Language:
Kampanye
Kamis, 12 Juni 2014 21:23
Memaksimalkan Fungsi Sosial Air sebagai Barang Publik

Saat ini Indonesia berada dalam persimpangan jalan antara memperlakukan layanan air minum sebagai layanan publik atau dengan mengkomersilkan layanan tersebut melalui mekanisme pasar atau market proxy (korporatisasi badan layanan publik).

Oleh karenanya, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan komunitas masyarakat Jakarta, mengajukan gugatan warga negara terhadap pemerintah dan PAM Jaya beserta PALYJA dan AETRA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pemutusan kontrak kerja sama dan pengembalian layanan air ke badan publik dengan peningkatan kualitas pelayanan.

 

          Terlepas dari permasalahan dalam swastanisasi air di Jakarta, hak “penguasaan” air, sebagai barang publik, seharusnya berada di tangan negara. Hal ini sejalan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, baik melalui pasal 33 UUD 1945 maupun pasal 2 UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA). Dengan demikian, air yang berada di dalam wilayah Indonesia, tidak berada di dalam kekuasaan siapapun kecuali negara, dan rakyat dengan hak asasi yang dimilikinya mendapatkan jaminan berdasarkan konstitusi untuk memperoleh akses air bagi kebutuhan dasar dan penghidupan, seperti yang dijelaskan dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Pasal 5 yang menyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi kebutuhannya yang sehat, bersih dan produktif. 

          Sedangkan, Pasal 29 mengenai prioritas penggunaan menyatakan bahwa penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah pasal 50 mengenai penyediaan menyatakan bahwa Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.       

          Tafsiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Uji Materi terhadap UU No.  7  Tahun  2004  tentang  pengelolaan  Sumber Daya Air menekankan bahwa pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai pengusahaan sumber daya air diusahakan oleh Pemerintah Daerah dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 26 (7) UU SDA[i].

Peran serta masyarakat yang merupakan pelaksanaan asas demokratisasi dalam pengelolaan air harus diutamakan dalam pengelolaan PDAM, karena baik buruknya kinerja PDAM dalam pelayanan penyediaan air kepada masyarakat mencerminkan secara langsung baik buruknya negara dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak asasi atas air.

          Soal pengaturan fungsi ekonomi air, Mahkamah Kontitusi  menyatakan; “prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air adalah menempatkan air bukan sebagai objek yang dikenai harga secara ekonomi, sehingga seharusnya pemanfaat air membayar lebih murah dibandingkan apabila air dinilai dalam harga secara ekonomi. Apabila harga air dinilai secara ekonomi, maka pemanfaat harus membayar di samping harga air juga ongkos produksi serta keuntungan dari pengusahaan air. PDAM harus diposisikan sebagai unit operasional negara dalam merealisasikan kewajiban negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 UU SDA, dan bukan sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan secara ekonomis. Besarnya biaya pengelolaan sumber daya air untuk PDAM harus transparan dan melibatkan unsur masyarakat dalam penghitungannya.

          Tanggung jawab penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum pada prinsipnya adalah tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat hanyalah bersifat terbatas dalam hal Pemerintah belum dapat menyelenggarakan sendiri, dan Pemerintah masih tetap memungkinkan menjalankan kewenangannya dalam pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Juga sudah jelas dinyatakan oleh Resolusi PBB pada Juli 2010 bahwa Air adalah Hak Asasi Manusia, dan Republik Indonesia ikut menanda tanganinya. Artinya pemerintah wajib menjamin “PEMENUHAN”, “PERLINDUNGAN” dan “PENGHORMATAN” hak tersebut dengan standar:

  1. Kualitas air yang bisa diminum sesuai standarisasi dalam PP.No16/2005 tentang SPAM)
  2. Kuantitas air untuk kebutuhan minimal manusia (sekitar 60 - 100 L/orang/hari)
  3. Keberlanjutan akses air selama 24 jam setiap harinya
  4. Aksesibilitas; air harus ada dirumah dan tempat- tempat publik, dan bukan dengan cara membeli dari pasar. Artinya tidak seorangpun boleh diputus aksesnya terhadap air karena alasan ekonomi, penerapan mekanisme pasar dalam pelayanan air minum adalah pelanggaran konstitusi (inkonstitusional).
  5. Kemampuan Membayar, harga air tidak boleh lebih dari 3 persen dari pendapatan keluarga (UNDP).



 

 

 



[i] 2005

Kamis, 27 Juni 2013 19:14
sebuah pengantar
Tentang Fracking

Maraknya berbagai kasus terjadinya land and water grabbing oleh kekuatan bisnis, telah membawa dampak semakin terpinggirkannya rakyat dari akses atas sarana pemenuhan kebutuhan hidupnya. Korporasi-korporasi besar telah memanfaatkan tanah, air, bahkan udara, dengan mengubahnya menjadi menjadi sarana produksi industri demi keuntungan semata-mata, mencakupi industrialisasi dan liberalisasi pangan, hingga aktivitas-aktivitas ekstraksi sumberdaya mineral.

Sebagai bentuk kewaspadaan dari masifikasi terjadinya land and water grabbing, kegiatan penambangan dengan menggunakan metode fracking patut mendapatkan perhatian dari para pemerhati lingkungan dan akitvis, maupun khalayak umum, dan terutama bagi pemerintah Indonesia. Ya, pemerintah Indonesia sedang gencar untuk melaksanakan proyek menghadirkan sumber “energy baru”, melalui metode fracking.

Pemerintah sudah perlu dan sepantasnya menimbang ulang, apakah proyek tersebut akan tetap dilanjutkan dengan mengorbankan proses kehidupan masyarakat dan alam sekitar.

Untuk lebih jelas, mari kita lihat uraian berikut;


Apa itu fracking
Fracking adalah metode yang relative baru, atau setidaknya baru coba dikembangkan di Indonesia. Teknik ini dikembangkan untuk mengambil sumber-sumber energi yang masih tersisa dalam lubang bekas penggalian sumber energi. Ada yang menyebutnya mengorek lubang bekas penimbunan energi. Cara ini efektif untuk menaikkan laju produksi sumur-sumur minyak yang ada, atau sumber energi lain. Salah satunya adalah shale gas, atau biasa juga disebut sebagai gas alam yang terperangkap di dalam serpihan batuan.

Shale gas dan Oil Shale dibedakan dengan gas dan minyak yang selama ini ditambang dengan cara konvensional. Shale gas dan oil shale biasa disebut dengan gas alam dan minyak non konvensional. Mengapa disebut gas alam non konsional? Karena letak dari shale gas berbeda dengan gas alam konvensional. Jika gas alam konvensional yang kita tahu selama ini biasanya ditemukan di cekungan lapisan bumi pada kedalaman ±800m atau lebih. Maka shale gas terdapat di lapisan dari pori-pori dan celah bebatuan (shale formation) di kedalaman lebih dari 1500m. Begitu juga dengan oil shale. Oil shale merupakan minyak yang “terjebak” dalam lapisan pori-pori dan celah bebatuan (shale formation).

Fracking atau hydraulic fracturing atau hydrofracking atau teknologi hidrolika patahan, secara sederhana adalah proses ekstraksi gas bumi dengan cara meng-injeksi cairan bertekanan tinggi secara horisontal ke bawah atau ke lapisan batuan cebakan di mana gas dan atau minyak berada. Bahan untuk meng- injeksi yang digunakan adalah air, pasir atau butiran keramik khusus dan cairan kimia.

Jesse Jenkins menjelaskan operasi fracking ini adalah memompakan jutaan galon air, pasir, dan campuran bahan kimia, mulai dari garam dan asam sitrat hingga racun dan zat karsinogenik, termasuk benzena, formaldehida, dan timah. Semua material itu dipompakan dengan tekanan sampai 15.000 pon per inci persegi melalui sumur yang dibor horizontal ke formasi shale rock sedalam 10.000 meter di bawah permukaan tanah.

Ada berbagai daya tarik lain yang membuat pemerintah mengalihkan pandangannya kepada fracking guna mengambil shale gas atau pun shale oil. Pertama, cadangan shale gas Indonesia cukup besar. Studi dari para ahli geologi menyatakan, sebagaimana dilansir oleh migasreview.com, cadangan shale gas Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 574 trillion cubic feet (tcf). Potensi produksi ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan CBM (coal bed methane) yang sekitar 453,3 tcf, ataupun jika dibandingkan dengan gas konvensional yang jumlah cadangannya hanya sekitar 153 tcf. Bahkan IHS Global Insight memperkirakan, potensi shale gas Indonesia jauh lebih tinggi daripada perkiraan konservatif pemerintah, hampir 5.000 tcf, dengan sumber daya potensi plays bermutu tinggi sebesar 1.542 Tcf.

Indonesia diperkirakan juga mempunyai cadangan shale oil yang cukup besar. EIA (Energy Information Administration) menyatakan, seperti dilansir upstreamonline.com, total cadangan shale oil Indonesia adalah sebesar 8 miliar barel dari total cadangan dunia 345 miliar barel. Dengan demikian Indonesia menduduki peringkat ke 10, negara-negara dengan potensi cadangan shale oil terbesar di dunia.

Menurut John C.K. Daly, yang merupakan CEO dari US-Central Asia Biofuels Ltd., daya tarik lain dari uncoventional energy adalah letaknya yang relatif dangkal. Shale gas di Indonesia rata-rata berada pada kedalaman sekitar 1.000-1.300 meter di bawah permukaan tanah. Kondisi ini berbeda dengan cadangan gas konvensional lain di Indonesia yang berada pada kedalaman 6.500 kaki atau lebih, atau sekitar 1.950 meter.

Fracking sebagai Ancaman Keberlangsungan Air bagi Masyarakat
Fracking dianggap berpotensi menyebabkan polusi dan kelangkaan atas air bagi warga sekitar penambangan. Berbagai kasus dari Negara-negara dan telah diangkat ke berbagai media, termasuk film, memperlihatkan betapa berbahayanya penggunaan fracking, terhadap keberlangsungan air warga.

Seperti diketahui, proses fracking memerlukan air dalam jumlah yang besar. Jutaan gallon air diperlukan untuk dipompakan bersama material lain seperti pasir, dan campuran bahan kimia, mulai dari garam dan asam sitrat hingga racun dan zat karsinogenik, termasuk benzena, formaldehida, dan timah. Semua material itu dipompakan dengan tekanan sampai 15.000 pon per inci persegi melalui sumur yang dibor horizontal ke formasi shale rock mulai dari kedalaman 1500 meter hingga 10.000 meter di bawah permukaan tanah. Proses ini tentu berpotensi mengakibatkan daerah sekitar penambangan akan kekurangan air.

Berdasar dari pengalaman di Amerika, Dewan Perlindungan Air Tanah di sana menyatakan bahwa setiap penambangan menggunakan fracking membutuhkan 2 juta hingga 4 juta galon air. Bahkan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup di Amerika memperkirakan, setiap tahun, antara 70 milliar hingga 140 milliar galon air telah digunakan untuk kegiatan tersebut. Hal ini sama dengan menghabiskan air bagi 40 hingga 80 kota dengan populasi sekitar 50,000.

Selain itu, cairan limbah fracking terdiri lebih dari 596 bahan kimia yang dikenali juga tidak dapat dikenali karena persenyawaan antara bahan kimia tersebut. Limbah tersebut dengan demikian memerlukan perlakuan khusus tertentu sebelum dibuang atau digunakan kembali. Sebab jika tidak ditangani terlebih dahulu, maka akan dapat mengakibatkan pencemaran air permukaan maupun air tanah. Pencemaran air permukaan terjadi akibat adanya kontaminasi sumber mata air dan mampu membunuh ekosistem yang hidup di sana. Sedangkan apabila kontaminasi meresap hingga ke air tanah, maka air tanah akan ikut tercemar.

************

saat ini KRuHA sedang menyiapkan sebuah jaringan kampanye waspada fracking berskala nasional, jika anda berminat silahkan menghubungi kami di kruha@kruha.org


Jumat, 31 Mei 2013 01:02
Membaca (kembali) Privatisasi Air Jakarta
SWASTANISASI AIR: Hilangnya Keberpihakan Negara kepada Rakyat

Masyarakat mengalami kesulitan yang besar sehubungan dengan kenyataan bahwa tugas-tugas utama negara sesuai konstitusi untuk mengurus rakyat , terutama golongan yang miskin, telah digerogoti sedemikian rupa oleh aktor-aktor neoliberalisme; sebuah gagasan yang menyakini segala sesuatunya akan lebih baik dan effesien, jika diurus lewat mekanisme pasar. Hal ini menyebabkan pemerintahan lebih diarahkan pada urusan-urusan yang bersifat layanan bisnis belaka,  “rakyat” diperlakukan sebagai “Konsumen” –maka hak-hak demokratik merekapun berganti dengan hak-hak Konsumen. Lebih jauh lagi berarti: siapa yang sanggup membayarlah yang lebih dulu akan mendapatkan pelayanan.

Neoliberalisme yang secara cepat menggeser peran Negara, beroperasi dengan cara: (i) Tekanan internasional untuk menciptakan privatisasi. Semua kegiatan Negara yang bersifat sosial ditiadakan karena dianggap membebani anggaran Negara, selanjutnya diserahkan pada mekanisme pasar; (ii)  Perencanaan agenda pemerintah dengan biaya yang diperoleh dari utang yang biasanya secara langsung maupun tidak menyediakan fasilitas untuk melayani kepentingan investasi; (iii)  Jebakan dari berbagai perjanjian internasional yang menghilangkan fungsi perlindungan Negara terhadap rakyatnya;

Situasi tersebut diatas juga berlangsung di Indonesia, sitem demokrasi liberal yang berlangsung semata diaras prosedural tanpa pelembagaan politik dan pendidikan politik ditingkat warga, menempatkan rakyat dalam kondisi lemah secara politik, hingga kemampuan untuk mengartikulasikan apa yang menjadi hak-hak dasar mereka juga selalu dikalahkan oleh kekuatan loby pasar. Sementara itu ditataran politik elit; pengelompokan dan perjuangan seringkali tidak lagi berdasarkan ideology, melainkan kepentingan-kepentingan pragmatis untuk berbagi kuasa semata. Apa yang terjadi adalah Disorientasi Makro Politik yang menyebabkan Disequilibrium Mikro; yaitu situasi dimana elit gagal melakukan konsolidasi untuk  menemukan dan memperjuangkan kepentingan nasional, hingga menyebabkan terabaikannya kepentingan warga Negara.

Politik pengelolaan sumberdaya dan pelayanan air bersih juga tak luput dari proses liberalisasi. Kebutuhan yang mutlak akan air, ditambah ketidak merataan ketersediaan air telah menjadikan air sebagai lahan bisnis, sekaligus ajang rebutan antar berbagai kekuatan.

Posisi neo-liberal didasarkan pada pasar bebas dalam Lingkungan yang bebas, tanpa batasan-batasan dan kepemilikan pribadi (private property). Perlu diingat, bahwa berbagai argumentasi yang membenarkan privatisasi berasal dari gagasan Adam Smith (1723-1790), yang menganjurkan liberalisasi dan perlunya  peng-komodifikasi-an (komodifikasi) barang (goods) guna menghindari penurunan nilai. Smith juga menyakini bahwa swasta (private) mesti diberi ruang yang bebas tanpa campur tangan Negara. Selanjutnya Hayek (1899-1992) mentransformasikan gagasan liberalisme Smith dan memberinya momentum intelektual, yang pada akhirnya menjadi neo-liberalisme.

Begitupun, bahkan Adam Smith mengakui ke-khas-an air dan mengedepankan beberapa kekhawatirannya; bahwa tatkala sector swasta ikut terlibat dalam pengelolaan air, maka hal (swastanisasi) itu sangat mungkin mengarah kepada resiko-resiko yang  tidak perlu dan sulit dipulihkan.

Privatisasi Air Jakarta
Di Jakarta, masuknya aktor swasta dalam pengelolaan air dimulai sejak bulan Juni 1991 saat Bank Dunia memberikan pinjaman kepada PAM Jaya sebesar USD 92 juta untuk perbaikan infrastruktur (Second Jabotabek Urban Development Project). Pinjaman yang juga didukung Dana Kerjasama Ekonomi Jepang, digunakan untuk membangun instalasi pengolahan air Pulogadung. Kedua organisasi ini adalah sponsor utama pelibatan sektor swasta dalam pengelolaan air bersih Jakarta(harsono, 2003).

Jakarta dibagi menjadi dua wilayah dengan Sungai Ciliwung sebagai batasnya. Bagian barat diberikan kepada perusahaan yang saat ini bernama PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan bagian timur kepada PT Thames PAM Jaya (TPJ)—saat ini bernama PT AETRA. Bentuk kerja sama antara PAM Jaya dengan dua mitra swastanya  adalah konsesi yang dimodifikasi atau disebut juga Operate, Develop and Transfer. Kerja sama mulai berlaku tanggal 1 Februari 1998 dan akan berakhir pada ulang tahun ke dua puluh lima.

Akibat krisis ekonomi dan politik yang dialami Indonesia tahun 1998 perjanjian ini sempat diubah dan dinyatakan kembali tanggal 22 Oktober 2001, tanpa mempengaruhi jangka waktu berlakunya kerja sama.

Target Kontrak Konsesi Pelayanan Air
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dengan Palyja dan TPJ pada dasarnya diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang mencakup: (1) Peningkatan Kwantitas, (2) Peningkatan Kwalitas, (3) Peningkatan Kontinuitas, (4) Peningkatan Efisiensi, (5) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Dari lima target tersebut, nyaris tak ada capaian signifikan.

Beberapa  keuntungan yang diharapkan pemerintah ketika memulai kerjasama dengan swasta dalam mengelola air adalah bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), adanya alih teknologi dan berkurangnya eksploitasi air tanah. Namun, setelah 15  tahun privatisasi, eksploitasi air tanah justru bertambah, alih teknologi juga gagal diterapkan.

Janji bahwa air pipa yang dialirkan kerumah-rumah dapat diminum juga hanya isapan jempol belaka, bahkan menjadi sesuatu yang mustahil karena pasti akan terjadi penentangan dari produsen air minum dalam kemasan.


Rabu, 29 Mei 2013 01:12
INDIKASI - INDIKASI KEGAGALAN PRIVATISASI AIR

a.    Kenaikan Tarif
Dari Bolivia, Manila hingga Jakarta, Indonesia, Perusahaan-perusahaan air minum swasta telah secara terus menerus menaikkan tariff air setelah terlebih dahulu mengambil alih system pelayanan publik – seringkali menyebabkan situasi dimana air merupakan sesuatu yang tak terjangkau bagi kalangan miskin.

Usulan kenaikan tarif seringkali juga terjadi tanpa didahului dengan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan menekan inefisiensi administrasi di tubuh perusahaan. Mulai dari rasio pegawai yang tidak sesuai dengan beban pekerjaan atau dibandingkan dengan banyaknya jumlah sambungan/konsumen yang harus dilayani, belum lagi praktik mark-up di dalam penyelenggaraan proyek-proyek .

b.    Kualitas air yang memburuk
Kalangan industri air secara intensif mempengaruhi para pengambil kebijakan untuk tidak menaikkan standar kualitas air -- yang dianggap sebagai beban kerja yang berbiaya mahal.

Dalam Perjanjian Kerja Sama tahun 2000 target cakupan layanan 63%, sementara setelah PKS diamandemen di tahun 2001 target cakupan layanan di turunkan menjadi hanya 50%. Demikian juga halnya dengan tingkat kehilangan air. Pada tahun 2000 target tingkat kehilangan air 42% sementara tahun 2001 target disesuaikan menjadi 47%. Target air terjual pun disesuaikan dari 281 juta kubik di tahun 2000 menjadi 236 juta kubik di tahun 2001.

c.    Layanan pelanggan yang buruk
Layanan Pelanggan seringkali diabaikan tatkala perusahaan swasta mengambil alih control jasa layanan publik. Sejak jasa layanan distribusi air di kelola oleh PALYJA dan AETRA (d/a TPJ), warga Jakarta harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk bisa ditangani keluhannya.

d.    Laba tak lagi digunakan untuk kepentingan publik
Perusahaan swasta bebas mengambil untung yang diperoleh dari menjual air kepada  warga masyarakat dan mengalihkannya ke kantong-kantong para pemegang saham dan eksekutif perusahaan, bukannya meng-investasikan kembali keuntungan kedalam system pengairan.

Kontrak pelayanan air oleh swasta selalu disertai dengan jaminan resiko oleh Negara, dan biasanya juga disertai dengan jaminan keuntungan (di Jakarta, mitra swasta dijamin untuk memperoleh keuntungan sebesar 22% melalui persyaratan Internal Rate of Return dalam Klausula 27.1 dan Schedule 6 Consolidated Financial Projection).

Dalam Perjanjian Kerja Sama antar PAM JAYA dan Operator Swasta ada ketimpangan antara kepentingan publik yang tercermin pada target teknis dan standar  pelayanan yang bisa diubah-ubah serta fakta rata-rata shortfall Rp. 123 M/tahun; dengan jaminan keuntungan mitra swasta yang demikian kuat dilihat dari banyak klausul yang berusaha untuk mengamankan keuntungan bahkan dari resiko yang bersifat uncontrollable, bahkan termasuk yang controllable seperti biaya operasional. High profit high risk tidak berlaku disini. Yang ada adalah high profit no risk dalam PKS ini.

e.    Rentan korupsi dan akuntabilitas yang rendah
Privatisasi membatasi “transparansi” dimana hak-hak demokratik kita bergantung.  Pelibatan sektor swasta dalam pengelolaan air bersih di Jakarta sarat dengan nuansa kolusi,korupsi dan nepotisme, dimulai dari petunjuk presiden RI tanggal 12 Juni 1995 kepada Menteri Pekerjaan Umum saat itu dijabat oleh Mochtar, berujung pada pelibatan Sigit Harjojudanto Soeharto, melalui PT Kekarpola Thames Airindo (KATI) yang bekerja sama  dengan Thames Water Overseas Ltd. Dimana Thames memberikan 20% saham perusahaan kepada Sigit; dan Anthony Salim, anak Sudono Salim kroni Soeharto, melalui PT Garuda Dipta Semesta GDS) yang bekerja sama dengan Suez Lyonnaise des Eaux.

Klausula 47 Perjanjian Kerja Sama antara PAM Jaya dan dua Operator Swasta menyatakan bahwa para pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi komersial dan teknis yang mereka miliki. Aneh memang ada klausul seperti ini untuk sebuah PKS yang berkaitan dengan kepentingan publik . 


f.    Pengambil-alihan kembali layanan dari swasta ke publik adalah sesuatu yang rumit
Sekali pemerintah mem-privatisasi sistem layanan air,  keluar dari kontrak adalah sesuatu yang nyaris mustahil. Setiap upaya untuk menggunakan pasal – pasal perjanjian untuk membatalkan kontrak akan sangat rumit dan berbiaya mahal. Persis sama dengan yang dialami oleh Jakarta saat ini, dimana Pemerintah lebih tunduk pada kontrak dan takut pada ancaman arbiterase internasional dan menutup mata terhadap berbagai pelanggaran hukum nasional, serta norma – norma Hak Asasi Manusia Indonesia.


Senin, 06 Mei 2013 01:40
PETISI
JOKOWI: Hentikan Swastanisasi Air Jakarta

Lindungi Air Jakarta dari Penjarahan Oleh Swasta Asing!
Gubernur: Hentikan Swastanisasi Layanan Air Jakarta!
Juni 2013

Yth. Gubernur DKI Jakarta, Bpk. Joko Widodo

Pendukung petisi ini berasal dari berbagai organisasi dan  negara  yang memiliki kesamaan tekad untuk mewujudkan layanan publik yang lebih baik dan percaya bahwa layanan air oleh swasta tidak akan pernah dapat mewujudkan harapan rakyat dan pemerintah yaitu layanan air bagi semua penduduk Jakarta.

Kami mengajukan petisi ini karena kami percaya bahwa air bersih adalah hajat hidup mendasar yang merupakan hak asasi manusia, sehingga harus dipenuhi secara adil bagi setiap warga dan terbebas dari kepentingan bisnis. Melalui petisi ini kami meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengakhiri swastanisasi layanan air di Jakarta dengan memutuskan kerja sama antara PAM Jaya dengan dua mitra swasta, PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra, dan mengembalikan layanan air bersih kepada negara.

6 Juni 2013 adalah tanggal yang menandai 16 tahun berjalannya swastanisasi layanan air Jakarta. Setelah diberi kesempatan sekian lama akan tetapi, layanan air bagi warga Jakarta tidak kunjung membaik dan masih jauh dari target. Keterjangkauan layanan air diklaim masih 62 persen. Dengan banyaknya pelanggan yang tidak aktif, keterjangkauan layanan secara riil bisa dipastikan jauh lebih rendah lagi.
 

Keluhan pelanggan terhadap buruknya layanan air berulang kali menjadi sorotan media. Warga masih sering mendapati sambungan pipa di rumahnya tidak dialiri air, bahkan hingga berhari-hari. Jika pun mengalir, air tidak jarang keruh dan tidak layak untuk dikonsumsi. Sebagai imbasnya, warga harus memenuhi kebutuhan air sehari-hari dengan membeli air jerigen atau menggunakan kamar mandi umum, yang membuat akses air bersih menjadi sulit dan mahal.
 

Pelayanan yang buruk dan kualitas air yang rendah sangat berdampak khususnya bagi masyarakat miskin kota, terlebih lagi bagi perempuan yang paling banyak bersinggungan dengan penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga, seperti mencuci, memasak, ataupun untuk mandi anak. Sulitnya air bersih membuat perempuan harus mengeluarkan waktu dan tenaga ekstra dalam memastikan ketersediaan air. Kualitas air yang cukup buruk ini juga menimbulkan masalah pada kesehatan reproduksi perempuan, di mana mereka sering mengalami gatal-gatal pada organ reproduksinya. Mahalnya biaya air juga membuat perempuan harus berpikir lebih keras dalam mengatur atau mengelola pengeluaran keluarga, dan tidak jarang menambah beban perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
 

Tarif air di Jakarta sendiri juga sangat mahal jika dibandingkan dengan tarif air di kota-kota besar lain. Di kota-kota seperti Surabaya, Makassar, dan Medan, tarif air  rata-ratanya hanya berkisar di antara Rp. 2.000 hingga Rp. 2.600. Di Jakarta, tarif air rata-rata mencapai Rp. 7000, atau sekitar tiga kali lipat lebih mahal. Ini tentu sangat memberatkan warga, apalagi bagi warga miskin.

Selain itu, meskipun tarif air sangat tinggi, PAM Jaya justru terus menanggung kerugian keuangan. Mekanisme pembayaran dalam kontrak kerja sama dengan swasta membuat PAM Jaya dalam posisi yang lemah, sehingga jika mekanisme yang berlaku saat ini tetap dilanjutkan, di akhir kerja sama PAM Jaya akan menanggung kerugian keuangan hingga Rp. 18,2 triliun. Kerugian yang masif ini pada akhirnya menjadi beban pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, karena berdasarkan kontrak kerja sama itu pula, Gubernur DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan telah menerbitkan support letter sebagai jaminan untuk membantu menanggung beban pembayaran PAM Jaya kepada mitra swasta.

Kami juga perlu mengingatkan bahwa pada 2015, target Millenium Development Goals (MDGs) mengharuskan jangkauan layanan air bersih di Jakarta mencapai 80 persen. Jika kinerja seperti saat ini tidak diperbaiki secara cepat dan ditempatkan sebagai isu strategis, maka ibu kota negara bisa dipastikan tidak akan bisa mencapai target MDGs. Terlepas dari target MDGs, layanan air bersih yang buruk dan tidak terjangkau akan mengancam terpenuhinya kebutuhan hidup warga yang paling mendasar.

Oleh karena itu, melalui petisi ini kami meminta Gubernur DKI Jakarta untuk:

  1. Menghentikan swastanisasi layanan air Jakarta dengan menghentikan kerja sama antara PAM Jaya dengan dua mitra swasta, PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta
  2. Mengembalikan layanan air pada negara dengan terlebih dahulu melakukan audit konprehensif guna menyiapkan organisasi baru PAM Jaya
  3. Meningkatkan kualitas layanan air Jakarta yang merata dan terjangkau bagi semua warga

 

 

 

*untuk mendukung petisi ini,mohon mengirimkan NAMA, INDIVIDU/ORGANISASI dan DOMISILI ke jakarta.water.petition@gmail.com                                       **petisi akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta pada 4 Juni 2013, daftar pendukung petisi akan kami up-date per 3 Juni 2013


Selasa, 13 Maret 2012 14:36
Hak Atas Air
Air Sebagai Hak Asasi Manusia

Apa itu Hak Atas Air ?
Pada tahun 2002, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB merilis komentar umum tentang Hak Atas Air yang menyatakan bahwa hak atas air bersih memberikan hak bagi semua orang atas air bersih yang cukup, aman, dan terjangkau secara fisik serta finansial untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga.

Komentar Umum tersebut, secara mendetil  menyediakan cetak biru  yang dapat digunakan secara internasional dan oleh negara  untuk  menerapkan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam perundang-undangan dan kebijakan mereka. Negara dengan demikian diwajibkan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara efektif, kongkrit dan bertarget dalam program-programnya untuk menjamin semua orang mendapatkan akses atas air bersih.

Komentar Umum Komite PBB ini, juga merupakan interpretasi otoritatif dari Kovenan Internasional  mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob), suatu perjanjian yang diratifikasi oleh 151 negara. Hak atas air  juga telah diakui dalam banyak standard internasional lainnya.

Komponen-komponen Utama
Komentar Umum menetapkan komponen-komponen utama  hak atas air bersih, dimana  setiap orang harus mempunyai akses atas air yang:
Mencukupi – Jumlah yang mencukupi harus tersedia sesuai dengan pedoman internasional. Ini biasanya berarti 50 – 100 liter dan atau  minimal 20 liter per orang per hari.
Aman – Air yang digunakan untuk keperluan pribadi dan rumahtangga harus aman
Terjangkau secara fisik – Air harus berada dalam jangkauan fisik yang aman, di dalam atau di dekat rumah, sekolah, atau fasilitas medis.
Terjangkau secara finansial – Air harus dapat dibeli tanpa mengurangi kemampuan orang tersebut untuk membeli barang-barang pokok lainnya. Artinya disini, kebutuhan minimal  air kadangkala harus disediakan secara cuma-cuma.
 
Kewajiban Pemerintah
Pemerintah yang telah meratifikasi kovenan PBB tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya,  harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua orang mempunyai akses atas air secepatnya. Beberapa hal dapat dilaksanakan segera, namun ada beberapa  langkah lainnya membutuhkan  lama untuk dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak atas air. Tetapi  yang pasti, pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka telah melakukan segala hal yang dapat dilaksanakan dengan sumber daya  yang pemerintah miliki.

Komite PBB tersebut telah mengidentifikasi tiga kewajiban utama bagi pemerintah, yang harus :
Menghargai – dengan tidak melakukan campur tangan yang tidak adil terkait akses rakyat atas air; misalnya dengan melakukan pemutusan sambungan persediaan air mereka bahkan pada saat seseorang benar-benar tidak dapat membayar.
Melindungi – Melindungi/menjaga rakyat dari campur tangan pihak lain; misalnya, dengan menghentikan pencemaran atau kenaikan harga hingga tak terjangkau, yang dilakukan oleh  perusahaan-perusahaan.
Memenuhi – Melaksanakan seluruh langkah-langkah dengan sumber daya yang ada untuk mewujudkan hak atas air; misalnya, melalui perundang-undangan, kebijakan-kebijakan penetapan harga yang efektif, program-program perluasan akses atas air bersih dan pemantauan program-program

Bagaimana dengan Indonesia ?
Indonesia, termasuk salah satu negara yang telah meratifikasi Kovenan PBB tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, melalui UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.  

Dengan demikian Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menghargai, melindungi dan memenuhi hak atas air   rakyatnya.  Selain itu Pemerintah Indonesia juga memiliki kwajiban untuk memberikan laporan kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB  terkait pencapaian Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia.




Sabtu, 03 Desember 2011 13:11
Warga Miskin Jakarta Menjadi Tumbal Swastanisasi Layanan Air

Dengan sistem fullcost recovery dalam swastanisasi PAM Jaya, maka 100 % pembiayaan akan ditanggung pelanggan melalui tarif. Artinya ratusan milyar rupiah kerugian PAM Jaya akibat ongkos kerja operator swasta yang selangit, plus ratusan milyar rupiah keuntungan yang dikantongi Palyja dan Aetra HARUS ditanggung pengguna layanan PAM Jaya melalui tarif!

Dan warga miskin harus menanggung kerugian berlipat; sebagai pelanggan PAM Jaya, mereka tak pernah menjadi prioritas karena membayar tarif yang rendah -- akibatnya mereka terpaksa membeli air dari pedagang keliling, dan tetap dipaksa untuk membayar rekening air yang tak pernah mengalir.


Jumat, 21 Oktober 2011 00:08
Dunia Tanpa Hak Atas Air? Dunia-nya Bank

Dapatkah Anda Bayangkan sebuah dunia dimana 1.5 juta balita menderita sakit dan mati setiap harinya akibat buruknya kualitas dan keterbatasan akses terhadap air dan sanitasi? Dapatkah anda bayangkan sebuah dunia dimana air dan sanitasi jatuh ketangan perusahaan-perusahaan besar?, dunia dimana air dan sanitasi bukan lagi merupakan Hak Asasi Manusia, sebuah dunia dimana air hanya bisa didapat jika anda punya duit? Dunia seperti itu bukanlah dunia di masa lalu atau di masa depan, akan tetapi dunia yang kita diami hari ini, dunia yang bahkan akan semakin memburuk akibat pertumbuhan populasi dan jurang antara orang kaya dan miskin yang kian melebar, sumber daya air yang kian langka, dan perusahaan-perusahaan raksasa yang mendominasi kontrol atas air dan menjualnya dengan harga premium.

Juni 2010, Sidang Umum PBB telah menetapkan bahwa Air adalah Hak Asasi Manusia. Ketetapan yang didukung 122 negara (termasuk Indonesia). 41 negara abstain, hampir semua Negara yang abstain adalah Negara-negara industry maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Inggris, Negara-negara yang berupaya keras untuk menggagalkan keluarnya keputusan tersebut. Latar belakang ke-41 negara yang abstain tersebut adalah demi meloloskan upaya-upaya Bank Dunia dalam menempatkan penguasaan sumber-sumber air di dunia kedalam control perusahaan – perusahaan internasional, dengan memasukkan air kedalam mekanisme pasar.

Seandainya benar bahwa privatisasi air akan berdampak pada pelestarian dan keterakses-am air yang lebih baik, untuk lebih banyak orang, dengan harga yang lebih murah, maka privatisasi adalah sebuah oasis bagi dunia yang haus ini. Akan tetapi, bertolak belakang dari janji manis privatisasi yang selama ini dipaksakan untuk kita yakini, praktek privatisasi air oleh perusahaan – perusahaan multinasional yang memonopoli sumber daya air justru semakin memperparah ‘ketidak-adilan’ air.
Coba bayangkan kenyataan bahwa hanya satu persen dari total air yang ada di bumi yang bisa dikonsumsi oleh manusia, dan penggunaan air telah meningkat menjadi enam kali lipat dalam kurun seratus tahun terakhir, maka akan merupakan potensi keuntungan yang berlimpah dimana pertumbuhan populasi meningkat pesat dan kelangkaan air ada dimana-mana (permintaan yang tinggi untuk suplai yang terbatas).

Perusahaan-perusahaan raksasa seperti; Coca Cola, Pepsi, Suez-Lyonnaise (PALYJA), Vivendi-Generale des eaux, Nestle, Danone, Monsanto telah lama mematangkan rencana untuk meraup keuntungan trilyunan dolar, dengan cara memastikan bahwa air di perlakukan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan di seantero dunia. Dalam rangka memuluskan kontrol atas sumber-sumber air, perusahaan-perusahaan ini menggunakan tangan Bank Dunia untuk memaksa pemerintah agar menyerahkan pengelolaan air ketangan swasta, dengan terlebih dahulu memastikan sector air disubsidi pembayar pajak, juga mendesakkan anggaran public untuk pembiayaan infrastruktur

Dibawah hegemoni label ‘ krisis air’, Bank Dunia aktif melobi berbagai lembaga Negara, perusahaan-perusahaan swasta dengan dalih ‘membantu’  penanganan krisis air dan sanitasi, banjir dan kekeringan. Mengaitkan air dan sanitasi dengan bencana kelaparan global, Bank Dunia menekankan bahwa lebih dari 2 juta kematian terjadi setiap tahunnya akibat wabah penyakit yang terkait air dan sanitasi. Air juga dikaitkan dengan pertanian, energy, lingkungan, industrialisasi dan perencanaan perkotaan. Sebenarnya, semua pendekatan ini adalah baik selama bermanfaat bagi banyak orang, bukan sekedar topeng bagi ajang cari untung perusahaan-perusahaan raksasa yang menguasai Hak Guna Air sebagai sebuah strategi akumulasi modal, dan menyebabkan kelangkaan akses bagi kalangan masyarakat miskin.


AIR KITA, HIDUP KITA
SEDANG DI PERDAGANGKAN!

Upaya pencarian untung ala kapitalisme telah beranjak ke arah komodifikasi hampir semua aspek kemanusiaan dan alam, termasuk pendidikan dan sistem kesehatan, jaminan sosial, transportasi dan sumber daya alam. Berlangsung dalam kurun tiga puluh tahun belakangan ini.

Seiring dengan akselerasi krisis, dimana semua sumber daya alam –yang melimpah di bumi Indonesia— masih dijadikan sebagai subjek rencana pembagian keuntungan diantara imperialis; bahkan air sendiri sebagai elemen paling dasar bagi keberlangsungan seluruh mahluk hidup termasuk manusia, telah dimasukkan kedalam daftar komoditas.

Selain perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan air dalam kemasan dan sistem irigasi, juga yang beroperasi disektor konstruksi, energi, pertambangan, makanan, kimia, metal, produk-produk sektor pertanian dan lainnya yang telah mulai menuntut klaim untuk hak atas sumber-sumber air dengan sokongan kuat dari kolaborator lokal mereka (perusahaan publik dan pemerintah daerah yang lebih berpihak pada investasi dan seringkali mengorbankan rakyat).

Di pedesaan keberpihakan yang sangat jelas kepada perusahaan-perusahaan air minum dan industri ekstraktif telah menuai banyak konflik yang selalu berujung pada proses dipinggirkannya masyarakat.

Lebih jauh lagi, jutaan petani kecil di Indonesia yang memiliki tanah terbatas dan bertani hanya demi mempertahankan hidup. Orang-orang yang bahkan tidak lagi mampu membeli bahan bakar untuk keperluan sehari-hari akibat derasnya gelombang liberalisasi pertanian akan dipaksa untuk melepas tanah-tanah mereka.

Konsekuensi alami dari gelombang migrasi dari pedesaan ke kota-kota besar adalah dampak yang tidak diharapkan dari praktek komersialisasi irigasi persawahan, akan segera kita saksikan begitu Peraturan Pemerintah yang mengatur Hak Alokasi Air dan Hak Guna Air diimplementasikan.

Promotor pasar bebas meng-klaim bahwa akan terbangun tanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya air, mengedepankan praktek-praktek yang berkesinambungan dalam distribusi air bersih dan mendorong pemerintahan untuk lebih memperkuat komitmen politik terhadap ‘Komersialisasi Air’. Juga cukup diketahui dengan baik oleh praktek perusahaan air minum dalam kemasan selalu mendorong agenda komersialisasi air menjadi agenda politik utama. Warga dunia telah berada dalam posisi vis a vis dengan perang akibat keserakahan para kapitalis yang selalu haus akan pasokan energi dan minyak. Dahaga yang akan segera menyerang sector air. Kami tidak akan berdiam diri dan membiarkan meraka mencuri air dan sumber air yang merupakan kekayaan milik bersama bagi kelangsungan kemanusiaan dan ekosistem.

SIAPA LAWAN HAK ATAS AIR?
•    Mereka yang menyatakan bahwa air -yang merupakan Hak Dasar Manusia dan milik semua orang- seharusnya menjadi barang komersil yang bisa di perjual-belikan, serta diperdagangkan di pasar saham;
•    Mereka yang berani memasang meteran di jaringan irigasi persawahan, sekolah-sekolah, rumah sakit;
•    Mereka yang menyebabkan polusi terhadap sumber-sumber air;
•    Mereka yang mengabaikan Hak Rakyat atas Kesehatan dengan mengatakan bahwa air yang tercemar oleh limbah industri sebagai air ‘bersih’;
•   Mereka yang tak merasa bersalah saat menyediakan air bersih yang tidak terbatas jumlahnya kepada perusahaan-perusahaan, dan disi lain bicara tentang keprihatinan akan “ Pemanasan Global”, krisis air, dan penghematan saat ber-urusan dengan air untuk rakyat; seperti petani kecil, kaum miskin kota dan para buruh kecil yang banting tulang demi kelangsungan hidupnya.
•    Pemerintah, termasuk lembaga-lembaga pengatur air, energi, konstruksi dan lembaga-lembaga keuangan yang mendorong  lahirnya krisis air, mengabaikan ekosistem dan keragaman budaya;
•    Semua kebijakan, keputusan dan praktek-praktek dari lembaga-lembaga, seperti World Water Forum (WFF), IMF, ADB, World Bank, WTO dll.

APA YANG MESTI DILAKUKAN?

  • Mencegah beralihnya air untuk rakyat ketangan segelintir perusahaan,
  • Melestarian dan Menguatkan praktek-praktek yang dilakukan masyarakat lokal di Indonesia dan dimanapun diseluruh dunia dan memantau langkah-langkah yang diambil dilevel politik,
  • Mencegah proses ‘disinformasi’ yang sering kali mengelabui publik,
  • Membangun landasan bagi rakyat banyak untuk memperjuangkan Hak atas Kehidupan dan Air.
  • Menolak praktek-praktek kotor yang akan merebut sumber air, utamanya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan air raksasa seperti AQUA DONONE, PALYJA dll

Senin, 06 Juni 2011 12:01
Privatisasi Air Jakarta
Hentikan Privatisasi Air Jakarta Sekarang !!!

13 tahun sudah layanan air bersih di Jakarta diserahkan kepada dua operator swasta PT. PALYJA dan PT.AETRA dan selama itu pula masyarakat Jakarta menderita akibat layanan air bersih yang kian buruk. Janji untuk bisa memberikan air yang langsung dapat diminum setelah 10 tahun diprivatisasi tinggal-lah janji. Masyarakat berpenghasilan rendah seringkali harus mengeluarkan uang lebih besar untuk membeli air akibat ketiadaan air di rumah. PAM Jaya juga harus mengalami kerugian hingga 580 milyar rupiah sejak hadirnya dua operator swasta tersebut. Nasib pekerja PAM Jaya juga tidak jelas. Privatisasi air Jakarta telah gagal dan saatnya bagi Pemerintah Jakarta mengambil sikap tegas untuk memutuskan kontrak konsesi ini sekarang juga !!

KMMSAJ: Serikat Pekerja PDAM Jakarta, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, (KRuHA),  Solidaritas Perempuan Jabotabek (SP Jabotabek), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Wahana Lingkungan Hidup Jakarta (Walhi) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.



Kamis, 07 April 2011 10:25
Tolak Air Kemasan !!!

Air Kemasan menjadi industri minuman utama di seluruh dunia termasuk Indonesia. Air yang bersih dan aman, demikianlah jargon yang diusung oleh industri air kemasan. Namun, mengemas air di dalam botol atau kemasan lainnya dan kemudian menjualnya telah membuat air dipahami sebagai komoditas dan barang private. Air kemasan telah membuat air hanya bisa dikonsumsi oleh yang mampu membayar.


Jumat, 25 Maret 2011 14:44
transforming victim into warrior
The Right to Water is a Woman's Right

Water should be safe, affordable and accessible to everyone, not just those who can afford to pay.

Clean water for drinking, hygiene, sanitation and agriculture is a precondition for the achievement of other rights and many globally-set development goals targeting both men and women.

In the situation of water injustice, not only are women most affected, women are often leaders in the struggle to protect the water in their communities.

KRuHA witnessed many conflicts, also various forms of violation of the right to water where women took the most significant role in every front of struggle.

Locals struggle in Sukolilo-Pati , Padarincang-Banten up to Muara Baru-Jakarta are the very obvious examples on how the victim can transformed themselves into warriors.


Rabu, 16 Maret 2011 19:44
climate crisis
WORLD BANK OUT of CLIMATE FINANCE

Climate finance is a key part of the agenda of the UNFCCC climate negotiations and – framed in terms of climate debt reparations– is among the top demands of climate justice movements.

Mobilization of huge amounts of finance from the north ot the south is needed to cover the full costs of enabling people to deal with the immediate as well as long term impacts of climate change, and financial reparations to enable peoples and countries to shift to and reinforce sustainable systems of provisioning for life. Meeting these financial costs is part of the obligations of those who have been primarily responsible for the problem of climate change. 


Page: [1 - 1]
1
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno