Language:
Informasi
Senin, 09 Juli 2012 23:02
GUBERNUR JATIM DIMINTA TETAPKAN KALI SURABAYA SEBAGAI KAWASAN PERLINDUNGAN IKAN

/ecotondotcomnews.

Surabaya, Senin 9 Juli 2012: Dalam rangka memulihkan Kali Surabaya yang merupakan sumber air minum warga Surabaya, ecoton menemui Gubernur Jawa Timur dan menuntut tindakan tegas terhadap industri pencemar kali. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan rencana ecoton untuk melakukan gugatan legal standing kepada PG Gempol Kerep, inisiatif yang juga di dukung oleh Gubernur.

Dalam temuan BLH Jawa Timur sudah dijelaskan bahwa buangan limbah Cair PG Gempol Kereb jauh diatas standar baku mutu limbah cair industri, maka tidak usah menunggu ditetapkan sebagai pembunuh ikan, mestinya ecoton harus bisa menggugat PG Gempol Kereb," ungkap Soekarwo didepan pejabat teras ecoton dan Kepala BLH Jawa Timur Indra Wiragana. Untuk dana Pemulihan lingkungan yang dituntut oleh ecoton kepada PTPN X,  Gubernur berjanji akan menjembatani komunikasi antara ecoton dan PTPN X.

Selain membahas masalah penanganan Ikan mati di Kali Surabaya 25-30 Mei 2012, pertemuan ini juga membahas 3 usulan ecoton terkait pemulihan kali Surabaya; pertama, Meminta agar Gubernur Jawa Timur mendukung rencana penetapan kawasan perlindungan Ikan Kali Surabaya yang terletak di Hulu Kali Surabaya (Mlirip Mojokerto Hingga Jembatan Legundi Gresik), dalam kawasan ini kondisi ekosistemnya relatif mendukung dan saat ini ecoton sedang  melakukan kajian ekologi, “selama setahun ini kami sedang melakukan kajian persiapan penetapan kawasan perlindungan ikan Kali Surabaya, diantaranya aspek Habitat sungai yang meliputi kesehatan bantaran, ketersediaan pakan alami ikan dan kualitas air," Ungkap Andreas Agus Kristanto, lebih lanjut ia menyatakan bahwa selama 10 Tahun terakhir data pemantauan kualitas air di Mlirip-Legundi masih ditemui area yang memenuhi baku mutu. Kedua; dalam rangka pengendalian pencemaran, ecoton mendesak untuk dilakukan revisi acuan baku mutu limbah cair yang terdapat pada SK Gub 45/2002 yang hanya menitik beratkan pada kemampuan teknologi pengolahan limbah cair. Saatnya Gubernur membuat SK tentang baku mutu limbah cair dengan mengacu pada Daya Tampung Beban Pencemaran Kali Surabaya, sehingga nantinya setiap kabupaten/kota dalam memberikan ijin pembuangan limbah cair harus mengacu pada daya tampung beban pencemaran kali Surabaya.

"Sementara diperlukan penghentian pendirian industri-industri baru disepanjang Kali Surabaya apabila daya tampung beban pencemaran kali surabaya sudah terlampaui," Ungkap Gubernur Jawa Timur, lebih lanjut Soekarwo akan memanggil berbagai instansi terkait pengendalian pencemaran di Kali Surabaya seperti BBWS, Jasa Tirta I malang dan Dinas Pengairan. “Selama ini seolah hanya BLH Jatim yang bekerja sendirian dalam pengendalian pencemaran di Kali Surabaya," Ungkap Indra Wiragana.

Ketiga: Kajian tentang kandungan Logam berat dan Senyawa esterogenik dan bahan kimia yang terdapat dalam tubuh ikan di Kali Surabaya. "Selama ini masyarakat mempertanyakan keamanan ikan-ikan mati di Kali Surabaya untuk bisa dikonsumsi,' Ujar Riska Darmawanti (PAS)

Rabu, 22 Februari 2012 12:49
Skandal Air Jakarta
Jakarta, Kota Dengan Air Termahal di Asia Tenggara

“Sekarang air di daerah kami mati, tetapi hidran terus bertambah. Sehari kami membutuhkan 10 pikul air, sepikulnya Rp 2.000. Jadi pengeluaran per bulan saya untuk air sangat besar,” kata Sumiarti, warga Muara Baru, Jakarta Utara.

Banyak masukan serupa yang disampaikan ibu setengah baya tersebut: mulai dari mahalnya harga air, pelayanan yang tidak memuaskan, hingga masalah kontrak pengelolaan air antara PAM Jaya dan kedua mitranya, PT. Palyja dan PT. Aetra.

Mahalnya harga air di Jakarta dan kontoversi kerja sama pengelolaan air bersih mendorong Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta membuat sebuah pertemuan “Warga Jakarta Bicara Air” pada Selasa (21/2) lalu.

“Air adalah bagian dari hak untuk hidup. Dalam konstitusi kita hak untuk hidup tidak boleh dikurangi untuk hal apapun—Pasal 28i—dan tugas negara adalah untuk melindungi,” kata Maruarar Siahaan, mantan hakim konstitusi RI.

Menurut Maruarar, masalah perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak atas air warga adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Namun terkait kontrak pengolahan air, hal tersebut merupakan implementasi Undang-Undang. Pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi “membolehkan” privatisasi air via UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air—dengan catatan pemerintah yang harus mengatur dan menentukan agar hak asasi warga tak dilanggar.

“Seharusnya waktu itu Gubernur DKI Jakarta bisa melihat aksi apa setelah melihat keputusan MK,” lanjut Maruarar. Saat keputusan itu dibuat, masalah ini belum jadi masalah besar bagi kota Jakarta. Pertengahan 2007 adalah masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), perhelatan politik yang tak menyebut-nyebut soal runyam dan peliknya air bersih.

Menurut Zainal Abidin, anggota Serikat Pekerja Air Jakarta, harus ada solusi politik untuk masalah air di ibu kota. “Air di Jakarta adalah yang termahal di Asia Tenggara. Pengelolaannya amburadul. Konyolnya, Pemda DKI tak bisa,” ujar dia. Ia pun melanjutkan, “Yang saya yakini, Presiden me-rebalance kontrak dengan serius.”

Tapi apakah masalah pengelolaan ini sebegitu penting hingga harus ditangani langsung oleh presiden? Kenaikan imbalan air yang akan berujung pada kenaikan tarif—melalui perhitungan yang dinamakan rebasing—sudah berlangsung. Perhitungan ini menyulut kontroversi. Di sisi konsumen, harga meroket dan mencekik pelanggan. Di sisi lain, banyak kejanggalan hingga merembet ke dugaan korupsi.

“Kita juga harus mengajak gubernur untuk proses rebasing kontrak. Agar bagus, kita harus menanyakan kepada KPK karena potensi kerugian yang digambarkan sebesar Rp 18 trilyun,” pungkas Zainal. Angka yang disebut Zainal didapat dari Mauritz Napitupulu, eks Direktur Utama PAM Jaya yang diberhentikan tahun lalu.

Gubernur Fauzi Bowo berencana menarik pipa dari Waduk Jatiluhur pada tahun 2012 ini. Hingga detik ini, rencana tersebut tak jelas juntrungannya. Yang terbaru adalah rencana pengolahan Kali Ciliwung menjadi air bersih, yang juga dikerjasamakan oleh PAM Jaya bersama Palyja dan Aetra. Dengan teknik ultrafiltrasi ini, harga air bersih bisa didistribusikan sekitar Rp 2.000 per liter (bandingkan dengan rata-rata harga saat ini yang senilai Rp 7.800 per meter kubik—atau Rp 78 per liter).

Sementara untuk renegosiasi kontrak (dengan harapan rebalancing) belum ada pemutakhiran dari pihak Bang Foke. Namun dalam beberapa tahun belakangan, Pemda DKI menahan agar harga air tak naik.

Tahun ini adalah tahun politik untuk DKI Jakarta, karena Pilkada akan digelar pada Juli 2012. Solusi yang ditawarkan untuk masalah air bersih pun menjadi sangat penting. Konsumen dan warga Jakarta, terutama yang terus-menerus didera masalah ini harus mulai memperhatikan visi dan misi calon yang bakal tampil.

Pada perhelatan “Warga Jakarta Bicara Air”, Wanda Hamidah, salah satu calon gubernur DKI Jakarta berkesempatan hadir. “Tidak ada pilihan lagi, kita harus merenegosiasikan air. Secara umum ini juga dialami di berbagai belahan daerah di Indonesia,” ujar dia.

Ia menyatakan perjuangan untuk memutuskan kontrak atau merenegosiasikan bukan perkara yang mudah. “Namun perjuangan saya tak akan putus. Banyak yang tidak tahu bahwa mereka (konsumen) membayar yang tidak sesuai dan kerugian Negara untuk ini menjadi utang,” lanjut Wanda.

Sayangnya, calon lain tak datang ke acara tersebut.

Warga Jakarta terus menanti solusi masalah air di ibu kota. “Masyarakat Jakarta pun tak bisa hanya berpangku tangan,” kata Muhammad Reza, Koordinator Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA). “Banyak aktivitas yang sudah kita rancang dalam koalisi seperti diskusi komunitas, pelaporan tindak korupsi, dan petisi,” ujar dia.

Komite Pelanggan Air Minum di Jakarta (KPAM), salah satu organisasi konsumen air bersih juga bergerak. Organisasi ini sehari-harinya memantau kondisi pelayanan air minum di lapangan, juga mencatat dan melaporkan kasus-kasus terkait pelayanan air bersih di lapangan.

Bagaimana dengan kota Anda? Apakah Anda sudah bisa mendapatkan air dengan mudah dan murah?


Rabu, 10 Agustus 2011 20:56
Diskusi Diponegoro Jilid I
Membongkar Mafia Air Jakarta


“ Air merupakan anugerah Sang Pencipta, tanpa air hidup manusia menuju kematian, karena kerakusan, air menjadi lahan eksploitasi untuk memperkaya diri sendiri”

A.    Latar Belakang
Air yang berhubungan erat dengan kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari kerangka Hak Asasi Manusia. Pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. Oleh karena itu pengelolaan dan penguasaan air hendaknya dilakukan bersama-sama atau diusahakan oleh publik sebagaimana telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak atas air sebagai hak asasi manusia juga tercermin dalam Pasal 5 UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No 11 tahun 2005.
Air yang diusahakan secara bersama atau dikuasai oleh publik tercermin dari pengelolaan oleh pemerintah, yang awalnya juga terjadi di Kota Jakarta melalui PAM Jaya. Ternyata pengelolaan air oleh publik pun makin hari makin tergerus oleh kepentingan pihak swasta.  Awal mula partisipasi sektor swasta dimulai sejak bulan Juni 1991 saat Bank Dunia mulai memberikan pinjaman kepada PAM Jaya, perusahaan publik pengelola air di Jakarta, senilai USD 92 juta untuk perbaikan infrastruktur. Pinjaman yang juga didukung oleh pinjaman dari Dana Kerjasama Ekonomi Jepang digunakan untuk membangun instalasi pengolahan air Pulogadung. Kedua organisasi ini adalah sponsor utama pelibatan sektor swasta dalam pengelolaan air bersih Jakarta. Tidak hanya itu saja, ada pula dugaan kolusi yang melibatkan anak Presiden Soeharto yang menjabat pada waktu itu.
Pengelolaan air yang melibatkan pihak swasta dibungkus rapi dengan isu ketidakmampuan pemerintah kota (PAM Jaya) dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Perusahaan swasta yang terlibat dalam pengelolaan air bersih di Jakarta saat ini adalah  PT Aetra Air Jakarta  (Aetra) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja)
Pengelolaan air oleh pihak swasta yang diduga sarat dengan kolusi pun tak pelak menimbulkan kontrak yang tidak adil, sehingga mengakibatkan PAM Jaya terbelit utang kepada PT Aetra dan PT Palyja sebesar Rp 580 miliar, padahal PT Palyja mendapatkan untung Rp 216,1 milliar dan PT Aetra mendapat untung Rp 139,6 milliar selama kontrak kerja sama. Pemprov DKI pun mengakui adanya kerugian hingga Rp 18 triliun jika kontrak diteruskan sampai tahun 2022. Kondisi tersebut, telah menjebak Pemprov DKI dan warga DKI dalam jebakan eksploitasi yang hanya menguntungkan perusahaan asing belaka.
Dengan menyerahkan kepada pihak swasta tidak hanya kerugian yang didapat, pelayanan yang buruk pun tetap dirasakan oleh warga Jakarta. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Badan Regulator 2007, PT Palyja gagal memenuhi beberapa target. Pada target teknis, paling mencolok PT Palyja gagal memenuhi target rasio cakupan pelayanan. Dari 75% target, hanya 58.99% yang terpenuhi. Sementara dari segi target layanan, realisasi yang kegagalannya paling parah adalah pelayanan sambungan baru yaitu dari 100%  hanya terpenuhi 32,96%.
Menyerahkan penyediaan layanan air kepada swasta pada akhirnya justru menimbulkan kerugian dan terganggunya akses masyarakat untuk memperoleh hak atas air, yang merupakan bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perubahan dengan mengembalikan ‘ruh’ hak atas air sebagai milik bersama yang harus diusahakan bersama melalui badan publik. Perubahan tersebut dapat dimulai dari pelayanan air di Kota Jakarta dengan salah satu langkah konkrit mendorong pemutusan kontrak antara PAM Jaya dengan PT Palyja dan PT Aetra dan menyerahkannya kembali kepada publik.


B.    Kegiatan
Diskusi Diponegoro Jilid I itulah kata-kata yang muncul ketika berpikir apa yang dapat dilakukan untuk perbaikan kondisi bangsa karena ide untuk diskusi muncul dan akan dilaksanakan di Jalan Diponegoro maka dinamakan sebagai “Diskusi Diponegoro”. Diskusi Diponegoro pertama kali ini akan membahas hak atas air di Indonesia khususnya di Kota Jakarta, yang dilaksanakan oleh LBH Jakarta bekerjasama dengan Koalisi Masyarakat Jakarta Menolak Swastanisasi Air Jakarta dengan tema “Membongkar Mafia Air Jakarta”, dengan susunan acara sebagai berikut:


No    Waktu    Kegiatan
1    15.00 – 15.10    Pertunjukan Musik dari Simphoni 10
2    15.10 – 15.30    Testimoni Warga Jakarta terkait dengan pelayanan air bersih
3    15.30 – 15.50    Membongkar Masalah Air Jakarta dan Keterlibatan Pemerintah di Dalamnya oleh Nila Ardhianie (Direktur Amrta Institute)
4    15.50 – 16.10    Pemaparan Hak Atas Air Menurut Instrumen Hukum Internasional dan Nasional oleh Hamong (Kruha)
5    16.10 – 16.20    Pertunjukan Musik dari Simphoni10
6    16.20 – 16.50    Diskusi “Strategi Diponegoro Untuk Perbaikan Hak Atas Air” (Tommy/Nurkholis Hidayat-LBH Jakarta)
7    16.50 – 17.10    Pertunjukan Musik dari Band Kampus Jayabaya
8    17.10 – 17.20    Rencana Tindak Lanjut
9    17.20 – 17.45    Pertunjukan dari Komunitas Tugu Proklamasi
10    17.45 – selesai    Buka Puasa Bersama

Moderator : Alghiffari Aqsa (LBH Jakarta)
C.    Waktu dan Tempat
ï    Hari/tanggal    : Kamis, 11 Agustus 2011
ï    Waktu         : 15.00 – 18.00 WIB
ï    Tempat        : LBH Jakarta (Jl. Diponegoro No 74, Jakarta Pusat)


D.    Penyelenggara
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KRuHA, Solidaritas Perempuan Jabotabek, SP PDAM Jakarta, FPPI, WALHI Jakarta, JRMK, LBH Jakarta, Koalisi Anti Utang, ).


Rabu, 15 Juni 2011 12:54
Kontrak Kerjasama PAM Jaya dengan Operator Swasta
BPK: Kontrak Konsesi Air Jakarta Illegal

Hasil penyelidikan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2007 – 2008 menunjukkan kinerja keuangan Perusahaan Air  Minum Jaya Buruk. Kinerja yang buruk itu disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan PAM Jaya.

Laporan yang sudah dibuka untuk umum itu merupakan audit pertama yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI Jakarta.  Sebelumnya, selama lima tahun PAM Jaya tak pernah diaudit. Bahkan, sampai sekarang audit yang terbaru pun belum keluar.

Penyimpangan yang ditemukan saat pemeriksaan adalah sebesar Rp 682.866.297.496 atau 11,06 persen dari realisasi anggaran pendapatan dan biaya yang diperiksa pada 2007 dan 2008 (September).

Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Blucer Radjagukguk saat dikonfirmasi tidak berada di tempat. Namun, Doni A Pradana dari Humas BPK DKI Jakarta mengaku belum mengetahui ada tidaknya perbaikan yang dilakukan PAM Jaya setelah laporan itu disampaikan.

Dalam laporan BPK itu ditemukan beberapa hal yang penting. Salah satunya adalah perjanjian kerja sama antara PAM Jaya dan operator swasta melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992. Dalam perda itu dikatakan bahwa PAM Jaya bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta.

Kerjasama yang berlangsung selama 25 tahun ini tidak memiliki persetujuan tertulis dari Gubernur DKI Jakarta. Seharusnya, dokumen persetujuan itu diserahkan dalam jangka satu tahun sejak penandatanganan kesepakatan tanggal 13 Juni 1998. Hinggapemeriksaan BPK berakhir 31 Desember 2008, dokumen persetujuan itu belum disampaikan ke tim BPK RI.

Dalam kesepakatan kerja sama itu juga dilakukan penyerahan aset PAM Jaya kepada operator  swasta dan pihak swasta tidak berkewajiban melakukan pembayaran. Pengalihan aset itu juga tanpa persetujuan Gubernur DKI Jakarta.

Tidak adanya persetujuan tertulis Gubernur DKI Jakarta kepada direksi PAM Jaya untuk mengadakan perjanjian kerja sama dan memindahtangankan benda tidak bergerak milik pAM Jaya mengakibatkan perjanjian itu tidak sah secara hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan yang berlaku. Semua akibat yang ditimbulkan perjanjian ini menjadi tanggung jawab direksi PAM Jaya.

Dokumen persetujuan ini sangat penting karena menjadi mekanisme yang terlebih dulu harus dilakukan sebelum perjanjian itu dilaksanakan; walaupun dalam perjanjiannya gubernur ikut menandatangani.

Rekening
Pemeriksaan BPK juga menemukan bahwa Pam Jaya tidak mengetahui jumlah pasti uang yang dibayarkan pelanggan kepada agen penagihan, seperti bank dan kantor hubungan pelanggan. Perjanjian dengan agen penagihan dilakukan sepenuhnya mitra swasta tanpa melibatkan PAM Jaya. PAM Jaya tak pernah mendapatkan data hasil tagihan rekening air yang langsung berasal dari agen penagihan, bahkan PAM Jaya tidak tahu nomor-nomor rekening agen penagihan.

Data hasil tagihan rekening air yang dimiliki PAM Jaya berasal dari swasta dalam bentuk file yang disebut Master Cetak, Master Cetak, Master Bayar, Mutas Pelanggan, dan Pemasangan Baru.

Kondisi ini berbeda dengan perjanjian kerja sama bahwa semua laporan keuangan yang disampaikan agen penagihan juga dibuatkan salinannya dan dikirimkan ke PAM Jaya. Atas permasalahan itu, Direktur PAM Jaya Maurits Napitupulu mengatakan, pihaknya telah berulangkali meminta salinan laporan dari agen penagih kepada pihak swasta, tetapi tak mendapatkan tanggapan. “Seharusnya kami ikut menandatangani berita acara laporan dari agen penagihan. Namun, kami tidak diberi izin oleh swasta sehingga kami tidak tahu apakah laoran yang diberikan kepada kami benar adanya,” kata Maurits.

Sementara itu, Meyritha Maryanie dari Corporate Communication PT PAM Lyonnaise Jaya, salah satu operator swasta, mengatakan, semua uang yang ditagih dari rekening dimasukkan langsung ke rekening penampung yang hanya bisa diakses Palyja dan PAM jaya. Dengan demikian, PAM Jaya bisa mengetahui jumlah yang sebenarnya.
Mengenai perjanjian kerja sama, Meyritha mengatakan, Palyja selalu terbuka untuk melakukan renegosiasi. “Perjanjian kerja sama itu juga sudah beberapa kali diperbaiki.” (ARN).

sumber: Badan Regulator PAM DKI, Koran Kompas


Sabtu, 07 Mei 2011 12:10
Gelombang Penolakan Privatisasi Air di Italia
Italia; Referendum adalah masalah demokrasi

Udine, 5 Mei 2011
Italia telah mengalami sebuah proses partisipasi demokrasi  yang sangat panjang dan artikulatif, proses  yang   memungkinkan bagi diadakannya referendum nasional mengenai isu-isu penting bagi negara tersebut.
 
Pada tanggal 12 dan 13 Juni mendatang, warga Italia akan dipanggil untuk memilih referendum yang terdiri dari empat tuntutan.

Pertama, mereka harus memutuskan undang-undang yang menjamin kekebalan dari tindakan hukum bagi  lima tokoh politik tingkat  tinggi selama mereka berkuasa.

Warga Italia juga akan diminta untuk memutuskan soal penggunaan tenaga nuklir, setelah keputusan pemerintah Berlusconi untuk menggunakan energi nuklir sebagai salah satu elemen strategis dalam pasokan listrik nasional.

Dua poin lainnya dari referendum terkait dengan ‘ pengelolaan air’ dan  ‘suplai air’. Artikel pertama yang akan diminta untuk dihapuskan adalah 23bis dari "Decreto Legge" No. 112 /25 Juni 2008 yang memaksakan privatisasi sistem layanan air dan menyatakan air sebagai barang  dengan nilai ekonomi. Tuntutan kedua adalah membatalkan bagian dari pasal 154 dari "Decreto Legislativo" n. 152 / 3 April 2006, yang menjamin remunerasi investasi di sektor air, tanpa memperhitungkan biaya yang dikenakan kepada penduduk tetapi hanya melindungi korporasi dan kepentingan perusahaan itu.

Undang-undang Italia menyatakan bahwa referendum akan memiliki efek hanya jika mencapai kuorum, yang berarti 50% + 1 dari total populasi yang mempunyai hak untuk memilih dan jika mayoritas mereka memilih untuk pencabutan pasal-pasal  tersebut.

Jika referendum berhasil, situasi akan banyak berubah. Perdana Menteri Italia beserta kroni politiknya akan diproses sama seperti setiap warga negara Italia lainnya, di bawah sistem hukum yang sama. Referendum akan meniadakan kepentingan swasta terkait energi nuklir, baik swasta Italia maupun  luar negeri. Ini juga akan merupakan ancaman bagi kontrak perusahaan air swasta, yang selama ini telah bebas beroperasi dan menumpuk keuntungan di berbagai belahan Italia.

Tentu saja hal ini bukan perspektif positif bagi pemerintah Italia yang telah mempromosikan kebijakan liberalisasi sejak awal dan sudah menandatangani perjanjian dengan Perancis untuk penyediaan uranium –lengkap dengan imbal jasa  pengetahuan dalam sektor energi nuklir. Juga bukan kabar baik bagi Perdana Menteri yang saat ini sedang menghadapi proses hukum dengan banyak bukti yang memberatkannya.

Oleh karena itu, pemerintah berusaha menyiasati perkembangan ini dengan bertindak mendahului pilihan warga dalam referendum; pada 22 April lalu pemerintah Italia mengumumkan moratorium penggunaan tenaga nuklir, dengan alasan situasi dalam negeri, dimana "ada terlalu banyak tekanan psikologis dan ketakutan setelah bencana Fukushima menjelang pemungutan suara". "Pemberitaan media belakangan ini akan sangat mempengaruhi  warga Italia ", kata pemerintah.

Moratorium tersebut akan berdampak pada pembatalan beberapa poin tuntutan referendum, meski hanya  akan menangguhkan keputusan penggunaan daya nuklir selama satu tahun dan memungkinkan pemerintah untuk kembali menggulirkan isu tersebut  dalam waktu yang sangat singkat. Keputusan akhir akan berada di Pengadilan Kasasi .

Hal yang sama sangat mungkin terjadi dalam tuntutan soal air. Hal yang tidak seharusnya dibiarkan terjadi dengan cara apapun, Komite Referendum Italia "2 SI per l'Acqua Bene Comune" ("2 Ya untuk Air sebagai barang publik") mencela cara pemerintah Italia sebagai kecurangan terhadap warga negaranya, dengan memanfaatkan kuasaannya untuk menghalangi konsultasi referendum nasional. Bahkan liputan media tidak cukup karena tidak memberikan informasi yang cukup kepada para pemilih. Komite menegaskan tekatnya bahwa kampanye akan terus berlangsung dan referendum akan terselenggara pada bulan Juni, tidak peduli apa tindakan yang akan diambil pemerintah .

Karena ini adalah masalah demokrasi, yang juga berarti hak untuk ikut berpartisipasi dan memutuskan, bukan hanya keputusan mayoritas buatan di Parlemen atau keputusan pemerintah di menit terakhir.


Daniela Del Bene, Cevi - Centro di Volontariato Internazionale, Udine,
Italia

www.cevi.coop


Minggu, 20 Maret 2011 11:23
Diskusi Air Perkotaan dan Permasalahannya

Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia, besok 22 Maret 2011 jam 10.00-11.00 WIB berlangsung talkshow di Radio VHR dengan tema Air Perkotaan dan Permasalahannya


Selasa, 15 Maret 2011 23:38
Hari Air Dunia 2011

Setiap tanggal 22 Maret, selalu diperingati sebagai Hari Air Dunia. Tema Hari Air tahun ini adalah Water for Cities. KRuHA kembali akan berkampanye di hari air dengan mengambil tema WATER THAT KILLS !!!


Selasa, 15 Maret 2011 17:01
Air Bersih dan Sanitasi sebagai Kebijakan Sosial

Suka atau tidak suka, penyediaan layanan air bersih dan sanitasi pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam khususnya air. Pada sisi yang lain, pengakuan air sebagai hak asasi manusia dan salah satu target MDGs mengindikasikan bahwa perkembangan layanan air bersih juga dikendalikan oleh tujuan-tujuan politik bagi tercapainya pembangunan sosial dan ekonomi. Mekanisme dan proses politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan air bersih.

Untuk membaca lebih lanjut, silahkan buka http://www.komunitasdemokrasi.or.id/comments.php?id=274_0_16_0_C


Minggu, 13 Maret 2011 17:23
Kampanye Air Sebagai Hak Asasi Manusia Bersama Farhan dan Atiqah Hasiholan

Sebagai bagian untuk memperluas Kampanye Air sebagai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat, hari Selasa 15 Maret 2010, jam 10.00-12.00,  KRuHA bersama dengan Farhan dan Atiqah Hasiholan akan berdiskusi dan membicarakan berbagai persoalan terkait dengan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi, di Cafe Au Lait, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.


Minggu, 13 Maret 2011 11:14
Masukan untuk UN Independent Expert Terkait Kewajiban Sektor Swasta dalam Pemenuhan Hak Atas Air

Sebagai bagian dari upaya untuk menolak praktek-praktek privatisasi air khususnya di Indonesia,pada bulan Maret 2010 KRuHA memberikan masukan kepada UN Independent Expert. Masukan KRuHA tersebut bisa dilihat di http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/docs/written-contributions/KRuHA.pdf


Page: [1 - 1]
1
Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno