Language:
Artikel
Selasa, 17 April 2012 13:39
Dinamika Kebijakan Irigasi dan Implikasinya bagi Petani

Hamong Santono [1]

Pendahuluan
Perdebatan mengenai privatisasi dan komersialisasi air masih terus berlangsung sampai saat ini.  Privatisasi dan komersialisasi air diawali dengan munculnya Dublin Principles yang menekankan pentingnya perubahan cara pandang terhadap air dari barang public menjadi barang ekonomi.

Secara konseptual ada perbedaan definisi antara privatisasi dan komersialisasi.  Privatisasi  mencakup transfer operasi sampai dengan transfer kepemilikan dari pemerintah kepada perusahaan swasta. Sayangnya definisi privatisasi di Indonesia dipersempit berdasarkan UU No.19 2003 tentang BUMN, dimana privatisasi hanyalah didefinisikan sebagai penjualan saham. Sedangkan komersialisasi merupakan proses perubahan pengelolaan barang atau jasa yang semula mengikuti aturan sosial menjadi mengikuti aturan pasar. Pengelolaan air berbasis komunitas baik untuk irigasi maupun air bersih merupakan salah satu contoh model pengelolaan yang mengikuti non market  social rules, sedangkan air minum dalam kemasan dan PDAM  merupakan model pengelolaan yang mengikuti aturan pasar. Dengan demikian komersialisasi tidak harus terjadi melalui privatisasi atau dengan kata lain komersialisasi tidak harus datang dari private sektor.

Lebih lanjut dalam konteks privatisasi air terdapat dua aspek yang terkait, service management dan resources management. Service management mengacu pada the provision of infrastructure  seperti jaringan pipa distribusi, fasilitas pengolahan air, sumber pasokan air (supply sources) dan sebagainya, sedangkan resources management mengacu pada pengalokasian air antara sektor pertanian, industri, rumah tangga, isu-isu polusi dan sebagainya. [2]

Sejarah dan Konteks Reformasi Irigasi di Indonesia
Pada tahun 1999, perubahan besar terjadi di sektor sumberdaya air di Indonesia, dengan  munculnya kebijakan untuk melakukan reformasi sektor sumberdaya air di Indonesia yang didukung oleh Bank Dunia melalui WATSAL. Seperti sudah diungkapkan di atas, ada dua aspek terkait  yaitu manajemen sumberdaya air dan manajemen layanan. Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari reformasi sumberdaya air di Indonesia. Salah satu bagian dari dua aspek tersebut adalah reformasi di sektor irigasi.

Jika dilihat lebih dalam, reformasi sektor irigasi sudah dilakukan sudah dilakukan sejak tahun 1987. Dengan alasan keterbatasan dana, pemerintah pada tahun 1987 melakukan reformasi kebijakan di sektor irigasi yang dikenal dengan Irrigation Operation and Maintenance Policy (IOMP). Kebijakan tersebut merupakan hasil dari dialog kebijakan (policy dialogue) antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia serta ADB yang tidak lain adalah prakondisi untuk memperoleh dana pinjaman baru di sektor irigasi. Reformasi kebijakan sektor irigasi yang dibiayai oleh Bank Dunia melalui The First Irrigation Subsector Project (ISS I), ISSP II, dan Java Irrigation and Water Resources Management Project (JIWMP), pada intinya memperkenalkan kebijakan baru di sektor irigasi yaitu turnover management, irrigation service fee  dan efficient operational dan pemeliharaan . Sebagai bagian dari reformasi pengelolaan irigasi, petani dalam hal ini P3A diharapkan dapat berperan aktif  untuk ikut dalam pengelolaan irigasi. P3A merupakan sebuah organisasi pengelola irigasi yang dibentuk oleh pemerintah (top-down approach) sebagai penggganti organisasi pengelola irigasi tradisional seperti Ulu-Ulu, Raksa  Bumi, Tudung Sipulung dan sebagainya.

Dalam perjalanannya IOMP dianggap gagal, salah satu persoalannya adalah masalah kelemahan manajemen, yang disebabkan fokus pembangunan irigasi lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat teknis dan fisik bangunan irigasi, sedangkan faktor-faktor sosial dan institusional yang bersifat spesifik lokal luput dari perhatian. Kondisi tersebut membawa implikasi pada marginalisasi kemampuan petani dalam mengelola irigasi dan menjadikan P3A sebagai perpanjangan tangan birokrasi pada waktu itu.

Pada tahun 1999 Presiden mengeluarkan Inpres No.9 tahun 1999 tentang Pembaruan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang berisi isntruksi kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk (1) melakukan koordinasi mempersiapkan kerangka peraturan dan perundangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaharui kebijakan pengelolaan irigasi, (2) Pembaruan Kebijakan Pengelolaan Irigasi yang dimaksud  meliputi (a) pengaturan kembali fungsi dan tugas lembaga pengelola irigasi, (b) pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A), (c) Penyerahan Pengelolaan Irigasi kepada P3A, (d) Pengaturan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi, (e) Keberlanjutan Pengelolaan Sistem Irigasi.

Berdasarkan komponen-komponen tersebut kemudian pemerintah menerbitkan PP No.77 tahun 2001 tentang Irigasi. Terbitnya PP tentang irigasi ini kemudian menjadi polemik ketika pada tahun 2003 pemerintah (Departemen Kimpraswil) mengumumkan “moratorium” pemberlakuan PP ini, dengan alasan pada waktu itu masih ada pembahasan soal RUU Sumberdaya Air, pemindahan kewenangan pengelolaan irigasi akan membebani petani terutama petani miskin . Hal ini menimbulkan “kekecewaan” bagi kelompok pendukung PKPI , dengan alasan bahwa pengumuman “moratorium” tersebut tidak dilakukan secara tertulis akan tetapi hanya perintah lisan yang disampaikan dalam rapat kerja Kimpraswil atau rapat-rapat internal lainnya dan tidak pernah dalam bentuk bahan tertulis dan menunjukkan bahwa pemerintah ragu-ragu dalam upaya memberdayakan petani.  Dan dengan berlakunya UU No.7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, kebijakan irigasi di Indonesia kembali seperti semula, dimana tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi  primer dan sekunder berada di tangan pemerintah, sedangkan jaringan tersier menjadi tanggung jawab petani.

Dinamika Kebijakan Irigasi dan Implikasinya
Sejak Indonesia tidak mampu lagi mencapai swasembada pangan, berbagai perubahan kebijakan terus dilakukan pemerintah dalam pengelolaan irigasi. Alasan utama yang muncul perubahan kebijakan tersebut adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Namun jika dikaji lebih dalam, perubahan tersebut juga tidak terlepas perubahan model kebijakan irigasi pada tingkatan internasional. Dominasi pemerintah dalam pembangunan irigasi pada masa revolusi hijau dipandang sebagai penyebab utama kegagalan pembangunan irigasi termasuk di Indonesia. Salah satu dari kegagalan tersebut adalah ekspansi besar-besaran daerah irigasi tidak diimbangi dengan ketersediaan dana untuk melakukan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi. Dengan demikian pemindahan tanggung jawab operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi dari pemerintah kepada petani (P3A) dipandang sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor irigasi. Konsep inilah yang sebenarnya  diadopsi oleh pemerintah Indonesia di sektor irigasi atau yang lebih dikenal sebagai Irrigation Management Transfer  (IMT), yang menempatkan P3A sebagai aktor utama dalam operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Salah satu prasyarat yang dibutuhkan untuk menjalankan IMT ini adalah hak guna air (water use rights). Bank Dunia sendiri mendefinisikan hak-hak irigasi dalam tiga kategori yaitu management kontrol, fasilitas fisik dan air. Khusus hak atas air  (water rights) irigasi adalah seberapa banyak air yang dapat diberikan kepada petani untuk menjamin kecukupan air bagi lahan petani anggota P3A lainnya. Pada intinya IMT mendorong adanya transfer  otoritas pengambilan keputusan dalam pengelolaan irigasi kepada P3A.

Beberapa studi terhadap IMT menunjukkan dampak yang positif baik terhadap petani maupun keberlajutan system irigasi.  Hal ini meliputi perbaikan distribusi  air yang adil kepada petani dan meningkatnya partisipasi petani dalam proses pengambilan keputusan. Namun studi lain juga menunjukkan bahwa IMT berdampak negatif, antara lain rendahnya skala ekonomi P3A untuk menyediakan layanan  sesuai dengan sistem yang ada, petani juga diminta untuk membayar jasa air lebih mahal  tanpa adanya perbaikan dan efisiensi layanan. Dan yang terpenting sebenarnya adalah bahwa  IMT memperkenalkan P3A sebagai sebagai langkah awal untuk merubah sistem pertanian subsisten menjadi tanaman yang bersifat komersial. Dengan tanaman komersial dan ketersediaan pasar petani kecil akan mampu membayar iuran kepada  P3A untuk operasional dan pemeliharaan serta perbaikan jaringan irigasi. Dan pada akhirnya pemerintah  dapat menghilangkan subsidi maupun pengeluaran yang terkait dengan pembangunan irigasi.

Hal lain yang juga perlu dicermati adalah ketidakjelasan  status jaringan irigasi di Indonesia. Jika jaringan irigasi dipandang sebagai barang publik (public goods), seharusnya petani tidak dibebankan untuk membayar biaya jasa layanan air irigasi. Tetapi jika jaringan irigasi dipandang sebagai common property goods , maka petani harus membayar jasa layanan air tersebut. Persoalannya dengan kebijakan irigasi sekarang adalah ada dua penyedia layanan jaringan irigasi yaitu pemerintah dan P3A dan keduanya berhak untuk menarik jasa layanan air tersebut kepada petani, yang tentu saja membawa implikasi pada semakin beratnya beban petani.



[1] Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), among@kruha.org, www.kruha.org

[1] Lihat Eric Guiterezz dkk, dalam New Rules, New Roles: Does PSP Benefit the Poor?, Water Aid and Tearfund, 2003, www.wateraid.org






Kamis, 27 Oktober 2011 10:17
Layanan Air Bersih Jakarta; Tersesat Dalam Jebakan Privatisasi

Oleh: Hamong Santono

Senin 6 Juni 2011, ratusan masyarakat Jakarta mendatangi Balaikota Pemerintah Provinsi Jakarta menuntut  Gubernur Jakarta untuk menghentikan privatisasi layanan air bersih di Jakarta. Apa yang dilakukan oleh ratusan masyarakat tersebut bukanlah hal yang pertama kali dilakukan dan sejatinya merupakan bagian dari ekspresi kekesalan atas buruknya layanan air bersih di Jakarta yang telah diprivatisasi sejak 13 tahun lalu.


Jumat, 08 April 2011 10:10
Negara yang Melupakan Air Bersih

Akses terhadap air bersih masih menjadi salah satu persoalan pembangunan di Indonesia. Kurang dari 50%  rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses ini. Tidak perlu terlalu jauh untuk melihat bagaimana sebagian rakyat Indonesia begitu sulitnya mendapatkan air bersih dan kalaupun ada harus membayarnya dengan harga yang mahal. Di Jakarta, kita bisa melihat situasi ini di daerah Muara Baru Penjaringan misalnya, atau jika ingin berjalan lebih jauh kesulitan mendapatkan akses air bersih dan sanitasi bisa terlihat di sepanjang bantaran Kanal Tarum Barat, Bekasi.


Kamis, 24 Maret 2011 11:24
Air dan Tanggung Jawab Kita di Akhirat

Oleh: M. Anwar Djaelani

MANUSIA adalah makhluq yang tak mungkin terpisahkan dari air. Malah, tubuh kita sebagian besar terdiri dari air/cairan. Saat anak-anak, ada sekitar 75%-80% komponen cairannya. Lalu, kala dewasa, terdapat sekitar 60% komponen cairannya. Khusus otak, memiliki komponen air sebanyak 90%.
Kita selalu memerlukan air. Khusus untuk minum, secara umum, ada patokan bahwa rata-rata manusia memerlukan sekitar 2,5 liter (2500 ml) air tiap hari. Sementara, secara khusus, ada yang menggunakan ‘rumus’ 30 ml – 40 ml per kg berat badan per hari.


Kamis, 24 Maret 2011 11:11
Hak Rakyat atas Air (Catatan Hari Air Sedunia, 22 Maret 2011)

Oleh : Launa, Sip., Mm,

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20jd=Hak+Rakyat+atas+Air+%28Catatan+Hari+Air+Sedunia%2C+22+Maret+2011%29&dn=20110324031846

KabarIndonesia - Di Jakarta, miringnya banyak gedung bertingkat, munculnya rongga di gedung, dan banyaknya ruas jalan yang ambles adalah konsekuensi logis dari eksploitasi air tanah secara berlebihan dan terus-menerus, serta makin besarnya beban tanah akibat berat bangunan yang mendorong terjadinya pemampatan lapisan tanah.

Dalam "Will Jakarta Be The Next Atlantis", Nicola Colbarn menyatakan, jika pemanfaatan berlebihan tidak dapat dihentikan, dan pemerintah tidak menjalankan komitmennya terhadap penggunaan air tanah yang berkelanjutan, maka pada tahun 2030, Jakarta akan menjadi Atlantis kedua, tenggelam dan hilang (Kompas, 20/9/10).


Selasa, 15 Maret 2011 18:42
Sulitnya Mendapatkan Air Bersih di Jakarta; Cerita Dari Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara

Bagi sebagian besar warga Jakarta, mengandalkan air perpipaan untuk kebutuhan sehari-hari bisa jadi merupakan kesalahan besar (dalam catatan BPS 2010, hanya 25% warga Jakarta yang mendapat akses layanan air perpipaan). Pasokan air yang tidak kontinyu, dan kualitas air yang buruk, menjadikan banyak warga tidak percaya terhadap air perpipaan. Sebagian warga yang mampu, banyak  menggunakan air tanah sebagai sumber kehidupan mereka sehari-hari, itupun dengan catatan air tanah yang ada masih cukup layak untuk dikonsumsi. Jikapun tidak, mereka akan mencari sumber alternatif lain termasuk air kemasan.


Minggu, 13 Maret 2011 18:00
Citarum and IWRM: A Guinea Pig for ADB

by: Hamong Santono (KRuHA) and Diana Goeltom (debtWATCH Indonesia)

Citarum, a river 270 km long, is one of the important rivers in Java. Millions of people, especially those who live in Jakarta, are dependent on this river for their needs in agriculture and industry, and for their supply of clean water. Without the Citarum River, Jakarta would be a dead city since 80% of its water supply comes from the mentioned river. Ironically, it may no longer be sufficient to call Citarum as the river which can guarantee millions of lives. Many are now reporting Citarum as the longest ‘trash bin’ in the world.[1]


Minggu, 13 Maret 2011 17:14
Jakarta dan Ekstraksi Air Tanah Berlebihan

Amblesnya Jakarta yang ditandai dengan miringnya gedung-gedung bertingkat, amblesan tanah, kemunculan rongga di gedung, dan amblesnya ruas jalan adalah konsekuensi logis pengambilan air tanah berlebihan secara terus- menerus, serta makin besarnya beban tanah akibat berat bangunan yang mendorong terjadinya pemampatan lapisan tanah.

Di Jakarta, layanan air leding perpipaan belum mampu melayani seluruh penduduk. Hal ini membuat sebagian besar penduduk Jakarta bergantung pada penggunaan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga mendorong ekstrasi air tanah dalam jumlah besar.


Minggu, 13 Maret 2011 17:07
Jaminan Hak atas Air

PER 1 April nanti, PDAM Tirta Moedal berencana menaikkan tarif yang dikenakan kepada para pelanggan. Alasannya tanpa kenaikan tarif tidak akan pernah ada perbaikan pelayanan. Alasan lain telah sekian tahun tarif tidak pernah dinaikkan.
Terlepas dari alasan itu, ada masalah lebih mendasar yang tidak pernah disampaikan kepada publik bagaimana negara mengatasi hal itu.

Permasalahan kebutuhan air dan kenaikan tarif tidak semata-mata menjadi problem masyarakat Semarang. Karena itu tulisan ini akan memaparkan problema mendasar itu, terutama terkait dengan peringatan Hari Air Sedunia pada 22 Maret.


Jumat, 04 Maret 2011 16:24
Indonesia's Water Woes Just Beginning

Last month, the United Nations General Assembly adopted a resolution declaring access to clean water and sanitation a fundamental human right.

By a vote of 122 in favor and none opposed, the assembly on July 28 adopted language affirming “the right to safe and clean drinking water and sanitation as a human right that is essential for the full enjoyment of life and all human rights.” Forty-one countries abstained.  By supporting the UN resolution, signatories commit to play a greater role in meeting the need for adequate, safe and affordable access to water. Indonesia voted in favor of the measure. The UN stated its “deep concern” that around 884 million people are without access to safe drinking water and more than 2.6 billion people lack access to basic sanitation.


Jumat, 04 Maret 2011 14:29
Access to Clean Water : A Problem for Indonesia

Hamong Santono, Jakarta | Sat, 04/05/2008 12:43 PM | Opinion

Access to clean water is one of Indonesia's biggest problems. According to the Millennium Development Goals (MDGs) Report 2007, published by the National Development Planning Board, piped water is accessible to 30.8 percent of households in the country's cities and 9 percent in its villages.

Such figures show the limitations of the municipality's water service provider, PDAM

Lack of investment in clean water is one reason PDAM gives for its limited outreach. Based on a government statement, to meet the MDGs target by 2015, Indonesia needs Rp 43 trillion (US$4.6 billion) in clean water funding. The government currently provides Rp 500 billion.In order to close the funding gap, the government expects private investment in drinking water infrastructure.


Kamis, 25 Agustus 2005 15:43
Privatisasi PAM Jaya: Studi Kasus di Jakarta Bagian Timur, Indonesia

(Nur Endah Shofiani*)

Pada penghujung tahun 1994, hanya 36 persen dari 67 juta jiwa penduduk kota Indonesia yang memiliki akses ke air bersih. Diperlukan modal yang besar untuk diinvestasikan di sektor air. Oleh karenanya, untuk menarik minat investasi swasta, pemerintah Indonesia (GoI) memulai perubahan (transformasi) PDAM menjadi industri pelayanan yangberorientasi pelanggan dan menetapkan biaya pelayanan air yang didasarkan pada prinsip barang ekonomi dengan memperkenalkan konsep pemulihan biaya penuh (full cost recovery) dan bukan didasarkan pada konsep sosio-politik yang memperlakukan air sebagai barang publik.


Page: [1 - 1]
1
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno