Publikasi

“Terminal Gas Fosil Baru: Keuntungan di atas Rakyat”

Gas telah dipromosikan sebagai sumber energi yang tepat untuk menggantikan sumber energi lain yang bersumber dari fosil, seperti batu bara dan minyak. Sumber energi fosil seperti batu bara dan minyak, dituding sebagai salah satu penyebab utama perubahan iklim. Namun, berbagai penelitian mengonfirmasi bahwa gas adalah bahan bakar berbahaya yang merusak iklim dan lingkungan di mana […]

“Terminal Gas Fosil Baru: Keuntungan di atas Rakyat” Read More »

Uji Materiil Atas Berlakunya Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2020 Tentang Penyambungan dan Pemakaian Air Minum

SIARAN PERS PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 16 TAHUN 2020 TENTANG PENYAMBUNGAN DAN PEMAKAIAN AIR MINUM DIGUGAT DI MAHKAMAH AGUNG KARENA TELAH BERLAKU DISKRIMINATIF DAN BERTENTANGAN DENGAN NORMA HAK ATAS AIR   Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021 lalu, dua orang Ibu Rumah Tangga warga Jakarta bersama Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) mengajukan permohonan

Uji Materiil Atas Berlakunya Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2020 Tentang Penyambungan dan Pemakaian Air Minum Read More »

Warga Sentul City Menangkan Gugatan Hak Atas Air

Siaran Pers Jakarta, 15 Agustus 2021 Warga Sentul City menangkan gugatan hak atas air melawan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kahuripan dan PT. Sentul City, Tbk. Gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan pemerintahan tersebut diajukan oleh 51 warga Sentul City karena permohonan untuk dialiri air dan menjadi pelanggan ditolak oleh Perumdam Tirta Kahuripan.

Warga Sentul City Menangkan Gugatan Hak Atas Air Read More »

PENGORGANISASIAN PENEGAKAN HAK RAKYAT

Satu persoalan yang dihadapi rakyat adalah marginalisasi struktural oleh politik pembangunan yang sentralistik selama orde pemerintahan Suharto, baik di tingkat lokal maupun nasional. Akibatnya, aspirasi dan kepentingan rakyat tidak mendapat artikulasi secara memadai dari segenap kebijakan pembangunan yang ada, apalagi mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan yang berbeda dari perempuan maupun berbagai kelompok marjinal lainnya, seperti kelompok

PENGORGANISASIAN PENEGAKAN HAK RAKYAT Read More »

One-off Emergency Tax on Billionaires’ Pandemic Windfalls Could Fund COVID-19 Jabs for Entire World

A one-off 99 percent levy on billionaires’ wealth gains during the pandemic could pay for everyone on Earth to be vaccinated against COVID-19 and provide a $20,000 cash grant to all unemployed workers, according to new analysis released today by Oxfam, the Fight Inequality Alliance, the Institute for Policy Studies and the Patriotic Millionaires. The

One-off Emergency Tax on Billionaires’ Pandemic Windfalls Could Fund COVID-19 Jabs for Entire World Read More »

KETERANGAN AHLI DAN HASIL INZAGE SEMAKIN MENGUATKAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA CACAT FORMIL

Siaran Pers KEPAL Jakarta, 12 Agustus 2021 Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pengujian formil UU Omnibus law Cipta Kerja dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh PEMOHON yang terdiri dari gabungan 15 organisasi masyarakat yaitu Serikat Petani Indonesia, Yayasan Bina Desa Sajadiwa, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu,

KETERANGAN AHLI DAN HASIL INZAGE SEMAKIN MENGUATKAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA CACAT FORMIL Read More »

RUNTUHNYA MITOS NEGARA BUDIMAN: Kekuatan Ekonomi Politik Asing Berusaha Menyingkirkan Kedaulatan Rakyat (Kasus AQUA DANONE di Padarincang, Banten)

Sejak beberapa dekade terakhir, perkembangan industri air minuman dalam kemasan (AMDK) mengalami perkembangan yang pesat. Hal tersebut disebabkan diantaranya, tidak tersedianya air sehat oleh pemerintah dan lahirnya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air mempercepat lahirnya berbagai macam produk AMDK yang tentu saja berimplikasi pada semakin banyaknya daerah yang menjadi sasaran eksploitasi air. Seiring dengan

RUNTUHNYA MITOS NEGARA BUDIMAN: Kekuatan Ekonomi Politik Asing Berusaha Menyingkirkan Kedaulatan Rakyat (Kasus AQUA DANONE di Padarincang, Banten) Read More »

SERUAN 10 TAHUN HARI SUNGAI NASIONAL

BUBARKAN BBWS, DIRJEN SDA KEMENPUPERA ROMBAK BIROKRASI PENGELOLAAN AIR DENGAN MENEMPATKAN MASYARAKAT SEBAGAI AKTOR UTAMA   Seruan ini disusun berdasarkan konflik antara warga dengan BBWS di berbagai tempat dengan berbagai jenis proyek atas nama perbaikan pengelolaan air yang justru melahirkan masalah – masalah baru yang lebih serius: kerusakan alam dan penindasan manusia.    27 Juli

SERUAN 10 TAHUN HARI SUNGAI NASIONAL Read More »

Pegiat Iklim Mengutuk Akreditasi Green Climate Fund Terhadap Perusahaan Jepang Yang Mendukung Proyek Batubara

PRESS RELEASE July 2, 2021 Kekecewaan Besar bagi Masyarakat dan Gerakan Iklim Pegiat iklim mengutuk keras akreditasi dari Green Climate Fund, badan PBB resmi untuk pembiayaan krisis iklim bagi Sumitomo Mitsui Banking Corporation, perusahaan yang membiayai proyek batubara. Permohonan akreditasi SMBC diajukan dalam rapat virtual dewan GCF yang terdiri dari 24 anggota kemarin. Asian People

Pegiat Iklim Mengutuk Akreditasi Green Climate Fund Terhadap Perusahaan Jepang Yang Mendukung Proyek Batubara Read More »

TAK KUNJUNG MEMBAWA SURAT KUASA PADA SIDANG KETERBUKAAN INFORMASI, PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TIDAK SERIUS DALAM TRANSPARANSI PENGELOLAAN AIR MINUM DI JAKARTA

Rilis Media Tim Advokasi Hak atas Air Tim Advokasi Hak atas Air mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terhadap Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta terkait addendum perjanjian kerjasama PDAM DKI Jakarta dengan PT Aetra Air Jakarta. Sengketa informasi publik tersebut dilatarbelakangi oleh sikap Pemerintah Provinsi DKI

TAK KUNJUNG MEMBAWA SURAT KUASA PADA SIDANG KETERBUKAAN INFORMASI, PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TIDAK SERIUS DALAM TRANSPARANSI PENGELOLAAN AIR MINUM DI JAKARTA Read More »