Publikasi

HARI AIR SEDUNIA (WORLD WATER DAY) 2021: COVID-19 DAN PENGABAIAN HAK WARGA NEGARA ATAS AIR DAN SANITASI YANG BERSIH

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL Sejak diputuskan dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992, tanggal 22 Maret selalu diperingati sebagai World Water Day (Hari Air Sedunia). Peringatan ini menjadi hajat tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada mendorong pentingnya konservasi air. Lebih dari pada itu, ini menjadi […]

HARI AIR SEDUNIA (WORLD WATER DAY) 2021: COVID-19 DAN PENGABAIAN HAK WARGA NEGARA ATAS AIR DAN SANITASI YANG BERSIH Read More »

HAK ATAS AIR DAN KEPENTINGAN POLITIK GERAKAN BURUH ATASNYA

 “Air di bumi Indonesia telah dinisbatkan sebagai benda publik (res cummunae) dan akses manusia kepadanya telah dikukuhkan oleh putusan MKRI sebagai hak asasi. Sifat air yang tidak tak terbatas dan makin langkanya air bersih untuk menjadi sumber konsumsi masyarakat karena berbagai sebab makin meneguhkan bahwa hak atas air sebagai sebuah norma telah menjadi bagian paling

HAK ATAS AIR DAN KEPENTINGAN POLITIK GERAKAN BURUH ATASNYA Read More »

Air Ada Dimana-mana, Tapi Terlalu Mahal untuk Dijangkau

Di jantung ekonomi informal Jakarta yang menggeliat, hukum paling dasar yang berlaku selalu terkait dengan penawaran dan penyediaan yang kontras, hal yang sama juga berlaku untuk air. Air adalah sesuatu yang ada dimana-mana tapi tidak mengalir ke rumah-rumah penduduk, selain harus membayar biaya bulanan dan denda untuk air yang tak pernah mengalir, warga masih harus

Air Ada Dimana-mana, Tapi Terlalu Mahal untuk Dijangkau Read More »

Banjir Sambas 2021: Perampasan Berulang atas Ruang Hidup Rakyat

SIARAN PERS Rabu 17, Februari 2021 Gambar 01. Banjir mencapai lebih dari 1 meter di Desa Semanga (doc: Muji) Banjir melanda tiga desa  di Kecamatan Sejangkung, Kalimantan Barat: Sepantai, Semanga dan Perigi Limus selama 2 minggu terakhir dengan jumlah korban lebih dari 1,000 kepala keluarga (KK). Banjir kiriman dari Bengkayang diduga menjadi penyebab utama. Sejak

Banjir Sambas 2021: Perampasan Berulang atas Ruang Hidup Rakyat Read More »

FAKTOR-FAKTOR YANG POTENSIAL MEMPENGARUHI KEPARAHAN BANJIR SEMARANG

SIARAN PERS Sejak Oktober 2020 – Januari 2021, Konsorsium Ground Up yang terdiri dari akademisi dan kelompok masyarakat sipil (IHE Delft Institute for Water Education, University of Amsterdam, Universitas Gadjah Mada, Amrta Institute dan KruHA) melakukan penelitian mengenai akses terhadap dan risiko terkait air di Kota Semarang. Beberapa temuannya relevan dengan kejadian banjir yang terjadi

FAKTOR-FAKTOR YANG POTENSIAL MEMPENGARUHI KEPARAHAN BANJIR SEMARANG Read More »

Laporan dan Pernyataan “MENGGUGAT INDUSTRI EKSTRAKSI PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN LISTRIK DI INDONESIA”

Setelah berulang kali terjadi tanpa koreksi, korban berjatuhan lagi. Pada hari Senin, 25 Januari 2021, lima warga-negara mati dan setidaknya puluhan korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah-sakit, karena semburan gas dari sumur bor proyek ekstraksi panas-bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), di desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal. Empat dari

Laporan dan Pernyataan “MENGGUGAT INDUSTRI EKSTRAKSI PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN LISTRIK DI INDONESIA” Read More »

Sungai beracun: Perlawanan untuk merebut kembali air dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia

  Nelayan di Sungai Sambas. Foto: ECOTON Saat dunia terus berjuang melawan pandemi, akses atas air bersih menjadi lebih penting dari sebelumnya – terutama karena salah satu cara terbaik untuk melindungi diri dari Covid-19 adalah dengan rutin mencuci tangan dengan air bersih. Perintah sederhana, namun berpotensi sulit untuk dipenuhi, terutama di kalangan masyarakat yang semakin

Sungai beracun: Perlawanan untuk merebut kembali air dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia Read More »

Kertas Kerja “Tak Ada Rakyat Dalam Omnibus Law/RUU Cipta Kerja”

Kertas kerja KRuHA yang berjudul  “Tak ada Rakyat di dalam Omnibus Law/ RUU Cipta Kerja “ disusun sejak awal tahun 2020, dimaksudkan sebagai respon terhadap proses dan juga isi dari Omnibus Law/RUU Cipta Kerja melalui sebuah pelacakan menyeluruh terhadap berbagai kebijakan hukum negara yang berujung pada penyusunan Omnibus Law/RUU Cipta Kerja. Teks Omnibus Law Cipta

Kertas Kerja “Tak Ada Rakyat Dalam Omnibus Law/RUU Cipta Kerja” Read More »

SURAT TERBUKA UNTUK GUBERNUR DKI JAKARTA

Jakarta, 7 September 2020   Kepada Yth. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan di Tempat “HENTIKAN PRIVATISASI AIR : LAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS AIR BAGI WARGA JAKARTA” Nomor : 413/SK-ADV-PMU/IX/2020 Dengan hormat, Pada tanggal 17 Agustus 2020 kemarin kita memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun (“HUT”) ke 75 Kemerdekaan Republik Indonesia, dan

SURAT TERBUKA UNTUK GUBERNUR DKI JAKARTA Read More »

Karpet Merah Investasi di tengah Pandemi Akibatkan Krisis Kedaulatan Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi Jakarta, 7 September 2020 – Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi menilai strategi pemulihan ekonomi nasional dengan penguatan kebijakan liberalisasi ekonomi yang hanya berfokus pada investasi dan ekspor hanya akan semakin membuka ruang monopoli korporasi yang berdampak pada hilangnya keadilan ekonomi terhadap aktor utama ekonomi rakyat seperti

Karpet Merah Investasi di tengah Pandemi Akibatkan Krisis Kedaulatan Rakyat Read More »