuHa menyatakan, air yang baik untuk diminum kian terbatas karena banyaknya pencemaran. Menjaga air Sungai Batang Toru dari pembuangan air limbah tambang  harus menjadi perhatian semua pihak. Jangan lagi tambah sungai yang rusak. (selesai)


Kontak media:

*Pius Ginting, Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI,**081932925700, pius.ginting@walhi.or.id*

*Hendrik Siregar, Jatam,** 085269135520,* *beggy@jatam.org*

*Dyah Paramita (ICEL),**085717332305,* dyahparamita2003@yahoo.com*



Rabu, 21 November 2012 18:04
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta
Gugatan Warga Negara Menolak Swastanisasi Air

Siaran Pers

Warga Daftarkan Gugatan Pembatalan Kontrak  Swastanisasi Air Jakarta

Warga Jakarta yang diwakili LBH Jakarta, ICW (Indonesia Corruption Watch), KruHa (Koalisi Rakyat untuk Hak-hak Atas Air),  Kolasi Rakyat untuk Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Koalisi Anti Utang (KAU), Solidaritas Perempuan (SP), Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Jaringan Rakyat Miskin Kota, anggota DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah serta beberapa elemen, Selasa siang mendaftarkan secara resmi Gugatan Pembatalan Kontrak Swastanisasi Air Jakarta ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam gugatan itu, 5 pimpinan pemerintahan mulai Presiden, Wakil Presiden, Menteri PU, Menteri Keuangan dan Gubernur DKI Jakarta menjadi tergugat, selain DPRD DKI Jakarta, Dirut PDAM Jakarta dan dua perusahaan swasta yang menjadi operator air bersih yaitu PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.

Mereka yang digugat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Air sebagai cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya dikelola oleh Negara. Namun Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PDAM DKI Jakarta dengan perusahaan swasta yang terjadi pada masa Orde Baru yang dianggap melangar konstitusi itu, sampai sekarang tetap dibiarkan meski melanggar konstitusi dan merugikan rakyat Jakarta. Pemerintah dan para tergugat lainnya dianggap memilih terus melanggengkan status quo swastanisasi pengelolaan air Jakarta, padahal beberapa konstitusi seperti Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Perda No. 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perda 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum jelas-jelas sudah dilanggar. Karena itu, perlu dilakukan gugatan secara resmi agar diperoleh putusan hukum untuk membatalkan kontrak perjanjian kerjasama antara PDAM Jakarta dengan dua operator swasta tersebut.

Diungkapkan, selama 14 tahun air Jakarta dikelola oleh swasta, yakni PT Palyja dan PT Aetra, tidak terjadi perbaikan pelayanan air bersih seperti yang dijanjikan karena faktanya, swastanisasi  Air di DKI Jakarta justru merugikan dan menyengsarakan rakyat. Tidak semua warga Negara yang berhak atas air dapat mengakses air mengingat tingginya tarif air yang berlaku di Jakarta , akibatnya hanya warga yang berpenghasilan tinggi yang bisa mengakses air, keterjangkau air terbatas diwilayah-wilayah tertentu, dan mutu/kualitas pelayanan air yang layak dipersoalkan.  Sementara berdasar Laporan Keuangan PT Palyja dan PT Aetra tahun 2011 berhasil memperoleh pendapatan sekitar Rp 2 triliun dan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 400 miliar.

Swastanisasi yang menjanjikan perbaikan pengelolaan air di Jakarta akhirnya hanya menjadi utopia. Faktanya, swastanisasi  Air di DKI Jakarta justru merugikan dan menyengsarakan rakyat. Tidak semua warga Negara yang berhak atas air dapat mengakses air mengingat tingginya tarif air yang berlaku di Jakarta , akibatnya hanya warga yang berpenghasilan tinggi yang bisa mengakses air, keterjangkau air terbatas diwilayah-wilayah tertentu, dan mutu/kualitas pelayanan air yang layak dipersoalkan.

Kalau Kontrak Perjanjian Kerjasama ini tidak dihentikan dan dibatalkan, para penggugat khawatir kualitas pelayanan air bagi warga Jakarta yang ditangani oleh dua konsorsium asing (PT. Palyja dan PT. Aetra)  akan tetap buruk seperti sekarang ini dan akan terus berlanjut sampai tahun 2023 kontrak berkahir.
Para penggugat mengaku, sebelum gugatan didaftarkan ke pengadilan negeri, sebenarnya sudah ditempuh langkah melayangkan Notifikasi Penolakan Swastanisasi Air Jakarta kepada para tergugat pada 14 September 2011 melalui Tim Advokasi Air. Namun setelah ditunggu selama 1 tahun 3 bulan lebih, notifikasi itu tidak digubris oleh para terguggat, sehingga penggugat memilih jalur hukum melakukan gugatan warga negara (Citizen Law Suit) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terdapat Empat (4) alasan utama mengapa warga mengugat Citizen Law Suit (CLS) Swastanisasi Air di Jakarta dan menuntut pemerintah menghentikan swastanisasi air di Jakarta, alasan tersebut diantaranya adalah : (1). Adanya berbagai pelanggaran terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya  dalam penyusunan PKS Swastanisasi Air, (2). Kerugian yang diderita warga Negara akibat pengelolaan swasta, tidak terpenuhinya hak atas air warga Negara, khususnya bagi yang tidak mampu; (3). Indikasi dugaan korupsi dan (4) adanya kerugian Negara.

Oleh karena itu, pada Selasa siang tanggal 21 November 2012,  Warga Negara khususnya Warga Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, menuntut kepada Negara, dalam hal ini : 
1.    Negara Republik Indonesia cq. Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia, beralamat di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat ………………………….................................... TERGUGAT I
2.    Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq, Wakil Presiden Republik Indonesia  beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat …................ TERGUGAT II
3.    Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum, beralamat di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan .............. TERGUGAT III
4.    Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan , beralamat di Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta …………………………TERGUGAT IV
5.    Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Merdeka Selatan Blok 8 – 9, Jakarta Pusat …………………TERGUGAT V
6.    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat ……………… TERGUGAT VI
7.    Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta cq. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Penjernihan II – Pejompong, Jakarta Pusat……………. TERGUGAT VII
8.    PT. PAM Lyonnaise Jaya, beralamat di  Sentral Senayan I Lantai 7, Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat, Indonesia.................................TURUT TERGUGAT I
9.    PT. Aetra Air Jakarta, beralamat di Sampoerna Strategic Square South Tower Lantai 28, Jalan Jendral Sudirman Kav. 45 – 46 Jakarta 12930 ......................... TURUT TERGUGAT II

Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan  majelis hakim yang akan menyidangkan kasus ini, penggugat menuntut agar:
1.  Menerima Gugatan untuk seluruhnya ;
2.  Menyatakan PARA TERGUGAT lalai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dalam wujud Pembuatan PKS tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbaharui dengan PKS tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil  terhadap warga negara yang menjadi pengguna air, calon pengguna air dan seluruh warga negara yang berkontribusi pada APBD/APBN;
4. Menyatakan PKS yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PDAM Provinsi DKI Jakarta dengan  PT. Thames PAM Jaya pada tanggal 6 Juni 1997 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dalam Perjanjian Kerjasama Tertanggal 28 Januari 1998, 22 Oktober 2001, beserta seluruh addendumnya batal demi hukum;
5.  Menyatakan PARA TERGUGAT lalai dalam memberikan pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia atas air terhadap warga negaranya;
6.  Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk:

  • Menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI
  • Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  • Melaksanakan Pengelolaan Air Minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang no. 11 Tahun 2005 Jo. Komentar Umum No. 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
  • Mencabut Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3126/072 tertanggal 24 Desember 1997 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-684/MK.01/1997 tertanggal 26 Desember 1997

7.    Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Untuk Informasi Lebih Lanjut, Silahkan menghubungi:
Arif Maulana (LBH Jakarta): 0817256167; ar1f_maulana@yahoo.com
Ahmad Marthin Hadiwinata (KIARA): 081286030453; hadiwinata_ahmad@yahoo.com
Muhammad Reza (KruHA): 081370601441; reza@kruha.org
Tama S. Langkun (ICW): 0817889441;tama@antikorupsi.org
Nur Hidayah (SP): 081317174013;nh.dayah@gmail.com

Koalisi Mayarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta
Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta, Koalisi Anti Utang (KAU), Solidaritas Perempuan (SP), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK),
Indonesia Corruption Watch (ICW)















 


Jumat, 12 Oktober 2012 13:26
Menyikapi Pertemuan Tahunan IMF-WB, 9 -14 Oktober 2012, Tokto, Jepang
Bank Dunia Mendorong Spekulasi dan Perampasan Tanah dan Air

Jakarta, 12 Oktober 2012

Jakarta.Pada tanggal 9-14 Oktober 2012 diadakan pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Tokyo, Jepang. Meskipun dengan terpilihnya Jim Yong-kim sebagai presiden Bank Dunia yang baru, namun kebijakan Bretton Wood Institutions ini tidak akan berubah. Agenda neoliberal masih menjadi agenda utama, meskipun krisis finansial 2008 menunjukkan bahwa sistem kapitalisme-neoliberal menyorong dunia dalam krisis yang terus berulang.

Laporan terbaru the State of Food Insecurity 2012-FAO menyebut jumlah kelaparan dan kurang gizi di dunia mencapai 870 Juta orang antara tahun 2010-2012, jumlah tersebut 14,9 % dari total penduduk bumi. Jumlah kelaparan dan kurang gizi sempat turun pada tahun 2006-2007, namun akibat krisis finansial dunia pada tahun 2008 jumlah angka kelaparan dan kurang gizi tidak mengalami penurunan yang signifikan. Hingga hari ini, 1 dari 8 orang di dunia mengalami kelaparan dan kurang gizi. Sebanyak 40,1%  ibu hamil dan 26,4% perempuan usia subur menderita anemia, akibat krisis pangan (data Departemen Kesehatan 2002) . Tingginya angka tersebut, menunjukkan bahwa perempuan belum ditempatkan sebagai penerima pangan utama, baik dikeluarga, komunitas dan negara.

Krisis finansial pada tahun 2008 tersebut pada akhirnya merembet menjadi krisis harga pangan dunia. Pada tahun 2008 indeks harga pangan naik drastis, antara tahun 2002-2008 meningkat 85%. kenaikan harga pangan tersebut juga masih kita rasakan sampai hari ini. Salah satu penyebabnya adalah spekulasi komoditas pangan oleh bank-bank besar dan lembaga keuangan internasional yang terpuruk akibat krisis finansial, akhirnya mereka berbondong-bondong menjadikan tanah dan pangan sebagai barang spekulasi baru.

Meskipun menyadari dampak volatilitas harga pangan terhadap masyarakat miskin di seluruh dunia, rekomendasi kebijakan Bank Dunia justru mendorong investasi besar-besaran di sektor pertanian utamanya di negara-negara Afrika dan Asia. Akibatnya, terjadi land rush, mendorong terjadinya perampasan tanah  (land grabbing) yang melibatkan sekitar 203 juta hektar lahan sejak tahun 2001-2010 (landportal.info).

Tidak hanya lahan pertanian, fenomena perampasan tanah juga terjadi di wilayah pesisir. Dalam perampasan wilayah pesisir, terjadi melalui proyek-proyek perlindungan ekosistem laut melalui dana utang dalam proyek Coral Triangle Initiative yang dibiayai melalui mekanisme swasta lewat CTI Bussiness Summit. Proyek CTI akan meminggirkan dan membatasi akses nelayan untuk menangkap ikan di perairan tradisionalnya, seperti yang sudah terjadi di Lamalera, Nusa Tenggara Timur. Termasuk pula bentuk ancaman perampasan air melalui skema Karbon Biru yang menjadi modalitas untuk mekanisme pasar atas biodiversitas laut, di antaranya pasar karbon yang mekanismenya menyerupai dan sudah dimulai oleh REDD/ REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Karbon Biru tidak dapat menyentuh perbaikan baik pada aspek sosial maupun ekologi. Keduanya tak dapat dipisahkan, apalagi solusi seperti yang diuraikan Bank Dunia sekedar memastikan stok karbon (dengan indikator luasnya kawasan konservasi perairan). Di sisi lain, tidak mencakup upaya perbaikan dari hulu, yakni menghentikan ekspansi konversi kawasan pesisir, industri tambang, ekspansi kawasan privat-wisata dll.

Kepentingan perusahaan multinasional dan transnasional, World Bank dan lembaga keuangan internasional lainnya terhadap sektor pangan, juga tercermin pada berbagai kebijakan nasional, salah satunya Revisi UU No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Peluang impor pangan, penguasaan sumber pangan oleh pihak swasta, permainan spekulan harga pangan, telah mengancam kearifan lokal perempuan, membatasi akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumber daya pangan, menghilangkan sumber ekonomi perempuan dan menghilangkan peran perempuan dalam produksi, konsumsi dan distribusi pangan.  Hak perempuan atas pangan semakin termarginalkan dalam Revisi UU Pangan ini, dimana pengalaman dan pengetahuan perempuan tidak dijadikan landasan pembuatan kebijakan pangan. Revisi UU Pangan berpotensi melanggengkan pelanggaran hak perempuan dan ketidakadilan terhadap perempuan atas pangan yang sampai saat ini belum di lindungi dan dipenuhi oleh negara.

Selain itu, alih-alih mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap praktek spekulasi pangan, Bank Dunia justru menggandeng JP Morgan mengeluarkan instrumen pendanaan baru dikhususkan bagi negara berkembang. Instrumen untuk lindung nilai (hedging) komoditas pertanian tersebut bernilai total 400 Juta USD, masing-masing berasal dari Bank Dunia (200 juta USD) dan JP Morgan (200 juta USD). Jelas ini solusi yang salah, Bank Dunia lewat salah satu lembaga sayapnya yaitu International Finance Corporation (IFC) justru bekerja sama dengan spekulan pangan seperti JP Morgan untuk mentransfer pola spekulasi yang sama ke negara berkembang.

Bank Dunia bersama G20 juga menjadi pendukung terjadinya fenomena perampasan tanah (land grabbing) seperti yang terjadi di banyak negara di dunia. Bank Dunia adalah salah satu pemain besar dalam investasi pertanian. Investasi Bank Dunia untuk sektor pertanian naik tiga kali lipat dari 2,5 milyar USD pada tahun 2002 menjadi 6-8 Milyar USD pada tahun 2012.

Diperparah lagi dengan diterbitkannya prinsip Responsible Agricultural Investment (RAI) oleh Bank Dunia, RAI justru menjadi legitimasi pola pencaplokan lahan yang dilakukan oleh pemodal besar. Jika hal ini diimplementasikan, petani kecil di pedesaan jelas akan semakin terpuruk, mendorong terjadinya konflik menghilangkan sumber ekonomi perempuan, potensi menguatkan ketidakadilan gender dan potensi pelanggaran hak perempuan atas pangan. Tanah akan semakin berpotensi dikuasai oleh kaum pemodal baik nasional maupun asing dan produsen besar.

Rekomendasi kebijakan Bank Dunia ini harus segera dihentikan, terlebih dengan Presiden Bank Dunia yang baru seharusnya kebijakan seperti ini tidak dilanjutkan, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Bank Dunia di sektor pertanian harus segera dilakukan sebagai upaya untuk koreksi internal. Lebih penting lagi, pemerintah negara berkembang khususnya Indonesia harus berhenti mendengarkan Bank Dunia dan mendorong kebijakan pangan di tingkat lokal dan nasional menuju kedaulatan pangan.


Koalisi Anti Utang (KAU)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Serikat Petani Indonesia (SPI)
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)
Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
Field Indonesia
Solidaritas Perempuan (SP)
Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
Lembaga Studi-Aksi Untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI)
Green Student Movement (GSM)
Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA)





Jumat, 27 Juli 2012 00:14
SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA; SUSILO BAMBANG YODHOYONO
MENUNTUT KONSISTENSI PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS AIR DAN SANITASI

Kepada Yth;
Presiden Republik Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono

Bapak Presiden, seperti yang telah diketahui oleh masyarakat luas bahwa pada pada hari Rabu, 28 Juli 2010, dua tahun yang lalu, Rapat Umum Perserikatan Bangsa Bangsa telah secara resmi menetapkan bahwa pemenuhan Hak Atas Air dan Sanitasi adalah bagian tak terpisahkan dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (resolution 64/292).

Adalah sebuah kebanggaan bahwa Republik Indonesia merupakan salah satu dari 122 negara pendukung resolusi  yang menyiratkan keprihatinan mendalam bagi sekitar 884 juta orang yang hidup tanpa akses yang layak terhadap air minum dan lebih dari 2,6 milyar penduduk bumi yang tidak memiliki akses sanitasi. Juga fakta yang menunjukkan bahwa 1,5 juta jiwa balita meninggal setiap tahunnya, dan 443 juta hari sekolah yang hilang akibat penyakit-penyakit yang timbul sebagai dampak buruknya kualitas dan akses terhadap air dan sanitasi.

Sebelumnya Republik Indonesia juga sudah meratifikasi berbagai konvensi internasional, antara lain; EKOSOB, Perlindungan Hak Anak, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang menegaskan arti penting air dan sanitasi sebagai Hak Asasi Manusia; dan menjadikannya tanggung jawab Negara dan hak asasi setiap manusia Indonesia.

Kami meminta agar hendaknya berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah tersebut dapat direalisasikan secara konkrit dan dengan tidak mendahulukan kepentingan bisnis semata.

Bulan Maret 2012, bersama dengan berbagai organisasi yang konsern terhadap Air dan Sanitasi sebagai Hak Asasi Manusia, kami telah merilis sebuah laporan tentang kebijakan dan implementasi Hak Atas Air di Indonesia; laporan yang berjudul  ‘Our Right to Water: An Expose on Foreign Pressure to Derail the Human Right to Water in Indonesia (laporan dapat diunduh di  http://www.blueplanetproject.net/documents/RTW/RTW-Indonesia-1.pdf ). Dalam laporan tersebut kami mencatat bahwa konsepsi pengelolaan sumberdaya air di Indonesia telah berjalan menuju kearah liberalisasi tata kelola layanan dan sumberdaya air, sebuah gejala dimana prasyarat yang diajukan berbagai lembaga pembangunan regional dan internasional untuk dapat mengakses pinjaman dari mereka, telah menjadi dominan dan mendorong dikeluarkannya berbagai kebijakan pembangunan yang cendrung  bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia; UUD 1945 yang juga mengandung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Saat ini Indonesia menganut konsepsi Integrated Water Resources Management (IWRM) yang diusulkan oleh Bank Dunia sebagai prasyarat pinjaman proyek bernama WATER RESOURCES SECTOR ADJUSTMENT LOAN (WATSAL) dan selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. IWRM ala Bank Dunia tersebut berasal dari Dublin Principles yang salah satu prinsip utamanya adalah: maksimalisasi nilai ekonomi air.
Perlu diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan bahwa UU Sumberdaya Air No.7 Tahun 2004 bersifat “Konstitusional Bersyarat” yang artinya bahwa pelaksanaan Undang-Undang dimaksud harus sejalan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menfasirkan bahwa “Air merupakan res commune dan oleh karenanya harus tunduk pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, sehingga pengaturan tentang air harus masuk ke dalam sistem hukum publik yang terhadapnya tidak dapat dijadikan objek pemilikan dalam pengertian hukum perdata”.

Kami juga mencatat bahwa kebijakan umum pengelolaan sumberdaya dan layanan air di Indonesia lebih mengutamakan peran serta sektor swasta dan menerapkan prinsip full cost recovery yang biasa digunakan sektor bisnis, tidak lagi berada pada domain hukum publik. Akibatnya, banyak wewenang dan tanggung jawab Negara yang telah beralih ke perusahaan swasta, selanjutnya air menjadi barang ekonomi yang berlimpah dipasar tapi terbatas atau bahkan tidak ada di rumah dan di ruang-ruang publik. Pada akhirnya sering terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan – perusahaan swasta; penolakan atas swastanisasi air di DKI Jakarta dan konflik antar petani di kawasan perdesaan dengan perusahaan – perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) dan industi ekstraktif lainnya yang merusak lingkungan adalah sebagian contohnya.

Argumentasi yang seringkali digunakan pemerintah untuk mengundang partisipasi sektor swasta adalah keterbatasan anggaran (budget deficit), sementara disisi lain masyarakat Indonesia acapkali menerima informasi bagaimana kebocoran anggaran akibat korupsi terjadi, belum lagi minimnya anggaran yang disediakan pemerintah untuk belanja sektor air dan sanitasi.

Perlu juga kami ingatkan, bahwa akibat dari liberalisasi sektor air dan minimnya peran pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya dan layanan air telah menyebabkan tingkat kematian balita yang sangat tinggi di Indonesia, juga situasi dimana orang miskin harus menerima dampak terbesarnya.

Maka dari itu, dalam rangka memperingati dua tahun dukungan Republik Indonesia terhadap Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Air dan Sanitasi sebagai Hak Asasi Manusia, dengan ini kami meminta Bapak Presiden untuk mengambil langkah-langkah konkrit sebagai berikut:


1.    Memerintahkan untuk segera di lakukan Audit menyeluruh terhadap implementasi pengelolaan sumberdaya air di Indonesia yang bertentangan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia dan juga prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia. Sebuah audit nasional yang mencakup seluruh PDAM, berbagai kontrak yang menggunakan mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta (Private-Public Partnership), juga perusahaan – perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) yang seringkali beroperasi secara tertutup.

2.    Meninjau kembali kontrak – kontrak perusahaan swasta asing dan nasional di sektor air yang terbukti tidak adil dan membebani masyarakat, hal ini sejalan dengan pernyataan yang Bapak Presiden sampaikan dalam konnfrensi Rio+20 di Rio de Janeiro, menjelang bertolak ke Ekuador (22/6/2012) http://tinyurl.com/c3wtsnz

3.    Memerintahkan untuk segera disusun laporan pelaksanaan pemenuhan hak atas air dan sanitasi, serta mengundang pelapor khusus Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk Hak atas Air dan Sanitasi; Ms. Catarina de Albuquerque.

Jakarta, 27 Juli 2012
Muhammad Reza Sahib
Koordinator Advokasi

KRuHA
Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air


Rabu, 11 Juli 2012 12:20
Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)
Demi Tradisi, Untuk Keselamatan Lingkungan, Melawan Keserakahan Industri Semen

SIARAN PERS
Nasib Ribuan Warga Pegunungan Kendeng Digantung Kemenhut
 
Sejak tahun 2006 warga di Kawasan Pegunungan Kendeng menghadapi ancaman kerusakan lingkungan, serta penghilangan sumber penghidupan karena rencana pendirian pabrik semen. Rencana di wilayah Kars Sukolilo Utara tersebut membuat masyarakat terus mengalami pergolakan. Masyarakat yang mayoritas berpenghidupan sebagai petani selama ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Kars Sukolilo Utara, utamanya terkait dengan kebutuhan air, sawah, serta hutan. Pada tahun 2010 Mahkamah Agung melalui putusan nomor 103 K/TUN/2010 memenangkan gugatan tata usaha tentang ijin penambangan bahan galian C di kawasan karst sukolilo. Putusan ini secara otomatis membatalkan AMDAL  PT. Semen Gresik  yang akan merencanakan pembangunananya sejak tahun 2006.
 
Namun, sejak awal  tahun 2011, PT. SMS (Sahabat Mulia Sakti) yang mengaku sebagai anak perusahaan PT. Indocement Tunggal Perkasa (ITP) juga mulai melakukan sosialisasi rencana pembangunan pabrik semen dan  rencana penyusunan AMDAL untuk pertambangan batu gamping di kawasan karst Sukolilo. Menteri kehutanan mendukung rencana ini dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor.SK.642/Menhut-II/2010, tanggal 19 November 2010 tentang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 5000 (lima ribu) hektar. Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam surat ijin tersebut adalah kawasan hutan jati yang pengelolaaannya dilakukan oleh Perum Perhutani bersama dengan masyarakat setempat atau pesanggem [Lembaga Masyarakat Desa Hutan(LMDH)] berjumlah sekitar lebih dari 9.620 orang. Keluarnya ijin pinjam pakai ini menjadi ironis, sebab setiap tahunnya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah selalu mengalami kekeringan dan bencana banjir akibat kurangnya resapan air. Keberadaan pabrik semen akan mengambil daerah resapan air yang saat ini masih tersisa.
 
Hingga saat ini, sikap warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang sejak tahun 2006 memperjuangkan kelestarian kawasan karst Sukolilo (pegunungan Kendeng) tetap menolak pembangunan pabrik semen. Selama ini, upaya JMPPK yang memiliki makna penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan air bagi pertanian, masih belum ditanggapi secara positif oleh para pihak yang berkepentingan. Dengan semangat mempertahankan Kendeng yang lestari JMPKK datang ke Jakarta dengan tututan sebagai berikut:
 
1.    Tidak memperpanjang ijin eksplorasi batu gamping dan tanah liat atas nama PT. Sahabat Mulia Sakti (PT. SMS) atau perusahaan tambang manapun;
2.    Tidak mengeluarkan ijin eksplorasi yang telah terlanjur dikeluarkan ke tahap eksploitasi
3.    Tidak mengeluarkan ijin pertambangan kepada pihak manapun
4.    Segera menyusun kebijakan yang holistic dan multi pihak dalam pengelolaan kawasan karst secara lestari
5.    Memberi ruang gerak dan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk mengelola kawasan karst secara adil dan lestari;
6.    Secara proaktif menjaga dan menjamin suasana damai dan nyaman bagi masyarakat setempat.
 
Kami (JMPPK) menyadari sepenuhnya, jika dibandingkan dengan kekuatan kapital perusahaan serta kekuatan politik pemerintah, kekuatan kami tidak ada apa-apanya. Kekuatan kami hanya terletak pada harapan terwujudnya keadilan bagi rakyat kecil. Semoga Tuhan pencipta alam semesta menuntun langkah kami.
 
Jakarta, 10 Juli 2012
Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)


Sabtu, 07 Juli 2012 21:33
Solidaritas Asia Eropa: IMF Berusaha Selamatkan Diri lewat Kas Sejumlah Negara

Solidaritas Asia Eropa: IMF Berusaha Selamatkan Diri lewat Kas Sejumlah Negara

Jakarta, 8 Juli 2012. Pemerintah Indonesia mengumumkan komitmen “pinjaman” kepada Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memperkuat permodalan sekaligus meningkatkan kapasitas pemberian pinjaman lembaga itu. Jumlah komitmen yang dimaksud tidak sedikit, yakni 1 miliar dolar AS atau sekitar 9,4 triliun rupiah. Dana itu bersumber dari cadangan devisa Bank Indonesia. Ini bisa menjadi persoalan bagi perekonomian domestik, di antaranya di Indonesia.

Seperti disebutkan secara resmi dalam Siaran Pers IMF No. 12 /148, bahwa Indonesia, Malaysia dan Thailand menyatakan komitmennya untuk bergabung dalam upaya internasional meningkatkan sumber dana IMF dan akan melakukan konsultasi di dalam negeri terkait hal itu. Sebelumnya, pada saat pertemuan tahunan yang jatuh pada Juni 2012, IMF menyambut komitmen para negara anggota untuk meningkatkan sumber dana hingga lebih dari 430 miliar dolar AS, atau hampir dua kali lipat dari kapasitas pinjaman yang ada. 

Menurut Koalisi Anti Utang ( KAU ), bahwa Pemerintahan SBY seharusnya berkaca pada kondisi utang Indonesia sebelum memutuskan untuk menambah kapasitas modal IMF. Indonesia masih menjadi negara pengutang dengan beban utang yang memberatkan anggaran negara. Secara keseluruhan pada akhir 2011 total utang pemerintah Indonesia sebesar Rp 1.803 triliun. Utang terus mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar Rp1.960 triliun pada Mei 2012, atau meningkat sekitar Rp 157 triliun. Kondisi ini menimbulkan beban yang sangat besar dalam anggaran negara. Sebagaimana ditunjukan dalam APBN 2010 bahwa realisasi pembayaran cicilan dan pokok utang dalam mencapai Rp 215.546 triliun atau setara dengan 20,6 persen total realisasi belanja negara tahun 2010.

Tabel. Perkembangan Utang Pemerintah Indonesia ( 2007-2012 )
( dalam triliun rupiah )

  2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Pinjaman 586 730 611 612 616 612
Surat Berharga Negara 803 906 979 1,064 1,188 1,347
Total 1,389 1,637 1,591 1,677 1,803 1,960

Sumber: Dirjen Pengelolaan Utang, Kemenkeu

Jumlah pembayaran utang meningkat pada tahun 2011 hingga mencapai Rp 240.517 triliun, bahkan dalam pagu APBN-P 2012 jumlah pembayaran utang naik hingga Rp 322.709 triliun. Bila dibandingkan porsi anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, perikanan dan pertanian, jumlah pembayaran utang telah menghabiskan porsi anggaran negara dalam jumlah yang sangat signifikan.

Muhammad Reza Sahib, Koordinator Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air ( KRuHA )  menyebutkan bahwa, “Target kehadiran IMF bukan untuk menyelamatkan Eropa dari krisis, melainkan membantu IMF yang sedang kritis dengan mendompleng krisis sejumlah negara di kawasan itu. ”  

“Di kawasan Eropa dan Asia, meskipun pada level yang berbeda, krisis semakin memperkaya segelintir pemilik modal melalui perampasan dana publik, kesepakatan investasi dan perdagangan bebas. Kesejahteraan rakyat dipangkas melalui kebijakan pengetatan anggaran, pencabutan subsidi, kenaikan harga energi dan bahan pangan. Berbagai kebijakan dana talangan untuk sektor swasta ternyata gagal menyelamatkan krisis. Justru yang terjadi sebaliknya, utang negara bertambah besar, pajak yang dipungut ke rakyat bertambah banyak, sementara subsidi dihapuskan. Situasi petani-nelayan bukannya membaik, malah kian terpuruk,” pungkas Riza Damanik, Ketua Komite Internasional Indonesia untuk Forum Rakyat Asia Eropa ( AEPF Indonesia ) yang juga Sekretaris Jenderal KIARA.   

Kebijakan pemerintah seluruh dunia yang dikendalikan secara dominan oleh perusahaan-perusahaan raksasa, telah melahirkan perlawanan luas dari masyarakat dunia. Kantor-kantor pemerintahan dan parlemen selalu diserbu oleh ratusan ribu demonstran, mereka yang berasal dari kaum buruh, produsen pangan, pengangguran dan para pensiunan. Mereka menolak cara-cara pemerintah yang terus mensubsidi para pengusaha pada satu sisi, sementara memotong anggaran publik pada sisi yang lain. Demostrasi besar sepanjang tahun 2010 di Eropa selalu berahir dengan kerusuhan.

“AEPF Indonesia sebagai wujud solidaritas yang luas di antara seluruh sektor dan elemen rakyat di kedua kawasan menyatakan penolakan atas kebijakan IMF yang hanya melindungi pemilik modal dan mengabaikan kemanusiaan, ” papar Riza.

Direktur IMF Christine Lagarde dijadwalkan akan datang ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) pada 10 Juli 2012 mendatang. Komite Indonesia untuk Forum Rakyat Asia Eropa ( AEPF ) menentang kedatangan IMF dan rencana pemerintah untuk menambah modal IMF.  


Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Dani Setiawan, Koordinator Koalisi Anti Utang ( KAU )
Di 08129671744

Muhammad Reza Sahib, Koordinator Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air ( KRuHA )
Di 081370601441

Riza Damanik, Ketua Komite Internasional Indonesia untuk Forum Rakyat Asia Eropa ( AEPF Indonesia ) dan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan ( KIARA )
Di 081286597271


Kamis, 14 Juni 2012 13:30
Green Economy, Green Growth, Sustainable Development
Demi Masa Depan Indonesia: MELAWAN KOMODIFIKASI DAN FINANSIALISASI SUMBERDAYA ALAM via Rio+20 dan G-20

MELAWAN KOMODIFIKASI DAN FINANSIALISASI SUMBERDAYA ALAM, DEMI MASA DEPAN INDONESIA

Pendahuluan
Bulan Juni 2012, dua pertemuan internasional yang menentukan arah ekonomi dan lingkungan hidup akan dilaksanakan. Pertemuan tersebut akan berdampak pada keseluruhan umat manusia dan masa depan bumi. Pertemuan yang akan dilaksanakan berdekatan tersebut adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. KTT Rio+20 dilaksanakan di Brazil pada tanggal 20-21 Juni 2012, sedangkan KTT G20 dilaksanakan di Meksiko pada tanggal 18-19 Juni 2012 tepat sebelum KTT Rio+20. Terdapat agenda penting yang akan di dorong di KTT Rio+20 dan KTT G20, yaitu ekonomi hijau(green economy) yang akan di dorong di KTT Rio+20 dan pertumbuhan hijau (green growth) yang menjadi agenda KTT G20.

G20: Agenda Pertumbuhan Hijau (green Growth) Bias Korporasi
Sebagai ketua G20 pada KTT G20 tahun ini, Meksiko mengeluarkan dokumen prioritas yang mengidentifikasi lima agenda utama, yang salah satunya memberi tekanan pada agenda “hijau” dalam agenda pembangunan. Agenda utama yang ditawarkan adalah: "Mempromosikan pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan hijau dan perjuangan melawan perubahan iklim." Pertemuan para Menteri Keuangan dan Presiden Bank Sentral negara-negara G20 juga menyatakan hal serupa, sebagaimana dinyatakan:
"Menyadari pentingnya "pertumbuhan hijau" kami meminta OECD, dengan Bank Dunia dan PBB, untuk mempersiapkan sebuah laporan yang memberikan pilihan bagi negara-negara G20 untuk memasukkan pertumbuhan hijau dan kebijakan pembangunan berkelanjutan ke dalam agenda reformasi struktural, disesuaikan dengan kondisi negara tertentu dan tingkat petumbuhan. Kami akan memberikan kontribusi pada persiapan laporan dengan sukarela menginformasikan tindakan kita untuk mengintegrasikan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan ke dalam agenda reformasi struktural. Kami akan terus bekerja pada pendanaan iklim dan melaporkan kepada Pemimpin kami di bulan Juni. "
Sebelumnya, dalam pertemuan Bisnis G20 di Korea Selatan pada tahun 2010, sebanyak 120 korporasi dari berbagai negara mengeluarkan resolusi kepada pimpinan negara anggota G20 antara lain untuk;

  • Mendorong pasar karbon berbasis harga pasar. Harga karbon yang jelas dan stabil merupakan prasyarat untuk member dorongan investasi pada skala yang diperlukan untuk beralih ke sumber energi terbarukan dan rendah karbon. Bisnis lebih suka mekanisme berbasis pasar. Jika pajak yang digunakan, pendapatan harus didaur ulang untuk mendukung teknologi energi bersih.
  • Memperkuat kemitraan internasional antara publik-swasta. Mempromosikan akses universal terhadap energi. Pendanaan publik harus disediakan dengan tujuan untuk membantu dan membuka lebih jauh investasi swasta di bidang energi bersih. Mekanisme karbon kredit harus disederhanakan dan diperluas.
  • Pemerintah G20 harus mempromosikan perdagangan bebas barang dan jasa lingkungan dengan menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif, yang akan mempercepat teknologi hijau, harga lebih rendah, mendorong kompetisi, dan menciptakan lapangan kerja lebih cepat. Pemerintah G20 juga harus menghapuskan subsidi bahan bakar fosil dalam jangka waktu sesingkat mungkin, tidak lebih dari lima tahun.
  • Agenda ekonomi untuk Rio+20 erat terkait dengan agenda ekonomi G20. Kedua agenda tersebut sedang dipromosikan untuk menyelamatkan sistem kapitalisme dari kehancuran, keduanya memberi legitimasi bagi korporasi untuk terus mengekspolitasi sumber daya alam dan mengeruk keuntungan dari krisis yang terjadi.

Rio +20: Konsolidasi Agenda Ekonomi Hijau (green economy) Untuk Kepentingan Korporasi
Sejak deklarasi pembangunan berkelanjutan tahun 1972, 20% dari warga bumi atau 1,4 miliar orang hidup dengan kurang dari 1,25 USD sehari, satu miliar warga kelaparan setiap harinya. Emisi gas rumah kaca terus meningkat, hingga 36% diatas angka tahun 1992, dimana 80%nya dihasilkan oleh 19 negara. Konsentrasi karbondioksida di atmosfer pun meningkat 9%, bersaman dengan kenaikan suhu global sebesar 0,4°C. Kawasan berhutan pun telah berkurang 300 juta hektar atau sebesar negara Argentina, termasuk menghilangnya 3% kawasan mangrove dunia.

Rio+20 diharapkan akan mempertemukan para pemimpin dari 192 negara di Majelis Umum PBB, 40 tahun setelah pertemuan Stockholm pada tahun 1972 dan 20 tahun setelah Piagam Bumi diluncurkan di Rio pada tahun 1992. Komponen utama dari KTT Bumi 2012 adalah deklarasi "The Future We Want" untuk ditandatangani oleh para pemimpin dunia. Ekonomi hijau adalah agenda utama yang akan diadopsi menjadi peta jalan pembangunan berkelanjutan kedepan.
Green Economy dan suistainable growth digadang-gadang sebagai sebuah jawaban atas fakta-fakta kerusakan lingkungan yang dilansir oleh United Nations Environment Programme (UNEP) menjelang pertemuan Rio+20. Untuk memahami agenda ekonomi hijau, kita perlu melihat dokumen yang dikeluarkan oleh Program Lingkungan PBB (UNEP) yang berjudul "Toward Green Economy" yang dirilis pada tahun 2011. Dokumen setebal 635 halaman Ini menjelaskan bagaimana nilai moneter perlu diterapkan untuk elemen yang tersisa dari alam dan sebuah industri baru “jasa lingkungan” sebagai bisnis yang menguntungkan di pasar keuangan. "Jasa lingkungan" akan dijual dengan harga tertentu dan tunduk pada mekanisme pasar yang akan menentukan akses dan alokasi. Dengan cara berpikir seperti ini tentu hanya mereka yang memiliki modal, korporasi dan lembaga keuangan internasional dapat dengan mudah mengontrol akses dan alokasi.
Pada KTT Bumi 20 tahun yang lalu, pintu dibuka untuk privatisasi 23,8 persen dari apa yang dihasilkan oleh alam. Sekarang, di Rio+20 sedang diatur untuk komodifikasi dan komersialisasi dari 76,2 persen sisanya. Perbedaannya, kali ini fokusnya tidak lagi tertuju pada produk yang dihasilkan oleh alam [misalnya pohon] menjadi komoditas [misalnya kayu], tetapi mengambil kontrol dari proses alam [misalnya hutan] dengan memberi label sebagai "jasa lingkungan" untuk dibeli dan dijual melalui mekanisme pasar. Agenda 'ekonomi hijau' di Rio +20 ini aktif dipromosikan oleh aliansi lembaga-lembaga penopang kapitalisme termasuk diantaranya Forum Ekonomi Dunia, Bank Dunia, dan International Chamber of Commerce.

Journal of Peasant Study edisi April 2012, memaparkan dengan jelas peningkatan komodifikasi sumberdaya alam yang terjadi di seluruh dunia atas nama ‘konservasi’, dan ‘ekonomi hijau’. Proses penguasaan lahan dan sumberdaya alam lainnya yang dilakukan seakan dilegalkan dengan menggunakan label hijau. Di lapangan, proses tersebut telah membuat alam dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya menjadi milik privat, menjadi milik terbatas para investor dan pengusaha raksasa dan masyarakat lainnya harus membayar kepada mereka untuk bisa menikmati jasa layanan alam ini.

Menjual Bumi Indonesia Dalam Pertemuan G20 dan RIO+20
Indonesia merupakan negara dengan salah satu hutan tropis terbesar di dunia, 31% dari total hutan dunia dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya, merupakan tambang emas dan sasaran utama bagi para investor dan pengusaha dari seluruh dunia. Hal ini disadari sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia, seperti yang disampaikan Presiden SBY dalam pidatonya di CIFOR menjelang pertemuan Rio+20. Namun sayangnya, Persiden SBY tidak mempermasalahkan model pembangunan yang berlandaskan pada komodifikasi hutan telah memperlihatkan rentetan panjang konflik tenurial. Yang berlanjut pada konflik sosial dan menyebabkan keterpurukan masyarakat yang hidup di sekitar dan di dalam hutan. Dampak nyata dari itu telah terlihat dengan gamblang, dimana pemerintah sejauh ini tidak mampu secara efektif memonitor kegiatan penebangan haram yang terjadi. Perilaku industri kehutanan juga berdampak pada tidak mampunya model industri tersebut memperbaiki distorsi pasar dan pemborosan kayu alam sehingga semakin memperbesar defisit kehutanan. Model pembangunan kehutanan saat ini juga berpotensi mendorong Indonesia kehilangan basis produksi hutan diluar industri pulp dan kertas seperti non timber forest product, yang berarti juga Indonesia akan kehilangan potensi penerimaan devisa negara dari sektor kehutanan diluar balak kayu alam.

Parahnya, kegagalan ini ditambal-sulam dengan solusi-solusi palsu yang kini berwujud dalam gagasangreen economy dan sustainable growth yang konon mengintegrasikan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang dalam konteks Indonesia dipertanyakan karena ekonomi tetap dengan bertumpu pada industri ekstraktif dengan watak yang rakus (baca: business as usual) tanpa mempetimbangkan keterbatasan daya dukung alam dan sosial. Ini bisa dilihat dengan diperbolehkannya 13 perusahaan tambang besar internasional menambang di hutan lindung,  empat Taman Nasional (TN), yakni TN. Batang Gadis, TN. Lolobata, TN. Nani Wartabone, TN. Lai Wanggi-Wanggameti beralih fungsi untuk pertambangan. Sementara itu, warga diadili karena mengambil sebatang pohon kayu dari hutan, seperti di Ruteng-NTT, Dusun Pidik Jawa Tengah.

Dalam pertemuan G20, pemerintah Indonesia mendorong pendanaan infrastruktur sebagai agenda penting. Hal ini terkait dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, yang dikeluarkan pemerintah untuk melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah juga disusun atas perubahan ke arah ekonomi hijau. Walaupun dalam MP3EI berulang kali disebutkan bahwa pembangunan ekonomi yang dimaksud bukan dibangun atas bisnis seperti biasa (Not Bussiness as Usual), namun yang terjadi justru sebaliknya. Sektor andalan pun masih berkisar pada perkebunan dan pertambangan, dan pada eksploitasi sumberdaya alam besar-besaran. Sejumlah komoditas unggulannya ialah kelapa sawit, kakao, timah, nikel, bauksit serta cadangan energi yaitu batu bara, panas bumi, gas alam dan air.

Lebih lanjut MP3EI dibangun atas semangat Indonesia Incorporated- perusahaan Indonesia, dengan keterlibatan pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD dan swasta dalam pengelolaan sumber-sumber alam tersebut. Konsep ini menggambarkan dengan jelas prioritas pemerintah Indonesia demi pertumbuhan ekonomi semata dan bukan demi keberlajutan alam dan manusia yang hidup di dalamnya. Dalam desain MP3EI, Perbaikan iklim investasi menjadi salah satu agenda utama, “perbaikan iklim investasi melaluidebottlenecking, regulasi, pemberian insentif maupun percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi.” (SBY, Mei 2011. Masterplan MP3EI).

Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi(debottlenecking) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

Bank-bank pembangunan multilateral seperti termuat dalam Multilateral Development Banks (MDB) Action Plan on Infrastructure, Track I, juga selalu membangun argumentasi bahwa satu-satunya solusi penyelesaian masalah-masalah infrastruktur berada pada sektor swasta, baik melalui istilah privatisasi, PPP, atau partisipasi sektor swasta (PSP- private sector participation). Hal ini mestinya dibaca sebagai tekanan terselubung agar pemerintah meng-outsourcing operasionalisasi dan bahkan tanggung jawabnya ke sektor swasta.

Indonesia sedang berada pada persimpangan jalan; antara memperlakukan atau mengelola kekayaan alam sebagai barang komersial sesuai selera internasionalisasi modal atau menginsafi jalan yang sudah digariskan dalam konstitusi UUD 1945 sebagai refleksi atas cita-cita pendirian Negara bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketidakjelasan posisi kebijakan pembangunan Indonesia; antara melayani kemauan promotor pasar global atau memperjuangkan kepentingan nasional.

MP3EI bisa dibaca sebagai upaya instan rejim SBY dalam rangka menggelar karpet merah menyambut berbagai trend baru pembangunan yang mengandalkan modal internasional. Indonesia didesain menjadi pasar dan sumber komoditas pasar global melalui disain baru “kapitalisme hijau” … yang pada akhirnya menjebak Indonesia pada syarat-syarat (conditionalities) baru yang terdapat pada kontrak-kontrak kerjasama dengan swasta; yang menuntut jaminan keuntungan, jaminan dari resiko dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Apa yang sedang terjadi adalah pengalihan subsidi sosial yang merupakan hak konstitusi warga Negara menjadi subsidi bagi sektor swasta (baill out, tax holiday dll).

Di sektor pertanian, beberapa dekade terakhir menunjukkan kegagalan Revolusi Hijau dengan intensifikasi pertaniannya. Model pertanian ala revolusi hijau dibangun dengan asumsi sumberdaya air dan energi berlimpah yang menjadi motornya akan terus tersedia dan bahwa iklim akan selalu stabil. Asumsi di atas kertas ini sungguh bertolak belakang dengan realita di lapangan, yang terjadi justru revolusi hijau telah mendorong industrialisasi pertanian yang menyebabkan monopoli sumberdaya agraria dan terpinggirkannya petani dan pertanian rakyat yang selama berabad-abad telah menjadi sumber penghidupan jutaan manusia di seluruh dunia.

Dalam pertemuan WEF (World Economic Forum) yang dilaksanakan pada 12-13 Juni 2011 di Jakarta, Pemerintah memberikan penguasaan penuh kepada perusahaan-perusahaan multinasional untuk meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia. Situasi ini menandakan bahwa pemerintah tidak mampu untuk mengatasi kelangkaan pangan sehingga terjadi krisis pangan. Keterlibatan perusahaan-perusahaan multinasional hanya berorientasi pada perluasan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan coklat, yang hanya ditujukan untuk pemenuhan kepentingan bisnis semata.

Pengalihan sektor publik ke pada swata pasti sangat berdampak terhadap kehidupan perempuan. Seperti pada proses produksi yang akan menyingkirkan perempuan dalam sektor pertanian karena sudah digantikan dengan teknologi yang akhirnya perempuan kehilangan mata pencaharian dan harus bekerja ke luar negeri menjadi buruh migran tanpa perlindungan yang memadai. Hal ini diperparah dengan permainan para spekulan harga dengan mengurangi produksi pangan yang beredar di pasaran. Sehingga situasi ini mengakibatkan komoditas pangan menjadi langka dan mahal yang menyebabkan daya beli masyarakat terutama perempuan menjadi tidak terjangkau. Karena pemenuhan pangan yang tidak merata, sampai awal 2011 ini kasus-kasus kelaparan dan gizi buruk masih banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Mataram, Kendari di Jepara Jawa Tengah, dan Makassar.

Di sektor kelautan, mengacu pada posisi Indonesia dalam dokumen “Indonesia and Rio+20” dan “Submission by the Government of the Republic of Indonesia to the Zero Draft of UNCSD 2012 Outcome Document”; Pemerintah Indonesia menyebut ekonomi hijau di laut sebagai salah satu jalan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan investasi privat, di antaranya yang telah dilakukan adalah Coral Triangle Initiative dan terakhir MP3EI ( Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Pada perkembangannya, keterlibatan investasi privat dan minimnya peran negara ( utamanya dalam mitigasi iklim ) justru menjadi bumerang bagi Indonesia.

Karbon biru sebagai salah satu proposal Pemerintah Indonesia pada Rio +20, merupakan bukti bahwa persoalan kerusakan laut dan sumber daya perikanan diupayakan pemecahannya secara teknis. Pemerintah Indonesia telah mewacanakan karbon biru berupa skema perdagangan  karbon dan kompensasi ( offset ) melalui  media  laut dalam  mengatasi  perubahan  iklim. Proposal Pemerintah dalam negosiasi iklim, dengan lautan mampu menyerap karbon sekitar 50 kali lebih dari atmosfer. Oleh karenanya menyarankan Mekanisme Pembangunan Bersih ( CDM ) diaplikasikan pada karbon yang tersimpan di laut. Proposal ini yang diusulkan untuk disepakati dalam Deklarasi Kelautan Manado ( MOD ), yang ternyata tidak ditandatangani oleh negara maju yang saat pembuatannya berperan aktif yakni AS dan Australia.

MOD memang berhasil meraup pendanaan internasional, namun belum ada terobosan besar untuk menagih tanggung jawab negara industri  sejak inisiatif ini dikeluarkan. Masyarakat sipil Indonesia di bawah bendera Manado People Alliance ( MPA ) mengetahui situasi ini sejak awal, dan dalam publikasi resminya menyatakan kekhawatiran bahwa karbon biru sekedar proposal mitigasi iklim yang digeser ke arah pasar, guna menuntut dana  receh negara-negara  industri  yang  paling bertanggung  jawab  terhadap  pemanasan  global  dan  perubahan iklim.

Kendati demikian, karbon biru malah berpotensi merugikan Indonesia, karena negara industri maju memperoleh bonus ganda. Negara industri maju tidak membayar hutang pengrusakan lingkungan laut kepada negara-negara seperti Indonesia, dan bahkan dapat diuntungkan dengan situasi tersebut karena Indonesia bakal menjadi pasar produk teknologi mereka; memudahkan pengendalian kebijakan kelautan dan perikanan melalui insentif hutang dan hibah; dan berpotensi menggusur nelayan dan rakyat melalui pengkaplingan untuk kepentingan konservasi dan lainnya.  

Green Economy mendorong apa yang disebut efisiensi sektor pertanian melalui perluasan ke arah industrialisasi pertanian skala luas, privatisasi air dan pengembangan benih atau tanaman transgenic yang tahan perubahan iklim, banjir dan kekeringan. Model ini melanggengkan praktek pertanian ala revolusi hijau yang telah terbukti gagal untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan sekaligus merusak lingkungan.

Green Economy yang dibangun dalam sistem ekonomi kapitalis tidak akan menjawab permasalahan lingkungan dan ekonomi yang dihadapi Indonesia dan dunia saat ini. Hal ini justru akan membuat barang publik seperti air, tanah, dan udara menjadi barang privat yang bernilai ekonomi, dan berpotensi menyingkirkan jutaan manusia yang selama ini menggantungkan hidupnya dari alam. Jasa layanan alam dan sumberdaya hayati yang selama ini tersedia secara bebas menjadi barang ekonomi bernilai tinggi yang bisa dipastikan hanya menguntungkan sekelompok kecil manusia.
 
Tuntutan

  1. Menyelenggarakan kegiatan perekonomian nasional sesuai dengan cita-cita proklamasi 1945 serta amanat pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi nasional harus menegakkan kedaulatanrakyat dan mendorong hubungan ekonomi yang adil, saling menguntungkan dan berdasarkan pada solidaritas dan penghormatan atas alam dan manusia yang hidup di dalamnya.
  2. Menentang segala bentuk privatisasi, komodifikasi dan finansialisasi sumber daya alam yang merampas sumber-sumber kehidupan rakyat. Green economy akan memperparah proses perampasan sumber daya alam, tanah, air, udara, dan keanekaragaman hayati.
  3. Menghentikan proses perampasan lahan dan mencabut segala kebijakan yang mendukung proses ini. Pemerintah harus menjamin akses yang adil terhadap sumberdaya alam secara khusus bagi masyarakat lokal.
  4. Produksi pertanian harus bergeser dari model industri, monokultur dengan penggunaan input kimia intensif ke praktek agroekologi. Agroekologi akan menghidupkan kembali dan memulihkankeanekaragaman hayati pertanian, mempertahankan pangan dan produksi pertanian lainnya, dan menyembuhkan perselisihan yang mendalam yang telah dibuat oleh produksi pertanian industri. Model pertanian baru yang diperkenalkan dengan istilah-istilah rumit serupa “climate smart agriculture” atau “low carbon agriculture” dengan memperkenalkan benih-benih transgenik tahan perubahan iklim yang dipromosikan oleh lembaga-lembaga global, perusahaan dan banyak pemerintah hanya akan semakin merampas hak-hak rakyat atas tanah, air dan ekosistem.
  5. Pemerintah Indonesia harus menegaskan kembali prinsip "common but differentiated responsibilities" yang menjadi dasar dari KTT Rio. Negara-negara industri kaya, yang memberikan kontribusi besar kerusakan lingkungan global, memiliki tanggung jawab dan wajib memimpin perubahan model ekonomi mereka sendiri serta mendukung negara-negara berkembang untuk beralih ke sistem yang ramah lingkungan. Kerangka dasarnya sudah terlihat bahwa lingkungan harus diintegrasikan dalam pembangunan, dan tidak diambil secara terpisah. Jadi kebutuhan untuk melindungi lingkungan tidak harus dengan mengorbankan hak negara berkembang untuk pembangunan. Sehingga, praktis proposal karbon biru tidak perlu lagi diteruskan atau pun dibahas lebih lanjut, karena berpotensi merugikan Indonesia.
  6. Merevisi UU Pangan No. 7 th 1996 yang lebih melindungi, memenuhi, dan menghormati hak pangan rakyat, serta memaksimalkan upaya penegakan hukum atas praktek-praktek kejahatan lingkungan di Indonesia. Karena UUD 1945 telah menegaskan kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak-hak dasar rakyat menyangkut pangan dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat
  7. Masyarakat Sipil perlu mendorong ‘fiscal audit’ untuk membongkar kepalsuan argumentasi ‘budget constrain’, dengan melakukan menelitian mendalam terhadap indikasi-indikasi kebocoran, korupsi, diskriminasi kebijakan dan pelaksanaan penganggaran kita. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka membuktikan bahwa sesungguhnya masih tersedia: (i) ruang/selisih fiscal yang memadai; (ii) masih banyak alternatif diluar keterlibatan sektor swasta dalam pengadaan—penyelenggaraan sektor-sektor publik di Indonesia, yang mengandung banyak masalah.
  8. Menghindari agar sektor swasta tidak mendominasi proses pengambilan keputusan; termasuk membuat aturan yang jelas bagi perlindungan hak-hak konstitusi warga negara atas barang publik dan layanan dasar. Melakukan evaluasi atas setiap usulan Public Private Partnership (PPP)  dengan perbandingan opsi sektor publik, dengan proses publik ( capital cost, operational cost dll)
  9. Transformasi arsitektur keuangan dengan regulasi yang kuat dan memastikan bahwa ia melayani sistem sosial dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan cara adil dan berkelanjutan. Kami menyerukan untuk segera menghentikan liberalisasi keuangan di semua tingkatan. kontrol atas modal dan kebijakan moneter harus menghentikan praktek spekulasi terutama pada kebutuhan mendasar seperti pangan.
  10. Sitem keuangan harus diatur melalui rezim partisipatif dan transparan di semua tingkatan. Kami menyerukan pembubaran semua lembaga keuangan internasional dan Bank Pembangunan Regional yang tidak demokratis seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan Bank Pembangunan Asia.
  11. Indonesia segera mengkaji ulang keterlibatannya dalam G20 karena tidak mengutungkan rakyat dan khususnya perempuan dan kelompok miskin lainnya.



Koalisi Anti Utang (KAU), Serikat Petani Indonesia (SPI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHa) Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Solidaritas Perempuan (SP), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Lingkar Studi-Aksi Untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)


Rabu, 23 Mei 2012 12:44
Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah Rakyat
Cabut Undang-Undang Perampas Tanah Rakyat

Cabut Undang-Undang Perampas Tanah Rakyat
Pernyataan Sikap
Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah Rakyat
 
Salam Demokrasi
 
Bahwa saat ini, makin luas ketidakadilan agraria dan ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakadilan dalam struktur agraria, khususnya dalam sistem kepemilikan tanah, menghalangi kenaikan standar hidup dari petani gurem, buruh tani, nelayan, kaum miskin kota, terutama perempuan dan menghalangi keadilan serta kemakmuran  rakyat.
 
Ketidakadilan ini dibuktikan dengan adanya fakta ketimpangan penguasaan dan penggunaan tanah yang dimonopoli oleh segelintir orang yang kemudian menimbulkan kemiskinan, konflik agraria, dan pelanggaran HAM.
 
Kondisi ini tidak lepas dari adanya peraturan perundangan yang melegalkan perampasan tanah rakyat demi kepentingan usaha perkebunan, pertambangan, cagar alam, kepentingan militer, pariwisata, jalan tol, dan lain-lain, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 
Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria mengatur Pengadaan Tanah dengan melarang tanah melebihi batas maksimum karena melanggar kepentingan umum untuk kemudian mengambil kelebihan batas maksimum tersebut untuk diredistribusikan kepada rakyat yang tanahnya di bawah batas minimum.
 
Namun sejak rezim militer Orde Baru hingga saat ini pengadaan tanah dilakukan secara paksa untuk merampas tanah rakyat demi investasi dan tidak pernah dalam rangka redistribusi tanah bagi petani gurem, buruh-tani atau petani penggarap dan rakyat yang tidak memiliki tanah. Bentuk pengaturannya berupa Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  dan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 
Pada tanggal 16 Desember 2011 lalu, DPR telah mensahkan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 
Karam Tanah memandang, bahwan UU PTUP:

  1. Tidak sinkron antara judul dengan isi batang tubuh sehingga bertentangan dengan Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945;    Saling bertentangan, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Tidak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga bertentangan Dengan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945;
  3. Tidak menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia sehingga bertentangan Dengan Pasal 28A; Pasal 28G (1); Pasal 28H (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945;
  4. Tidak menjamin persamaan di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  5. Sangat jelas berpotensi merugikan hak-hak konstitusional

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji ini sebagai berikut :
 

  1. Menyatakan Pasal 2 huruf (g), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan Pasal 1 (3), Pasal 28D (1), Pasal 28A, Pasal 33 (3), Pasal 28G (1), Pasal 28H (4), Pasal 27 (1) dan Pasal 28H (1)  Undang-Undang Dasar 1945
  2. Menyatakan ketentuan Pasal 2 huruf (g), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya


 
Jakarta, 23 Mei 2012
Para Pemohon
 
(1). Gunawan (Indonesian Human Rights Committee For Social Justice/IHCS); (2). Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia/SPI); (3). Dwi Astuti (Yayasan Bina Desa Sadajiwa/Bina Desa); (4). Idham Arsyad (Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA); (5). Muhamad Riza Adha Damanik (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan/KIARA); (6). Berry Nahdian Forqan (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI); (7). Muhammad Nur Uddin (Aliansi Petani Indonesia/API); (8). Abet Nego Tarigan (Sawit Watch); (9). Hamong Santono Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air/KRuHA); (10). Wahidah Rustam (Perserikatan Solidaritas Perempuan); (11). Y.L. Franky (Yayasan Pusaka); (12).  Sandra Moniaga (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam); (13). Suchjar Effendi (Indonesia for Global Justice); 14. Budi Laksana (Serikat Nelayan Indonesia);
 
=========================
 
TIM ADVOKASI ANTI PERAMPASAN TANAH RAKYAT
Mampang Prapatan XV Nomor 8A, Tegal Parang, Jakarta Selatan.
Tel : 021 3259 2007; Tel/Fax : 021 7949 207; Web : www.ihcs.or.id
CP : Koordinator Tim Kuasa Hukum (Benidikty Sinaga, Direktur Lawyer Committee for Human Rights- Indonesian Human Rights Committee For Social Justice/IHCS; 0813 155 81 981);


Kamis, 22 Maret 2012 15:03
Statement
Hari Air Dunia 2012

HENTIKAN PERAMPASAN DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM
TEGAKKAN KEDAULATAN AIR, PANGAN DAN ENERGI

Stop Privatisasi Dan Komersialisasi Air

Hari Air Dunia  diadakan setiap tahun pada 22 Maret sebagai sarana untuk memfokuskan perhatian semua kalangan, terutama pemerintah akan pentingnya air dan pengelolaannya yang berkeadilan. Hak atas Air juga telah ditetapkan sebagai Hak Asasi Manusia dalam Rapat Umum PBB, 28 Juli 2010, dan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara yang mendukung.

Hari Air Dunia pertama kali direkomendasikan PBB pada Konferensi tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), 1992 di Rio de Jenero, Brazil. Majelis Umum PBB menanggapinya dengan menetapkan  22 Maret 1993 sebagai Hari Air Dunia pertama.

The World is Thirsty Because We are Hungry merupakan tagline yang di pilih dalam peringatan Hari Air Dunia 2012 kali ini - seolah mengajak kita semua: seluruh tumpah darah Indonesia, untuk kembali menginsyafi hakikat pendirian republik ini, juga membuka mata; betapa negeri yang kaya raya akan sumberdaya alam ini telah berada dalam jurang pemisah antara sebagian kecil golongan yang menikmatinya dengan membeli dan sebagian besar rakyat Indonesia yang terabaikan Hak-Hak Asasi, serta juga Hak Konstitusinya. Air, Pangan, Energi dan kebutuhan vital lainnya telah menjadi hak eksklusif, yang hanya bisa diakses dengan membeli.  Air dan Pangan berlimpah di pasar, tapi tidak di rumah.

Disaat Indonesia masih impor pangan, lahan pertanian beririgasi teknis yang tidak lebih dari 30% itu, dibiarkan rusak, tercemar maupun dirampas atau dialih fungsikan. Gerakan masyarakat untuk menuntut dan melindungi lahan pertaniannya justru diabaikan dan dihadapi dengan kekerasan seperti di Bima, Mesuji Lampung dan Bulukumba. Sebagai gantinya pemerintah mempromosikan pertanian skala luas untuk perusahaan swasta-asing masuk ke Indonesia melalui skema Food Estate. Kebijakan yang kontra kedaulatan inilah yang menyebabkan berbagai pemonopoli pangan dunia seperti Monsanto, bebas masuk merusak sistem pertanian rakyat.

Hal ini bisa terjadi karena salah urus, salah orientasi dan abainya pemegang kekuasaan. Konstitusi dilanggar. Dalam setiap konflik perebutan sumberdaya antara rakyat dengan korporasi; pemerintah selalu memihak korporasi, ‘demi keamanan investasi’ yang telah menjadi arti baru dari defenisi Kemanan Nasional yang salah kaprah.

Upaya pencarian untung ala kapitalisme telah beranjak ke arah komodifikasi hampir semua aspek kemanusiaan dan alam, termasuk pangan dan energi. Seiring dengan akselerasi krisis, dimana semua sumber daya alam –yang melimpah di bumi Indonesia— telah dijadikan sebagai subjek rencana pembagian keuntungan diantara imperialis; bahkan air sebagai elemen paling dasar bagi keberlangsungan seluruh mahluk hidup termasuk manusia, telah dimasukkan kedalam daftar komoditas. Hal ini terefleksi dengan jelas dalam BUMN – Nasional Summit, dimana semua sektor vital telah diobral bebas bagi para pencari keuntungan tanpa perlindungan dari Negara.

DANONE, PALYJA-SUEZ, MONSANTO merupakan sebagian kecil dari contoh kuatnya pengaruh korporasi asing di Indonesia, sekaligus menunjukkan betapa lemahnya perlindungan hak warga oleh Negara.

Meski terus menimbulkan kerusakan lingkungan dan ditolak oleh masyarakat lokal, DANONE tetap bebas beroperasi sebagai perusahaan tertutup yang memperdagangkan AIR yang merupakan barang publik.

PALYJA (dan AETRA) yang tanpa proses lelang, dengan mudah mendapatkan kontrak konsesi layanan air di DKI Jakarta selama 25 tahun; gagal disemua target kontrak; menggelapkan aset publik, mencekik warga Jakarta dengan tariff selangit,  pun pemerintah tidak juga berbuat apa – apa. Bahkan, SUEZ – perusahaan induk PALYJA asal Perancis lebih didengar oleh pemerintah RI.

Singkatnya, sejak tunduk pada tekanan Bank Dunia lewat utang WATSAL yang memanipulasi konsepsi IWRM (Integrated Water Resources Management / Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu) yang berasal dari Dublin Principles; dimana maksimalisasi fungsi ekonomi air menjadi indikator utamanya, pemerintah telah menjerumuskan rakyat Indonesia pada pasar air. Untuk kepentingan ini, pembuatan UU no. 7/2004 pun tidak lepas dari intervensi kepentingan World Bank dan ADB. akhirnya Indonesia dipaksa menyatakan diri sebagai Negara yang mengalami krisis air dan berlakulah hukum besi pasar; supply terbatas dan demand yang tinggi. Air menjadi domain investasi dan modal, tidak lagi dianggap sektor vital yang mesti diproteksi.

Maka, pemerintahan yang seperti ini; mulai dari tingkat daerah hingga pusat (nasional), jika tidak segera kembali kepada mandat Konstitusi UUD 1945 dan membatalkan semua proyek – proyek privatisasi, komersialisasi dan komodifikasi kekayaan alam Indonesia, sudah selayaknya untuk turun atau diturunkan!

Indonesia, 22 maret 2012
TEGAKKAN KEDAULATAN AIR, PANGAN DAN ENERGI

Gerakan Rakyat Untuk Kedaulatan Indonesia
SPI – API – JRMK – KRuHA – WALHI – KIARA – KAU - LBH Jakarta - Solidaritas Perempuan – ICW –FPPI – UPC - Jakarta Bergerak - Green Student Movement – IHCS



Page: [1 - 2]
1
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno