Privatisasi Air

HARI AIR 2023: HENTIKAN SWASTANISASI DAN AMBIL ALIH PENGELOLAAN LAYANAN AIR SECARA MENYELURUH DI JAKARTA

Jakarta – Tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia sejak ditetapkan pada tahun 1992. Peringatan ini menjadi sarana kampanye perlindungan air sebagai bagian dari kebutuhan dasar umat manusia. Namun hingga tiga dekade hiruk-pikuk peringatan Hari Air Sedunia, warga Jakarta masih belum terbebas dari swastanisasi air. Pasalnya, alih-alih melakukan proses evaluasi terkait dengan praktik swastanisasi […]

HARI AIR 2023: HENTIKAN SWASTANISASI DAN AMBIL ALIH PENGELOLAAN LAYANAN AIR SECARA MENYELURUH DI JAKARTA Read More »

BANJIR ROB JATENG: TABIAT PANTURA DAN REPETISI NESTAPA

Oleh: Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H (LBH Semarang)   Bencana banjir rob di pesisir Jawa Tengah selalu menjadi momok menakutkan bagi masyarakat pesisir dalam setiap tahunya. Selain dari adanya fenomenal alam berupa perigee yakni kondisi bulan berada dalam titik terdekat bumi mengingat bulan melintasi bumi tidak berpola lingkaran melainkan berbentuk elips yang berimplikasi adanya air

BANJIR ROB JATENG: TABIAT PANTURA DAN REPETISI NESTAPA Read More »

TINJAUAN UMUM HAK ATAS AIR BAGI BURUH

Air pada dasarnya merupakan kebutuhan yang fundamental dan bagian tak terpisahkan dari kehidupan semua makhluk hidup. Resolusi 64/292 Majelis Umum PBB secara tegas menyebutkan bahwa hak atas air dan sanitasi yang bersih adalah bagian dari Hak Asasi Manusia dan merupakan salah satu komponen terpenting bagi keberlanjutan hidup serta hak hidup manusia (Harkrisnowo 2012). Resolusi 64/292

TINJAUAN UMUM HAK ATAS AIR BAGI BURUH Read More »

Uji Materiil Atas Berlakunya Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2020 Tentang Penyambungan dan Pemakaian Air Minum

SIARAN PERS PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 16 TAHUN 2020 TENTANG PENYAMBUNGAN DAN PEMAKAIAN AIR MINUM DIGUGAT DI MAHKAMAH AGUNG KARENA TELAH BERLAKU DISKRIMINATIF DAN BERTENTANGAN DENGAN NORMA HAK ATAS AIR   Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021 lalu, dua orang Ibu Rumah Tangga warga Jakarta bersama Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) mengajukan permohonan

Uji Materiil Atas Berlakunya Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2020 Tentang Penyambungan dan Pemakaian Air Minum Read More »

Warga Sentul City Menangkan Gugatan Hak Atas Air

Siaran Pers Jakarta, 15 Agustus 2021 Warga Sentul City menangkan gugatan hak atas air melawan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kahuripan dan PT. Sentul City, Tbk. Gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan pemerintahan tersebut diajukan oleh 51 warga Sentul City karena permohonan untuk dialiri air dan menjadi pelanggan ditolak oleh Perumdam Tirta Kahuripan.

Warga Sentul City Menangkan Gugatan Hak Atas Air Read More »

Air Ada Dimana-mana, Tapi Terlalu Mahal untuk Dijangkau

Di jantung ekonomi informal Jakarta yang menggeliat, hukum paling dasar yang berlaku selalu terkait dengan penawaran dan penyediaan yang kontras, hal yang sama juga berlaku untuk air. Air adalah sesuatu yang ada dimana-mana tapi tidak mengalir ke rumah-rumah penduduk, selain harus membayar biaya bulanan dan denda untuk air yang tak pernah mengalir, warga masih harus

Air Ada Dimana-mana, Tapi Terlalu Mahal untuk Dijangkau Read More »

FAKTOR-FAKTOR YANG POTENSIAL MEMPENGARUHI KEPARAHAN BANJIR SEMARANG

SIARAN PERS Sejak Oktober 2020 – Januari 2021, Konsorsium Ground Up yang terdiri dari akademisi dan kelompok masyarakat sipil (IHE Delft Institute for Water Education, University of Amsterdam, Universitas Gadjah Mada, Amrta Institute dan KruHA) melakukan penelitian mengenai akses terhadap dan risiko terkait air di Kota Semarang. Beberapa temuannya relevan dengan kejadian banjir yang terjadi

FAKTOR-FAKTOR YANG POTENSIAL MEMPENGARUHI KEPARAHAN BANJIR SEMARANG Read More »

Kertas Kerja “Tak Ada Rakyat Dalam Omnibus Law/RUU Cipta Kerja”

Kertas kerja KRuHA yang berjudul  “Tak ada Rakyat di dalam Omnibus Law/ RUU Cipta Kerja “ disusun sejak awal tahun 2020, dimaksudkan sebagai respon terhadap proses dan juga isi dari Omnibus Law/RUU Cipta Kerja melalui sebuah pelacakan menyeluruh terhadap berbagai kebijakan hukum negara yang berujung pada penyusunan Omnibus Law/RUU Cipta Kerja. Teks Omnibus Law Cipta

Kertas Kerja “Tak Ada Rakyat Dalam Omnibus Law/RUU Cipta Kerja” Read More »

SURAT TERBUKA UNTUK GUBERNUR DKI JAKARTA

Jakarta, 7 September 2020   Kepada Yth. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan di Tempat “HENTIKAN PRIVATISASI AIR : LAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS AIR BAGI WARGA JAKARTA” Nomor : 413/SK-ADV-PMU/IX/2020 Dengan hormat, Pada tanggal 17 Agustus 2020 kemarin kita memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun (“HUT”) ke 75 Kemerdekaan Republik Indonesia, dan

SURAT TERBUKA UNTUK GUBERNUR DKI JAKARTA Read More »

URGENT APPEAL TO THE GOVERNMENTS OF INDONESIA & THE NETHERLANDS FOR IMMEDIATE ACTION: STOP ILLEGAL AND DESTRUCTIVE SEA SAND MINING OPERATION BY PT. BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA IN THE SAKKARANG ISLAND, SOUTH SULAWESI

Thursday, July 16, 2020, the coalition of Kodingareng Lompo Island community with various civil society organisations are witnessing series of intentional violations to the mutual agreement between the Sangkarrang Island fishermen with PT. Royal Boskalis and PT. Benteng Laut Indonesia regarding the stop of sea sand mining activities and the restoration of the fishermen’s rights

URGENT APPEAL TO THE GOVERNMENTS OF INDONESIA & THE NETHERLANDS FOR IMMEDIATE ACTION: STOP ILLEGAL AND DESTRUCTIVE SEA SAND MINING OPERATION BY PT. BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA IN THE SAKKARANG ISLAND, SOUTH SULAWESI Read More »