STRATEGI MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN HAM YANG HILANG AKIBAT EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Oleh: Riska Darmawanti (Koordinator Program Konservasi DAS Terdampak Sawit, ECOTON)

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dimulai 20 tahun yang lalu telah menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap air bersih, tanaman obat-obatan, dan lingkungan yang sehat. Ada sejumlah isu strategis yang dapat digunakan oleh individu atau komunitas untuk mendapatkan kembali hak yang hilang, seperti;

AKSES TERHADAP AIR BERSIH

Sebelum ekspansi perkebunan kelapa sawit, masyarakat menggunakan air sungai sebagai sumber air bersih. Pencemaran yang dilakukan oleh perkebunan kelapa sawit, memaksa masyarakat untuk mencari sumber air bersih lainnya, mulai dari; menampung air hujan, membangun jalur perpipaan air bersih dari mata air terdekat ke rumah tangga, menggunakan air tanah, menampung air yang berasal dari mata air yang digunakan oleh 4 desa dengan jerigen, dan membeli air gallon. Penampungan air hujan yang dilakukan oleh warga umumnya menggunakan drum berukuran 200 L yang hanya bertahan selama 3-4 bulan pada masa kemarau. Penggunaan mata air sebagai sumber air bersih yang tidak dibarengi dengan pengelolaan kawasan lindungnya berpotensi besar memunculkan konflik karena banyaknya pemanfaat (termasuk usaha galon air).

AKSES TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT

Pencemaran yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit/ pabrik crude palm oil (CPO) sering terjadi. Tahun 2016, pencemaran PT. Wana Hijau Semesta (WHS) menyebabkan ratusan warga Dusun Sajingan Kecil mengalami gatal-gatal. Warga melaporkan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sambas, dan melakukan pengambilan sampel air sungai dan limbah. Surat Peringatan (no. 660.I/242/BLH-A/2016) diberikan oleh DLH kepada perusahaan yang salah satunya untuk segera mengurus ijin pembuangan limbah cair dan tempat penyimpanan sementara limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). Pada tahun 2018, pencemaran kembali terjadi oleh perusahaan yang sama dan diberikan surat peringatan kedua (no. 660.1/421/PRKPLH/PPLH/2018) yang substansinya sama (pada tahun 2016). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menunjukkan niat baik untuk memperbaiki  perilaku pembuangan limbah dan ketidakseriusan DLH dalam pemantauan pembuangan limbah dan penegakan hukum. Perilaku yang sama juga ditunjukkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan kompensasi terhadap hilangnya pendapatan rumah tangga nelayan dan akses terhadap air bersih.  Kelompok nelayan Desa Sungai Kelik menuntut PT. Ladang Sawit Mas (LSM) atas kerusakan lingkungan, terutama masalah pencemaran, dimana sebelumnya juga pernah dilakukan kepada PT. Agro Lestari Mandiri (ALM). Sanksi administratif (no.660.1/890/PERKIMLH-C/2017) dijatuhkan kepada PT. LSM. Perbaikan kemudian dilakukan terhadap instalasi pengolahan limbah (IPAL) cair. Namun pada saat yang bersamaan, perusahaan (PT. LSM) tidak mengembalikan fungsi ekosistem bantaran dengan menanami bantaran dengan kelapa sawit yang merupakan pelanggaran terhadap regulasi yang ada (Permen PUPR no. 28/PRT/M/2015 dan PP no 13/2017).

——————–

“Setiap kali terjadi masalah (pelanggaran), perusahaan mengganti keseluruhan/ orang yang mewakili manajemen yang berkaitan dengan masalah tersebut, sehingga kami harus memulai dari awal.”

 – Staf DLH Sambas dan Warga Sajingan Kecil (2020)

“Di Ketapang ini susah (mendapatkan keadilan), kalau masalah sungai hancur lebur. Limbah masuk ke sungai, bukan cuma nelayan yang susah tetapi semua orang. Karena sumberdaya manusia (SDM) kurang, warga tidak berani karena ditakuti-takuti akan dipecat (bila pekerja) dan dilaporkan ke polisi.”

– Penggugat perusahaan (2019)

 

Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan;

Mendokumentasikan pelanggaran perusahaan baik melalui pengumpulan data, video, foto, dan/ hasil tes laboratorium atau dokumen lainnya yang mendukung dugaan pelanggaran;

Mengorganisir warga atau korban pelanggaran untuk bersama-sama mempelajari pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan yang ada dan mengajukan pengaduan baik secara internal (perusahaan) dan dinas terkait baik pada tingkat regional dan nasional serta melalui pengaduan yang dimiliki oleh badan-badan standarisasi keberlanjutan;

Menghubungi lembaga bantuan hukum (LBH) atau lembaga lainnya untuk mendapatkan  pendampingan, terhadap kasus yang dihadapi dan menyusun rencana advokasi kasus.

Informasi Lainnya :